Pilihan saham bank syariah di bursa saham bakal bertambah. Akhir tahun ini, Bank Muamalat bakal ikut mencatatkan sahamnya di bursa saham. Secara tidak langsung, masuknya Bank Muamalat di pasar saham memberikan sentimen pada saham-saham bank syariah. Selain rencana listing Bank Muamalat, industri bank syariah juga diramaikan rencana divestasi saham Bank Syariah Indonesia (BRIS). Bank Rakyat Indonesia (BBRI) dan Bank Negara Indonesia (BBNI) yang saat ini jadi pemegang saham BRIS akan mendivestasi saham bank ini. Aksi korporasi ini juga membuka pintu masuk bagi investor baru, yang konon adalah investor asing. Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengakui BSI akan melakukan aksi korporasi. Ini ditandai dengan proses audit terhadap laporan keuangan. "Harus diaudit karena ada rencana divestasi. Pemegang saham yang divestasi, bukan kami,” ujar Hery, Rabu (6/9). Dari empat emiten bank syariah yang saat ini ada di bursa saham, hanya saham BRIS yang masih mencatat pertumbuhan tahun ini. Harga BRIS berada di level Rp 1.640 pada penutupan perdagangan kemarin, naik 27,13% sejak awal tahun ini. Sementara performa paling jeblok dicatat saham Bank BTPN Syariah (BTPS), yang terjun 29,21% sepanjang tahun ini. Saham Bank Aladin Syariah (BANK) juga turun 16,96%. Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian melihat rencana divestasi BRIS akan menambah kekuatannya untuk menyamai bank-bank konvensional. Alhasil, ini bisa mendorong performa sahamnya. Associate Director of Research & Investment Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nico Demus melihat, prospek perbankan syariah sejatinya bagus. Hanya saja, ia melihat bank-bank yang ada belum begitu berkembang. Baru BRIS dan BTPS yang sudah punya basis nasabah. "Target harga BRIS di Rp 1.900.” ujarnya.

Ambisi net zero emissions kawasan Asia Tenggara membuat Asean Power Grid menjadi urgen untuk segera diimplementasikan. Interkoneksi jaringan kelistrikan lintas negara tersebut diyakini bisa meningkatkan ketahanan energi yang berkelanjutan.Hal tersebut sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan atau EBT di sejumlah negara.Indonesia yang memegang keketuaan Asean pada tahun ini pun terus mendorong implementasi Asean Power Grid dengan menjadikannya sebagai salah satu pilar dari program di sektor energi, sesuai dengan Asean Plan of Action for Energy Cooperation 2016—2025.Dalam beberapa kesempatan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyinggung secara langsung interkoneksi antarnegara Asia Tenggara sebagai bentuk dari tujuan Asean dalam menjaga ketahanan energi yang berkelanjutan guna mendukung keamanan energi untuk mendukung pertumbuhan kawasan.Otoritas energi nasional tersebut memproyeksikan Asean Power Grid dapat menghubungkan berbagai sumber daya energi, termasuk EBT yang ada di Indonesia. Keberadaan proyek tersebut juga bakal membuka potensi industri ramah lingkungan dan pangsa pasar permintaan energi yang lebih luas. Gayung bersambut, PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara atau BUMN di sektor ketenagalistrikan tengah mendesain dan membangun Green Enabling Super Grid yang bisa digunakan untuk mendukung pembangunan Asean Power Grid.Keberadaan Green Enabling Super Grid tersebut diharapkan bisa mengatasi ketidaksesuaian lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik, dan mengakomodasi penetrasi variabel EBT yang sangat masif.Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan Green Enabling Super Grid bisa digunakan untuk menghubungkan transmisi lintas negara di Asean, mulai dari Laos, Vietnam, Kamboja, Malaysia, Singapura, dan Indonesia. “Super grid ini juga menyelesaikan problem intermitensi. Variable Renewable Energy di Indonesia akan meningkat dari sebelumnya 8 GW [gigawatt] menjadi 28 GW, dan peningkatan pembangkit EBT sebesar 75% dari sebelumnya 22 GW (business as usual) menjadi 60 GW,” ucap Darmawan. Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan bahwa Asean Power Grid dapat meningkatkan kolaborasi antarnegara Asean.“Kita berkumpul di sini untuk membangun masa depan kita yang lebih terkoneksi, lebih makmur, dan berkelanjutan untuk Asean dan Indo-Pasifik," katanya.

Negara-negara Asean selangkah lebih maju dalam hal konektivitas sistem pembayaran beberapa tahun terakhir, melalui pengaturan multilateral lima bank sentral Asean-5 (Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina). Kekonektivitasan sistem pembayaran tersebut dinamakan Konektivitas Pembayaran Regional (Regional Payment Connectivity/RPC). Dalam KTT Asean 2023 di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodo menekankan agar implementasi konektivitas pembayaran digital antarnegara dan transaksi mata uang lokal sepakat untuk terus diperkuat. Sejalan dengan hal tersebut, Bank Indonesia (BI) telah memformulasikan tiga kunci transformasi konektivitas sistem pembayaran Asean. Pertama, melanjutkan RPC yang telah disepakati oleh 5 negara Asean serta menyambut bertambahnya partisipasi negara lain. Kedua, memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan, khususnya terhadap aset uang digital. Ketiga, kerja sama lintas batas untuk meningkatkan efektivitas pengaturan dan pengawasan, implikasi RPC terhadap makroekonomi, serta pengembangan infrastruktur pendukungnya. Bentuk kesepahaman ini diturunkan melalui beberapa kerja sama, seperti misalnya perluasan pembayaran menggunakan Quick Response (QR), keterkaitan fast payment melalui Nexus Project, standarisasi Application Programming Interface (API), serta keterkaitan Real Time Gross Settlement (RTGS). Sesuai penekanan Presiden tersebut, seluruh kerja sama itu ditunjang mekanisme Local Currency Settlement (LCS) atau istilah di mana penyelesaian transaksi (settlement) dilakukan dalam mata uang dan yurisdiksi wilayah masing-masing negara, serta Local Currency Bilateral Swap Arrangement (LCBSA) atau swap bilateral antarnegara dalam mata uang lokal. QRIS Antarnegara memudahkan konsumen dan pedagang di antarnegara melakukan dan menerima pembayaran barang dan jasa melalui aplikasi berbasis QR Code. Indonesia mengawali implementasi QRIS Antarnegara dengan Thailand pada 2022. Menyusul setelahnya yakni Malaysia (Mei 2023), Singapura (Agustus 2023), serta negara asia lainnya seperti Vietnam, Filipina, Korea, Jepang, India, dan China yang merupakan cerminan simpul koneksivitas Asia berikutnya. Bergabungnya kedua negara berpenduduk terbanyak ini (India dan China), dipastikan akan mendorong jumlah pemakaian QRIS Antarnegara. QRIS Antarnegara memiliki peran penting guna meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung inklusi keuangan, digitalisasi perdagangan dan investasi, serta menjaga stabilitas makroekonomi dengan memperluas penggunaan penyelesaian transaksi atau settlement melalui mata uang lokal melalui LCS. Tidak berhenti pada QRIS Antarnegara, bank sentral negara Asean terus meningkatkan kerja sama fast payment. Asean-5 Retail Fast Payment menjadi langkah strategis sekaligus ikhtiar bersama untuk menjalin konektivitas sistem pembayaran yang lebih luas, cepat, murah, mudah, transparan dan inklusif. Kelima bank sentral tersebut menggandeng Bank for International Settlements (BIS) untuk menjajaki potensi konektivitas fast payment melalui Proyek Nexus.

Bisnis perbankan di Indonesia masih mampu mengelola rasio kredit bermasalah dengan cukup baik. Nilai nonperforming loan atau NPL bisnis bank menyusut meski terjadi kenaikan jumlah kredit yang disalurkan. Hampir sebagian besar lapangan usaha dengan porsi kredit besar, mampu mencatatkan penurunan NPL.Dari sisi nilai, NPL perbankan sampai dengan Juni 2023 sebesar Rp162,2 triliun atau lebih rendah dibandingkan dengan posisi Juni 2022 sebesar Rp176,64 triliun.Jika diukur secara persentase, rasio NPL pada Juni 2023 tercatat 2,44%; lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 2,9%.Sementara, secara bulanan NPL terlihat stagnan. Terbukti, pada 2,57% pada Januari, lalu bergerak 2,58% pada Februari, dilanjutkan menjadi 2,49% pada Maret, kemudian 2,53% pada April, hingga besaran NPL menjadi 2,52% pada Mei 2023. Direktur Risk Management PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. David Pirzada mengatakan bahwa perbaikan NPL ini sesuai dengan usaha perseroan dalam memperbaiki kualitas kredit. Dia optimistis sampai dengan akhir 2023, level NPL perseroan terjaga di posisi 2,2%—2,3%, lebih baik dibandingkan dengan Desember 2022 yang ada di level 2,8%. Emiten bank pelat merah dengan kode BBNI itu mencatat rasio kredit bermasalah yang turun 71 basis poin (bps) pada semester I/2023. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) juga mencatatkan rasio kredit bermasalah sebesar 1,9% pada semester I/2023 atau turun dari 2,2% pada tahun sebelumnya.Executive Vice President Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn mengatakan penurunan NPL BCA utamanya didorong oleh pemulihan arus kas debitur seiring dengan perbaikan aktivitas perekonomian, serta BCA yang terus menerapkan disiplin manajemen risiko dalam penyaluran kredit. Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. konsisten menjaga kualitas aset. Hal ini tecermin dari posisi NPL bank only yang melandai ke level 1,53% per Juni 2023. Posisi tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan periode Juni 2022 di level 2,47%.Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi turut mengatakan dalam menjaga kualitas aset, Bank Mandiri terus membentuk pencadangan yang memadai. Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Amin Nurdin mengatakan penurunan NPL secara year-to-date dibanding periode yang sama tahun sebelumnya merupakan kondisi lazim.

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah yang ditinggalkan oleh Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat sebelumnya. Gunungan sampah di Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung sudah menjadi pemandangan wajar tiga pekan terakhir ini. Sejak Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti, Bandung Barat yang menjadi tempat pembuangan sampah wilayah Bandung Raya ditutup, bau busuk, belatung yang berserak di gunungan sampah itu dibiarkan tak terangkut. Tak hanya di Pasar Baleendah, pemandangan serupa juga terjadi di sejumlah pasar di Kota Bandung. Di sisi lain, TPA Sarimukti tak beroperasi karena bara masih membakar berhektare-hektare sampah di sana. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai menetapkan status darurat sampah untuk wilayah Bandung Raya sampai Minggu (24/9). Sampah menjadi tugas berat pertama bagi Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang baru dilantik Selasa (5/9). Tugas ini di luar keseharian yang digeluti oleh Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden tersebut. Namun, Bey bisa menarik napas sejenak soal Sarimukti. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Barat telah berencana mengoperasikan kembali TPA Sarimukti di tengah status darurat, peristiwa kebakaran yang sampai saat ini masih berlangsung. Kepala DLH Jabar, Prima Mayaningtyas mengatakan, Pemprov Jabar telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat soal penanganan sampah di TPA Sarimukti yang kini masih ditutup karena kebakaran. Adapun, pemerintah pusat menyarankan untuk membuka beberapa zona agar sampah di Bandung Raya tidak menumpuk meski kini dalam kondisi darurat. Tak hanya ancaman darurat sampah, krisis pangan akibat El Nino juga menghantui Jabar hingga akhir 2023. 

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Jawa Barat mencatat sejumlah komoditas sejak Juni 2023 sudah mengalami defisit. “Kedelai itu defisit 273 hari, bawang merah, cabai rawit hingga minyak goreng,” kata Kepala DKPP Jabar Moh Arifin Soedjayana. Kesiapsiagaan menghadapi ancaman krisis pangan merupakan langkah penting. Menurutnya, ancaman El Nino terhadap pangan memberikan empat dampak pada Jawa Barat, dari mulai berkurangnya pasokan, kenaikan harga, penurunan produksi pertanian dan kenaikan inflasi. Urusan El Nino memang sudah nyata. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (DTPH) Jabar Dadan Hidayat menuturkan, luas wilayah yang mengalami kekeringan di Jabar pada 2022 mencapai 1.472 hektare. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat Iendra Sofyan menuturkan ada sejumlah pekerjaan rumah yang akan dihadapi oleh Bey selain urusan persampahan dan pangan. Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat memastikan akan terus melanjutkan kolaborasi positif bersama Pemprov Jawa Barat di bawah pimpinan Pj Gubernur Bey Triadi Machmudin. Kepala Kantor Perwakilan BI Jawa Barat (KPw BI Jabar) Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, pihaknya siap menjalankan program-program kolaboratif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi provinsi itu. Sementara itu, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Koordinator Jawa Barat berharap Bey Triadi mampu meneruskan dan meningkatkan prestasi gemilang yang telah ditorehkan Kang Emil (sapaan akrab Ridwan Kamil) dari 2018 hingga 2023. Namun demikian, ada sejumlah masalah atau pekerjaan rumah yang perlu dituntaskan. Ketua Kadin Jabar Cucu Sutara meyakini Bey sudah mengetahui sektor-sektor unggulan di Jabar yang perlu mendapat dukungan dari Pemda Jabar. Adapun sektor unggulan tersebut meliputi perindustrian, dan perdagangan.

Langit cerah menyelimuti Distrik Abepura, Kota Jayapura, Sabtu (26/8). Tampak Maryana Rumbiak (28) menyiapkan berbagai produk kerajinan tangan di galeri miliknya, Wadomu Art. Pukul 10.00 WIT, ia mulai berjualan 20 jenis produk. Ada gantungan kunci, lukisan kulit kayu, tas noken, gelang, kalung, hiasan mahkota, tas dengan motif khas Papua, dan baju adat. Harganya Rp 10.000 hingga Rp 3 juta. 30 menit kemudian, salah satu pengunjung membeli produk hiasan kepala dengan bulu berwarna kuning seharga Rp 150.000. Dalam sehari rata-rata ada lima pengunjung di Galeri Wadomu Art. Mayoritas produk di Wadomu Art merupakan buatan sendiri kecuali tas noken. Biasanya terdapat sejumlah perajin noken langganan memasok galeri itu.

Ia juga membuka jasa penyewaan baju adat yang dilengkapi aksesori, dengan batas waktu pengembalian tak boleh lebih dari sepekan. Untuk baju adat anak-anak, tarifnya Rp 300.000, sedangkan dewasa Rp 500.000. Maryana membuka Wadomu Art sejak 2021. Ia mendapatkan bantuan kredit usaha rakyat (KUR) Bank BRI dan modal dari orangtua yang juga pelaku usaha kerajinan tangan. Total modal awal Rp 25 juta. Kini ia telah berdaya secara ekonomi lewat penjualan produk kerajinan khas Papua dengan omzet penjualan produknya berkisar Rp 3 juta hingga Rp 3,5 juta per bulan. Pada momen tertentu, seperti ulang tahun Jayapura dan kemerdekaan RI, ia bisa meraup keuntungan hingga Rp 6 juta. (Yoga)

Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN mengupayakan pengamanan pasokan pangan, termasuk di masa krisis, dengan negara-negara mitra. Penyelarasan aturan dagang menjadi salah satu fokus untuk pengamanan pasokan itu. Keamanan pangan menjadi salah satu pembahasan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-43 ASEAN, 5-7 September 2023, di Jakarta. Hingga hari terakhir KTT, Kamis (7/9) ada empat negara mitra ASEAN yang setuju menjalin kerja sama pengamanan pasokan, yakni Australia, Kanada, Rusia, dan India. Isu keamanan pangan juga menjadi salah satu isu yang ditekankan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia hadir dalam KTT ASEAN-PBB, pertemuan pamungkas dalam rangkaian konferensi. ”Pertama-tama, kita tidak kekurangan bahan pangan di dunia. Apa yang kita alami sekarang ini karena banyak negara tidak memiliki sumber daya untuk mengakses bahan pangan,” kata Guterres, saat konferensi pers di sela konferensi.

Salah satu hasil KTT adalah Deklarasi Pemimpin ASEAN tentang Penguatan Keamanan Pangan dan Nutrisi untuk Menanggapi Krisis. ”Mengundang mitra dialog, strategis, dan berkembang untuk mendukung upaya ASEAN dalam memperkuat tindakan cepat pada keamanan pangan dan nutrisi pada penanggapan krisis,” sebut deklarasi pemimpin ASEAN. ”Selain itu, mendorong mitra ASEAN mengidentifikasi proyek dan program untuk memajukan pertanian berkelanjutan, keamanan pangan dan nutrisi di kawasan, termasuk dalam penerapan Panduan Kawasan ASEAN untuk Pertanian Berkelanjutan,” kata mereka. (Yoga)

Kemensos berencana membangun sedikitnya 60 lumbung sosial pada 2023 di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Penambahan lumbung sosial diharapkan mempermudah masyarakat untuk mengakses bantuan saat masa tanggap darurat bencana, utamanya saat fenomena El Nino. Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kemensos Adrianus Alla mengatakan, saat ini ada 532 lumbung sosial yang tersebar di 28 provinsi dan 159 kabupaten/kota. Lumbung sosial ini berisi stok bantuan jika terjadi bencana, seperti tenda, makanan siap saji, makanan bayi, dan genset. Ada juga lumbung sosial yang menyimpan alat pemurnian air, termasuk pompa air dan tandon.

”Kami prioritaskan pulau-pulau terluar, seperti Pulau Enggano (Bengkulu). Lalu, pulau-pulau Kalimantan Utara (seperti) Sebatik dan Nunukan, termasuk juga di Sumatera Barat, yaitu Pulau Mentawai, dan Pulau Nias,” kata Adrianus, di Jakarta, Kamis (7/9). Pendirian lumbung sosial juga akan menyasar Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya di Maluku. Adrianus menambahkan, daerah 3T diupayakan memiliki minimal 2-3 lumbung social agar bantuan bisa langsung disebar kepada masyarakat saat bencana. (Yoga)

Pemerintah dan Badan Anggaran DPR sepakat mengubah asumsi dasar ekonomi makro dan target penerimaan negara dalam Rancangan APBN 2024. Penyesuaian itu dilakukan setelah memantau tren pergerakan harga minyak global yang meningkat mendekati 90 USD per barel. Keputusan untuk merevisi asumsi dasar ekonomi makro itu diambil dalam rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR (Banggar DPR) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/9). Sebelumnya, usulan untuk merevisi asumsi dasar makro dan target penerimaan negara juga telah diputuskan dalam rapat-rapat komisi bersangkutan dan panitia kerja (panja) penyusunan RAPBN 2024.

Target asumsi dasar ekonomi makro yang diubah, antara lain, penyesuaian asumsi harga minyak mentah (ICP) dari 80 USD per barel dalam RUU APBN 2024 menjadi 82 USD per barel. Selain itu, asumsi lifting minyak bumi dinaikkan dari 625.000 barel per hari menjadi 635.000 barel per hari. Asumsi dasar lain, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah, lifting gas, dan tingkat suku bunga Surat Utang Negara (SUN), tidak berubah dari target semula yang diusulkan dalam RUU APBN 2024. (Yoga)

Kenaikan harga beras turut dipicu oleh terhambatnya pengadaan cadangan beras pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu benar-benar menjaga dan menambah CBP agar harga beras tidak semakin naik. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Kamis (7/9) mengatakan, kenaikan harga beras tidak hanya dipengaruhi kekeringan akibat El Nino, tetapi juga terhambatnya pengadaan CBP. Belakangan ini, pemerintah kesulitan menyerap gabah dan beras di dalam negeri dan mendatangkan beras dari negara lain. Harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sudah jauh di atas harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 5.000 per kg.

Hal itu membuat Perum Bulog tidak mampu menyerap gabah tersebut karena hanya diperbolehkan membeli gabah atau beras sesuai HPP atau 10 % lebih tinggi dari HPP. Dari sisi impor, lanjut Tauhid, Indonesia batal mengimpor 1 juta ton beras dari India. Sejumlah negara produsen beras lain, seperti Thailand dan Vietnam, juga tidak membuka keran ekspor beras secara besar-besaran demi pemenuhan kebutuhan domestik. Di sisi lain, pelaku pasar perberasan juga tengah bersaing untuk mendapatkan gabah atau beras untuk menambah stok mereka. ”Ketiga faktor itu secara otomatis memengaruhi psikologis pasar beras. Pelaku pasar tidak akan mengeluarkan beras secara normal sehingga membuat harga beras naik,” ujarnya ketika dihubungi di Jakarta. (Yoga)