JAKARTA,ID-Tiongkok ingin meningkatkan pembelian minyak sawit dari Indonesia ke level 8 juta ton, seiring pulihnya kegiatan ekonomi di negara tersebut. Ketika  pandemi Covid-19 menerjang pada 2020, impor minyak sawit dari RI oleh Negeri Tirai bambu itu hanya mencapai 6 juta ton. Tiongkok sejak 2019 tercatat sebagai pemborong utama minyak sawit nasional, sementara pada 2018 masih di bawah bayang-banyang India. Menurut  Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Marton, ditengah-tengah upaya pemerintah RI dan pelaku usaha mencari pasar baru non tradisional, ekspor minyak sawit ke Tiongkok justru  menunjukkan tren peningkatan. "Ekspor ke Tiongkok  sebelum Covid-19 sekitar 8 juta ton. Kemarin saya dari Tiongkok, mereka minta lagi tambahan, kalau waktu Covid-19 hanya 6 juta ton, tahun ini akan naik sedikit menjadi 7 juta ton, diharapkan tahun depan 8 juta ton, bahkan lebih. Meski begitu, kita bersama-sama pemerintah tetap mencari pasar baru non tradisional," kata Eddy dalam sebuah diskusi tentang perkelapasawitan, baru-baru ini. (Yetede)

Kebijakan APBN terakhir bagi pemerintahan Jokowi dirancang untuk mengejar kualitas pertumbuhan ekonomi dengan sasaran target yang ambisius. Di tengah ketidakpastian iklim ekonomi global dan keterbatasan ruang gerak fiskal, cita-cita itu perlu dibuktikan melalui terobosan kebijakan serta belanja yang berkualitas. Arah kebijakan ekonomi pemerintah tahun depan tergambar dalam desain APBN 2024 yang disampaikan Presiden Jokowi dalam Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8). Dalam RUU APBN 2024, pemerintah merancang desain kebijakan fiskal untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. ”APBN tahun 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus di masa yang akan datang,” kata  Presiden Jokowi saat berpidato di hadapan Sidang Paripurna DPR.

Hal itu akan ditempuh lewat dua strategi utama dengan target yang menantang. Pertama, strategi jangka pendek untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem dari 1,12 % menjadi 0 %, menurunkan prevalensi tengkes atau stunting dari 21,6 % ke 14 %, mengendalikan inflasi dari kisaran 3 % ke 2,8 %, dan meningkatkan investasi. Kedua, strategi jangka menengah yang difokuskan pada lima agenda, yaitu mewujudkan SDM unggul lewat peningkatan kualitas pendidikan, sistem kesehatan, serta reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan pelindungan pekerja migran Indonesia. Pemerintah memasang target pembangunan ekonomi yang tinggi, tingkat kemiskinan ditekan ke 6,5-7,5 % dari posisi terakhir 9,36 % (Maret 2023), tingkat pengangguran terbuka ditekan ke 5,0-5,7 % dari level 5,45 % (Februari 2023), dan rasio gini ditargetkan 0,374-0,377 dari sebelumnya 0,388 (Maret 2023). (Yoga)

Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp 660,8 triliun dalam RAPBN 2024. Anggaran besar itu diharapkan dioptimalkan untuk meningkatkan kompetensi guru dan memangkas disparitas kualitas pendidikan. Anggaran pendidikan tahun depan yang setara 20 % APBN tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan RUU APBN Tahun Anggaran 2024 beserta nota keuangannya di Gedung Nusantara MPR/ DPR/DPD, Jakarta, Rabu (16/8). Anggaran itu digunakan untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Anggaran itu tecermin dari alokasi belanja pemerintah pusat Rp 237,3 triliun, transfer ke daerah Rp 346,6 triliun, dan pembiayaan investasi Rp 77 triliun. Menurut Presiden, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia ditekankan pada peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, pemerataan kualitas pendidikan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketua Umum Ikatan Guru Indonesia (IGI) Danang Hidayatullah mengatakan, pernyataan Presiden tersebut merupakan sinyal pada sejumlah pihak untuk bergotong royong meningkatkan kompetensi guru. (Yoga)

Di antara tujuh negara di Asia Tenggara, indeks yang menunjukkan tingkat ekspansi atau  kontraksi aktivitas industri Indonesia berada di posisi teratas. Sayangnya, hal itu belum menjamin prospek geliat aktivitas perindustrian, khususnya dalam menghadapi lesunya  permintaan global. Pada awal Agustus, S&P Global merilis Purchasing Managers’ Index / PMI) manufaktur Indonesia per Juli 2023 senilai 53,3 poin, meningkat 0,94 %  dibanding  posisi Juni. Angka itu diolah dari survei kepada 400 pelaku industri manufaktur di Tanah Air. Di sisi lain, PMI ASEAN pada Juli 2023 melandai 0,39 % dari bulan sebelumnya menjadi 51,8 poin. Angka PMI di atas 50 poin menandakan industri manufaktur di negara atau kawasan yang ditinjau sedang ekspansif, jika di bawah 50 poin berarti tengah kontraksi. Dibanding enam negara lainnya yang membentuk PMI ASEAN, Indonesia duduk di peringkat pertama pada Juli 2023, diatas PMI Filipina senilai 51,9 poin.

Pemerintah pun menganggap pencapaian angka PMI pada Juli 2023 merupakan prestasi bagi Indonesia. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu berpendapat, kenaikan PMI Indonesia pada Juli 2023 menandakan optimisme pelaku usaha manufaktur. Kenaikan PMI pun diharapkan sejalan dengan pemulihan permintaan ekspor sehingga menopang kinerja ekonomi nasional. Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita juga menggarisbawahi, PMI Indonesia yang tinggi, artinya, pelaku industri manufaktur Tanah Air masih optimistis dan bergeliat di tengah ketidakstabilan perekonomian global dan melemahnya pasar dunia. Dia menambahkan, menguatnya permintaan domestic turut mendorong aktivitas produksi manufaktur nasional. Dampaknya, sejumlah perusahaan merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan penjualan yang didorong permintaan dalam negeri juga menjadi sentimen utama terhadap prospek perekonomian ke depan. (Yoga)

Sejumlah kelompok buruh khawatir Permenaker No 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global berjalan tanpa tenggat. Situasi itu dikhawatirkan menekan pendapatan dan daya beli para buruh terdampak. Masa berlaku aturan yang melonggarkan pengupahan di industri padat karya berorientasi ekspor itu semestinya berakhir pada awal September 2023. Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia Dian Septi di Jakarta, Kamis (17/8) mengatakan, hingga kini masih ada perusahaan garmen yang baru akan memberlakukannya.

Melalui Permenaker No 5/2023, pemerintah mengizinkan perusahaan padat karya berorientasi ekspor mengurangi waktu kerja dan membayarkan upah minimal 75 %. Perusahaan yang dimaksud dalam regulasi itu mesti memenuhi kriteria memiliki pekerja minimal 200 orang, persentase biaya tenaga kerja dalam biaya produksi minimal 15 %, serta bergantung pada pesanan dari AS dan negara di Eropa. Industri padat karya berorientasi ekspor itu meliputi industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, serta mainan anak. Menurut Dian, pemotongan upah menyebabkan daya beli pekerja turun. Dia menambahkan, kendati Permenaker No 5/2023 ada tenggat berlaku, praktik di lapangan dikhawatirkan berlaku tanpa waktu kedaluwarsa. Akibatnya, pekerja tidak akan mengalami kenaikan upah. (Yoga)

Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) pada Kerja Sama Transisi Energi yang Adil atau JETP yang sedianya diluncurkan pada Rabu (16/8) mundur hingga menjelang akhir 2023. Konsultasi public akan dibuka. Pengamat menyebut penyusunan dokumen itu mesti lebih matang, inklusif, dan mengedepankan transparansi. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, dihubungi di Jakarta, Kamis (17/8) menilai, sosialisasi CIPP JETP, yang juga dokumen teknis dan panduan pelaksanaan JETP, belum optimal. Itu termasuk belum intensnya pelibatan masyarakat dalam penyusunannya, termasuk terkait sektor ketenagakerjaan.

Dengan adanya rencana pendanaan untuk pengakhiran dini operasi PLTU batubara dalam JETP, maka sektor ketenagakerjaan yang berpotensi terdampak perlu lebih diperhatikan. ”Dokumen ini mesti inklusif dan terkomunikasikan dengan baik pada komunitas dan masyarakat, juga pemda,” ujar Akmaluddin. Ia pun mendorong pelibatan instansi pemerintah bidang ketenagakerjaan, yakni Kemenaker, dalam JETP. Sebab, instansi tersebut sebelumnya tidak masuk dalam kelompok kerja (working group) JETP.

Sekretariat JETP, Rabu (16/8), menyerahkan draf CIPP kepada Pemerintah Indonesia dan mitranya untuk diulas (review). Pemerintah Indonesia akan memberikan masukan terhadap dokumen CIPP. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi Rachmat Kaimuddin, dalam keterangannya, Rabu, menyambut penyerahan draf CIPP kepada Pemerintah Indonesia. Dalam penyusunan CIPP, Sekretariat JETP menambahkan data baru ke dalam analisis teknis sehingga membutuhkan waktu tambahan sebelum dokumen CIPP dapat diresmikan. Tenggat yang baru juga memberikan kesempatan untuk mengadakan konsultasi publik yang baik sebelum finalisasi dan peluncuran dokumen CIPP yang ditargetkan menjelang akhir tahun ini. (Yoga)

Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana mengambil alih pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari di Kota Tegal, Jawa Tengah. PPP Tegalsari akan ditata ulang dan dikembangkan menjadi pelabuhan yang lebih besar. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman, Rabu (16/8/2023), mengemukakan, PPP Tegalsari sudah terlampau padat kapal perikanan sehingga perlu ditata. (Yoga)

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres, Pos, dan Logistik Indonesia (Asperindo) M Feriadi, Kamis (17/8/2023), mengatakan, fenomena bebas ongkos kirim hasil belanja barang di platform e-dagang belum mereda. Padahal, fenomena itu menyalahi Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial. (Yoga)

Hampir satu dasawarsa, Linda Erlita Sari(30), warga Kelurahan Pasirkratonkramat, Kecamatan Pekalongan Barat, Jateng, terpaksa berkutat dengan banjir rob. ”Jalanan dan rumah sudah ditinggikan terus, tetapi (ketinggian) air robnya selalu bisa mengejar. Pokoknya sudah seperti balapan sama air,” kata Linda, Kamis (10/8). Sejak tahun 2014, tiga kali Linda meninggikan bangunan rumahnya hingga 1,5 meter lebih tinggi dibanding sembilan tahun lalu dengan biaya Rp 8 juta. Selain menguras uang, banjir rob membuat kesehatan warga menurun. Menurut Linda, warga jadi lebih mudah diare, terserang penyakit kulit, mulai gatal-gatal hingga kulit melepuh. Sebagian warga juga menderita karena pendapatan mereka tergerus akibat banjir rob. Bahkan,tidak sedikit pula yang mesti kehilangan pekerjaan, seperti petani yang sawahnya terendam rob, serta pembatik yang tempat produksinya tergenang rob, sehingga banyak yang pindah.

Banjir rob di Kota Pekalongan yang kian parah terjadi akibat penurunan muka tanah yang dibarengi dengan kenaikan muka air laut. Dosen Teknik Geodesi dan Geomatika In- stitut Teknologi Bandung, Sella Lestari Nurmaulia, menyebut, penurunan muka tanah di Kota Pekalongan 10 cm per tahun, akibat masifnya pemanfaatan air tanah, sedangkan kenaikan muka air laut 0,1-0,5 cm per tahun. Menurut Sella pemerintah perlu mengolah air laut di Kota Pekalongan sebagai alternatif pengganti air tanah dengan reverse osmosis. ”Investasi pengolahan air ini mahal, tetapi harus diusahakan. Tanpa aksi, tidak akan ada dampaknya terhadap pengurangan laju penurunan muka tanah,” katanya.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jateng, Nomastuti Junita Dewi, mengatakan, upaya penanganan rob terbagi ke dalam beberapa tahap, yakni jangka pendek, menengah, dan panjang. Upaya jangka pendek berupa pembangunan infrastruktur. Di antaranya peninggian tanggul laut, pembangunan bendung gerak, pembangunan pelabuhan yang berhadapan langsung dengan pantai atai onshore, dan pembuatan jalan tol sekaligus tanggul laut. Untuk jangka menengah, akan diupayakan alternatif air baku pengganti air tanah dengan membuat waduk di daerah hulu dan muara serta melakukan desalinasi air laut. Upaya jangka panjang berupa integrasi tata ruang laut dan tata ruang darat. (Yoga)

Di akhir masa pemerintahannya pada tahun 2024, Presiden Joko Widodo memasang target pertumbuhan ekonomi konservatif, belum beranjak dari level 5%. Proyeksi ini sekaligus mengonfirmasi Jokowi gagal memenuhi janji kampanye untuk menembus pertumbuhan ekonomi 7%. Berdasarkan Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,2%. Angka itu hanya sedikit di atas outlook tahun 2023 yang sebesar 5,1%. Dengan tantangan global mengadang, "Stabilitas ekonomi makro akan terus dijaga," tandas Jokowi saat pidato Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Gedung DPR, Rabu (16/8). Meski begitu, Jokowi punya target ambisius. Presiden ingin angka kemiskinan tahun depan ditekan ke kisaran 6,5%-7,5% dan kemiskinan ekstrem ke level 0%-1%. Bukan hanya itu, pengendalian inflasi akan menjadi fokus Jokowi dengan target 2,8%. Penurunan prevalensi stunting dan peningkatan investasi juga bakal digenjot. Dari sederet daftar belanja, ada alokasi perlindungan sosial (perlinsos) yang mencapai Rp 493,5 triliun pada tahun depan. Angka itu naik 12% dibandingkan outlook 2023. Bahkan, "Nilainya hampir setara pada saat pandemi yang sangat dahsyat sebesar Rp 498 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Di bidang kesehatan, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 186,4 triliun, tumbuh 8,1% dari outlook 2023. Sementara untuk mengerek investasi, pemerintah menyiapkan anggaran infrastruktur Rp 422,7 triliun, tumbuh 5,8% dari outlook tahun ini. Ihwal target ekonomi Indonesia yang tumbuh di level 5%, Menkeu beralasan ini lantaran ketidakpastian global. Pengamat Ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita berpendapat, target tingkat kemiskinan masih terlalu ambisius. Dia merujuk data penduduk miskin per Maret tahun 2023 sebesar 9,36%, hanya turun 0,21% dibandingkan September 2022, hanya turun 0,18% dari periode sama tahun 2022. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menilai, target pertumbuhan ekonomi 2024 justru lebih rendah dari potensinya. Ia optimistis, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan mencapai 5,5% hingga 5,7%. Dengan catatan, harus diimbangi upaya ekstra pemerintah. Terutama, mendorong belanja negara yang cepat dan diarahkan ke belanja produktif. Apalagi tahun depan merupakan akhir masa pemerintahan Jokowi.