Kendati dibayangi berbagai persoalan, pemerintah terus mengupayakan penyelesaian beragam proyek strategis nasional (PSN) yang tersebar di sejumlah daerah. Utak-atik skala prioritas menjadi pilihan, agar proyek berjalan mulus dan berkontribusi nyata pada perekonomian nasional. Faktanya, selama 8 tahun terakhir, pemerintah telah melakukan beberapa kali bongkar pasang PSN. Mengacu pada laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), sejak 2017 hingga 2022 terdapat penambahan 155 proyek dan tujuh program dalam daftar PSN. Pada periode yang sama, KPPIP mengeluarkan 53 proyek dan satu prog­ram. Pada tahun ini, beberapa proyek juga berpotensi dikeluarkan dari daftar PSN, salah satunya proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya yang sedianya didanai oleh Pemerintah Jepang. “Dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya, jangan ada yang mandek, apalagi mangkrak,” ujar Jokowi saat menghadiri Sewindu Proyek Strategis Nasional di Jakarta, Rabu (13/9). Kepala Negara mengatakan bahwa pembebasan lahan kerap menjadi pengganjal pelaksanaan proyek. Secara khusus Presiden menyoroti konflik pengembangan Rempang Eco City di Provinsi Kepulauan Riau yang masuk daftar PSN pada 2023. Tidak cukup itu, Kepala Negara mengungkapkan PSN juga membantu mendongkrak daya saing Indonesia di kancah global. Berdasarkan hasil riset IMD Global Competitiveness Index 2023, peringkat daya saing Indonesia naik dari posisi ke-44 dunia menjadi peringkat ke-34 dari total 64 negara. Setali tiga uang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan program PSN telah membawa pemerataan pembangunan. Alasannya, PSN dibangun hampir di seluruh wilayah Indonesia antara lain 45 PSN di Sumatra, 25 PSN di Sulawesi, dan ada pula 15 PSN di Maluku-Papua. Kalangan pelaku usaha pun rupanya tak ingin tinggal diam. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid menyatakan dunia usaha tetap berkomitmen membantu pemerintah untuk mengakselerasi PSN. Adapun, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta Widjaja Kamdani mengatakan ada tantangan bagi dunia usaha ketika masuk PSN. Salah satunya terkait dengan kepastian usaha atas PSN.

Pemilu 14 Februari 2024 boleh saja dinilai masih lama. Akan tetapi, sejak dini logistik berupa ketersediaan pangan, terutama beras, harus dipastikan aman. Mengapa? Ini terkait posisi strategis beras sebagai pangan seluruh warga dengan tingkat partisipasi sempurna: 100%. Nilai strategis ini tak tergantikan. Dalam struktur pengeluaran rumah tangga, terutama warga miskin, beras mendominasi: rerata 24% dari total pengeluaran. Ketika harga beras naik lantaran pemerintah salah kelola, bisa berbuntut panjang. Ketika harga beras naik bakal terjadi perebutan di pasar, panic buying bisa tidak terhindarkan. Hanya warga berkantong tebal yang bisa memborong beras. Tidak terbayang bagaimana kondisi sosial-politik apabila itu terjadi. Mengapa ketersediaan beras perlu dipastikan? Merujuk teori pasokan dan permintaan pangan Indonesia yang dikembangkan Noer Soetrisno (Memahami Siklus Perekonomian Indonesia, UB Surakarta Press, 2015), pasokan komoditas pertanian mengikuti kalender matahari (masehi) yang dipengaruhi angin muson, sehingga ada musim tanam dan musim panen tiap komoditas. Ada sejumlah tantangan memastikan ketersediaan beras menjelang Pemilu 2024. Pertama, stok nasional beras kian menipis. Indikator terlihat dari ‘meroketnya’ harga beras sejak Juli dan kian menanjak pada Agustus 2023. Harga beras melandai sejak ada bantuan sosial beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga, yang disalurkan pada Maret-Juni 2023. Inflasi beras yang sempat melandai pun kembali meroket di Agustus 2023. Kedua, jumlah cadangan beras pemerintah (CBP) masih ‘rawan’. Stok beras di Bulog saat ini 1,6 juta ton. Jumlah ini bisa cukup, bisa juga tidak. Sementara Bulog mesti menyalurkan bansos beras 3 bulan seperti Maret—Mei lalu: September—November 2023. Tiga bulan itu butuh 640an ribu ton. Jika volume SPHP sampai akhir tahun 150.000—200.000 ton, stok akhir tahun 2023 kemungkinan tinggal 750.000—800.000 ton. Jumlah ini ‘rawan’. Ketiga, indikasi terjadi El Nino makin nyata. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memperkirakan, produksi beras turun 1,2 juta ton jika skala El Nino kuat. Ada juga yang memperkirakan produksi beras akan turun 5% atau setara 1,5 juta ton.

Pekerjaan rumah pemerintah untuk menyelesaikan proyek strategis nasional atau PSN di sektor energi masih menumpuk seiring dengan beragam persoalan yang silih berganti berdatangan. Butuh upaya terobosan untuk memastikan sejumlah proyek yang menyangkut hajat hidup masyarakat tersebut bisa tuntas tepat waktu. Di fasilitas pengolahan minyak mentah, pemerintah masih belum bisa memastikan penyelesaian proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban yang masuk ke dalam PSN, karena PT Pertamina (Persero) tidak kunjung mengunci keputusan akhir investasi atau final investment decision (FID) dari mitra asal Rusia, yakni Rosneft Singapore Pte. Ltd. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan bahwa Pertamina masih terus berkoordinasi untuk menyelesaikan FiD megaproyek kilang senilai US$13,5 miliar tersebut. Persoalan menjerat proyek GRR Tuban setelah Rosneft terkena sanksi imbas dari ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina, sehingga membuat keputusan FID beberapa kali diundur. Wahyu menjelaskan bahwa proyek tersebut belum bisa ditender karena sumber pembiayaan untuk membangun proyek tersebut belum jelas. Meski begitu, pemerintah memastikan bahwa sudah tidak ada persoalan dengan lahan, sehingga bisa menjadi modal pengerjaan proyek tersebut. 

Menyiasati masalah itu, PT Kilang Pertamina Internasional sebenarnya telah mengajukan opsi penambahan mitra kerja strategis baru untuk percepatan proyek GRR Tuban kepada rekanan bisnis mereka, Rosneft Singapore Pte Ltd. Hermansyah Y. Nasroen, Corporate Secretary Kilang Pertamina Internasional, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang melaksanakan prakualifikasi engineering, procurement, and construction (EPC) untuk proses FID. “RDMP Balikpapan akan menggunakan pendanaan dari equity dan project financing. Untuk project financing, Pertamina sudah melakukan closing dengan mendapatkan pendanaan dari export credit agencies dan commercial bank,” katanya. Menteri ESDM Arifin Tasrif di tempat yang berbeda mengatakan bahwa pemerintah hingga kini masih mencari investor yang mau menggarap proyek penghiliran batu bara menjadi DME. Investor yang disasar pun harus memiliki teknologi dan pendanaan untuk proyek itu. Pada kesempatan lain, PTBA pernah menyampaikan sedang melakukan negosiasi dengan investor asal China untuk menggarap proyek gasifikasi batu bara menjadi DME menggantikan posisi Air Products. Direktur Utama PTBA Arsal Ismail menuturkan, pihaknya tengah melakukan negosiasi dengan perusahaan asal China untuk proyek gasifikasi batu bara.   Sementara itu, proposal pengajuan PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum untuk mendorong kembali Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah fase 1 & 2, Kalimantan Barat, masuk kembali ke dalam PSN belum sampai ke meja Presiden Joko Widodo. Wahyu Utomo mengatakan bahwa timnya sedang mengevaluasi kembali permohonan yang sudah diajukan Inalum beberapa waktu lalu.

Presiden Direktur EMLI Syah Reza mengatakan, pertumbuhan sektor pertambangan yang pesat mendongkrak permintaan pelumas di dalam negeri. Alasannya, aktivitas industri yang melemah selama pandemi berdampak kepada permintaan pelumas yang terkontraksi. “Beberapa sektor pertambangan, seperti mineral ini kan pemerintah mendorong penghiliran, tentu penghiliran ini membutuhkan kinerja yang andal dari sektor pertambangan,” katanya, Rabu (13/9). Apabila dibandingkan dengan sektor manufaktur dan lainnya, pertambangan memang memberikan porsi pangsa pasar yang tinggi. Apalagi, alat berat di sektor pertambangan memiliki peran penting dan kerap beroperasi 24 jam. “Dari satu perusahaan itu mungkin bisa menggunakan sampai 3.000—5.000 alat berat untuk batu bara, dan kontribusinya besar dari pertambangan. Belum lagi dari pertambangan mineral,” ujarnya. EMLI sendiri saat ini memiliki satu fasilitas manufaktur pelumas di Cilegon yang memproduksi berbagai pelumas untuk mesin, hydraulic, transmisi, hingga roda gigi. Distribusi pelumas tersebut disalurkan ke regional distribution center (RDC) di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.

Presiden Joko Widodo bersungguh-sungguh ingin menjadikan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara sebagai legasinya dengan memasukkan ibu kota baru tersebut ke dalam daftar proyek prioritas pada tahun depan. Berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden (Perpres) No. 52/2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Presiden Jokowi menetapkan ada 44 proyek prioritas dalam RKP tahun 2024. Salah satu proyek yang menjadi prioritas tersebut adalah pembangunan IKN Nusantara. Pemerintah saat ini terus berupaya untuk bisa menggelar upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di IKN Nusantara pada 2024. Untuk mengejar target tersebut, pembangunan sejumlah infrastruktur sudah mulai dilaksanakan. Kepala Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Nusantara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga mengatakan bahwa pembangunan fase satu ibu kota baru itu secara umum telah mencapai 43%. Selain itu, dia membeberkan bahwa investor swasta juga akan segera merealisasikan pembangunan proyek di IKN Nusantara dalam waktu dekat. Hal tersebut diamini oleh Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Agung Wicaksono. Dia mengatakan bahwa sejumlah investor swasta akan melaksanakan groundbreaking proyek di IKN Nusantara mulai pekan depan. Para investor swasta yang dimaksud antara lain bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma atau Aguan hingga pendiri Salim Group Anthony Salim. Dia menjelaskan bahwa sejumlah proyek yang mulai akan dibangun pada pertengahan September 2023 mencakup sektor mixed use development, mulai dari pusat perbelanjaan, mal, rumah sakit, pusat olahraga, hingga hotel. Dalam pertemuannya bersama Presiden Republik Prancis Emmanuel Macron yang digelar di Bharat Mandapam, IECC, Pragati Maidan, New Delhi, India, pada 9 September 2023 lalu, Presiden menyampaikan ada empat rencana investasi yang bakal dijalankan Prancis di Indonesia, khususnya dalam pengembangan proyek IKN. Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menegaskan bahwa pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 6.671 hektare di IKN Nusantara. “Kami akan inagurasikan pada 17 Agustus 2024,” kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin di Jakarta, Rabu (13/9).

JAKARTA,ID-Perbankan nasional mengaku berkomitmen besar untuk mendukung pembiayaan bagi proyek-proyek hijau rendah karbon, termasuk yang dimaksudkan untuk mengurangi tingkat polusi udara. Namun, komitmen pembiayaan atau kredit perbankan itu hanya akan "bertepuk sebelah tangan" apabila pasokan proyek-proyek hijau dari dunia usaha yang memerlukan pembiayaan dari bank masih minim seperti sekarang. Itu pula yang menyebabkan kredit hijau sejumlah bank relatif masih rendah bila dibandingkan portfolio kredit mereka secara keseluruhan, bahkan terrhadap total  portfolio kredit berkelanjutan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BRI yang Rp732,3 triliun, baru Rp799,4 triliun (10,8%) yang dikucurkan untuk portfolio hijau dan baru Rp17,7 triliun (2,4%) yang khusus untuk mengurangi polusi. Oleh karena itu, tak hanya memberikan insentif dan sejumlah kemudahan, pemerintah maupun otoritas lain pun harus terus mendorong pelaku usaha untuk memperbanyak proyek-proyek hijau, termasuk proyek yang ditujukan untuk mengurangi tingkat polusi. (Yetede)

JAKARTA,ID-Tarif tenaga listrik untuk 13 pelanggan nonsubsidi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) diputuskan tetap hingga akhir 2023. Adapun evaluasi penetapan tarif  listrik nonsubsidi ditetapkan setiap tiga bulan. Hal ini merujuk Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2023 tentang tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PLN. "Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik kuartal IV atau Oktober-Desember 2023 untuk pelanggan nonsubsidi PLN tetap," kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jisman P Hutajulu di Jakarta, Rabu (13/9/2023). Jisman mengatakan, evaluasi tarif listrik tersebut  mengacu pada perubahan parameter ekonomi makro dan harga batu bara acuan (HBA). Adapun parameter yang digunakan sejak Mei 2023 adalah kurs sebesar Rp 14.927.54 dolar AS, ICP sebesar US$ 71,51 per barel, inflasi 0,15% dan HBA US$ 70 per ton, sesuai kebijakan domestic market obligation (DMO) batu bara. "Berdasarkan empat para meter tersebut, seharusnya penyesuaian tarif tenaga listrik atau tarif adjusment bagi pelanggan nonsubsidi naik, jika dibandingkan kuartal III-2023. Akan tetapi, untuk menjaga daya beli masyarakat dan daya saing industri saat ini, pemerintah memutuskan  tarif tenaga listrik tetap," ujar dia. (Yetede)

JAKARTA,ID-Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)  mendukung penuh insentif kebijakan likuiditas  mikroprudensial (KLM) dari Bank Indonesia (BI) untuk mendukung penyaluran kredit ke sektor hilirisasi dan prioritas lainnya. Apabila mulai diberlakukan, bank pelat merah akan memperoleh tambahan likuiditas senilai Rp114 triliun. Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Supari menjelaskan, pada kebijakan sebelumnya terkait pembiayaan hijau, pihaknya menghitung kurang lebih Himbara memperoleh tambahan likuiditas sekitar Rp104 triliun. Namun, pada kebijakan baru ini perbankan bisa mendapat relaksasi hingga 4% dari dana pihak ketiga (DPK) yang mulai berlaku pada 1 Oktober mendatang. "Kami dapat insentif kurang lebih Rp104 triliun tambahan likuiditas dari insentif yang sebelumnya. Ini memberikan kami ruang lebih besar dapat kapasitas pembiayaan, BRI sendiri dapat kapasitas pembiayaan, BRI sendiri dapat Rp40 triliun. Kemudian, jika KLM ini diberlakukan pada Oktober nanti, kami lihat hitung-hitungannya Himbara dapat Rp114 triliun likuiditas tambahan, BRI akan dapat Rp 44 triliun," urai Sapari ditemui Investor Daily. (Yetede)

SIDOARJO,ID-Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan penerimaan cukai hasil tembakau (CT) sampai akhir Agustus 2023 mencapai Rp126,8 triliun. Ada tiga faktor yang mempengaruhi target penerimaan  cukai hasil tembakau, sehingga realisasi CHT pada tahun ini diperkirakan akan mencapai Rp218,1 triliun atau 93,8% dari target APBN 2023. Adapun realisasi penerimaan cukai hasil tembakau sampai akhir Agustus 2023 tersebut mengalami penurunan 5,82% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022 sebesar Rp134,65 triliun. Penerimaan cukai akan didorong untuk tetap meningkat, namun demikian produksi batang rokok harus dikendalikan. Hal ini sejalan dengan fungsi cukai untuk membatasi peredaran. Barang tertentu, berdasarkan pembahasan kebijakan tarif CHT tahun 2023, dengan rata-rata tertimbang  kenaikan tarif CHT sebesar 10%, Produksi sigaret tahun 2023 diproyeksikan tetap menurun. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai DJBC Kemenkeu Nirwala Dwi Haryanto mengatakan, pemerintah menargetkan realisasi cukai sebesar Rp245,5 triliun dalam APBN 2023. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT XL Axiata (EXCL) dan PT Indosat Tbk (ISAT) membuka pintu untuk menjajaki potensi kerja sama dengan penyedia layanan internet  berbasis satelit milik Elon Musk, Starlink, sambil tetap berpedoman pada  regulasi. Dua emiten operator telekomunkasi nasional lainnya, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Smartfren Telecom Tbk (FREN) sudah lebih dulu menjalin kemitraan dengan Starlink. Head of External Communication XL Axiata Henri Wijanto mengungkapkan, EXCL selalu terbuka untuk setiap peluang kerja sama dengan semua pihak, sepanjang untuk memberikan layanan  yang lebih bagi pelanggan dan masyarakat. "Menurut kami, kehadiran Starlink di Indonesia tentu bisa memberikan pilihan ketersediaan teknologi yang dapat mendukung operator untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi, khususnya diwilayah-wilayah pelosok untuk penyediaan backhaul," jelas Henri kepada Investor Daily, baru-baru ini. Namun Henri memberiikan catatan, bila kegiatan operasional Starlink untuk menyediakan internet secara langsung kepada pelanggan atau masyarakat bersaing dengan layanan yang ada dari operator, tentu diperlukan penerapan regulasi  yang seimbang dari pemerintah. (Yetede)