Perlu strategi dan kebijakan baru menghadapi kenaikan harga pangan, terutama beras, yang dirasakan masyarakat berpenghasilan rendah. Harian Kompas, Senin (11/9) mewartakan, kenaikan harga beras medium dalam periode Januari 2022-8 September 2023 lebih tinggi di pasar tradisional dibandingkan dengan harga di pasar ritel modern. Menurut Institute for Development of Economics and Finance, selain itu terjadi anomaly harga di sentra produksi nasional padi, yaitu kenaikan harga beras medium di atas 10 %. Menurunnya pasokan beras karena fenomena iklim El Nino memicu kenaikan harga. Indonesia mempunyai cukup pengalaman mengatasi dampak El Nino. Walakin, ada perubahan besar yang membuat cara-cara selama ini tidak memadai lagi menghadapi tantangan pemenuhan pangan  masyarakat.

Perubahan iklim telah memengaruhi produksi pangan negara-negara pengekspor sehingga mereka menahan stok. Kita belum pulih dari dampak pandemi, terjadi perang Ukraina. Perang mengganggu  ekspor gandum, pupuk, dan energi dari dua negara itu dengan akibat naiknya harga pangan dunia. Pengalaman di atas menuntut strategi dan kebijakan baru pangan serta pengelolaan menyeluruh dari hulu ke hilir. Kita perlu menemukan solusi segera untuk jangka pendek dan menengah-panjang. Penanganan segera adalah pemerintah menyediakan beras murah untuk masyarakat prasejahtera dan  berpenghasilan tetap dan rendah, serta pekerja yang tinggi konsumsi karbohidratnya. Harus dipisahkan tegas peruntukan beras untuk kelompok itu dari masyarakat mampu dan dipastikan tidak ada korupsi dalam penyediaan beras murah, termasuk pengoplosan dan rente ekonomi. (Yoga)

Judi daring diduga menjadi pemicu pinjaman daring bermasalah. Tren ini muncul di tengah mendominasinya akses keuangan digital oleh kalangan usia muda yang dibayangi rendahnya literasi keuangan. Peneliti Ekonomi Digital Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda, Senin (11/9) berpendapat, judi daring bisa menjadi katalisator pinjaman daring yang macet dan bermasalah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melaporkan, nominal transaksi mencurigakan atas dugaan judi daring pada 2022 sebesar Rp 69 triliun, meningkat daripada Rp 58 triliun tahun 2021. Tren ini bersamaan dengan peningkatan total outstanding atau utang pinjaman daring di platform peer to peer lending legal yang belum terlunasi pada Mei 2023 sekitar Rp 56 triliun secara nasional, menurut OJK.

Nilai itu meningkat dari Rp 40 triliun pada periode sama tahun 2022. Adapun kredit macet lebih dari 90 hari sampai Juli 2023 sebesar Rp 1,94 triliun atau naik 59,42 % secara tahunan dari Rp 1,22 triliun pada Juli 2022. ”Ini hati-hati. Bisa jadi judi online bisa jadi penyebab. Saya rasa banyak masyarakat kita yang kalah judi online, terus mereka pinjam di pinjaman online, dan uangnya untuk main lagi,” ujarnya dalam diskusi bertajuk ”Bahaya Pinjaman Online bagi Penduduk Usia Muda” secara virtual. Pernyataan ini didukung laporan Google Trends 2023 yang menemukan kesamaan kenaikan tren pencarian kata kunci yang merujuk pada situs judi daring zeus slot dengan kata kunci ”pinjaman online”. (Yoga)

Otoritas Jasa Keuangan bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah serta Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat menginisiasi program literasi dan inklusi keuangan dengan nama Layarku, Senin (11/9/2023). Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku  Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, OJK terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. (FAJ (Yoga)

Kinerja penjualan eceran secara tahunan diperkirakan tetap kuat pada Agustus 2023. Hal tersebut tecermin dari Indeks Penjualan Riil (IPR) Agustus 2023 sebesar 204,4 atau tumbuh positif 1,3 persen secara tahunan. Secara bulanan, penjualan eceran diprakirakan tumbuh positif sebesar 0,5 persen. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono, Senin (11/9/2023). (Yoga)

Kementrian Kelautan dan Perikanan memastikan kuota penangkapan ikan untuk kapal-kapal perikanan berlaku mulai 1 Januari 2024. Kuota tangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dan laut lepas akan didistribusikan bagi nelayan kecil, nelayan lokal, industri perikanan dalam negeri, dan penanaman modal asing. Pemberlakuan kuota penangkapan ikan merupakan tindak lanjut dari kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Pemerintah telah menerbitkan Permen Kelautan dan Perikanan No 28 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 11Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur pada 1 September 2023.

Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch Indonesia Mohammad Abdi Suhufan, saat dihubungi di Jakarta, Senin (11/9) berpendapat, aturan turunan kebijakan penangkapan ikan terukur perlu disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah perlu menjelaskan secara transparan pendistribusian kuota penangkapan ikan per kapal di pelabuhan pangkalan. Selain itu, pembagian kuota yang didasarkan kapasitas pelabuhan perikanan juga dinilai memicu ketimpangan kuota antara industri dan nelayan lokal. Plt Dirjen Perikanan Tangkap KKP Agus Suherman mengemukakan, merujuk pada Pasal 112 Permen KP No 28/2023, kuota penangkapan ikan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Pemberian kuota tangkapan itu dalam bentuk sertifikat kuota penangkapan ikan bagi kapal perikanan yang memiliki izin penangkapan. (Yoga)

Teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon atau CCS dinilai akan dibutuhkan ke  depan, bahkan menjadi bagian dari daya tarik investasi. Apalagi, Indonesia memiliki potensi penyimpanan hingga 400 gigaton CO2. Pemerintah kini tengah menyusun Perpres yang akan mengatur tentang CCS. Carbon capture and storage (CCS) ialah teknologi penangkapan dan penyimpanan emisi karbon sehingga tidak terlepas ke atmosfer. CO2 dari industri minyak dan gas bumi atau lainnya ditangkap untuk diinjeksikan ke dalam reservoir atau saline aquifer (reservoir air bersalinitas tinggi) sehingga CO2 akan larut ataupun tersimpan secara permanen. Adapun dalam carbon capture, utilization, and storage (CCUS), karbon yang ditangkap dimanfaatkan salah satunya untuk peningkatan produksi migas.

Saat ini ada 15 studiterkait CCS/CCUS di Indonesia. Sementara yang sudah mulai berjalan dan terdepan ialah CCUS Tangguh di Papua Barat, oleh perusahaan migas global bp, yang ditargetkan diimplementasikan pada 2027. Direktur Eksekutif Indonesia CCS Center Belladonna Troxylon Maulianda, di sela-sela International & Indonesia CCS Forum 2023 di Jakarta, Senin (11/9) mengatakan, sejumlah perusahaan yang hendak berinvestasi di Indonesia tak lagi sebatas membicarakan profit. Lebih jauh, terkait apakah CCS dapat diterapkan atau tidak. ”Sebab, mereka tidak mau menambah lagi emisi dalam portofolio mereka. Sudah ada di tahap: bisa atau tidak CCS dilakukan di Indonesia? Kalau tidak, mereka enggak mau investasi,” kata Belladonna. (Yoga)

Penyalahgunaan anggaran proyek pembangunan infrastruktur di wilayah Provinsi Papua masih terus terjadi tahun ini. Anggaran yang sering disalahgunakan adalah pembangunan jalan dan jembatan. Kejaksaan Negeri Jayapura menangani tiga dari empat kasus korupsi anggaran untuk pembangunan fasilitas infrastruktur dengan kerugian negara lebih dari Rp 10,3 miliar. Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura Lukas Alexander Sinuraya pada Senin (11/9) mengatakan, tahun ini ada tiga kasus korupsi terkait bidang infrastruktur, yang terjadi di Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Keerom.

Dua kasus korupsi di Kabupaten Mamberamo Raya terkait pembangunan ruas jalan Trimuris-Kasonaweja dengan kerugian negara Rp 3,8 miliar. Satunya lagi, kasus proyek fiktif pembangunan dermaga untuk pelayaran tradisional di Kampung Teba, dengan kerugian negara Rp 1,9 miliar. Adapun kasus korupsi di Keerom ialah proyek pembangunan ruas jalanTepanma-Towe Hitam sepanjang 7 km dengan anggaran Rp 47 miliar. Total kerugian negara dalam kasus ini Rp 4,6 miliar. ”Kami menetapkan empat tersangka dalam tiga kasus ini,” kata Lukas. Sebanyak tiga tersangka telah menjalani persidangan, sedangkan satu tersangka yang terkait kasus korupsi pembangunan dermaga di Mamberamo Raya belum ditahan. (Yoga)

JAKARTA,ID-Generasi muda Indonesia berusia 19-34 tahun terjerat utang pinjaman online (pinjol) baik legal maupun ilegal. Ini terlihat pada pembengkakan pinjaman macet pinjol di segmen usia tersebut. Ironisnya, kenaikan kredit macet pinjol diduga berkolerasi dengan  maraknya judi onlie yang tahun lalu nilai transaksinya mencapai Rp69,6 triliun, berdasarkan data Pusat pelaporan  dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK). Artinya, anak muda diduga memakai uang pinjol untuk berjudi online. Sejalan dengan itu, Otoritas Jasa keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI, dan lembaga pemerintah lainnya harus segera bertindak tegas memberantas ilegal dan judi online. Selain itu, peningkatan literasi dan inklusi keuangan perlu digenjot agar masyarakat, khusunya generasi muda sadar bahwa bahaya pinjol  ilegal dan judi online. Di sisi lain, generasi muda didorong untuk memilih intrusmen investasi legal jika ingin mendapatkan penghasilan tambahan, yakni saham. Namun, disaat yang sama, mereka perlu meningkatkan  literasi agar terhindar dari kerugian akibat volatilasi pasar sekaligus mendapat keuntungan optimal. (Yetede)

JAKARTA,ID-Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa program bantuan pangan beras (PBP) tahap kedua penting dilakukan demi menjaga inflasi tahun ini di level 3%. BPB tahap kedua merupakan  salah satu intrusmen yang digunakan pemerintah untuk mengintervensi harga beras di pasaran yang kini melambung tinggi. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), rerata nasional harga  semua jenis beras pada awal Agustus 2023 masih Rp12.346 per kilogram (kg) dan akhir bulan menjadi Rp12.632 per kg, namun pada pekan pertama September telah menembus Rp12.994 per kg. Kepala Negara menjelaskan, kenaikan harga beras didalam negeri yang terjadi akhir-akhir ini sebenarnya wajar. Sebab, saat ini, harga beras hampir di semua negara di dunia juga terkerek oleh  naiknya harga pangan global. Seperti halnya bahan bakar minyak (BBM), ketika harga minyak dunia melonjak, maka harga BBM domestik ikut menanjak. "Semua negara sekarang (harga beras) naik, jadi (kenaikan harga beras domestik) terkerek, sama seperti barang-barang yang lain. BBM juga begitu, pun dengan harga pangan. Apalagi beberapa negara menyetop ekspor, tidak eskpor beras lagi, seperti India, padahal India produksinya besar, ekspornya banyak. Dulu gandum juga begitu, Rusia dan Ukraina yang memiliki stok sampai dengan 200 juta ton, stop ekspor sehingga harga gandung goncang. Wajar itu," kata Presiden Jokowi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Rencana aksi (action plan)  yang dicanangkan untuk merampungkan sejumlah persoalan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero) masih membuat publik penasaran, terutama bagi nasabah Jiwasraya yang masih menolak program restrukturisasi polis. Sebab, rencana aksi ini ditengarai bakal menentukan nasib pengembalian dana mereka. Berdasarkan data Jiwasraya, jumlah pemegang polis yang menyetujui program restrukturisasi polis sampai dengan Juni 2023 telah mencapai sekitar 99% dari total polis yang ditawarkan restrukturisasi. Sementara kurang lebih 85% dari total liabilitasnya telah dialihkan ke IFG Life. Adapun jumlah nasabah yang masih menolak direstrukturisasi  sekitar 1% dengan nilai ditaksir hampir 1% dengan nilai ditaksir hampir Rp 1 triliun. Walaupun hanya 1%, sejumlah prosedur dan upaya untuk  mendapatkan dana sebesar itu kembali terlampau sulit. Sehingga membuat kelompok nasabah ini menjadi terkatung-katung. Dana kelompok nasabah ini baru bisa dikembalikan tergantung pada sisa nilai aset. Jiwasraya saat dilikuidasi  atau bisa saja berubah menyesuaikan dengan rencana penyehatan keuangan terbaru dari Jiwasraya. hal itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. (Yetede)