Memadukan antara tradisi dan bisnis menjadi jalan hidup yang ditempuh oleh Ida Bagus Rai Budarsa. Pendiri sekaligus Direktur Utama PT Hatten Bali Tbk (WINE) ini mencurahkan daya upaya mengembangkan bisnis yang telah dirintis oleh orang tuanya. Pria yang akrab disapa Gus Rai ini mengenang, selepas lulus kuliah dia langsung berkecimpung di dunia usaha bersama sang ayah. Rai pernah menggarap berbagai bidang, mulai dari bisnis garmen hingga tambak bandeng. Dari sederet bisnis yang dia geluti, brem, menjadi produk paling laris yang punya prospek menjanjikan. Brem merupakan minuman tradisional Bali yang umumnya terbuat dari fermentasi beras ketan atau tapai. Sebagai tangan kanan sang ayah, Rai sudah paham betul bagaimana proses bisnis pembuatan brem. Mulai dari bahan baku, pengolahan, hingga pemasaran. Setelah bisa menjalankan usaha sendiri, Rai tak ingin bisnis yang stagnan. Sebagai sarjana pertanian lulusan Universitas Brawijaya yang belajar teknologi industri dan pangan, Rai mengangkat bisnis brem. Dengan modal keilmuan dari bangku kuliah dan praktik wirausaha dari sang ayah, Rai memantapkan langkah untuk merintis bisnis Dus, Rai lebih memilih menggulirkan uangnya dalam bentuk aset-aset produktif. "Jadi kalau investasi di industri finansial, saya nggak terlalu. Karena lebih tertarik ke bisnis, dan bagaimana nanti investasi yang saya lakukan itu bisa ikut mengembangkannya," ujar Rai. Selain itu, di tengah kesibukan berbisnis, Rai mengaku tidak punya cukup waktu untuk mengulik instrumen investasi di industri keuangan. "Saya mungkin juga kurang tekun. Jadi saya lebih suka (beli) yang langsung terlihat dan bisa digunakan, terutama properti dan lahan," terang Rai. Rai yakin investasi properti dan lahan di Bali tetap memberikan keuntungan di masa depan. Jadi tak heran jika 90% portofolio investasi Rai saat ini ada dalam bentuk properti dan tanah. Sedangkan 10% sisanya berada di instrumen investasi lain, termasuk saham. Rai memilih saham-saham berfundamental apik yang cocok untuk investasi jangka panjang.

Bursa Efek Indonesia (BEI) masih menarik minat sejumlah perusahaan melantai di pasar modal. Dalam bulan ini, dapat dipastikan jumlah perusahaan yang melakukan penawaran umum perdana (IPO) memecahkan rekor yang sudah tersemat selama lebih dari 3 dekade. Berdasarkan data BEI, sudah ada 65 emiten baru sepanjang tahun berjalan dengan total dana IPO mencapai Rp49,3 triliun. Adapun, rekor jumlah IPO terbanyak tercatat pada 1990 dengan 66 emiten yang melantai sepanjang tahun. Artinya, hanya butuh 2 emiten tambahan guna memecahkan rekor yang selama 33 tahun terakhir ini tak tersentuh. Menariknya, saat ini sudah ada dua perusahaan yang dalam proses bookbuilding yakni PT Kokoh Exa Nusantara Tbk. (KOCI) dan PT Lovina Beach Brewery Tbk. (STRK) sehingga jumlah IPO tahun ini segera pecah rekor pada bulan ini. BEI bahkan menyebut ada 25 saham yang sudah ada dalam antrean (pipeline) IPO, termasuk 2 emiten yang tengah bookbuilding. Apabila seluruhnya terealisasi, total emiten baru pada tahun ini bisa mencapai 90 emiten. Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus mengatakan di tengah tingginya tingkat suku bunga akibat inflasi, IPO merupakan salah satu alternatif pendanaan yang sering digunakan karena tingginya suku bunga pinjaman. Pasar IPO pun bakal semakin semarak seiring dengan kenaikan biaya dana (cost of fund) yang semakin tinggi. Hal ini tentu memberikan pilihan investasi yang semakin beragam bagi para investor di pasar modal. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Djustini Septiana mengatakan pihaknya terus mendorong peningkatan kualitas emiten dari sisi kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, meningkatkan fungsi enforcement, dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. “Perlu dipahami bahwa pada saat akan IPO, OJK memastikan agar informasi yang akan disampaikan ke publik dalam rangka IPO sudah cukup informatif bagi investor sebelum berinvestasi,” ujarnya, kemarin. Investment Analyst Infovesta Capital Advisory Fajar Dwi Alfian menyarankan kepada investor baru untuk memperhatikan rencana penggunaan dana IPO apakah alokasinya untuk kebutuhan belanja modal atau membayar utang. Selain itu, perhatikan juga prospek emiten apakah akan diuntungkan dengan kondisi ekonomi saat ini atau tidak.

Rencana peluncuran bursa karbon pada September 2023 tampaknya kian dekat terealisasi. Pasalnya, Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi mengajukan permohonan resmi sebagai calon penyelenggara bursa karbon, sedangkan Indonesia Climate Exchange (ICX) terus bersiap menjadi calon lainnya. BEI secara resmi telah mengajukan permohonan sebagai penyelenggara perdagangan bursa karbon tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Kamis (7/9). Hal itu disampaikan Direktur Pengembangan BEI, Jeffrey Hendrik. BEI, jelasnya, telah menyampaikan seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Surat Edaran OJK (SEOJK) No.12/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Karbon melalui Bursa Karbon. SEOJK tersebut diterbitkan sebagai aturan turunan dari Peraturan OJK (POJK) No. 14/2023 tentang Bursa Karbon yang telah diterbitkan sebelumnya. Kendati begitu, BEI tidak menjadi calon tunggal penyelenggara perdagangan bursa karbon. Pasalnya, ICX menyatakan akan segera mendaftar menjadi penyelenggara bursa karbon ke OJK. Sebagai informasi, ICX merupakan anak usaha Grup Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI). ICDX sendiri menjadi salah satu penyelenggara bursa berjangka atau komoditas di Indonesia. CEO ICX Megain Widjaja mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan berbagai persyaratan untuk menjadi penyelenggara bursa karbon, sebagaimana tertuang dalam SEOJK No. 12/2023. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi mengatakan, pihaknya akan melakukan seleksi untuk menentukan siapa yang menjadi penyelenggara bursa karbon. Kendati begitu, otoritas juga masih akan mengkaji kemungkinan adanya multi-penyelenggara dalam perdagangan karbon di Indonesia. Sementara itu, SEOJK No. 12/2023 yang dirilis Kamis (7/9), secara lebih terperinci mengatur pedoman terkait penyelenggara bursa karbon, termasuk operasional kegiatan usahanya. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Aman Santosa mengatakan, SEOJK 12/2023 diterbitkan untuk menindaklanjuti ketentuan tata cara penyelenggaraan perdagangan karbon di bursa karbon, termasuk operasional dan pengendalian internal penyelenggara bursa karbon.

Penguatan kolaborasi menjadi salah satu strategi kunci yang dijalankan PT Bank Jago Tbk. (ARTO) untuk mengakselerasi bisnis, sekaligus mengantisipasi persaingan di kalangan bank digital yang diramal bakal makin ketat tahun ini. Pionir bank digital di Indonesia itu pun bakal mengoptimalkan berbagai peluang kemitraan strategis dengan korporasi lain. Salah satunya adalah kolaborasi dengan PT Goto Gojek Tokopedia Tbk. (GOTO), termasuk GoTo Finansial. Apalagi, GOTO melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa juga tercatat sebagai pemegang saham Bank Jago dengan porsi 21,4%. Sejumlah fitur anyar tengah dirancang untuk oleh kedua korporasi itu guna memaksimalkan ekosistem GOTO yang terus berkembang. Direktur Utama Bank Jago Arief Harris Tandjung mengatakan pertumbuhan perseroan dalam 3 tahun terakhir cukup bagus, baik dari dari sisi penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) maupun penyaluran kredit. Begitu pula dengan pertumbuhan jumlah nasabah yang terakselerasi, imbas dari kemitraan strategis dengan GOTO. Capaian positif juga terlihat dari pertumbuhan jumlah nasabah yang hingga tengah tahun ini telah mencapai 8,3 juta nasabah. Menurut Arief, ekosistem GOTO berkontribusi sekitar 35% dari jumlah nasabah tersebut. Menurutnya, perbankan digital akan terus tumbuh. Apalagi, bank-bank konvensional terus mendigitalisasi layanannya. Kendati demikian, dia optimistis Bank Jago mampu kompetitif dengan menyasar segmen khusus, salah satunya nasabah muda. Gayung bersambut, Direktur sekaligus Presiden Financial Technology GOTO Hans Patuwo mengatakan kerja sama dengan Bank Jago bersifat saling melengkapi. Peluang kolaborasi antara Gopay dan Bank Jago juga terbuka luas. Setali tiga uang, Direktur Eksekutif Segara Institute Piter Abdullah Redjalam mengatakan kolaborasi akan menjadi kunci dalam menghadapi persaingan di industri bank digital.

Indonesia dan Singapura memperkuat kemitraan dalam perdagangan energi rendah karbon dan interkoneksi listrik lintas batas. Hal itu diwujudkan kedua negara melalui penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Second Minister for Trade and Industry Singapura Tan See Leng. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, MoU itu membahas kerja sama perdagangan listrik dan energi rendah karbon (low carbon energy). Menurut Dadan, melalui MoU dalam koridor government-to-government (G2G) tersebut, Singapura nantinya akan menyampaikan kebutuhan listrik dan sumber energi yang diinginkan. Indonesia akan memasok energi listrik ke Singapura sesuai permintaan tersebut. Dadan menambahkan, nota kesepahaman terkait perdagangan energi tersebut melengkapi MoU sebelumnya yang telah diteken antara Kementerian ESDM RI dengan Ministry of Trade and Industry (MTI) Singapura. Nota kesepahaman yang ditandatangani pada 21 Januari 2022 itu memuat kerja sama dalam pengembangan teknologi energi rendah karbon. Sementara itu, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P. Hutajulu mengatakan implementasi dari nota kesepahaman tersebut akan lebih lanjut dikonsolidasikan dengan PT PLN (Persero) sambil menunggu kepastian permintaan dari Singapura.

Harapan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan (epicentrum of growth) ekonomi global masih terganjal sejumlah tantangan. Ada sederet isu yang mesti dicermati, mulai dari gejolak pasar global, konflik geopolitik kawasan, hingga eskalasi harga energi dan pangan dunia. Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi pertumbuhan ekonomi ASEAN tahun ini berkisar 4,5%-4,6%. Angka itu di atas estimasi pertumbuhan global sebesar 3%. Presiden Joko Widodo mengklaim KTT kali ini memberi manfaat ekonomi terhadap ASEAN. Ada sejumlah keputusan yang dihasilkan. Misalnya, deklarasi East Asia Summit (EAS) mengenai epicentrum of growth, pengembangan ekosistem kendaraan listrik dan percepatan pelaksanaan Regional Cross Border Payment dan Local Currency Transaction. KTT ASEAN 2023 yang berakhir kemarin dihadiri para pemimpin 11 negara anggota ASEAN dan sejumlah negara mitra seperti Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Jepang, India, Korea Selatan, Australia hingga Bangladesh. Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menambahkan, sebagian besar yang dihasilkan dibutuhkan masyarakat ASEAN. Misalnya masalah proteksi pekerja migran, anak buah kapal (ABK), membuat jejaring desa dan one health iniciative. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bilang, salah satu andalan epicentrum of growth adalah Digital Economy Framework Agreement. Ini merupakan masterplan yang dirancang pada kepemimpinan Indonesia, yang mencakup perjanjian digitalisasi termasuk digital talent, digital ID, cyber security, retraining, reskilling, infrastruktur interoperability di ASEAN.

Bank Indonesia (BI) melaporkan, posisi cadangan devisa pada akhir Agustus senilai US$ 137,1 miliar. Jumlah tersebut menurun US$ 600 juta dibandingkan akhir Juli tahun ini yang tercatat US$ 137,7 miliar. Pemicu terkikisnya cadangan devisa, pertama, lantaran pembayaran utang luar negeri pemerintah. Kedua, kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sejalan dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Di sisi lain, kewajiban eksportir untuk memarkir devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 dan berlaku mulai 1 Agustus 2023, tampaknya belum berdampak terhadap cadangan devisa. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede melihat, penurunan cadangan devisa kali ini didorong oleh keluarnya arus modal asing alias capital outflow, baik dari pasar saham maupun dari pasar obligasi. Catatan Josua, outflow dari pasar saham tercatat sebesar US$ 1,32 miliar pada bulan Agustus. Sementara outflow dari pasar obligasi senilai US$ 535 juta. Namun demikian, "Capital outflow dari pasar keuangan berdampak lebih terbatas terhadap cadangan devisa di bulan Agustus 2023," ucap Josua kepada KONTAN, Kamis (7/9). Hal tersebut, menurut dia, sejalan dengan mulai masuknya DHE pasca revisi aturan oleh pemerintah. Ekonom Senior Bank Mandiri Faisal Rachman mengatakan, meski ada capital outflow, hasil kebijakan anyar terkait DHE valas mulai tampak lantaran volume transaksi operasi pasar terbuka lewat instrumen term deposit valas meningkat signifikan selama Agustus 2023. Faisal mencatat, DHE TD valas Agustus mencapai US$ 535 juta, lebih dari dua kali lipat dibanding rerata volume transaksi bulanan pada periode Maret hingga Juli 2023 yang hanya US$ 228,45 juta.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR menyepakati kenaikan target pendapatan dan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Kenaikan tersebut merupakan imbas dari terkereknya sejumlah asumsi makro dibandingkan usulan awal Presiden Joko Widodo pada Agustus 2023. Sejumlah asumsi makro yang mengalami perubahan antara lain harga minyak mentah Indonesia alias Indonesian Crude Price (ICP) 2024 menjadi US$ 82 per barel. Angka itu naik dari usulan dalam Nota Keuangan sebesar US$ 80 per barel. Bukan hanya itu, asumsi lifiting minyak disepakati 635.000 barel per hari, dari usulan Jokowi sebesar 625.000 barel per hari. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah dan Banggar DPR RI menyepakati untuk mengerek target pendapatan negara sebesar Rp 21 triliun, dari usulan awal Rp 2.781,3 triliun menjadi Rp 2.802,3 triliun. Meningkatnya proyeksi tersebut berasal dari kenaikan target penerimaan pajak sebesar Rp 2 triliun menjadi Rp 1.988,9 triliun. Sejalan dengan meningkatnya target tersebut, Menteri Sri Mulyani ingin Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak terus meningkatkan rasio pajak alias tax ratio dan  tax buoayancy. Adapun belanja negara juga meningkat sebesar Rp 21 triliun, dari usulan dalam Nota Keuangan yang sebesar Rp 3.304,1 triliun menjadi Rp 3.325,1 triliun. Tambahan belanja negara tersebut dialokasikan untuk belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp 3,8 triliun, tambahan subsidi energi Rp 3,2 triliun, kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik Rp 10,1 triliun, serta cadangan pendidikan Rp 3,9 triliun.

Pilihan saham bank syariah di bursa saham bakal bertambah. Akhir tahun ini, Bank Muamalat bakal ikut mencatatkan sahamnya di bursa saham. Secara tidak langsung, masuknya Bank Muamalat di pasar saham memberikan sentimen pada saham-saham bank syariah. Selain rencana listing Bank Muamalat, industri bank syariah juga diramaikan rencana divestasi saham Bank Syariah Indonesia (BRIS). Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) yang saat ini jadi pemegang saham BRIS akan mendivestasi saham bank ini. Aksi korporasi ini juga membuka pintu masuk bagi investor baru, yang konon adalah investor asing. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui BSI akan melakukan aksi korporasi. Ini ditandai dengan proses audit terhadap laporan keuangan. "Harus diaudit karena ada rencana divestasi. Pemegang saham yang divestasi, bukan kami,” ujar Hery, Rabu (6/9). Dari empat emiten bank syariah yang saat ini ada di bursa saham, hanya saham BRIS yang masih mencatat pertumbuhan tahun ini. Harga BRIS berada di level Rp 1.640 pada penutupan perdagangan kemarin, naik 27,13% sejak awal tahun ini. Sementara performa paling jeblok dicatat saham Bank BTPN Syariah (BTPS), yang terjun 29,21% sepanjang tahun ini. Saham Bank Aladin Syariah (BANK) juga turun 16,96%. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian melihat rencana divestasi BRIS akan menambah kekuatannya untuk menyamai bank-bank konvensional. Alhasil, ini bisa mendorong performa sahamnya. Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat, prospek perbankan syariah sejatinya bagus. Hanya saja, ia melihat bank-bank yang ada belum begitu berkembang. Baru BRIS dan BTPS yang sudah punya basis nasabah. "Target harga BRIS di Rp 1.900.” ujarnya.

Ambisi net zero emissions kawasan Asia Tenggara membuat Asean Power Grid menjadi urgen untuk segera diimplementasikan. Interkoneksi jaringan kelistrikan lintas negara tersebut diyakini bisa meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.Hal tersebut sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT di sejumlah negara.Indonesia yang memegang keketuaan Asean pada tahun ini pun terus mendorong implementasi Asean Power Grid dengan menjadikannya sebagai salah satu pilar dari program di sektor energi, sesuai dengan Asean Plan of Action for Energy Cooperation 2016—2025.Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyinggung secara langsung interkoneksi antarnegara Asia Tenggara sebagai bentuk dari tujuan Asean dalam menjaga ketahanan energi yang berkelanjutan guna mendukung keamanan energi untuk mendukung pertumbuhan kawasan.Otoritas energi nasional tersebut memproyeksikan Asean Power Grid dapat menghubungkan berbagai sumber daya energi, termasuk EBT yang ada di Indonesia. Keberadaan proyek tersebut juga bakal membuka potensi industri ramah lingkungan dan pangsa pasar permintaan energi yang lebih luas. Gayung bersambut, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara atau BUMN di sektor ketenagalistrikan tengah mendesain dan membangun Green Enabling Super Grid yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan Asean Power Grid.Keberadaan Green Enabling Super Grid tersebut diharapkan bisa mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik, dan mengakomodasi penetrasi variabel EBT yang sangat masif.Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan Green Enabling Super Grid bisa digunakan untuk menghubungkan transmisi lintas negara di Asean, mulai dari Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. “Super grid ini juga menyelesaikan problem intermitensi. Variable Renewable Energy di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya 8 GW [gigawatt] menjadi 28 GW, dan peningkatan pembangkit EBT sebesar 75% dari sebelumnya 22 GW (business as usual) menjadi 60 GW,” ucap Darmawan. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa Asean Power Grid dapat meningkatkan kolaborasi antarnegara Asean.“Kita berkumpul di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih terkoneksi, lebih makmur, dan berkelanjutan untuk Asean dan Indo-Pasifik," katanya.