Pemerintah semakin fokus menggenjot proyek hilirisasi di industri tambang. Bank-bank lokal pun ikut mendukung proyek-proyek pembangkit listrik tenaga uap batubara (PLTU) yang ditujukan untuk menopang industri hilirisasi. Maklum saja, pembangunan smelter yang tengah digalakkan pemerintah saat ini belum bisa mengandalkan listrik dari PLN. Alhasil, pembangunan PLTU tak bisa dielakkan. Sementara bank-bank asing tidak bersedia mendanai proyek-proyek hilirisasi di Indonesia jika masih berbau batubara. Oleh karena itu, pembiayaan smelter di Tanah Air akan mengandalkan dukungan bank lokal. Proyek smelter aluminium di Kalimantan milik PT Adaro Minerals Indonesia Tbk (ADRO) misalnya, dikabarkan hanya akan mengandalkan dukungan bank lokal. Menurut laporan Financial Times Maret lalu, sejumlah bank asing yang sebelumnya memberikan komitmen mendanai proyek tersebut memutuskan keluar lantaran disebut pasokan listriknya masih akan bersumber dari batubara. Bank Negara Indonesia (BNI) misalnya mencatat kredit ke sektor batubara setara 3,1% dari total kredit bank only sebesar Rp 644,9 triliun per Juni 2023, dikutip dari materi paparan kinerja semester I-2023. Angka ini naik dari Juni 2022 yang baru mencapai 2% dari total kredit bank only. Serupa, kredit Bank Mandiri di sektor batubara juga meningkat jadi 2,9% dari Rp 984,7 triliun total kredit bank only per Juni 2023. Pada Juni tahun lalu porsinya baru Rp 17,8 triliun, 2% dari kredit bank only. Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA, sebelumnya mengatakan, BCA pada prinsipnya mendukung penerapan ESG. Bank ini mendukung pembiayaaan pembangunan smelter berbasis PLTU. Cuma, investasi yang dibutuhkan sangat besar. EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn menyebut pembiayaan BCA ke sektor pertambangan masih kecil. Per Juni 2023, kredit ke sektor batubara hanya 0,4% dari Rp 736 triliun total kredit. Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Alexandra Askandar mengatakan, pihaknya telah melakukan upaya untuk menurunkan pembiayaan di sektor tak ramah lingkungan. Namun, langkah ini tidak bisa dilakukan begitu saja karena Bank Mandiri juga harus mendukung program pemerintah dalam penyediaan listrik.

Hari ini, Rabu (16/8), Presiden Joko Widodo akan membacakan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Anggaran 2024 cukup krusial lantaran menjadi APBN terakhir Presiden Joko Widodo. Tahun depan juga menjadi warsa puncak dari arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024. Tak hanya itu, RAPBN 2024 juga mengakomodasi postur fiskal dan asumsi dasar pertama kali di era endemi. Memang, APBN 2023 tidak lagi mengakomodasi anggaran penanganan Covid-19. Akan tetapi, APBN tahun ini disusun ketika Indonesia masih berstatus pandemi Covid-19 sehingga kebijakan anggaran pun amat fleksibel. Sementara itu, pada awal tahun ini pemerintah telah mengubah status pandemi menjadi endemi. Artinya, RAPBN 2024 dirangkai dengan optimisme yang cukup tinggi. Meski demikian, ujian pada 2024 tak bisa dibilang remeh baik dari sisi ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, pemerintah wajib membuktikan ketahanan fiskal dan ekonomi nasional dari hantaman ketidakpastian global. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, APBN 2024 sejatinya tak jauh berbeda dibandingkan dengan tahun ini yang berfokus pada antisipasi dan mitigasi risiko ketidakpastian. Secara khusus, belanja akan diprioritaskan pada perlindungan daya beli masyarakat. Maklum konsumsi menjadi satu-satunya sektor penopang produk domestik bruto (PDB) yang berpeluang tetap gemilang tahun depan. Normalisasi inflasi dan agenda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 dipastikan bakal mengerek konsumsi, baik di kelompok rumah tangga maupun lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga. Koordinator Wakil Ketua Umum IV Bidang Peningkatan Kualitas Manusia, Ristek, dan Inovasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Carmelita Hartoto, berpendapat tahun politik selalu penuh tantangan. Namun selama ini, Indonesia memiliki kisah sukses bahwa pemilu bisa berjalan aman dan damai. Dengan demikian, yang dibutuhkan pengusaha adalah mempertahankan capaian tersebut. "Ini bisa mengurangi keraguan calon investor," ujarnya.

Hasrat besar pemerintah untuk menggenjot penerimaan tengah menemukan momentumnya. Program konsolidasi fiskal mulai tahun ini mewajibkan defisit kembali pada level maksimum 3%. Beban finansial warisan dari pembiayaan pandemi Covid-19 menuntut peningkatan penerimaan negara.Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memberi peluang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber penerimaan. Intensifikasi kenaikan tarif diterapkan bertahap pada pajak pertambahan nilai. Ekstensifikasi pajak pendapatan juga direformasi dengan dukungan sistem informasi yang andalSumber pendapatan dari cukai tampaknya bukan pengecualian. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini mulai mengkaji pengenaan cukai jasa. Kendati masih berada dalam tahapan wacana, ide ekstensifikasi pungutan cukai terhadap jasa (service) menjadi diskusi yang hangat di ruang publik. Alhasil, pungutan cukai jasa menjadi salah satu upaya diversifikasi. Penambahan objek cukai yang sudah berhasil adalah tas plastik/kresek sekali pakai yang berlaku mulai tahun depan. Sementara objek cukai yang tengah dalam proses pengesahan adalah minuman berpemanis dalam kemasan.Pengenaan cukai jasa di negara-negara Asia tenggara seakan menjadi ekstra pendorong bagi pemberlakuan cukai jasa di Indonesia. Thailand, Malaysia, Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos, misalnya, sudah memungut cukai atas jasa klub malam, diskotek, jasa telepon, dan perjudian. Di sisi lain, otoritas fiskal tampaknya hendak bersikap ‘adil’. Jika objek kenikmatan sudah dikenai pajak (pajak penjualan barang mewah, pajak natura, atau sejenisnya), objek yang mendatangkan mudarat pun dipungut cukai. Kalaupun regulasi cukai diamandemen dengan memasukkan jasa sebagai objek cukai, persoalan tidak berhenti sampai di situ. Per definisi, cukai dipungut atas suatu objek yang konsumsinya dapat menimbulkan kerugian bagi pemakainya dan memberikan eksternalitas negatif bagi orang lain atau lingkungan. Pada poin ini, pungutan cukai juga difungsikan sebagai instrumen fiskal untuk pengendalian konsumsi. Terkait dengan aspek penerimaan, pungutan cukai jasa dengan jumlah subjek cukai yang relatif terbatas malah bisa ‘lebih besar pasak daripada tiang’. Penerimaan cukai tidak mampu menutup biaya pengumpulannya.

Pencapaian target investasi pada tahun ini bisa dibilang cukup menantang. Akar penyebabnya, ketidakpastian global yang dipicu perang Rusia-Ukraina hingga ketegangan politik Amerika Serikat-China, serta belum tuntasnya penanganan infl asi di banyak negara mendorong investor lebih wait and see. Belum lagi, faktor internal yang sejak tahun ini mulai disibukkan dengan rangkaian agenda politik 5 tahunan alias Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Tentu ini akan memengaruhi pola bisnis pelaku usaha.Akan tetapi, pemerintah berusaha untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka mengamankan pencapaian target investasi yang pada tahun ini disasar Rp1.400 triliun.Dari aksi yang dilakukan pemangku kebijakan, faktanya minat investasi di dalam negeri terbilang masih cukup tinggi meski investor dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global.Faktor pemanis yang menjadi daya tarik investor terutama asing adalah realisasi pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup solid pada tahun ini, diiringi dengan langkah cepat pemerintah dalam menormalisasi inl asi.Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, realisasi pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) pada dua kuartal terakhir terbukti moncer, yakni 5,03% pada kuartal I/2023 dan 5,17% pada kuartal II/2023 secara tahunan (year-on-year/YoY). Realisasi investasi yang dicatat oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun cukup memuaskan, yakni Rp678,7 triliun pada semester I/2023, naik sebesar 16,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tak pelak, indeks daya saing investasi di Indonesia pun menanjak hingga 10 peringkat yakni dari posisi 44 pada 2022 menjadi 34 pada 2023, menurut laporan World Competitiveness Ranking International Institute for Management Development.Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, mengatakan pemerintah akan terus melakukan perbaikan iklim investasi guna meningkatkan daya tarik Indonesia di hadapan investor, terutama penanaman modal asing (PMA). Marita Alisjahbana, Chief Risk Ofi cer Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI), mengatakan minat pemodal asing terhadap ekonomi nasional sangat tinggi. Kemudian investasi Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) senilai Rp33,4 triliun selama 2021—2023, dan penanaman modal dari Konsorsium LG dan Konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) senilai Rp142 triliun.Direktur Program Institute of Development on Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, memandang secara teori tahun politik akan mendorong pengusaha untuk menahan ekspansi.

Syamsudin, 72, sudah bertahun-tahun berpisah dari istrinya. Dia tinggal seorang diri pada sebuah gubuk kecil di Desa Tanjung Bungo, Kecamatan Kampa, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan penerangan seadanya. Kondisi fisiknya sudah renta sehingga kerap mengalami sakit-sakitan. Dalam beberapa tahun terakhir, kesehatannya kian turun sehingga dalam mencari nafkah tidak sekuat dahulu. Penghasilannya mengandalkan upah sebagai penjaga kantor desa.Penerangan di rumah mungilnya tidak mandiri karena bergantung pada kantor desa tempatnya bekerja. Listik rumah Syamdudin selama ini menyalur dari kantor Desa Tanjung Bungo yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggalnya.Namun, ketergantungan saluran listrik dari kantor desa itu sudah berakhir. Syamsudin kini punya kWh meter listrik mandiri, lengkap dengan instalasi listrik tersambung ke PLN, beserta sebuah lampu penerangan di teras rumah. Dia tidak bisa menyembunyikan keceriaannya saat petugas dari Kementerian ESDM dan PLN menyambangi rumahnya untuk memberikan bantuan saluran listrik gratis. Penyambungan listrik di rumah Syamsudin merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan rasio elektrifi kasi dan membantu masyarakat dalam memperoleh akses listrik melalui program Bantuan pasang baru Listrik (BPBL). Program ini merupakan kegiatan Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan mendapatkan dukungan penuh dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.Masyarakat penerima program PBPL mendapatkan bantuan instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifi kasi Laik Operasi (SLO), penyambungan ke PLN, dan token listrik perdana. Provinsi Riau direncakanan mendapat alokasi bantuan sebesar 3.310 rumah tangga penerima BPBL pada 2023 ini. Bantuan tersebut meningkat dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 980 rumah tangga. 

Pemberian sambungan listrik gratis di Desa Tanjung Bungo juga diterima oleh Asrul, 30, yang tinggal tidak jauh dari kediaman Syamsudin. Sejak rumahnya dibangun, Asrul mengaku pemenuhan kebutuhan listrik sehari-hari sepenuhnya dari kantor desa setempat. Dengan program BPBL di wilayah Provinsi Riau, rumah Asrul sudah tersaluri listrik dari PLN sehingga tidak lagi mengandalkan listrik kantor desa. Program BPBL juga digelar di Pulau Jawa seperti Provinsi Jawa Barat salah satunya diterima oleh Juariah, 49, warga desa Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabuapten Bandung Barat. Sementara itu, di Provinsi Jawa Timur, BPBL menjadi angin segar bagi Suryana, 68, warga desa Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Bantuan sambungan listrik dari pemerintah sangat membantu aktivitas kesehariannya yang selama ini menyalur listrik dari rumah tetangganya. Kisah Syamsudin dan Asrul dari Riau, Juariah dari Jawa Barat, dan Suryana dari Jawa Timur yang kini sudah mandiri dalam pemenuhan aliran listrik merupakan upaya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan taraf hidup serta ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dan legislatif telah membuahkan hasil. Kementerian ESDM setelah memperoleh persetujuan Komisi VII DPR RI melaksanakan program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) bagi masyarakat tidak mampu melalui pendanaan APBN tahun anggaran 2023.Dalam melaksanakan program ini, Kementerian ESDM menugaskan kepada PT PLN (Persero) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemasangan BPBL selaras dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor: 40.K/HK.02/MEM.I/2022 tanggal 11 Maret 2022 terkait Penugasan BPBL kepada PLN. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM M.P. Dwinugroho mengatakan program bantuan pasang listrik gratis bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat dari pemenuhan kebutuhan energi listrik. Anggota Komisi VII DPR RI H. Nurzahedi mengungkapkan program ini adalah upaya pemerintah memastikan masyarakat mendapatkan listrik, agar memberikan dampak positif pada berbagai bidang. Anggota Komisi VII DPR RI Rian Firmansyah menyampaikan kuota BPBL mengalami peningkatan pada tahun ini. Menurutnya, perlu kolaborasi dalam program mewujudkan program ini karena Komisi VII senantiasa menyerap aspirasi dari masyarakat.

Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke-78 di halaman Istana Merdeka, besok, Kamis (17/08/2023), bakal menjadi moment ke-9 kali Presiden Jokowi menjadi Inspektur upacara. Ini artinya Presiden Jokowi tinggal memiliki waktu sekitar setahun lagi untuk menuntaskan program-program periode kedua kepemimpinannya. Pada 20 Oktober tahun depan, Indonesia sudah akan dipimpin oleh presiden baru hasil Pilpres 2024. Pada tahun terakhir periode pertama pemerintahannya, tepatnya 20 Mei 2019, Jokowi telah meluncurkan Visi Indonesia 2045. Visi ini diarahkan untuk mewujudkan  Indonesia yang maju, adil dan makmur dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keberadaan visi itu kembali diteguhkan melalui peluncuran rancangan Akhir Rencana Pambangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 pada 15 Juni 2023. Kali ini, sebutan untuk visi itu sedikit berubah, yaitu menjadi "Visi Indonsia Emas 2045" dengan tagline Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan  ke dalam lima sasaran utama yang memberikan unsur imperatif pencapaian pembangunan. (Yetede)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam delapan hingga sembilan tahun terakhir rata-rata berada pada kisaran 5%. Hal tersebut bisa dikatakan relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara peers, terutama pascapandemi Covid-19. Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang  mampu menghasilkan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, dan membuka kesempatan kerja pada kuartal II-2023, ekonomi Indonesia yang tercatat  mampu tumbuh 5,17% adalah sesuatu yang luar biasa, karena diatas konsensus  perkiraan para ekonom. Kondisi pertumbuhan ekonomi  Indonesia tersebut menunjukkan resiliansi di tengah terjadinya perlambatan ekonomi global. Sebab, pada saat bersamaan, banyak negara sedang struggling  dengan pertumbuhan ekonomi di bawah 5%, bahkan yang dibawah 3%. bandingkan dengan negara-negara seperti Singapura, Vietnam, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Korea Selatan. Pada periode yang sama, ekonomi negara tersebut tumbuh masing-masing sebesar 0,1%, 4,1%, 0,6%, 2,6%, dan 0,9%. (Yetede)

Pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan Indonesia pada saat perayaan HUT Kemerdekaan RI ke-100 pada 2045 adalah mendekati 0% atau di level 0,5-0,8% yang diikuti penurunan secara signifikan jumlah penduduk rentan miskin. Dengan tingkat kemiskinan itu, ketimpangan pendapatan antar penduduk diharapkan turun dengan rasio gini 0,290-0,320 dan ketimpangan antarwilayah menyempit dengan kontribusi PDRB Kawasan Timur naik menjadi 28,5%. Dengan target tersebut, dalam rentang waktu sekitar 22 tahun berarti tingkat kemiskinan baru dipangkas hingga 8,5% poin, mengingat angka kemiskinan berada di level 9,36% per Maret 2023. Sebelum sampai pada target tingkat kemiskinan 0,5-0,8% tersebut. Pemerintah menetapkan sasaran  antara tingkat kemiskinan turun ke level 6,0-7% pada 2025. Sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang pada Februari 2023 sebesar 5,45%, ditargetkan turun jadi 4% pada 2045. Pemerintah mengakui, upaya untuk memangkas  tingkat kemiskinan yang masih tinggi serta kesenjangan antarwilayah tersebut adalah pekerjaan tidak mudah. (Yetede)

JAKARTA,ID-Investor lokal sejatinya dapat kembali  menjadi penggerak indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2023, ditengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Apalagi, jumlah investor lokal terus melesat dan merajai di bursa saham. Per 8 Agustus 2023, jumlah investor pasar modal Indonesia naik 1,15 juta menjadi 11,47 juta, berdasarkan data single investor identification (SID). Adapun jumlah investor saham naik 467 ribu menjadi 4,91 juta. Sementara itu, berdasarkan data BEI, sepanjang 2023, investor lokal menguasai transaksi di bursa, yakni sebesar 63%, sedangkan asing hanya 37%. Kemarin, dari total transaksi saham Rp 10,6 triliun, lokal menyumbangkan 71%, sedangkan sisanya asing. Imbasnya, indeks masih bisa naik tipis 0,01% ke level 6.915 di tengah gempuran net sell asing Rp 5,2 triliun dengan market cap Rp 10.017 triliun. Adapun sepanjang tahun ini, asing masih net buy Rp 5,2 triliun, merosot drastis dari posisi Juni yang sempat menembus Rp 20 triliun. (Yetede)

Sejumlah kalangan mengapresiasi pembangunan infrastruktur di era pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang gencar dan kian merata. pembangunan infrstruktur secara merata dan masif itu telah mendongkrak daya saing, menjaga inflasi, mengurangi kemiskinan, serta menopang pertumbuhan ekonomi. Selain itu, hal tersebut juga manjadi strategi jitu untuk bisa keluar dari jebakan negara berpenghasilan menengah (middle income trap) sehingga Indonesia diharapkan bisa melaju lurus menjadi negara maju pada 2045. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Infrastruktur yang dibangun melalui proyek strategis nasional (PSN), termasuk didalamnya kawasan ekonomi khusus (KEK). Ini merupakan salah satu upaya transformasi ekonomi dan bisa dijadikan  strategi untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah yang berpotensi terjadi pada 2038. "Jebakan negara berpenghasilan menengah ini hanya bisa lepas kalau kita punya masyarakat yang produktif. Karena bonus demografi kita tinggal 13 tahun. Tidak semua negara lulus dari middle income trap. Kuncinya tentu adalah infrastruktur, baik darat, laut, maupun udara. Indonesia butuh SDM yang sehat dan cerdas. Siap bersaing dengan perubahan artificial intelegence. Nah itu yang paling penting." kata Menko Airlangga baru-baru ini. (Yetede)