JAKARTA,ID-Tren berbelanja di paltfrom perdagangan  secara elektronik (e-commerce/market palce) sudah mulai menjadi kebiasaan masyarakat global, termasuk Indonesia (RI), walau pun pandemi Covid-19 telah berlalu. Orang lebih memilih berbelanja di platform digital antara lain karena mendapat harga murah dan diskon, lebih cepat dan praktis, serta banyak pilihan harga. Lalu, bagaimana tren aktivitas, platform yang disukai, dan berapa nilai uang yang dibelanjakan masyarakat Indonesia di platform e-commerce? Berikut ulasannya. Survei penetrasi dan Pelaku Internet 2023 dari Asosiasi penyelenggara Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa penetrasi internet telah menjangkai 215,63 juta atau 78,16%, berbasis dari total 275,77 juta populasi Indonesia akhir 2022 atau awal 2023. Jumlahnya bertambah 5,63 juta dibandingkan 210 juta atau 77,02% terhadap total populasi tahun sebelumnya. Survei tersebut disimpulkan dari sampel 8.510 responden yang diambil secara proporsional di semua wilayah di Tanah Air yang terdiri atas 4.004 laki-laki dan 4.506 perempuan. Mereka berusia kuliah serta  memiliki profesi diberbagai sektor. (Yetede)

JAKARTA,ID-Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenko UKM) turut berpartisipasi aktif dalam memperkuat digitalisasi dan hilirisasi koperasi pertanian, dengan menghadiri forum yang difasilitasi Vietnam selaku tuan rumah. "Dalam rangka modernisasi di koperasi Indonesia, kami mendorong agar koperasi dapat mengadopsi teknologi serta tranformasi digital dalam menjalankan usahanya," jelas Asisten Deputi Bidang Pembaharuan dan Kemitraan Perkoperasian Kemenkop UKM Bagus Rahman seperti dikutip dari keterangan resmi di jakarta Selasa (12/9/2023). Bagus mengatakan, Foruum 30th Asean Centre for Development of Agricultural  Cooperatives sebagai pertemuan tahunan para pelaku gerakan koperasi pertanian dan pemangku kebijakan yang menangani koperasi pertanian di wilayah Asean, dinilai sejalan dengan program pengembangan usaha di Indonesia melalui koperasi. Program hilirisasi dan digitalisasi koperasi  pertanian di Indonesia, lanjut dia,  menjadi salah satu fokus program Kemenkop UKM dan merupakan upaya pemerintah dalam modernisasi koperasi. (Yetede)

BERBEKAL Rp 300 ribu, masyarakat bakal bisa menaiki tiga moda transportasi kereta sekaligus, dari lintas raya terpadu (LRT Jabodebek) menuju Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur; lalu kereta cepat Jakarta-Bandung; dan terakhir kereta pengumpan dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung. "Kami akan menyiapkan harga bundling dengan LRT dan KA feeder, apakah Rp 300 ribu nanti," ujar Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China, Dwiyana Slamet Riyadi, kepada awak media, kemarin, 13 September 2023.

Integrasi tiga moda kereta tersebut menjadi andalan pemerintah dalam mempromosikan sepur kilat. Moda-moda tersebut diklaim bisa mempersingkat waktu tempuh dari pusat kota Jakarta ke pusat kota Bandung, menjadi hanya sekitar 1 jam. Namun, berdasarkan pantauan Tempo kemarin, skybridge yang menghubungkan antara stasiun LRT dan Stasiun Kereta Cepat Halim masih belum beroperasi. Di luar LRT, Dwiyana mengatakan, waktu tempuh yang diperlukan dari Jakarta ke Stasiun Padalarang adalah sekitar 25 menit, sedangkan dari Padalarang ke Bandung perlu sekitar 18 menit. Dwiyana berujar, perseroan terus memastikan integrasi antarmoda siap pada saat kereta cepat mulai beroperasi pada Oktober nanti. Misalnya saja menuju Stasiun Halim, Tempo melihat ada beberapa opsi akses mencapai lokasi. Selain LRT, KCIC telah merampungkan akses jalan baru yang terhubung dengan Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur. Nantinya, masyarakat bisa menyambangi Stasiun Halim menggunakan kendaraan pribadi, taksi, maupun angkutan daring.

"Kami sudah bicara dengan Transjakarta dan Gojek. Pokoknya semua pelayanan transportasi publik. Agar ada integrasi moda yang maksimum," kata dia. Selain dua akses tersebut, KCIC akan membangun exit toll 1+850 bagi penumpang yang menggunakan jalur bebas hambatan menuju stasiun. Selain di Halim, Dwiyana mengimbuhkan, perseroan terus menggeber pembangunan akses dan integrasi moda di tiga stasiun lainnya: Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar. "Memang enggak bisa semuanya ultimate tahun ini, tapi semua pemangku kepentingan, dari pemerintah, BUMN, sampai swasta, juga membantu pengerjaan akses di stasiun-stasiun ini.". (Yetede)

SEJAK pagi hari rombongan menteri, artis, hingga pemengaruh sudah memenuhi Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta Timur. Para pesohor itu tengah menanti Presiden Joko Widodo untuk bersama-sama menjajal kereta cepat dari Halim hingga ke Padalarang, lalu diteruskan ke Bandung dengan kereta pengumpan. Ini merupakan pertama kalinya Jokowi menjajal sepur berkecepatan 350 kilometer per jam itu setelah sebelumnya ia dijadwalkan untuk mencicipi moda transportasi anyar tersebut pada pekan lalu. "Saya empat kali datang ke proyeknya kereta cepat, tapi memang baru pertama kali tadi mencoba," kata dia selepas menumpang sepur kilat tersebut.

Bolak-balik Jakarta-Bandung, Jokowi tak memberi catatan pekerjaan rumah apa pun untuk kereta berteknologi buatan Cina itu. Ia menilai sarana dan prasarana dari sepur kilat itu sudah cukup baik. Karena itu, Jokowi menargetkan peresmian kereta cepat tersebut bisa dilaksanakan pada awal Oktober 2023. Kendati demikian, ia menyerahkan tanggal peluncuran kepada manajemen kereta cepat. Kini, kereta cepat Jakarta-Bandung tinggal menunggu rampungnya sertifikasi sarana dan prasarana yang tengah dilakukan Kementerian Perhubungan. Setelah semua itu rampung, barulah PT Kereta Cepat Indonesia-China akan mengantongi izin untuk memulai operasi sepur kilat. "Kami akan mengikuti regulasi yang ada dan akan mengikuti arahan pemerintah," ujar Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyad. (Yetede)

Pemerintah perlu memastikan cadangan beras tercukupi bukan hanya hingga akhir 2023, melainkan juga sampai awal 2024. Pasalnya, terbatasnya produksi beras akibat dampak El Nino terjadi sampai 2024. Padahal, pada empat bulan pertama tahun 2024 ada sejumlah agenda besar, seperti pemilu, puasa, dan Idul Fitri, yang akan meningkatkan konsumsi beras. Ada sejumlah alternatif untuk mencukupi cadangan beras tersebut, yakni menyerap produksi dalam negeri sebagai prioritas dan membuka peluang impor guna memenuhi ketersediaan beras. Berdasarkan data BPN (NFA) per awal September 2023, cadangan beras pemerintah (CBP) yang disimpan di Bulog tercatat 1,52 juta ton. Jumlah itu akan bertambah 400.000 ton yang berasal dariimpor. Dengan demikian, total CBP hingga akhir 2023 mencapai 1,92 juta ton.

Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia dan KomitePendayagunaan Pertanian, Khudori, Selasa (12/9) memperkirakan CBP tidak akan sesuai dengan target akhir tahun sebesar 1,2 juta ton. Sebab, CBP akan digunakan untuk alokasi bantuan pangan dan operasi pasar. Pemerintah akan menggelontorkan bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah sebesar 640.590 ton selama September-November 2023. Bantuan itu diberikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meminimalkan imbas kenaikan harga beras. Pemerintah melalui Bulog juga mengintervensi pasar melalui program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Bulog mencatat, penyaluran SPHP sejak awal tahun sampai awal September 2023 mencapai 756.000 ton atau rata-rata 94.500 ton per bulan. ”Dengan adanya bantuan sosial (beras), alokasi SPHP diperkirakan 150.000 ton selama tiga bulan dan 100.000 ton pada Desember karena mungkin tidak ada bansos. Sampai akhir tahun, total alokasi SPHP mencapai 250.000 ton. Artinya, sisa CBP diperkirakan tidak sampai target, yakni 1 juta ton,” tutur Khudori. (Yoga)

Gedung Putih mengonfirmasi persetujuan pencairan dana penjualan minyak Iran senilai 6 miliar USD atau Rp 92,2 triliun. Washington juga akan membebaskan lima warga negara Iran yang ditahan AS. Sebagai imbalannya, Iran membebaskan lima warga negara AS. Iran akan membebaskan seluruh warga AS itu apabila dana pencairan sudah berada di rekening Pemerintah Iran. Teheran memilih rekening di Qatar untuk menampung dana itu.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah menandatangani surat persetujuan pencairan dana minyak Iran itu pada Senin (11/9). Ia, menurut juru bicara Departemen Luar Negeri AS, telah memberi tahu Kongres AS soal keputusan Gedung Putih tersebut.

”Proses transfer itu sangat krusial untuk mengamankan pembebasan lima warga AS yang ditahan oleh Iran,” kata juru bicara Deplu AS. Dana yang akan dicairkan berada di dua bank di Korsel, yaitu Woori Bank dan Industrial Bank of Korea, selama dua tahun terakhir. Pemerintahan Presiden Joe Biden berkeras dana itu hanya bisa digunakan untuk membeli bahan makanan, obat-obatan, atau barang-barang yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Iran. Dokumen persetujuan pencairan dana itu juga menjadi pengakuan resmi pertama Washington soal penahanan lima warga Iran. Mereka segera dibebaskan sebagai bagian dari pertukaran warga AS yang ditahan oleh Iran. (Yoga)

Keluarga anak-anak korban obat sirop beracun penyebab gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA putus asa mendengar wacana pemberian santunan oleh pemerintah yang tak kunjung direalisasikan. Pemerintah selalu beralasan pemberian santunan terhambat birokrasi anggaran. Padahal, tragedi yang menewaskan ratusan anak ini sudah menggantung selama satu tahun. Kuasa hukum yang mewakili 41 korban GGAPA, Siti Habiba, mengatakan, para korban sudah terlalu sering mendengar kabar akan diberikan santunan, tetapi hal itu tak kunjung datang. Hal itu terutama pada keluarga anak-anak yang selamat dari tragedi itu tetapi mengalami efek jangka panjang, mulai dari kesulitan bicara, membutuhkan bantuan selang nasogastrik saat makan, hingga mengalami kelumpuhan. ”Kasus sudah berjalan satu tahun lebih, dari Juli tahun lalu sampai hari ini kita berada di September. Sangat lucu kalau hari ini pemerintah masih terus-terusan menggulirkan wacana santunan itu,” kata Habiba di Pengadilan Negeri Jakpus, Selasa (12/9).

Selain itu, Habiba juga menyoroti istilah yang dipakai pemerintah sejak awal adalah santunan, bukan kompensasi atas dugaan kelalaian pemerintah mengawasi peredaran obat di masyarakat. Kata santunan, menurut Habiba, bisa berarti bantuan semata, bukan tanggung jawab atas tragedi yang menewaskan 204 korban dan 122 korban masih mengalami efek jangka panjang. Dia juga khawatir, penggunaan kata santunan dapat berdampak pada gugatan bersama atau class action yang sedang berjalan di PN Jakarta Pusat. Sebab, dalam gugatan ini, keluarga korban yang meninggal menuntut kompensasi Rp 3 miliar per orang dan keluarga dari korban yang masih dalam pengobatan menuntut kompensasi Rp 2 miliar per orang. ”Jadi, ada atau tidak adanya santunan yang diberikan pemerintah, itu seharusnya tidak akan menegasikan kasus perdatanya yang kami tempuh. Pemberian santunan dari pemerintah harus dilihat sebagai bentuk empati bukan tanggung jawab,” ucapnya. (Yoga)

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengecek dan memastikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Terapung Cirata di Kabupaten Purwakarta, Jabar, beroperasi dan diresmikan pada akhir Oktober 2023. PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara itu akan diampu oleh PLTA Cirata sehingga kendala ketergantungan cuaca dapat teratasi. PLTS terapung di atas Waduk Cirata merupakan kolaborasi PLN dengan perusahaan energi asal Uni Emirat Arab, Masdar. Menempati area seluas 200 hektar, PLTS tersebut berkapasitas 192 megawatt-peak (MWp). Adapun energi yang dihasilkan 245 juta kilowatt jam (kWh) per tahun atau dapat memasok listrik untuk 50.000 rumah tangga. 

Wakil Presiden Eksekutif Aneka Energi Terbarukan PLN Zainal Arifin, di Jakarta, Selasa (12/9) mengatakan, meski kapasitas instalasi PLTS tersebut 192 MWp, kapasitas rata-ratanya 145 MWp. Hal itu, antara lain, mempertimbangkan susut jaringan dan faktor-faktor lain. Menurut rencana, peresmian akan dilakukan pada 27 Oktober 2023. ”Saat ini sedang commissioning. Jadi, memastikan semua  komponennya selesai dipasang. Juga dites secara komprehensif untuk memastikan semua berjalan serta output-nya sesuai,” katanya. Zainal menuturkan, saat diresmikan nanti, listrik akan langsung masuk ke sistem (Jawa-Madura-Bali) melalui Gardu Induk Cirata. Kelebihan PLTS terapung di Cirata itu yakni terhubung dengan PLTA besar di sana. Dengan demikian, efek intermitensi (keandalan bergantung pada cuaca) bisa dimitigasi. (Yoga)

Kemenkeu meminta dukungan Komisi XI DPR mempercepat penyaluran penyertaan modal negara atau PMN di awal 2024 untuk pengerjaan proyek infrastruktur. PMN juga akan membantu penyehatan BUMN. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan, Rapat Panitia Kerja Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan RAPBN Tahun Anggaran 2024 menyepakati PMN sebesar Rp 28,1 triliun untuk tiga BUMN. Ketiganya adalah PT Hutama Karya Persero, PT Wijaya Karya Persero Tbk, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) Persero. ”Kami mohon untuk bisa dilakukan pembahasan oleh Komisi XI karena timing dari PMN ini menentukan kesehatan tiga BUMN tersebut,” ungkapnya saat rapat kerja dengan DPR di Jakarta, Selasa (12/9).

PT Hutama Karya Persero perlu mendapattambahan dana Rp 18,6 triliun karena perusahaan konstruksi itu menjadi BUMN utama penyelesaian Jalan Tol Sumatera Tahap 1, lalu proyek Jalan Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, dan Jalan Tol Bogor-Ciawi-Suka- bumi. Sementara itu, PT Wijaya Karya Persero Tbk perlu Rp 6 triliun untuk mendanai proyek strategis nasional yang sedang dikerjakannya. ”Kita harapkan PMN yang dikaitkan dengan kemajuan proyek akan semakin akuntabel sehingga tidak memasukkan PMN, kemudian dia masuk neraca, tanpa ada kaitannya dengan proyek yang harus diselesaikan,” ujar Sri Mulyani. Terakhir, PT BPUI butuh tambahan modal untuk menguatkan IFG Life dalam menyelesaikan pengalihan polis hasil restrukturisasi dari PT Asuransi Jiwasraya. (Yoga)

Pemerintah akan memberikan fasilitas kepabeanan dalam bentuk pembebasan bea masuk terhadap barang kiriman pekerja migran Indonesia. Relaksasi itu diharapkan bisa meningkatkan fasilitas bagi para pekerja migran yang telah menyumbangkan pemasukan devisa tinggi bagi negara melalui remitansi. Rancangan peraturan menkeu (PMK) tersebut saat ini sedang dalam tahap penyusunan. Regulasi itu dikeluarkan untuk menyikapi kasus perlakuan kurang menyenangkan terhadap barang bawaan atau kiriman milik pekerja migran selama proses pengecekan bea cukai. Skema fasilitas tersebut akan dibagi ke dalam tiga kategori. Pekerja migran resmi yang terdaftar di Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mendapat pembebasan bea masuk sebanyak tiga kali dalam setahun dengan nilai masing-masing 500 USD atau total 1.500 USD, yakni setara Rp 23 juta.

Untuk pekerja migran yang terdaftar di Kemlu (tidak melalui jalur BP2MI) pembebasan bea masuk  diberikan satu kali dalam setahun senilai 500 USD atau setara Rp 7,6 juta. Adapun pekerja migran yang tidak terdokumentasi (undocumented) tidak mendapat fasilitas pembebasan bea masuk. ChotibulUmam, Kepala Subdirektorat Impor Direktorat Teknis Kepabeanan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, mengatakan, pemberian fasilitas itu diharapkan bisa mendorong pekerja migran untuk mendaftar bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi yang terdata. ”Ini juga sekaligus untuk meningkatkan fasilitas bagi pekerja migran, apresiasi untuk mereka yang dalam setahun bisa menyumbangkan remitansi hingga ratusan triliun rupiah,” kata Chotibul dalam acara Press Tour Kemenkeu, di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (12/9). (Yoga)