Remang ”hutan kota” Jakarta, Rabu (6/9) malam semarak. Ditingkah nyala lampu bernuansa merah, kuning, dan biru memberi nuansa ”teduh”, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana, yang mengenakan busana tradisional khas Betawi, menyambut hangat satu per satu para pemimpin negara-negara anggota ASEAN dan mitra wicara ASEAN. Malam itu, meskipun sederhana dan lebih hening, suasana cair menautkan mereka dalam pembicaraan hangat. Rasa lelah dan mungkin juga perbantahan saat membahas sejumlah isu, larut terbawa malam. ”Ini hari yang sangat panjang. Mari, kita duduk santai, menikmati malam ini,” kata Presiden Jokowi. Sambil menikmati sajian tari-tarian, para tamu lantas mencicipi hidangan pembuka, termasuk minuman khas Tanah Air.

Selasa, sehari sebelum jamuan digelar, kepada Kompas Head Cluster Bar Plataran atau spesialis minuman Plataran, Charles Raymond Supit, menceritakan ada permintaan untuk membuat minuman yang menggunakan bahan baku rempah-rempah asli Indonesia yang menyegarkan, tetapi bukan jamu. Pada jamuan makan malam, Plataran menyiapkan ”minuman selamat datang” yang antara lain diberi nama Kamoro Burst, Bhinneka, dan Javanese Sour. Minuman-minuman ini akan diberikan di holding room atau ruang transit ketika para pemimpin negara datang. Minuman-minuman itu juga akan disiapkan di meja-meja para tamu. Bahan-bahan yang digunakan seperti cranberry, jus jeruk nipis, delima, kapulaga, asam kandis, kayu manis, sereh, dan adas bintang. ”Untuk minuman Bhinneka, kami ambil nama ini karena dibuat dari berbagai macam bahan baku lokal yang dikombinasikan menjadi satu. Karena acaranya di luar ruang, kami bikin yang menyegarkan,” kata Raymond. (Yoga)

Pencegahan tengkes (stunting) pada anak balita bisa dilakukan dengan pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal. Selain dekat dengan masyarakat, pangan lokal dipilih karena bisa berdampak ke pemenuhan gizi keluarga. Hal ini mengemuka dalam Publikasi Data Intervensi Spesifik dan Sensitif Bidang Kesehatan: Percepatan Penurunan Stunting Triwulan II-2023, Rabu (6/9/2023), secara daring. (Yoga)

Menurut catatan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, pada awal 2021 hingga awal 2023, kerugian negara akibat bantuan sosial salah sasaran mencapai Rp 523 miliar per bulan. Hal ini disebabkan data penerima bantuan tidak mutakhir, di antaranya masih ada ASN yang menerima bantuan itu. Data penerima bansos diusulkan oleh pemerintah kabupaten/kota, lalu diverifikasi oleh Kemensos setiap bulan. Dulu data diverifikasi setiap enam bulan. Data yang telah diverifikasi akan masuk ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), lalu menjadi basis pemberian bantuan sosial di Indonesia.

Data penerima bantuan sosial mestinya diperbarui secara rutin karena kondisi di lapangan dinamis. Ada penerima bantuan yang meninggal, pindah, atau menikah. Ada juga penerima yang telah berhasil keluar dari kemiskinan. ”Ada yang malas, tidak mau meng-update data.Artinya, yang layak menerima bantuan tidak dimasukkan datanya. Sementara yang sudah lulus atau tidak layak menerima bantuan tidak dikeluarkan dari sistem data,” kata Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Pahala Nainggolan, saat dihubungi, Rabu (6/9). (Yoga)

Informasi perihal manfaat nyata jaminan sosial ketenagakerjaan mesti lebih masif disebarluaskan. Dengan cara itu, pekerja tertarik untuk menjadi pesertanya. Ada 138,63 juta penduduk bekerja di Indonesia pada Februari 2023. Mereka merupakan bagian dari 211,59 juta penduduk usia kerja. Sebanyak 60,12 juta orang adalah pekerja informal dan 39,88 juta orang adalah pekerja formal. Data BPS menunjukkan, rata-rata upah buruh Rp 2,94 juta per bulan. Lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah tertinggi adalah real estat, aktivitas keuangan, dan pertambangan. Lapangan pekerjaan dengan upah terendah adalah jasa lainnya: pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

Upah tersebut menjadi sandaran hidup bagi pekerja lajang atau pekerja yang sudah berkeluarga. Upah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, termasuk makan, minum, membeli pakaian, dan sekolah. Jika terjadi sesuatu pada pekerja tersebut, kehidupan diri dan keluarganya akan terganggu. Oleh karena itu, pekerja beserta kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya layak dan harus dilindungi melalui jaminan sosial ketenagakerjaan yang bisa diikuti pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja pada jasa konstruksi, dan pekerja migran. Para pekerja itu bisa menjadi peserta jaminan sosial ketenagakerjaan yang programnya berupa jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. (Yoga)

Pemerintah memangkas bantuan rumah bersubsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan pada tahun 2024 menjadi 166.000 unit atau turun 24 % dari target 220.000 unit pada 2023. Berkurangnya alokasi pemenuhan papan bagi masyarakat berpenghasilan rendah ini berlangsung di tengah tantangan besar kekurangan rumah yang mencapai 12,7 juta rumah. Dirjen Pembiayaan Infrastruktur, Pekerjaan Umum, dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengemukakan, alokasi anggaran fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) pada 2024 ditargetkan 166.000 unit senilai Rp 13,72 triliun.

Selain itu, pemerintah mengalokasikan subsidi bantuan uang muka untuk 166.000 unit senilai Rp 680 miliar, subsidi selisih bunga untuk 751.735 unit senilai Rp 4,6 triliun, serta dana Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) untuk KPR Tapera ditargetkan 7.251 unit senilai Rp 830 miliar. Adapun subsidi selisih bunga diperuntukkan bagi pembayaran penerbitan kredit pemilikan rumah (KPR) pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menambahkan, Kementerian PUPR semula telah mengusulkan alokasi FLPP sebanyak 220.000 unit untuk tahun 2024, tetapi alokasi yang disetujui Kemenkeu sejumlah 166.000 unit. Hal itu dikarenakan Kemenkeu mengacu pada target total FLPP dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2019-2024 sebesar 900.000 unit. Target itu akan terpenuhi dengan alokasi 160.000 unit pada tahun depan. (Yoga)

Pemerintah dan petani garam optimistis target produksi garam nasional sebanyak 2 juta ton tahun ini bisa tercapai. Fenomena El Nino membuat kemarau lebih panjang sehingga produksi garam lebih optimal. Para petambak berharap kebijakan percepatan pembangunan pergaraman nasional bisa terwujud. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan produksi garam nasional bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada 2023 dan 2024. Fenomena El Nino yang memicu kemarau menjadi lebih kering menambah optimisme Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahwa target tersebut akan tercapai. ”Insya Allah (bisa), ini kan musimnya cukup (mendukung),” kata Sakti, Rabu (6/9) di Kompleks Parlemen, Jakarta. (Yoga)

Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI),didukung tim Cyber Patrol Kementerian Komunikasi dan Informatika, selama Agustus 2023 menemukan 243 entitas serta 45 konten pinjaman daring ilegal di sejumlah situs web, aplikasi, dan media sosial. Satgas PAKI kemudian melakukan verifikasi, penurunan konten, dan pemblokiran terhadap 288 temuan tersebut. Demikian keterangan resmi dari Sekretariat Satgas PAKI, Rabu (6/9/2023).

Panen padi hasil musim tanam kedua atau MT II tahun ini masih berlangsung di sejumlah daerah. Namun, harga gabah kering panen sudah mencapai lebih dari Rp 7.000 per kg. Perum Bulog dikhawatirkan tak mampu menyerapnya. Berdasarkan Panel Harga Pangan BPNl (NFA), per Rabu (6/9) harga rata-rata nasional gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mencapai Rp 6.220 per kg. Dalam sebulan terakhir, harga rata-rata nasional GKP naik 12,68 %.

Koordinator Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani (AB2TI) Jabar Masroni mengatakan, hingga akhir Oktober 2023, panen padi MT II masih ada di sejumlah daerah di Jabar. Namun, harga GKP di sejumlah daerah di Jabar, seperti di sebagian wilayah Kabupaten Indramayu dan Subang, relatif tinggi, berkisar Rp 7.500-Rp 7.800 per kg. ”Penggilingan kecil dan menengah serta Bulog sudah tidak bisa membeli GKP itu. Hanya penebas yang bermitra dengan korporasi beras skala besar yang menyerapnya,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Rabu (6/9). (Yoga)

Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Pemprov DKI Jakarta Ani Ruspitawati, Rabu (6/9/2023), menyebutkan, Pemprov DKI menerapkan tarif parkir tinggi bagi kendaraan bermotor tak lolos uji emisi di 10 lokasi. Ke-10 lokasi itu, antara lain, pelataran parkir IRTI Monas, kawasan parkir Blok M Square, Kantor Samsat Jakarta Barat, dan pelataran parkir Taman Ismail Marzuki (TIM). Tarif parkir mobil Rp 7.500 per jam dan berlaku progresif. Kebijakan ini belum berlaku untuk sepeda motor. (Yoga)

Realisasi santunan bagi keluarga anak-anak korban obat sirop beracun penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA masih menanti persetujuan Presiden Jokowi. Santunan ini sangat dinanti para korban sebagai tanggung jawab pemerintah atas tragedi peredaran obat sirop beracun pada 2022. Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nia Reviani mengatakan, Sekretariat Kabinet telah menjadwalkan pembahasan pencairan anggaran santunan ini, dalam rapat terbatas (ratas) Kabinet Indonesia Maju, pekan depan.

Dia meminta para korban bersabar. ”Rencananya akan dibahas (pada) ratas minggu depan, sudah dijadwalkan kalau tidak hari Senin atau Selasa. Kami berkomitmen memberikan santunan kepada korban GGAPA, tetapi perlu arahan dan persetujuan dari Bapak Presiden terkait mekanisme pemberian santunan,” kata Nia, Rabu (6/9). (Yoga)