Bagi perusahaan, pendanaan yang bersumber dari utang merupakan hal yang lumrah saja. Ia menjadi salah satu alternatif dalam menopang operasional maupun mengakselerasi bisnis. Utang bakal menjadi masalah, manakala perusahaan mulai kepayahan dalam melunasinya. Amat disayangkan, gelagat itu muncul dari kalangan korporasi pelat merah alias badan usaha milik negara (BUMN), khususnya sektor konstruksi. Teranyar, PT Waskita Karya (Persero) Tbk. menjadi sorotan lantaran tak dapat membayar bunga dan pokok obligasi berkelanjutan IV senilai Rp135,5 miliar yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Perseroan pun kini melakukan reviu master restructuring agreement (MRA) sebagai salah satu upaya menangani persoalan tersebut. Selaras dengan hal itu, manajemen Waskita Karya juga menjamin tetap berusaha untuk memastikan penyelesaian proyek-proyek yang berjalan tidak terganggu walaupun pembayaran obligasi tertunda. (Bisnis, 16/8). Sejumlah perusahaan pelat merah pun akan turut membantu meringankan masalah yang menimpa Waskita Karya baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank-bank BUMN pemberi kredit akan terlibat dalam upaya restrukturisasi. Ada pula rencana Kementerian BUMN untuk melakukan inbreng atau pengalihan saham pemerintah dari Waskita Karya ke PT Hutama Karya yang ditarget rampung awal 2024. Persoalan utang BUMN memang telah menjadi perhatian berbagai kalangan sejak lama. Malah dalam pidato di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I tahun Sidang 2023—2024 pekan lalu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani kembali menguak adanya persoalan tersebut. Jika ditelusuri, utang obligasi dari tiga BUMN Karya yakni PT Waskita Karya (Persero) Tbk.; PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.; dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk.; yang akan jatuh tempo pada 2023, tembus Rp1,56 triliun. Menteri BUMN Erick Thohir bahkan mengeklaim sejatinya rasio utang BUMN terhadap ekuitas saat ini masih berada pada posisi sehat. Menurutnya, total utang BUMN saat ini mencapai Rp1.600 triliun, dengan total ekuitas Rp3.200.

Saat menyampaikan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan anggaran infrastruktur pada tahun depan senilai Rp422,7 triliun. Alokasi anggaran terbesar untuk infrastruktur dalam kurun 5 tahun terakhir. Jika ditotal sejak 2019 hingga tahun depan, anggaran infrastruktur di era Presiden Jokowi mencapai Rp2.299,8 triliun. Anggaran tersebut tetap difokuskan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, dan berkelanjutan, serta pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, termasuk mendukung proyek-proyek strategis nasional. Bedanya, dalam 3 tahun terakhir, alokasi anggaran infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang mematok target tersendiri untuk pembangunan infrastruktur dasar tahap pertama di IKN Nusantara berupa bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek itu ditargetkan rampung pada 2024. Menurut Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap pertama telah mencapai 38,1% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan. Danis menyatakan beberapa infrastruktur dasar IKN yang utamanya akan selesai pada 2024 yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Sementara untuk konektivitas, Danis menyebut saat ini tengah diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke kawasan inti IKN. Tahap pertama, katanya jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan—Samarinda akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar 2 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (persero) Tbk. Farid Budiyanto menuturkan pihaknya optimistis dengan prospek pasar konstruksi sesuai dengan besarnya belanja infrastruktur di postur RAPBN 2024.

Hingga Juli 2023, emiten dengan kode saham ADHI itu telah mencatatkan kontrak baru mencapai Rp18,8 triliun dengan pertumbuhan mencapai 23% dibandingkan dengan pada capaian tahun lalu di periode yang sama senilai Rp15,3 triliun. Perseroan berhasil memperoleh kontrak baru pada Juli 2023 untuk proyek konstruksi South Commuter Railway di Filipina Contract Package S-03C, Proyek Pengaman Pantai di Cilacap, Proyek Gedung Biofarma. Profil kontrak baru dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 92%, dan sisanya properti dan lini bisnis lainnya. Saat ini perseroan sedang fokus dalam penyelesaian beberapa proyek besar dan bernilai strategis antara lain proyek jalan tol Solo—Yogyakarta—Kulonprogo yang diharapkan sudah dapat terkoneksi antara Solo dan Yogyakarta pada tahun depan. Selain itu beberapa proyek konstruksi di IKN ditargetkan dapat diserahterimakan di tahun ini dan tahun depan, antara lain proyek land development, proyek jalan tol, gedung dan jembatan dan prasarana air. Sementara itu, emiten konstruksi anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) membidik raihan kontrak baru sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun pada 2024. Vice President of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto menjelaskan strategi mengerek kontrak baru pada tahun politik dilakukan dengan meningkatkan utilitas seluruh fasilitas produksi sehingga mampu mendukung berbagai proyek di Indonesia. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Dedi Indra memaparkan hingga Juni 2023, total perolehan kontrak baru senilai Rp3,81 triliun. Adapun proyek dengan sumber pendanaan dari pemerintah yang meliputi APBN, APBD dan pinjaman sebesar 42%, selebihnya dari swasta, BUMN dan BUMD.

Sekitar 658.294 kilometer persegi atau 92,4 % luas Maluku berupa laut dan kaya akan komoditas perikanan. Namun, kehidupan nelayan di Maluku masih jauh dari sejahtera. Gelombang tinggi penanda musim timur terjadi mulai Mei hingga awal September. ”Kalau musim timur, kami lebih banyak parkir. Kami tidak berani melaut karena ukuran perahu kami terlalu kecil,” ujar Alan (40), salah seorang nelayan di Buru. Perahu kecil yang didorong mesin berkekuatan 15 HP tidak mampu mengarungi gelombang setinggi di atas 1 meter. Perahu berisiko tenggelam. Namun, terkadang tuntutan kebutuhan memaksa mereka mengambil risiko itu. Peristiwa hilangnya nelayan yang terjadi hampir setiap tahun menjadi buktinya.

Alan punya mimpi memiliki perahu minimal berukuran 3 gros ton dengan mesin 40 HP. Ia harus menabung hingga beberapa tahun ke depan karena butuh modal Rp 100 juta untuk mendapatkannya. Jika tangkapan bagus, satu bulan sudah bisa balik modal. Ruang pertarungan nelayan Buru berada di Laut Banda yang kaya hasil laut. ”Di Laut Banda, kami bisa dapat tuna yang beratnya sampai 50 kg,” ujarnya. Potret nelayan gurem juga banyak dijumpai di Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Di sana berjejer permukiman nelayan yang mayoritas dihuni keluarga berpendapatan rendah. Kebanyakan dari mereka menyewa perahu dan meminjam modal. Hasil tangkap dibagi sesuai kesepakatan.

Jumain (41) nelayan, menggunakan perahu motor bermesin 15 HP yang melaut hingga 30 mil laut dan sering bermalam di daratan terdekat. Jika penjualannya mencapai Rp 1 juta, ia hanya kebagian separuhnya setelah dibagi dengan pemilik perahu motor. Bahan bakar dan makanan pun menjadi tanggungannya. Jumain menjadi gambaran nelayan di daerah kaya sumber daya perikanan. Kepulauan Aru berada di tengah Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI) 718, dengan potensi perikanan di 2,64 juta ton per tahun atau 21 % keseluruhan potensi ikan nasional. Kapal berukuran di atas 30 gros ton yang menangkap ikan di Aru kebanyakan milik korporasi nasional dan perusahaan modal asing. Tak terhitung pula banyaknya pelanggaran, seperti penangkapan ilegal, tidak terlapor, dan tidak sesuai regulasi. (Yoga)

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyediakan beasiswa pendidikan jenjang sarjana sampai pascasarjana di dalam dan luar negeri bagi siswa, guru, dosen, dan pelaku budaya. Pada 2023 Kemendikbudristek melepas 465 mahasiswa  penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Luar Negeri. Sebanyak 345 mahasiswa menerima beasiswa jenjang strata satu (S-1), 35 mahasiswa strata dua (S-2), dan 85 mahasiswa strata tiga (S-3). Mereka menempuh pendidikan pada Agustus-September 2023 di perguruan tinggi tujuan. Kepala Pusat Layanan Pendidikan Kemendikbudristek Abdul Kahar, di Jakarta, Minggu (20/8/2023), mengatakan, BPI untuk membangun kapasitas sumber daya manusia Indonesia. (Yoga)

Sebagai pemegang keketuaan ASEAN, Indonesia mendorong investasi yang berorientasi pada hilirisasi. Penanaman modal untuk hilirisasi harus berkeadilan dan mampu menyejahterakan masyarakat. Hal ini tecermin lewat kapasitas SDM dan kemampuan  pemain domestik memproduksi barang yang bisa digunakan langsung. Ketika membuka pertemuan Dewan Kawasan Investasi ASEAN (ASEAN Investment Area/AIA Council Meeting) Ke-26, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, ASEAN perlu lebih mendorong investasi bernilai tambah, khususnya pada hilirisasi sumber daya alam, sebagai kunci transformasi ekonomi kawasan.

”Sudah bukan lagi saatnya investor datang untuk mengeruk kekayaan alam dan menguasai nilai tambahnya, sementara rakyat kita hanya jadi penonton. Investasi ke ASEAN harus menjadikan perekonomian kita lebih produktif, inovatif, dan kompetitif,” ujarnya di hadapan menteri-menteri ekonomi dan delegasi negara anggota ASEAN serta Timor Leste sebagai pengamat di Semarang, Jateng, Sabtu (19/8).

Pertemuan Dewan AIA tersebut termasuk dalam pertemuan ASEAN Economic Ministers (AEM) Ke-55 di Semarang yang berlangsung 17-22 Agustus 2023. Kemendag menjadi penyelenggara pertemuan AEM itu dalam rangka keketuaan Indonesia di ASEAN. Secara spesifik, Bahlil menyatakan, investasi hilirisasi harus berkeadilan agar dapat menyejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, realisasi investasi perlu berkolaborasi dengan pelaku UMKM serta perusahaan daerah. (Yoga)

Harga beras bergerak naik secara nyata dibandingkan tahun lalu. BPS mencatat rata-rata harga beras medium di tingkat penggilingan pada Juli 2023 adalah Rp 11.120,58 per kg, sementara pada Juli 2022 sebesar Rp 9.091,92. Terjadi kenaikan 22,3 % (Kompas, 14/8). Sementara itu, stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta, barometer pasokan beras nasional, terendah dalam dua tahun terakhir. Para pedagang beras PIBC menyebut, kiriman dari sentra beras di Jabar, Jateng, dan Jatim berkurang karena sejumlah sawah mengalami kekeringan. Dunia dan Indonesia menghadapi fenomena iklim kering El Nino pada 2023.

India, pengekspor 40 % beras dunia pada 20 Juli 2023 melarang ekspor beras putih non-basmati akibat banjir besar yang merusak tanaman padi secara luas. Larangan ekspor beras putih non-basmati dan setengah matang mengurangi 15 % pasokan beras di pasar dunia. Data yang disampaikan Direktur Serealia Kementan Mohamad Ismail Wahab memperlihatkan, jika pada 2018 ada surplus beras 4,37 juta ton, pada 2022 surplus hanya 1,34 juta ton. Data juga memperlihatkan, rata-rata produktivitas padi stagnan hanya di kisaran 5 ton per hektar.

Tantangan hari ini adalah menjaga kecukupan pangan guna menghadapi dampak El Nino. Pemda bersama Bulog harus berhasil mengumpulkan beras petani meski kita telah mendatangkan 1,3 juta ton beras dari Thailand dan Vietnam pada Juli 2023. Pemkab harus mengupayakan bahan pangan lain yang diproduksi lokal dan tahan kekeringan. Sumber karbohidrat seperti jagung, sagu, cantel, dan singkong perlu tersedia dan cepat dilempar ke konsumen ketika dibutuhkan. Perdagangan antar wilayah dijaga terbuka dan lancar. Perlu penjelasan mengenai nilai gizi dan gengsi bahan pangan nonberas. Petani dan masyarakat memiliki sejumlah teknologi tepat guna dan kearifan lokal, salah satunya subak di Bali yang ramah lingkungan juga terjangkau bagi petani. (Yoga)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong pemanfaatan transportasi hijau yang menggunakan bahan bakar nabati atau listrik. Hal itu diyakini dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi, Minggu (20/8/2023), mengatakan, Indonesia telah menggunakan campuran biodiesel 35 persen dengan solar (B35). Sementara campuran bioetanol 5 persen dengan bensin (E5) mulai diterapkan di beberapa stasiun pengisian bahan bakar di Surabaya dan Jakarta. (Yoga)

Pemerintah melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bappebti akan mempertimbangkan pemberian insentif pajak perdagangan aset kripto setelah bursa beroperasi. Pengenaan pajak serta biaya operasional dikhawatirkan membuat investor tak tertarik bertransaksi di bursa domestik. Bursa kripto dikelola oleh tiga lembaga, yakni PT Bursa Komoditi Nusantara (CFX) selaku penyelenggara bursa, PT Tennet Depository Indonesia selaku pengelola tempat penyimpanan, dan PT Kliring Berjangka Indonesia selaku lembaga penjaminan dan penyelesaian perdagangan pasar fisik aset kripto. Konsekuensinya, transaksi melalui bursa akan dikenai biaya tambahan.  

Biaya tambahan tersebut kini masih dalam proses negosiasi antara pihak bursa dan para pedagang aset kripto. Sementara ini bursa menetapkan biaya tambahan 0,02 %. Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko, Minggu (20/8) mengatakan, pihaknya mempertimbangkan insentif pajak terhadap aset kripto, mengingat sejumlah pedagang merasa biaya tambahan dan pajak yang dibebankan terlalu besar. ”Untuk insentif, terbuka kemungkinan diberikan. Tentu perlu ada kajian terlebih dulu,” kata Didid. Bappebti menyebut bursa kripto akan mulai beroperasi begitu 30 calon pedagang fisik aset kripto (CPFAK) mendaftar ulang ke Bappebti paling lambat 17 Agustus 2023. Sejauh ini terdapat 27 dari total 30 CPFAK yang telah mendaftarkan diri.  (Yoga)

Karantina Pertanian Jambi mendata kenaikan pesat ekspor sejumlah komoditas pertanian pada semester I tahun 2023. Kenaikan tertinggi dicetak komoditas kopra yang volume ekspornya naik hampir 900 persen. Berdasarkan data terintegrasi karantina IQFast pada semester I tahun 2023, ekspor kopra mencapai 2.800 ton. Periode yang sama tahun lalu, volume ekspor kopra masih 287 ton. ”Peningkatan volume ekspor kopra mencapai delapan kali lipat atau 875,6 persen,” kata Kepala Karantina Pertanian Jambi Prayatno Ginting, Minggu (20/8/2023). (Yoga)

Pemprov DKI Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah untuk separuh ASN di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mulai Senin 21 Agustus sampai 21 Oktober 2023. Kebijakan ini dipastikan tak bakal mengganggu aktivitas pelayanan publik karena ASN yang bekerja dari rumah atau work from home/WFH bakal diawasi ketat dan wajib melaporkan secara berkala aktivitasnya selama bekerja di rumah. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Jakarta, Minggu (20/8) mengatakan, kebijakan 50 % ASN WFH untuk merespons isu polusi udara tidak hanya berlaku untuk ASN DKI Jakarta. Kebijakan ini juga bakal diikuti pemda lain di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

”Ada wacana kemarin ditingkat pimpinan (Jabodetabek) untuk melakukan penyesuaian mirip-mirip seperti di DKI,” kata Heru. Pada Senin (14/8), Presiden Jokowi saat memberi pengantar rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, meminta agar langkah-langkah  memperbaiki kualitas udara yang buruk di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi segera dilakukan (Kompas, 15/8). Dalam rapat yang juga dihadiri Heru, Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dan Pj Gubernur Banten Al Muktabar, WFH menjadi salah satu strategi pemerintah mengurangi mobilitas untuk mengendalikan polusi udara yang begitu parah di Jabodetabek. (Yoga)