Saat menyampaikan postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024, Presiden Joko Widodo menyampaikan anggaran infrastruktur pada tahun depan senilai Rp422,7 triliun. Alokasi anggaran terbesar untuk infrastruktur dalam kurun 5 tahun terakhir. Jika ditotal sejak 2019 hingga tahun depan, anggaran infrastruktur di era Presiden Jokowi mencapai Rp2.299,8 triliun. Anggaran tersebut tetap difokuskan untuk penguatan penyediaan pelayanan dasar, peningkatan produktivitas melalui infrastruktur konektivitas dan mobilitas, peningkatan jaringan irigasi melalui pembangunan bendungan, penyediaan infrastruktur di bidang energi dan pangan yang terjangkau, dan berkelanjutan, serta pemerataan akses teknologi informasi dan komunikasi, termasuk mendukung proyek-proyek strategis nasional. Bedanya, dalam 3 tahun terakhir, alokasi anggaran infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memang mematok target tersendiri untuk pembangunan infrastruktur dasar tahap pertama di IKN Nusantara berupa bangunan kantor pemerintahan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). Proyek itu ditargetkan rampung pada 2024. Menurut Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis H Sumadilaga, progres konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap pertama telah mencapai 38,1% dan seluruh kegiatan masih terjaga dari sisi jadwal pelaksanaan. Danis menyatakan beberapa infrastruktur dasar IKN yang utamanya akan selesai pada 2024 yakni untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan beberapa jaringan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Sementara untuk konektivitas, Danis menyebut saat ini tengah diselesaikan pembangunan jalan tol menuju ke kawasan inti IKN. Tahap pertama, katanya jalan tol yang akan terhubung dengan jalan tol Balikpapan—Samarinda akan mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti IKN, yang sebelumnya dari sekitar 2 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Sekretaris Perusahaan PT Adhi Karya (persero) Tbk. Farid Budiyanto menuturkan pihaknya optimistis dengan prospek pasar konstruksi sesuai dengan besarnya belanja infrastruktur di postur RAPBN 2024.

Hingga Juli 2023, emiten dengan kode saham ADHI itu telah mencatatkan kontrak baru mencapai Rp18,8 triliun dengan pertumbuhan mencapai 23% dibandingkan dengan pada capaian tahun lalu di periode yang sama senilai Rp15,3 triliun. Perseroan berhasil memperoleh kontrak baru pada Juli 2023 untuk proyek konstruksi South Commuter Railway di Filipina Contract Package S-03C, Proyek Pengaman Pantai di Cilacap, Proyek Gedung Biofarma. Profil kontrak baru dari lini bisnis engineering dan konstruksi mendominasi sebesar 92%, dan sisanya properti dan lini bisnis lainnya. Saat ini perseroan sedang fokus dalam penyelesaian beberapa proyek besar dan bernilai strategis antara lain proyek jalan tol Solo—Yogyakarta—Kulonprogo yang diharapkan sudah dapat terkoneksi antara Solo dan Yogyakarta pada tahun depan. Selain itu beberapa proyek konstruksi di IKN ditargetkan dapat diserahterimakan di tahun ini dan tahun depan, antara lain proyek land development, proyek jalan tol, gedung dan jembatan dan prasarana air. Sementara itu, emiten konstruksi anak usaha PT Waskita Karya (Persero) Tbk. yakni PT Waskita Beton Precast Tbk. (WSBP) membidik raihan kontrak baru sekitar Rp3 triliun hingga Rp4 triliun pada 2024. Vice President of Corporate Secretary WSBP Fandy Dewanto menjelaskan strategi mengerek kontrak baru pada tahun politik dilakukan dengan meningkatkan utilitas seluruh fasilitas produksi sehingga mampu mendukung berbagai proyek di Indonesia. Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Beton Tbk. Dedi Indra memaparkan hingga Juni 2023, total perolehan kontrak baru senilai Rp3,81 triliun. Adapun proyek dengan sumber pendanaan dari pemerintah yang meliputi APBN, APBD dan pinjaman sebesar 42%, selebihnya dari swasta, BUMN dan BUMD.