JAKARTA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat masih terus membahas revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Saat ini mereka masih menyisakan pembahasan sejumlah pasal, khususnya penambahan aturan baru mengenai pengaturan platform digital. Anggota Komisi I DPR, Dave Akbarshah Fikarno, mengatakan pasal-pasal yang masih dibahas di antaranya mengenai pengaturan media sosial, seperti YouTube dan TikTok. Komisi I berharap platform digital ini mempunyai saringan terhadap konten yang berisi kabar bohong atau hoaks.

“Karena sekarang marak penipuan. Kalau tidak ada aturan itu, akan kejadian terus,” kata Dave, Senin, 11 September 2023. Politikus Partai Golkar ini mengatakan penyebaran kabar bohong sudah terbukti memicu kekacauan. Menurut Dave, substansi dari revisi UU ITE ini sesungguhnya merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disahkan DPR pada Desember tahun lalu. Dalam KUHP sudah diatur secara rinci mengenai pencemaran nama, yang juga ada dalam UU ITE. Pencemaran nama ini diatur dalam beberapa pasal di UU ITE, seperti Pasal 27, 28, dan 29. Selama ini pasal-pasal tersebut dianggap multitafsir atau pasal karet. Dave mengatakan pasal-pasal ini akan disesuaikan dengan ketentuan dalam KUHP. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah Provinsi Bali akan menarik pajak wisata alias retribusi kepada wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp150 ribu pada Februari 2024. Diperkirakan pendapatan dari pajak ini mencapai lebih Rp750 miliar. Pajak Wisman Bali diharapkan tidak membebani pariwisata Bali. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraft) Sandiaga Salahuddin Uno menjelaskan, pajak wisman baru Bali yang mengajukan dan tentunya ini harus dipastikan jangan sampai membebani karena pariwisata belum terlalu pulih. "Jadi kita pastikan daya tarik dari wisata kita dari segi bagaimana tentunya memberikan nilai tambah kepada wisatawan," Ucap Sandiaga dalam acara Weekly Brief with Sandi Uno secara daring, Senin (11/9/2023). Sementara itu, Ketua Sub Koordinator Bidang Promosi Dinas Pariwisata Bali I Ketut Yadnya Winarta menerangkan, pajak wisman diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2023, tentang Pungutan bagi wisata asing untuk perlindungan bagi kebudayaan dan lingkungan alam Bali. Perihal mengenai target dari pemasukan pajak tersebut, dia mengaku pihaknya belum menargetkan jumlah kunjungan wisman pada 2024. (Yetede)

JAKARTA,ID-Bank Indonesia (BI) mencatat kinerja penjualan eceran pada triwulan III-2023 diprakirakan tetap tumbuh meski melambat. Dalam Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia yang dipublikasikan pada Senin (11/9/2023), Indeks Penjualan Riil (IPR) triwulan III-2023 diprakirakan tumbuh sebesar 1,4% secara year on year (yoy),melambat dari triwulan sebelumnya sebesar 1,6 (yoy). Kelompok yang tercatat masih tumbuh meski melambat yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau (4,3%, yoy) dan subkelompok sandang (6,9%, yoy). Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi  BI Erwin Haryono menjelaskan, BI memperkirakan kinerja penjualan eceran tetap kuat pada Agustus 2023, tercermin dari Agustus 2023 sebesar 204,4, atau tumbuh positif sebesar 1,3% (yoy). tetap kuatnya kinerja penjualan eceran pada Agustus 2023  tersebut didorong oleh subkelompok sandang yang meningkat, serta perbaikan kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, perlengkapan rumah tangga lainnya, barang lainnya, serta suku cadang dan aksesoris. (Yetede)

Otot rupiah mengendor menjelang pesta demokrasi Indonesia. Dalam sebulan rupiah melemah 0,72% dari Rp 15.219 per dollar Amerika Serikat menjadi Rp 15.330 per USD. Jika dihitung selama setahun, rupiah turun 3,28% dari Rp 14.842 per dollar AS. Namun kurs sekarang lebih baik dibanding posisi rupiah di awal tahun ini, yaitu Rp 15.573. Ekonom Senior KB Valbury Sekuritas, Fikri C. Permana menilai, rupiah akan cenderung lebih stabil menjelang pemilihan umum (Pemilu). Rupiah akan lebih bergejolak seusai pemilu. Pergerakan itu mencerminkan harapan pasar terhadap pemerintahan baru dan kabinet. Ambil contoh pada Pemilu April 2019. Menjelang bulan pencoblosan, rupiah melemah terbatas ke kisaran Rp 14.229 hingga Rp 14.257. Pada bulan berikutnya, rupiah melemah cukup tajam hingga menjadi Rp 14.525 per dollar AS. Setelah itu, rupiah melandai hingga menutup tahun 2019 di level Rp 13.866.   Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengamati nilai tukar rupiah cenderung melemah di sela Pemilu legislatif dan Presiden dalam empat gelaran terakhir. Kecuali pada pemilu 2009, di mana rupiah justru mencatatkan tren penguatan. Josua menilai pelemahan rupiah pada periode itu dipengaruhi dinamika politik hingga ketidakpastian di pasar keuangan domestik yang meningkat. "Antara lain terkait penentuan calon presiden dan calon wakil presiden. Utamanya pada 2004 dan 2014," jelasnya, Senin (11/9). Rupiah bersama mata uang Asia lain berpotensi menguat terhadap dollar AS, terutama ketika Fed sudah memberikan sinyal mempertahankan suku bunga. Selain itu implementasi instrumen penempatan valas Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga diperkirakan akan membuat rupiah cenderung lebih stabil ke depan. Direktur PT Laba Foreindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi menambahkan, meski Fed masih akan menaikkan suku bunga acuan di kuartal keempat 2023, stabilitas nilai tukar rupiah diperkirakan tetap terjaga sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian Indonesia dan inflasi yang rendah. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Budi Frensidy cukup yakin rupiah bisa menuju Rp 15.000 di akhir tahun, didorong efek kebijakan DHE dan lancarnya pemilu pada Februari mendatang.

JAKARTA,ID-Penyelesaian segera Proyek Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) makin mendekati kepastian menyusul  pengalokasian penyertaan 12,5 triliun pada tahun depan, sehingga total menjadi Rp109 triliun. Keberadaan jalan tol sepanjang 2.812 km yang pembangunannya ditugaskan kepada Hutama Karya itu akan mendongrak pertumbuhan ekonomi baik lokal, terutama  yang berada disekitar ruas jalan, maupun ekonomi nasional secara keseluruhan. "Saya kira keberadaan JJTS ini strategis karena mempertemukan potensi-potensi ekonomi di beberapa provinsi. Walaupun sekarang belum selesai seluruhnya, saya kira sangat strategis kedepannya. Namun, dari segi logistik akan cukup mengurangi cost," kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhdi Ahmad saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, Minggu (10/09/2023).Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Hutama Karya Aloysius Klik Ro mengungkapkan bahwa pembangunan JTTS sangat penting dilakukan guna meningkatkan akses logistik serta peningkatan ekonomi dan pengembangan wilayah. "Pengembangan jalan tol ini diproyeksikan akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatra secara eksponensial. Hal ini tergambar pada nilai kelayakan ekonomi/economic internal rate of return (EIRR) dari setiap ruas JTTS yang cukup tinggi," jelas Aloysius beberapa waktu lalu. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pergerakan indeks harga saham gabungan (IHSG) sepanjang pekan ini akan diselimuti awan hitam, seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap perekomian Amerika Serikat (AS) yang masih belum stabil, kenaikan inflasi, dan peningkatan harga minyak dunia. Pada pekan ini,  IHSG diperkirakan bergerak terbatas dengan kisaran support 6.865 dan resistance 7.050, dari posisi penutupan Jumat (6/9/2023) di level 6.24. CEO Edvisor.id Praska Putrantyo mengatakn, IHSG masih berpeluang menguat meski terbatas karena banyaknya sentimen negatif dari luar. Sepanjang pekan ini, IHSG diproyeksikan sulit melewati 7.000 akibat sentimen dari perekonomian AS yang masih belum stabil dan perlambatan laju inflasi Tiongkok hingga level 0,1% per Agustus 2023. Para pelaku pasar juga masih menanti rilis inflasi tahunan AS yang diproyeksikan kembali naik 3,4%. "Sentimen perlambatan ekonomi Tiongkok dan estimasi GDP Uni Eropa yang melemah di kuartal III-2023 membuat investor kembali wait and see, ditambah lagi kurs nilai tukar rupiah masih cenderung  melemah terhadap dolar AS. Peluang kenaikan lanjutan  suku bunga The Fed juga menjadi katalis pemberat IHSG untuk mencoba  bertahan diatas level 7.000, di samping aksi jual investor asing di akhir  pekan kemarin yang mencapai Rp1,11 triliun" kata Praska kepada Investor Daily di Jakarta, Sabtu (9/9/2023). (Yetede)

NEW DELHI,ID-Kelompok negara G20 pada Sabtu (09/09/2023) waktu New Delhi, India akhirnya sukses mengatasi perbedaan pendapat mengenai perang di Ukraina. Kelompok 20 negara dengan perekonomian  terbesar di dunia ini mencapai konsensus mengenai deklarasi bersama. Sebanyak 83 paragraf "Deklarasi Para Pemimpin" itu akan membuka jalan  bagi kerangka penyelesaian utang, solusi pendanaan iklim sesuai kebutuhan masing-masing negara, serta janji-janji lain untuk meningkatkan pembangunan di Dunia Selatan. Komunike bersama itu terdiri atas 14 poin. Hal menarik, pada poin ke-12, G20 menyerukan pentingnya menjaga ketahanan pangan dan energi, kami menyerukan penghentian penghancuran militer atau serangan lain terhadap  infrastruktur terkait. Poin 13, G20 menyeurkan kepada semua negara untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional dan sistem multilateral yang menjaga perdamaian dan stabilitas. (Yetede)

NEW DELHI,ID-Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, Perdana Menteri  (PM) India Narendra Modi, dan sekutu-sekutunya dalam lingkup kelompok negara G20 pada Sabtu (09/09/2023) mengumumkan rencana untuk membangun koridor kereta api dan pelayaran yang akan menghubungkan India dengan Timur Tengah dan Eropa. Proyek ambisius ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga kerja sama politik. "Ini adalah kesepakatan yang sangat-sangat besar," kata Biden, seperti dikutip AP. Koridor ini, yang diuraikan pada pertemuan puncak tahunan negara-negara ekonomi utama dunia G20, akan membantu meningkatkan perdagangan, menyalurkan sumber daya energi, dan meningkatkan konektivitas digital. Koridor ini, yang diuraikan pada puncak tahunan negara-negara ekonomi utama G20, akan membantu meningkatkan perdagangan, menyalurkan sumber daya energi, dan meningkatkan konektivitas  digital. Koridor infrastruktur darat dan laut ini akan mencakup atau  melintasi India, Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UE), Yordania, Israel, dan Uni Eropa (UE). (Yetede)

JAKARTA,ID-Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan semakin erat dan menunjukkan banyak peningkatan kerja sama. Melalui "Republic of Korea-Republik of Indonesia Joint Vission Statement for C--Prosperity and Peace", kedua pemimpin negara sepakat untuk meningkatkan status kemitraan menjadi special stategic partnership. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDM) menandatangani MoU Kerja Sama antara BPSDMI dan National IT Industry Promotion Agency (NIPA) Republik Korea. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusddiklat) SDM Industry Arnes Lukman menerangkan, BPSDMI sebelumnya telah beberapa kali melakukan diskusi dengan  NIPA untuk menjajaki kerja sama transformasi digital, sehingga kemudian disepakati akan melakukan kerja sama yang  akan kita laksanakan pada beberapa waktu kedepan. Program kerja sama yang akan dilaksanakan adalah pertukaran bisnis dan teknologi, transfer ilmu termasuk pengiriman tenaga ahli, mendorong transformasi digital  pada industri manufaktur, mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komputer (TIK) pada satuan pendidikan, hingga menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan acara bersama di bidang yang menjadi kepentingan bersama. (Yetede)

JAKARTA – Kebijakan pemerintah menekan ketergantungan terhadap dolar (dedolarisasi) dengan pemakaian mata uang lokal dalam perdagangan internasional atau local currency transaction (LCT) masih menghadapi banyak kendala. Ekonom Center of Reform on Economics Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyebutkan posisi dolar Amerika Serikat dalam perdagangan internasional terlampau tangguh untuk digeser oleh rupiah dan mata uang dari beberapa negara mitra LCT Indonesia. Alih-alih tergantikan secara bertahap, pemberian insentif pun dianggap belum bisa mengurangi ketergantungan pemakaian dolar Amerika Serikat. “Dengan sejarah yang panjang, sulit untuk mengubah pola transaksi perdagangan dunia,” kata Yusuf kepada Tempo, kemarin.

Inisiatif LCT bertujuan memudahkan sistem pembayaran antar-anggota ASEAN serta dengan negara tujuan ekspor-impor Indonesia lainnya. Jalan pintas transaksi—tanpa konversi ke dolar Amerika Serikat—itu dibuat untuk mendongrak perdagangan lintas batas produk potensial, salah satunya e-commerce. Kebijakan LCT juga dianggap bisa menjaga stabilitas makroekonomi Indonesia, terutama soal kurs rupiah. Indonesia mulai menjalin LCT dengan Malaysia dan Thailand pada 2018, kemudian berlanjut dengan Jepang pada 2020, lalu Cina pada 2021.

Pembentukan satuan tugas (satgas) nasional untuk LCT di sela Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-43 belakangan menunjukkan keseriusan program tersebut. Didukung 10 kementerian dan lembaga, Satgas LCT menjadi pintu penyaluran insentif serta percepatan pelayanan bagi pengusaha yang mengutamakan mata uang lokal dalam ekspor-impor. Kemudahan yang sama juga berlaku untuk LCT dalam kegiatan investasi, penggunaan kode-kode QR cross-border, serta perdagangan surat-surat berharga. (Yetede)