Kemenkeu meminta dukungan Komisi XI DPR mempercepat penyaluran penyertaan modal negara atau PMN di awal 2024 untuk pengerjaan proyek infrastruktur. PMN juga akan membantu penyehatan BUMN. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2024 menyepakati PMN sebesar Rp 28,1 triliun untuk tiga BUMN. Ketiganya adalah PT Hutama Karya Persero, PT Wijaya Karya Persero Tbk, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Persero. ”Kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan oleh Komisi XI karena timing dari PMN ini menentukan kesehatan tiga BUMN tersebut,” ungkapnya saat rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Selasa (12/9).

PT Hutama Karya Persero perlu mendapattambahan dana Rp 18,6 triliun karena perusahaan konstruksi itu menjadi BUMN utama penyelesaian Jalan Tol Sumatera Tahap 1, lalu proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Suka- bumi. Sementara itu, PT Wijaya Karya Persero Tbk perlu Rp 6 triliun untuk mendanai proyek strategis nasional yang sedang dikerjakannya. ”Kita harapkan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin akuntabel sehingga tidak memasukkan PMN, kemudian dia masuk neraca, tanpa ada kaitannya dengan proyek yang harus diselesaikan,” ujar Sri Mulyani. Terakhir, PT BPUI butuh tambahan modal untuk menguatkan IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. (Yoga)

Pemerintah akan memberikan fasilitas kepabeanan dalam bentuk pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman pekerja migran Indonesia. Relaksasi itu diharapkan bisa meningkatkan fasilitas bagi para pekerja migran yang telah menyumbangkan pemasukan devisa tinggi bagi negara melalui remitansi. Rancangan peraturan menkeu (PMK) tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Regulasi itu dikeluarkan untuk menyikapi kasus perlakuan kurang menyenangkan terhadap barang bawaan atau kiriman milik pekerja migran selama proses pengecekan bea cukai. Skema fasilitas tersebut akan dibagi ke dalam tiga kategori. Pekerja migran resmi yang terdaftar di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mendapat pembebasan bea masuk sebanyak tiga kali dalam setahun dengan nilai masing-masing 500 USD atau total 1.500 USD, yakni setara Rp 23 juta.

Untuk pekerja migran yang terdaftar di Kemlu (tidak melalui jalur BP2MI) pembebasan bea masuk  diberikan satu kali dalam setahun senilai 500 USD atau setara Rp 7,6 juta. Adapun pekerja migran yang tidak terdokumentasi (undocumented) tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk. ChotibulUmam, Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, mengatakan, pemberian fasilitas itu diharapkan bisa mendorong pekerja migran untuk mendaftar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi yang terdata. ”Ini juga sekaligus untuk meningkatkan fasilitas bagi pekerja migran, apresiasi untuk mereka yang dalam setahun bisa menyumbangkan remitansi hingga ratusan triliun rupiah,” kata Chotibul dalam acara Press Tour Kemenkeu, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/9). (Yoga)

Harga biomassa untuk co-firing relatif mahal sehingga tidak mampu bersaing dengan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap. Direktur Bioenergi Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Edi Wibowo, Selasa (12/9/2023), di Jakarta, mengatakan, pihaknya sedang melakukan finalisasi rancangan peraturan menteri terkait dengan co-firing. Salah satunya akan mengatur tentang penghitungan harga agar lebih menarik. (Yoga)

Perusahaan pengembang Vasanta Group mempersiapkan belanja modal setidaknya Rp 10 triliun dalam lima tahun ke depan. Modal ini dipersiapkan untuk membangun beberapa proyek, seperti Shila at Sawangan dan Marche yang merupakan hasil kerja sama dengan Mitsubishi Corporation. Chairman Vasanta Group Agnus Suryadi, Selasa (12/9/2023), menjelaskan, dana untuk belanja modal tersebut didapatkan dari berbagai sumber. (Yoga)

Ekonomi Bali bertumbuh 5,6 persen secara tahunan pada triwulan II-2023. Pertumbuhan ekonomi itu banyak dipengaruhi pulihnya pariwisata pascapandemi Covid-19. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti dalam acara ”Suryaloka dan Tourism Talk” di Kantor Perwakilan BI di Bali, Kota Denpasar, Senin (11/9/2023), mengatakan, Bali masih menjadi one stop services andalan dalam industri pariwisata. (Yoga)

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI Jakarta menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk pengecekan kelayakan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) milik DKI. Rusunawa dipilih berdasarkan peninjauan lapangan dan biaya operasional yang tersedia. Pengecekan mulai akhir September atau awal Oktober dan hasilnya diumumkan pada Desember 2023. Pelaksana Tugas Kepala DPRKP DKI Jakarta Retno Sulistyaningrum mengatakan, ada 4.000 unit rusunawa tidak layak huni dari total 32.000 unit di 40 rusunawa. ”Belum semua rusunawa dievaluasi karena tergantung anggaran. Kami sedang lengkapi data untuk persiapan evaluasi,” kata Retno, Selasa (12/9/2023). (Yoga)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengajak masyarakat menerapkan gaya hidup berkelanjutan untuk memenuhi target Sustainable Development Goals pada 2030. Salah satunya beralih ke angkutan umum. Ketika infrastruktur transportasi publik memadai, ia berharap 60-70 persen warga Jakarta beralih ke transportasi publik. ”Keterlibatan pemerintah, parlemen, filantropi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan akademisi juga diperlukan untuk memastikan capaian TPB/SDGs yang telah direncanakan,” katanya dalam acara Kampanye Green Economy and Green Environtment di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9/2023). (Yoga)

SURABAYA,ID-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memberlakukan pembebasan bea masuk barang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk  apresiasi pemerintah kepada PMI yang memberikan sumbangan besar pada devisa negara. Kasubdit Impor, Direktorat Teknis Kepabeanan DJBC Kemenkeu Chotibul Umam mengatakan, pembebasan bea masuk ini hanya berlaku hanya untuk PMI yang terdaftar di Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (2MI) dan kementerian Luar Negeri. Regulasi tersebut akan diwujudkan melalui Peraturan  Menteri Keuangan, namun saat ini Kemenkeu masih melakukan pematangan dengan  Kementerian Perdagangan terkait jenis barang yang bisa mendapatkan fasilitas fiskal tersebut. "Pemberlakuan PMK ini  harus sinergi dan sejalan dengan kebijakan terkait pemasukan barang dari  kementerian Perdagangan." ucap Chotibul. Bila dirinci mekanisme pembesasan bea  masuk barang kiriman PMI berbagi dalam dua jenis. Pertama, yaitu PMI resmi dan terdaftar  di BP2MI bisa mendapatkan pembebasan bea masuk tiga kali dalam setahun, masing-maing maksimal US$ 500. Kedua, PMI yang terdaftar  di kementerian Luar Negeri  namun tidak tedaftar  BP2MI hanya mendapatkan bea masuk  dan satu kali dalam setahun dengan nilai maksimal US$ 500. (Yetede)

JAKARTA,ID-Pemerintah berencana mencairkan penyertaan modal negara (PMN)  kepada tiga BUMN dengan total sekitar Rp28,15 triliun pada awal kuartal I-2024 BUMN berperan sebagai agen pembangunan yang diharapkan dapat turut berkontribusi  dalam mencapai tujuan  pembangunan nasional. Adapun tiga BUMN yang akan meneriman PMN tersebut adalah PT Hutama Karya (persero), PT Bahana pembinaan usaha Indonesia (Persero), dan PT Wijaya Karya (Perseroan). Percepatan pencairan dilakukan sebab waktu pemberian PMN akan menentukan kesehatan BUMN tersebut. "Tahun 2024 dari sisi timing sangat urgen untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan agar kita bisa melakukan langkah yang cukup awal, mengingat kondisi dari BUMN-BUMN tersebut." kata Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat Kerja dengan Komisi XI DPR pada Selasa (12/9/2023). Dalam Rapat Panja Asmuni, Dasar, Pendapatan, Defisit, dan pembiayaan APBN Tahun Anggaran 2024 tanggal 5 September 2023 menyepakati PMN kepada 3 BUMN untuk dicairkan pada awal kuartal I-2024. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kehadiran BUMN melalui 12 perusahaan tercatat (listed company), memiliki dampak dampak besar terhadap dinamika pasar modal Indonesia, baik dari sisi kinerja maupun pergerakan saham di lantai bursa. Kinerja BUMN yang moncer dengan perolehan laba bersih hingga Rp76,18 triliun  pada semester I-2023, juga terinfeksi dari sahamnya  yang masih menjanjikan potensi keuntungan hingga 35%. Berdasarkan catatan Invetsor daily, 12 emiten BUMN membukukan pendapatan Rp343,31 triliun pada paruh pertama tahun ini atau tumbuh 12,08% dibandingkan periode sama tahun yang lalu. Sementara laba bersihnya turun 40,26% menjadi Rp76,18 triliun dibanding sebelumnya Rp127,53 triliun. penurunan tersebut terutama dari perubahan laba bersih PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) dari untung Rp57,5 triliun menjadi rugi Rp1,17 triliun. "Untuk Garuda emang kasus khusus karena pada tahun lalu itu masuk dalam laba luar biasa sebagai dampak dari restrukturisasi utang. kalau kita kesampingkan dulu Garuda, laba BUMN masih tetap tumbuh," kata Head of Investment PT Reswara Gian Investa Adi Joe kepada Investor Daily, baru-baru ini. (Yetede)