PERSAMUHAN pengusaha di ASEAN-Indo Pacific Forum (AIPF) 2023 pada Rabu, 6 September 2023, menjadi ajang bagi sejumlah badan usaha milik negara bidang konstruksi alias BUMN karya untuk menjajakan jalan tol milik mereka. Salah satunya adalah PT Waskita Toll Road—anak usaha Waskita Karya—yang menawarkan ruas jalan tol Pemalang-Batang kepada para calon investor.

Sekretaris Perusahaan PT Waskita Toll Road, Alex Siwu, menyebut forum bisnis negara Asia Tenggara itu sebagai momentum tepat untuk mengenalkan aset jalan tol yang akan dilepas perseroan. Dalam acara tersebut, setidaknya ada 185 investor dari berbagai negara yang hadir. “Salah satu fokus kami adalah melanjutkan aksi korporasi pelepasan saham (divestasi) jalan tol,” ucapnya kepada Tempo, kemarin.

Alex optimistis jalan tol Pemalang-Batang—satu dari sepuluh jalan tol tersisa yang sahamnya dimiliki Waskita—bisa ikut dilepas dalam waktu dekat. Sebelum diboyong ke AIPF, manajemen sebetulnya menjajaki divestasi ruas jalan sepanjang 39,2 itu dengan Indonesia Investment Authority (INA). Namun ia tak membeberkan perkembangan terakhir negosiasi tersebut. Pada Juni lalu, manajemen INA menyebutkan masih melakukan uji tuntas atau due diligence atas tawaran Waskita. (Yetede)

Rencana pemerintah mengubah persyaratan akses kredit usaha rakyat atau KUR ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini bisa menjadi jawaban atas kesulitan pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperoleh kredit murah modal kerja. Tapi, di sisi lain, pelonggaran syarat kredit menjadi risiko besar bagi bank dan lembaga penyalur pembiayaan manakala pinjaman tersebut macet serta bermasalah. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyiapkan syarat baru untuk nasabah KUR. Dalam ketentuan yang baru, pemerintah akan memberlakukan skor kredit sebagai basis penilaian kelayakan pemberian pinjaman kepada debitor. Faktor-faktor yang mempengaruhi skor kredit tersebut, antara lain, adalah prospek serta kesehatan usaha hingga volume kontrak bisnis yang kemudian dianggap layak sebagai pengganti agunan. Tak hanya mempermudah syarat penyalurannya, pemerintah juga berniat menghapus buku tagihan KUR yang macet. Sasarannya adalah kredit dengan nilai maksimal Rp 500 juta dan ditanggung oleh dua lembaga asuransi kredit milik negara, yaitu Jaminan Kredit Indonesia dan Asuransi Kredit Indonesia. (Yetede)

Remang ”hutan kota” Jakarta, Rabu (6/9) malam semarak. Ditingkah nyala lampu bernuansa merah, kuning, dan biru memberi nuansa ”teduh”, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, yang mengenakan busana tradisional khas Betawi, menyambut hangat satu per satu para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dan mitra wicara ASEAN. Malam itu, meskipun sederhana dan lebih hening, suasana cair menautkan mereka dalam pembicaraan hangat. Rasa lelah dan mungkin juga perbantahan saat membahas sejumlah isu, larut terbawa malam. ”Ini hari yang sangat panjang. Mari, kita duduk santai, menikmati malam ini,” kata Presiden Jokowi. Sambil menikmati sajian tari-tarian, para tamu lantas mencicipi hidangan pembuka, termasuk minuman khas Tanah Air.

Selasa, sehari sebelum jamuan digelar, kepada Kompas Head Cluster Bar Plataran atau spesialis minuman Plataran, Charles Raymond Supit, menceritakan ada permintaan untuk membuat minuman yang menggunakan bahan baku rempah-rempah asli Indonesia yang menyegarkan, tetapi bukan jamu. Pada jamuan makan malam, Plataran menyiapkan ”minuman selamat datang” yang antara lain diberi nama Kamoro Burst, Bhinneka, dan Javanese Sour. Minuman-minuman ini akan diberikan di holding room atau ruang transit ketika para pemimpin negara datang. Minuman-minuman itu juga akan disiapkan di meja-meja para tamu. Bahan-bahan yang digunakan seperti cranberry, jus jeruk nipis, delima, kapulaga, asam kandis, kayu manis, sereh, dan adas bintang. ”Untuk minuman Bhinneka, kami ambil nama ini karena dibuat dari berbagai macam bahan baku lokal yang dikombinasikan menjadi satu. Karena acaranya di luar ruang, kami bikin yang menyegarkan,” kata Raymond. (Yoga)

Pencegahan tengkes (stunting) pada anak balita bisa dilakukan dengan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Selain dekat dengan masyarakat, pangan lokal dipilih karena bisa berdampak ke pemenuhan gizi keluarga. Hal ini mengemuka dalam Publikasi Data Intervensi Spesifik dan Sensitif Bidang Kesehatan: Percepatan Penurunan Stunting Triwulan II-2023, Rabu (6/9/2023), secara daring. (Yoga)

Menurut catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pada awal 2021 hingga awal 2023, kerugian negara akibat bantuan sosial salah sasaran mencapai Rp 523 miliar per bulan. Hal ini disebabkan data penerima bantuan tidak mutakhir, di antaranya masih ada ASN yang menerima bantuan itu. Data penerima bansos diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota, lalu diverifikasi oleh Kemensos setiap bulan. Dulu data diverifikasi setiap enam bulan. Data yang telah diverifikasi akan masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lalu menjadi basis pemberian bantuan sosial di Indonesia.

Data penerima bantuan sosial mestinya diperbarui secara rutin karena kondisi di lapangan dinamis. Ada penerima bantuan yang meninggal, pindah, atau menikah. Ada juga penerima yang telah berhasil keluar dari kemiskinan. ”Ada yang malas, tidak mau meng-update data.Artinya, yang layak menerima bantuan tidak dimasukkan datanya. Sementara yang sudah lulus atau tidak layak menerima bantuan tidak dikeluarkan dari sistem data,” kata Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Pahala Nainggolan, saat dihubungi, Rabu (6/9). (Yoga)

Informasi perihal manfaat nyata jaminan sosial ketenagakerjaan mesti lebih masif disebarluaskan. Dengan cara itu, pekerja tertarik untuk menjadi pesertanya. Ada 138,63 juta penduduk bekerja di Indonesia pada Februari 2023. Mereka merupakan bagian dari 211,59 juta penduduk usia kerja. Sebanyak 60,12 juta orang adalah pekerja informal dan 39,88 juta orang adalah pekerja formal. Data BPS menunjukkan, rata-rata upah buruh Rp 2,94 juta per bulan. Lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah tertinggi adalah real estat, aktivitas keuangan, dan pertambangan. Lapangan pekerjaan dengan upah terendah adalah jasa lainnya: pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Upah tersebut menjadi sandaran hidup bagi pekerja lajang atau pekerja yang sudah berkeluarga. Upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk makan, minum, membeli pakaian, dan sekolah. Jika terjadi sesuatu pada pekerja tersebut, kehidupan diri dan keluarganya akan terganggu. Oleh karena itu, pekerja beserta kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya layak dan harus dilindungi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan yang bisa diikuti pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja pada jasa konstruksi, dan pekerja migran. Para pekerja itu bisa menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang programnya berupa jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. (Yoga)

Pemerintah memangkas bantuan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tahun 2024 menjadi 166.000 unit atau turun 24 % dari target 220.000 unit pada 2023. Berkurangnya alokasi pemenuhan papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini berlangsung di tengah tantangan besar kekurangan rumah yang mencapai 12,7 juta rumah. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, alokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2024 ditargetkan 166.000 unit senilai Rp 13,72 triliun.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan subsidi bantuan uang muka untuk 166.000 unit senilai Rp 680 miliar, subsidi selisih bunga untuk 751.735 unit senilai Rp 4,6 triliun, serta dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk KPR Tapera ditargetkan 7.251 unit senilai Rp 830 miliar. Adapun subsidi selisih bunga diperuntukkan bagi pembayaran penerbitan kredit pemilikan rumah (KPR) pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menambahkan, Kementerian PUPR semula telah mengusulkan alokasi FLPP sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2024, tetapi alokasi yang disetujui Kemenkeu sejumlah 166.000 unit. Hal itu dikarenakan Kemenkeu mengacu pada target total FLPP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 sebesar 900.000 unit. Target itu akan terpenuhi dengan alokasi 160.000 unit pada tahun depan. (Yoga)

Pemerintah dan petani garam optimistis target produksi garam nasional sebanyak 2 juta ton tahun ini bisa tercapai. Fenomena El Nino membuat kemarau lebih panjang sehingga produksi garam lebih optimal. Para petambak berharap kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional bisa terwujud. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi garam nasional bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada 2023 dan 2024. Fenomena El Nino yang memicu kemarau menjadi lebih kering menambah optimisme Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahwa target tersebut akan tercapai. ”Insya Allah (bisa), ini kan musimnya cukup (mendukung),” kata Sakti, Rabu (6/9) di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Yoga)

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI),didukung tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama Agustus 2023 menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman daring ilegal di sejumlah situs web, aplikasi, dan media sosial. Satgas PAKI kemudian melakukan verifikasi, penurunan konten, dan pemblokiran terhadap 288 temuan tersebut. Demikian keterangan resmi dari Sekretariat Satgas PAKI, Rabu (6/9/2023).

Panen padi hasil musim tanam kedua atau MT II tahun ini masih berlangsung di sejumlah daerah. Namun, harga gabah kering panen sudah mencapai lebih dari Rp 7.000 per kg. Perum Bulog dikhawatirkan tak mampu menyerapnya. Berdasarkan Panel Harga Pangan BPNl (NFA), per Rabu (6/9) harga rata-rata nasional gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp 6.220 per kg. Dalam sebulan terakhir, harga rata-rata nasional GKP naik 12,68 %.

Koordinator Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Jabar Masroni mengatakan, hingga akhir Oktober 2023, panen padi MT II masih ada di sejumlah daerah di Jabar. Namun, harga GKP di sejumlah daerah di Jabar, seperti di sebagian wilayah Kabupaten Indramayu dan Subang, relatif tinggi, berkisar Rp 7.500-Rp 7.800 per kg. ”Penggilingan kecil dan menengah serta Bulog sudah tidak bisa membeli GKP itu. Hanya penebas yang bermitra dengan korporasi beras skala besar yang menyerapnya,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (6/9). (Yoga)