DALAM satu tahun ini, Chief Executive Officer Vale Base Metals, Deshnee Naidoo, sudah lima kali menyambangi Indonesia. Ia mengatakan saat ini ada empat proyek yang digarap perusahaannya. Keempat proyek itu adalah tiga proyek nikel di Sulawesi yang dikerjakan PT Vale Indonesia Tbk serta proyek tembaga di Nusa Tenggara Timur yang digarap PT Sumbawa Timur Mining.

Khusus proyek nikel, Deshnee mengatakan perusahaannya berkomitmen menggelontorkan investasi sekitar US$ 9 miliar (sekitar Rp 138,4 triliun) dalam lima hingga delapan tahun ke depan. Investasi tersebut akan digunakan untuk memulai penambangan serta membuat fasilitas pengolahan nikel di sejumlah lokasi. Dalam sebuah forum di Jakarta yang dihadiri jurnalis Tempo, Caesar Akbar, pada Jumat lalu, 8 September 2023, Deshnee menceritakan berbagai rencana dan tantangan dalam berinvestasi di Indonesia. Berikut ini adalah petikan diskusinya.

Bagaimana komitmen Vale Base Metals untuk berinvestasi di Indonesia?
Ada tiga proyek besar yang kami kerjakan saat ini. Pertama adalah proyek Bahodopi di Sambalagi dan Morowali. Di sana, kami menyiapkan US$ 2,6 miliar untuk operasi feronikel. Kami akan menambang dan membangun pabrik berupa rotary kiln electric furnace (RKEF). Kami sudah menyetujui proyek ini pada Juli tahun lalu dan untuk tahun ini saja kami akan menghabiskan sekitar US$ 100 juta untuk pertambangan. (Yetede)

JAKARTA – Indeks saham di sektor energi, IDXEnergy, menguat karena terimbas kenaikan harga minyak mentah dunia. Sentimen positif masih akan menyelubungi sektor tersebut, tapi investor perlu waspada. PT Bursa Efek Indonesia mencatat IDXEnergy menguat 10,71 persen sepanjang Juli 2023, tertinggi di antara jajaran indeks lainnya. Penguatan indeks tersebut masih berlangsung hingga perdagangan akhir pekan lalu. Pada periode 4-8 September 2023, indeks ini naik 2,26 persen.

Kepala Riset Samuel Sekuritas, Suria Dharma, mengatakan penguatan sektor energi didorong keputusan Arab Saudi serta anggota lain Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak atau OPEC memangkas sukarela pasokan minyak mentah mereka pada Juli lalu. Arab Saudi memotong produksinya sebesar 1 juta barel per hari, sementara Rusia mengurangi 300 ribu barel per hari. Jumlahnya melebihi kesepakatan anggota OPEC sebelumnya. "Cadangan minyak Amerika juga dikabarkan menurun," tutur Suria kepada Tempo, kemarin, 10 September 2023.

Kebijakan tersebut membuat harga minyak mentah, baik West Texas Intermediate (WTI) maupun Brent, terus naik. Hingga pekan lalu, Brent menyentuh US$ 90 per barel untuk pertama kali sejak 16 November 2022. Menurut Suria, emiten minyak yang mendapat sentimen positif dari kondisi tersebut adalah PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). "MEDC juga diuntungkan karena investasinya di AMMN, yang harganya sudah naik berkali-lipat dari IPO," tuturnya. (Yetede)

Ruang penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kemungkinan tak terlalu besar lagi. Pergerakan IHSG cenderung terbatas akibat sejumlah sentimen eksternal dan internal. Sejumlah sekuritas memangkas target IHSG hingga akhir tahun ini. Ciptadana Sekuritas misalnya, menurunkan target IHSG akhir tahun 2023 dari semula 7.500 menjadi 7.200. Target ini mencerminkan price to earnings ratio (PER) IHSG sebesar 12,6 kali dari sebelumnya 13,2 kali. Saat ini, IHSG diperdagangkan pada PER 11,8 kali, berada di batas bawah kisaran valuasi indeks di Asia Tenggara yaitu 10,8 kali sampai 14,9 kali. Kepala Riset Ciptadana Sekuritas, Arief Budiman menilai, ketidakpastian pasar yang lebih tinggi telah memperburuk ekspektasi investor terhadap valuasi emiten dan mengurangi partisipasi investor di pasar saham. Di sisi lain, ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (AS) Federal Reserve dan situasi politik dalam negeri memberatkan psikologis investor, yang pada akhirnya membebani kinerja pasar saham. Mandiri Sekuritas bahkan memangkas target IHSG dari 7.510 menjadi 7.180. Dengan kata lain, IHSG hanya naik 3,6% dari level saat ini. Samuel Sekuritas Indonesia merevisi proyeksi IHSG di akhir 2023 dari semula 7.600 menjadi 7.300. Kepala Riset Samuel Sekuritas Prasetya Gunadi mengatakan, revisi ini seiring dengan penurunan target PER IHSG menjadi 14 kali akibat peningkatan premi risiko ekuitas. Sedangkan Andrey Wijaya, Kepala Riset RHB Sekuritas Indonesia, mempertahankan target IHSG di level 7.450. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi akan lebih cepat di semester kedua, sehingga akan mempercepat pertumbuhan laba bersih emiten.

Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sepakat mengerek suntikan modal melalui penyertaan modal negara (PMN) ke sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) di tahun depan. Bahkan, angka tambahan anggaran PMN untuk perusahaan pelat merah cukup fantastis. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besar suntikan modal untuk BUMN pada 2024 mencapai Rp 30,7 triliun. Anggaran tersebut meningkat Rp 12,1 triliun dibanding usulan awal dalam Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. "Untuk investasi BUMN dinaikkan dari Rp 18,6 triliun menjadi Rp 30,7 triliun. Ada kenaikan Rp 12,1 triliun," ujar dia saat rapat kerja bersama Banggar DPR, Kamis (7/9) pekan lalu. Sri Mulyani bilang, tambahan anggaran itu untuk dua perusahaan karya pelat merah, yakni PT Hutama Karya sebesar Rp 6,1 triliun dan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebesar Rp 6 triliun. Selain itu, pemerintah akan memberi suntikan modal ke PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) senilai Rp 1,9 triliun. Duit itu untuk mendukung program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda mengatakan, penambahan modal untuk Hutama Karya masih wajar lantaran perusahaan tersebut juga memikul tanggung jawab yang besar. Salah satu pekerjaan rumah BUMN Karya tersebut adalah menyelamatkan perusahaan karya pelat merah lainnya yang memiliki rapor keuangan jeblok. Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P Sasmita juga menilai, menjadikan Hutama Karya sebagai induk usaha tidak akan menyelesaikan persoalan yang menimpa Waskita Karya. Apalagi, kondisi keuangan Hutama Karya juga tidak terlalu baik.

Wacana memajaki praktik judi online yang digulirkan pemerintah menuai pro kontra. Di satu sisi, praktik judi online masih menjamur. Di sisi lain, wacana itu dinilai sama saja dengan melegalkan judi online. Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Golkar Mukhammad Misbakhun mengatakan, pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (UU). Sementara saat ini tidak ada rencana pemerintah untuk membuat usulan UU bahwa judi online sebagai objek pajak baru di Indonesia. Bukan hanya itu, jika pemerintah mau memungut pajak atas judi online, maka harus dilakukan legalisasi judi terlebih dulu. Sebab, "Tidak mungkin negara memungut pajak dari objek yang masih ilegal dari sisi hukum positif di Indonesia," tambah dia. Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga menilai, pungutan pajak atas judi online bukan solusi. Wacana tersebut justru akan menimbulkan permasalahan baru lantaran seolah pemerintah memberikan legalitas pada praktik judi online. Dari sisi teknis, Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan bahwa pungutan pajak judi online bisa dilakukan melalui pajak pertambahan nilai (PPN) atas konsumsi jasa, dalam hal ini bisa melalui mekanisme PPN perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Sementara itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Dwi Astuti mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan terkait wacana tersebut. "Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait wacana pengenaan pajak atas judi online tersebut," ucap dia.

Perbankan semakin memacu penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) pada paruh kedua 2023. Kredit di sektor ini diharapkan menjadi salah satu penunjang pertumbuhan kredit perbankan tahun ini. Memasuki semester II, laju pertumbuhan KPR semakin membaik. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), KPR tercatat tumbuh 10,3% secara tahunan, lebih tinggi dari Januari yang tumbuh 7,38%. Sejumlah bank optimistis prospek KPR tahun ini tumbuh dua digit. Berbagai strategi telah disiapkan untuk memacu penyaluran KPR, termasuk promo bunga. Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya, menargetkan total outstanding KPR menyentuh Rp 122 triliun tahun ini atau tumbuh 12% secara tahunan. Untuk mencapai itu, Direktur BCA Haryanto Budiman mengatakan, BCA akan mendorong penyaluran KPR atau booking baru sepanjang tahun ini Rp 43 triliun. Sementara BTN menargetkan KPR tumbuh 10% tahun ini. Hingga Juni 2023, total KPR BTN mencapai Rp 243 triliun atau tumbuh 9,2% secara tahunan. KPR subsidi tumbuh 10,8% jadi Rp 152 triliun dan KPR non subsidi naik 7,49% jadi Rp 90,83 triliun. Sekretaris Perusahaan BTN, Ramon Armando mengatakan, selama tujuh bulan pertama, BTN sudah menyalurkan KPR baru Rp 23 triliun atau tumbuh 14% secara tahunan. KPR  disalurkan untuk membiayai 115.922 unit rumah. BRI telah menorehkan outstanding KPR Rp 47,9 triliun per Juni 2023, tumbuh 14% secara tahunan. Melihat capaian ini, BRI optimistis bisa mencatatkan pertumbuhan KPR dua digit. Agustya Hendy Bernadi, Sekretaris Perusahaan BRI mengatakan, perseroan akan memperkuat kolaborasi dengan pengembang dan agen properti untuk mempermudah layanan KPR. Selain itu, BRI juga menggelar pameran secara hybrid dengan menawarkan promo bunga KPR mulai 1,27% fixed satu tahun. 

Tak cukup dengan beragam insentif fiskal, upaya pemerintah menarik investasi ke dalam negeri dilakukan dengan menyiapkan regulasi nonfiskal. Kebijakan yang diharapkan menjadi terobosan untuk menjaga iklim bisnis di Tanah Air. Salah satu kebijakan nonfiskal yang dihadirkan melalui penerbitan golden visa bagi investor luar negeri yang tertarik menanamkan modal di Tanah Air. Regulasi itu memungkinkan bagi investor asing tahan lama di Indonesia apabila menanamkan dananya ke berbagai instrumen investasi, baik di sektor riil maupun pasar keuangan. Inovasi baru regulasi menarik investasi tentunya butuh kerja sama banyak pihak. Jangan sampai, minat investasi yang mengalir dari berbagai pertemuan dan konferensi terhenti karena gagapnya birokrasi dalam beradaptasi dengan aturan-aturan baru.

Beragam kesepakatan dan terobosan berhasil dilahirkan melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Asean yang digelar di Jakarta 5—7 September 2023. Mulai dari upaya bersama untuk menjadikan Asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia, pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, hingga percepatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi alias local currency transaction (LCT). Ada pula kesepakatan senilai US$38,2 miliar yang mencakup 93 proyek dan 73 proyek potensial senilai US$17,8 miliar, hasil dari Asean Indo-Pacific Forum (AIPF). Melalui KTT tersebut, anggota Asean juga memperkuat kerja sama bidang ekonomi dengan sejumlah negara seperti China, Korea Selatan, dan Jepang. Tak hanya soal ekonomi, dari perspektif geopolitik, Asean pun sepakat untuk mewujudkan perdamaian kawasan melalui kolaborasi antarnegara serta terus menyuarakan kepentingan negara berkembang di tingkat global. Salah satu langkah terdekat adalah membawa beragam hasil KTT ke-43 Asean tersebut ke forum G20 yang tengah berlangsung di India. Pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik misalnya, menuntut kolaborasi aktif sesuai kompetensi masing-masing negara sesuai ketersediaan sumber daya alam dan maupun industri. Kesepakatan Asean Plus Three yakni kerja sama antara negara anggota Asean dengan Korea Selatan, Jepang, dan China, mengenai pembangunan ekosistem kendaraan listrik, harus dijadikan momentum untuk mengakselerasi perkembangan sektor ini di tingkat regional. Tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi perihal kesamaan visi dan misi untuk menjadikan Asean sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Digital economy framework agreement (DEFA) yang digadang-gadang menjadi pilar pertumbuhan ekonomi Asean di masa mendatang, membutuhkan penjabaran lanjutan sehingga dapat menjadi perjanjian nyata antarnegara anggota. Hal itu penting agar masterplan tersebut benar-benar dapat memacu ekonomi digital Asean yang diramal tembus US$2 triliun pada 2030.

Baru saja Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan inflasi tahunan pada Agustus 2023 sebesar 3,27% (year-on-year/YoY) atau berada di kisaran target pemerintah 3±1 persen sehingga patut kita syukuri bersama. Kemampuan Pemerintah untuk mengendalikan inflasi pascapandemi merupakan prestasi yang luar biasa karena termasuk rendah dan stabil di dunia. Beberapa negara anggota G20 yang inflasinya masih di atas Indonesia pada Agustus 2023 misalnya Prancis 4,8% (YoY), Eropa 5,3% (YoY) dan Jerman yang masih di angka 6,1% (YoY). Pemicu utama inflasi di negara tersebut masih bersumber dari komoditas pangan dan energi.Keberhasilan dalam pengendaian inflasi di Indonesia merupakan hasil sinergi dan inovasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Hal ini diperlukan karena fenomena inflasi di Indonesia didominasi oleh fenomena volatile food sehingga tidak sertamerta dapat diantisipasi dengan kebijakan moneter. Mengutip pidato Presiden Joko Widodo pada Rakornas Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah pada 31 Agustus 2023 disampaikan bahwa, Pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut secara eksplisit menegaskan upaya pengendalian inflasi di Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan negara lain. Eksistensi TPIP/TPID yang diperkuat dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang dicanangkan Bank Indonesia untuk menjaga keterjangkauan harga dan kelancaran distribusi telah berhasil menorehkan prestasi melalui pencapaian angka inflasi yang rendah dan stabil pasca pandemi Covid-19. Berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (2023), dinyatakan bahwa el nino di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara pada kuartal II/2023 sampai dengan kuartal III/2023 akan berdampak negatif pada sektor pertanian dan perikanan. Hal ini terkonfirmasi dari pantauan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada pertengahan Juli 2023 sebanyak 63% zona musim di Indonesia telah memasuki kemarau dan diprakirakan puncak el nino terjadi pada Oktober—November 2023. Selain itu, strategi jangka pendek yang perlu disiapkan saat ini adalah integrasi data neraca pangan daerah sebagai early warningsystem adanya supply shock komoditas pangan antardaerah. Neraca pangan yang terintegrasi akan mempercepat pengambilan keputusan berbasis data untuk melakukan kerja sama antar daerah (KAD) dalam pemenuhan pasokan pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit.

Inovasi kebijakan untuk menarik investasi dilakukan oleh kementerian dan lembaga. Tantangan yang dihadapi dari berbagai terobosan kebijakan adalah di level implementasi, agar regulasi yang disusun tidak sekadar manis di atas kertas. Pemerintah belum lama ini mengumumkan postur rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2024. Dalam postur itu, pemerintah menyiapkan alokasi insentif fiskal yang tergambar dalam belanja perpajakan atau tax expenditure pada tahun depan mencapai Rp374,5 triliun. Industri manufaktur, transportasi, hingga pergudangan menjadi sektor dengan pendampingan fiskal prioritas. Beberapa jenis perpajakan yang dapat dinikmati antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), hingga bea masuk dan cukai. Pemberian insentif fiskal itu merupakan satu strategi mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2024 dengan sasaran 5,2%, lebih tinggi dibandingkan dengan outlook pada tahun ini yang hanya 5,1%. Selain insentif fiskal, sejumlah kementerian dan lembaga menyusun berbagai regulasi untuk menggenjot aktivitas ekonomi, terutama mendorong arus investasi.Di sektor properti misalnya, kalangan pengembang menilai hadirnya UU Cipta Kerja memberi kemudahan bagi investor asing untuk memiliki hunian dengan syarat yang lebih mudah. Aspek kebutuhan lahan juga diterobos oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kementerian yang dipimpin Hadi Tjahjanto itu memastikan kebutuhan lahan investasi bagi investor dengan pengendalian dan penertiban tanah. 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan bahwa kementerian sudah melakukan beberapa perubahan peraturan bidang pertanahan, salah satunya memberikan kemudahan kepemilikan rumah tinggal atau hunian untuk warga negara asing. Inovasi kebijakan meningkatkan investasi juga dilakukan oleh Direktorat Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). Imigrasi lewat penerbitan golden visa dengan memberikan masa tinggal bagi warga negara asing tinggal lebih lama setelah melalui syarat melakukan kegiatan penanaman modal. Menurut Direktur Jenderal Imigasi Kemenkumham Silmy Karim, Indonesia merupakan negara yang menarik bagi investor karena memiliki pasar besar dari sisi jumlah penduduk. Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Bidang Hubungan Luar Negeri Rusmin Lawin menjelaskan dari kacamata pengembang, pemerintah sudah maksimal dalam memberikan kemudahan investasi melalui insentif, seperti perpajakan. Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menuturkan pemerintah mesti memberikan terobosan kebijakan seperti perizinan, jalur rantai pasok untuk investor industri, hingga infrastruktur, sebagai pengungkit investasi.