JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sistem kerja hibrida perlu didorong untuk mengurangi polusi udara di Jabodetabek yang dalam sepekan terakhir masuk dalam katagori sangat buruk. Pemerintah pun tengah menggodok sejumlah regulasi yang diupayakan tuntas dalam seminggu, sebagai solusi konret jangka pendek dan menengah untuk mengatasi persoalan tersebut. "Jika diperlukan kita harus berani banyak mendorong kantor melaksanakan hybrid working, work from office, work from home mungkin. Saya tidak tahu nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini, apakah (jam kerja) 7-5, 2-5, atau angka yang lain," kata Presiden Jokowi saat memulai rapat terbatas tentang polusi udara di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (14/08/2023) Jokowi mengatakan, kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk. Pada Sabtu (12/8), kualitas udara di DKI Jakarta berada diangka 156 atau masuk katagori tidak sehat. Menurut Jokowi, kemarau panjang hingga penggunaan sumber energi dari batu bara menjadi faktor penyebab buruknya kualitas udara di Jabodetabek. (Yetede)

JAKARTA,ID- PT Mineral Industri Indonesia atau MIND ID, holding BUMN pertambangan, harus jadi pengendali PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Alasannya, pemerintah ingin memastikan  potensi nilai tambah (add value) industri nikel terjadi di Indonesia. "Jadi, Insya Allah, MIND ID akan jadi pengendali Vale Indonesia. Mohon doa restunya. Belum tentu saham 14% saham Vale akan diakuisisi MIND ID, karena sejauh ini masih dalam proses negosiasi," Ujar Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso di jakarta, Senin (14/8/2023). Saat ini, Vale Canada Limited Metals (VCL), unit usaha Vale Base Metals (VBM), menjadi pemegang saham terbesar Vale Indonesia dengan kepemilikan 43,8%, lalu Sumitomo Metal Mining 15%, sedangkan MIND ID 20%, dan publik 20,3%. Vale harus mendivestasi saham  sebagai salah satu syarat untuk mengubah kontrak karya (KK) yang berakhir pada 28 Desember 2025 menjadi izin usaha pertambangan  khusus (IUPK). Jumlah saham yang dilepas minimal 11%. Namun, sejumlah kalangan meminta  Vale melepas saham diatas jumlah itu agar MIND ID menjadi pengendali. (Yetede)

JAKARTA,ID-Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (Bumiputera/AJBB)  berhasil memangkas sebagian besar liabilitas atau kewajiban per Juli 2023. Kendati demikian, perusahaan masih mencatat defisit ekuitas. Hal tersebut tercantum dalam laporan keuangan AJBB per Juli 2023. Adapun perusahaan telah secara rutin melaporkan posisi keuangan bulanan sejak April 2023. Dalam perkembangannya hingga Juli 2023, ekuitas AJBB masih defisit sebesar Rp 3,16 triliun atau susut 86,54% dari Juli 2022 sebesar Rp23,47 triliun. Keberhasilan memangkas defisit ini sejalan dengan upaya  penyehatan keuangan yang dilakukan AJBB setahun belakangan ini. Perbaikan posisi neraca keuangan tersebut dipengaruhi total kewajiban yang terpangkas hingga 58,54% per Juli 2023 menjadi Rp 13,69 triliun, dari sebelumnya menembus Rp 33,02 triliun. Kebijakan AJBB untuk menurunkan nilai manfaat polis  nasabah berpengaruh besar terhadap perolehan ini. Tercermin dari total utang klaim yang turun 45,73% year on year (yoy) pada Juni 2023, dari Rp12,83 triliun menjadi Rp6,69 triliun. (Yetede)

WASHINGTON,ID-Jalan Amerika Serikat (AS) menuju target inflasi 2% yang ditetapkan oleh The Fed dipercaya sebenarnya mulus. Tidak seperti anggapan kebanyakan bahwa hal itu membutuhkan prasyarat berupa resesi ekonomi dan kehilangan lapangan pekerjaan signifikan.  Fokus The Fed terhadap apa yang disebut  sebagai jarak terakhir, yakni kembali ke penuh target  inflasi 2% akan membutuhkan resesi dan kehilangan pekerjaan yang signifikan, telah menimbulkan pesimisme. Karena walaupun tingkat inflasi  AS telah turun drastis dari level puncak di masa pandemi, tapi masih bercokol diangka 3,2% pada Juli 2023. Inflasi inti bahkan masih sekitar dua kali lipat dari target bank sentral AS tersebut. Pesimisme itu dilaporkan didukung oleh fakta sejarah. Karena hasil-hasil studi akademik dan penelitian lain menyimpulkan bahwa tingkat inflasi selama dua tahun terakhir tidak dapat diperbaiki tanpa resesi. Kalangan ekonom terkemuka juga memproyeksikan lonjakan tingkat pengangguran AS menjadi antara 5% dan 10%- dari 3,5% saat ini- dengan jutaan pengangguran. (Yetede)

JAKARTA – Ambisi pemerintah dan PT PLN (Persero) untuk melebarkan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) diperkirakan masih terhambat. Laju penjualan kendaraan listrik (electric vehicles/EV) masih menjadi faktor penentu minat calon investor dan mitra pengelola SPKLU. Bila tak dilengkapi dengan insentif khusus, bisnis pom pengisian daya setrum itu dinilai akan sepi peminat. “Investor bergerak sesuai dengan demand. Kalau perkembangan EV melambat, SPKLU juga sulit berkembang,” kata Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. kepada Tempo, kemarin, 14 Agustus 2023.

Merujuk pada data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, hingga Juli lalu, terdapat total 842 SPKLU di seluruh Indonesia. Tipe SPKLU medium charging—untuk pengisian daya berdurasi 2-4 jam—menjadi yang terbanyak dibangun, mencapai 429 titik. Ada juga 290 titik SPKLU slow charging, yang durasi pengisiannya sampai 8 jam. Kemudian terdapat 91 titik SPKLU fast charging yang pengisiannya 30 menit hingga 1 jam, serta 32 titik SPKLU ultra-fast charging yang isi ulang dayanya hanya 15-30 menit. Area DKI Jakarta memiliki 129 titik SPKLU, belum termasuk 429 lokasi stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU). (Yetede)

JAKARTA — Tim peneliti International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyoroti tingginya suku bunga pembiayaan dari Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) untuk pembangunan infrastruktur dasar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Musababnya, peneliti juga menemukan pinjaman pada proyek strategis lainnya bisa mendapat suku bunga jauh lebih murah dibanding pinjaman untuk Mandalika.

Selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), KEK Mandalika memperoleh pembiayaan dari AIIB yang berkantor pusat di Beijing melalui Proyek Infrastruktur Urban dan Pariwisata Mandalika (MUTIP) sebesar US$ 248,4 juta. Pinjaman itu dijamin oleh negara untuk membangun infrastruktur dasar. Pembiayaan MUTIP merupakan 78,5 persen dari kebutuhan infrastruktur dasar.

Pinjaman dari bank pembangunan multilateral ini termasuk utang jangka panjang yang memiliki tenor 35 tahun dan masa tenggang 10 tahun, dengan suku bunga 6 persen atau sesuai dengan London Interbank Offered Rate plus 1,4 persen per tahun. Bandingkan dengan bunga bantuan pembangunan oleh negara donor, misalnya pinjaman dari Jepang untuk Pelabuhan Patimban di Jawa Barat pada 2017 yang memiliki nilai pinjaman setara Rp 15,18 triliun dengan suku bunga 0,1 persen selama 40 tahun. (Yetede)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah restrukturisasi total sebagai solusi penyelesaian tumpukan utang perusahaan konstruksi pelat merah. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan negosiasi berupa penundaan pembayaran kewajiban, penyesuaian tenor atau jangka waktu pembayaran, hingga beban bunga dilakukan, khususnya kepada dua BUMN karya dengan eksposur pinjaman terbesar, yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

“Restrukturisasi harus terjadi dan kita punya pengalaman restrukturisasi yang bagus selama ini seperti yang dilakukan di Garuda Indonesia dan PTPN,” ujar Erick, kemarin. Total setidaknya ada lebih dari Rp 70 triliun utang BUMN konstruksi yang harus direstrukturisasi sebagai permulaan. Adapun dengan kompleksitas masalah yang dihadapi, upaya restrukturisasi diperkirakan memakan waktu setidaknya hingga tiga tahun ke depan.

Erick optimistis para kreditor akan menyetujui rencana restrukturisasi tersebut, baik kreditor perbankan maupun obligasi. Menurut dia, sejauh ini, perbankan khususnya, telah memberikan sinyal positif dalam pembicaraan restrukturisasi. Sementara itu, negosiasi dengan para pemegang obligasi menunjukkan adanya komitmen untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. (Yetede)

Bencana kekeringan terjadi di berbagai pelosok Tanah Air, yang menyebabkan krisis pangan dan masalah sanitasi air bersih. Salah satu daerah yang menjadi sorotan adalah Papua, khususnya Provinsi Papua Tengah. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya 7.500 orang terkena dampak bencana kekeringan yang melanda Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Lima orang dewasa dan seorang bayi di antaranya meninggal. Untuk mengatasi masalah ini, semestinya ada usaha mitigasi. Salah satu caranya adalah menerapkan teknologi tepat guna, yakni sistem irigasi suplemen, untuk mengatasi kekeringan ekstrem di lahan tanaman pangan.

Kemarau berkepanjangan yang disertai cuaca dingin ekstrem juga menyebabkan gagal panen. Selain dengan inovasi teknologi pengairan, krisis pangan membutuhkan kepeloporan yang mampu memberikan penyuluhan kepada masyarakat, baik mengenai teknologi tepat guna pengairan, kesehatan, dan gizi maupun varietas unggul untuk meningkatkan produksi tanaman pangan lokal pada saat musim kemarau. Salah satu tanaman lokal tersebut adalah hipere, sebutan untuk ubi jalar oleh masyarakat di Pegunungan Tengah Papua. Hipere adalah tanaman budaya mereka.

Dengan adanya mitigasi bencana kekeringan, lahan kering di Indonesia sebenarnya sangat potensial untuk dikembangkan menjadi lahan pertanian dengan produktivitas yang baik. Luas lahan kering itu mencapai lebih dari 140 juta hektare. Lahan kering hanya mengandalkan air hujan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan airnya. Karena itu, penggunaan air secara efisien merupakan fokus dalam usaha pertanian di lahan semacam ini. Teknologi pengairan, seperti sistem irigasi suplemen, dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air dengan tingkat efisiensi yang berbeda, tergantung jenis teknologi yang digunakan. (Yetede)

JAKARTA-Kinerja terbaik PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terus diapresiasi oleh berbagai lembaga, baik nasional maupun internasional. Terbaru, Fortune kembali merilis deretan perusahaan besar di Indonesia bertajuk Fortune Indonesia 100. Peringkat tersebut berdasarkan empat hal, diantaranya adalah nilai pendapatan, laba, asset, dan ekuitas perusahaan pada 2022. Terkait hal ini, BRI menjadi perusahaan dari industri perbankan yang menduduki posisi tertinggi diantara bank lainnya, sedangkan dari seluruh industri BRI menempati peringkat 4. Sebagai bank terbesar di Indonesia, tercatat pendapatan BRI mencapai Rp 208,1 triliun pda tahun 2022. Selain pendapatan, data yang di release Fortune juga menampilkan laba BRI sepanjang 2022 sebesar Rp51,7 triliun, dengan aset mencapai Rp1.865 triliun, dan ekuitas mencapai Rp299,2 triliun. Dari sisi kerja harga saham, pada penutupan perdagangan  Jumat (11/08) BBRI telah berada di level Rp 5.650, atau telah meningkat 14,37% apabila dibandingkan dengan penutupan  harga tahun 2022 lalu. (Yetede)

JAKARTA,ID-badan Pangan nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) turut mendukung pemenuhan cadangan beras pemerintah daerah (pemda). Dengan adanya stok CBPD yang memadai, akan membantu penanganan ketika terjadi kondisi rawan pangan yang diakibatkan gagal panen. Kepala Bapenas Arief Prasetyo Adi mengatakan, sesuai Peraturan Bapenas (Perbadan) No.15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Jumlah CBPD, besaran CPBD dihitung mempertimbangkan produksi beras di daerah. Perhitungan itu agar turut disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi  masyarakat di daerah  dan potensi sumber daya setempat. "Keberadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dan CPBD yang memadai sangat penting  guna mengantisipasi kondisi kedaruratan seperti ini (kasus di Papua Tengah). CBP dan CPBD juga jadi intrusmen stabilisasi harga pangan demi menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Untuk itu, menjaga stok DBP dan CBPD sangat penting," papar Arief. (Yetede)