Pagu anggaran pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 yang hanya terbatas sampai pemilihan presiden satu putaran dipandang bisa menimbulkan kesan bahwa desain kompetisi yang dipaksa hanya untuk dua pasang calon presiden-calon wakil presiden. Sebaliknya, jika langsung dianggarkan untuk pilpres dua putaran, penyelenggara pemilu akan memperoleh keleluasaan dalam menyiapkan agenda besar demokrasi lima tahunan sesuai tahapan yang direncanakan. Hingga Rabu (13/9) Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah akan menyediakan dana yang dibutuhkan, baik untuk pemilihan presiden satu putaran maupun dua putaran.

Kepastian itu disampaikan Presiden karena sejauh ini Komisi II DPR baru menyetujui pagu anggaran pelaksanaan Pemilu 2024 hingga pelaksanaan pilpres putaran pertama saja, belum termasuk putaran kedua. Dalam rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu, Selasa (12/9), Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Pemilu 2024 untuk KPU Rp 27,39 triliun dan BawasluRp 11,6 triliun. Pagu anggaran itu tercatat hanya untuk pelaksanaan pemilu hingga pilpres putaran pertama. ”Kalau satu putaran ya satu putaran, kalau dua putaran ya dua putaran,” ujar Presiden Jokowi seusai uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Stasiun Padalarang, Bandung Barat, Jabar, Rabu. Adapun kebutuhan anggaran pilpres putaran kedua untuk KPU dan Bawaslu, berdasarkan data KPU dan Bawaslu, mencapai Rp 22 triliun. Hingga kini, kebutuhan anggaran itu belum mendapatkan kepastian dari pemerintah. (Yoga)

Presiden Jokowi meminta agar pengerjaan proyek strategis nasional atau PSN yang telah dikerjakan tidak boleh terhenti atau mandek. Salah satu proyek yang dimaksud Presiden adalah pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kaltim. Presiden Jokowi, dalam acara Sewindu PSN, Rabu (13/9) di Jakarta, mengatakan, PSN terbukti positif dalam mendongkrak ekonomi nasional. PSN, antara lain, menyerap 11 juta tenaga kerja lewat pengerjaan 161 proyek pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu delapan tahun terakhir.

”Saya minta untuk PSN yang belum selesai, paling lambat semester I-2024 harus kita selesaikan. Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pemba-ngunannya. Jangan sampai ada yang mandek, apalagi mangkrak. Cek betul,teliti betul, akar masalahnya apa kalau ada masalah,” kata Jokowi. Jokowi menyampaikan pesan itu di hadapan, antara lain, Menteri Agraria dan Tata Ruang Hadi Tjahjanto, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, serta Ketum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid. (Yoga)

Asap pekat mengepul dari lapangan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Jatim I, Sidoarjo, Jatim, Rabu (13/9) saat jajaran pejabat bea cukai membakar tumpukan hasil tembakau atau rokok ilegal yang dikumpulkan dalam empat tong pembakaran. Siang itu, bea cukai memusnahkan barang-barang ilegal berupa 15,8 juta batang rokok hasil tembakau (HT), 10.500 gram tembakau iris (TIS), dan 1.595 liter minuman mengandung etil alkohol (minuman keras), yang didapat dari hasil penindakan sepanjang tahun 2022. Potensi kerugian negara dari peredaran barang-barang ilegal itu mencapai Rp 10,04 miliar. Kepala Kantor Bea Cukai Wilayah Jatim I Agus Sudarmadi mengatakan, belakangan ini, rokok ilegal kian marak beredar dengan modus penjualan yang kian beragam pula. ”Ada yang dijual di toko kelontong, diedarkan secara daring atau lewat perusahaan jasa titipan, sampai dijual antarwilayah dengan memakai kendaraan pribadi dan umum. Distribusinya semakin kompleks, bahkan sampai dijual ke luar negeri,” ujar Agus sesudah upacara pemusnahan barang kena cukai ilegal.

Menurut dia, sebagian besar barang illegal yang dimusnahkan siang itu merupakan barang kena cukai polos alias tidak ditempeli pita cukai. Namun, banyak pula ditemukan modus penjualan rokok ilegal yang memakai pita cukai, tetapi tidak sesuai peruntukannya. Penerimaan turun Maraknya peredaran rokok  ilegal semakin terasa setelah pemerintah memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau pada 2023 dan 2024 sebesar rata-rata 10 %. Kenaikan itu diterapkan pada golongan sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), dan sigaret kretek putih (SKP). Rokok ilegal yang semakin marak beredar itu  membuat target penerimaan cukai hasil tembakau tahun ini berpotensi tidak tercapai. Sampai Agustus 2023, realisasi penerimaan cukai rokok Rp 126,8 triliun atau 54,53 % dari target APBN 2023 yang Rp 232,5 triliun. Menurut Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai Kemenkeu Nirwala Dwi Heryanto, potensi tak tercapainya target penerimaan itu disebabkan oleh peredaran rokok ilegal yang semakin menjadi-jadi, tren migrasi konsumsi rokok ke golongan rendah yang lebih murah, dan peralihan konsumsi ke rokok elektrik. (Yoga)

Pemerintah menargetkan investasi hulu minyak dan gas bumi tahun ini 15,5 miliar dollar AS atau setara Rp 232,5 triliun. Target itu 26 persen lebih tinggi daripada realisasi 2022. Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas Nanang Abdul Manaf, Rabu (13/9/2023), mengatakan, hingga 2030, investasi yang dibutuhkan mencapai 18 miliar dollar AS per tahun. (Yoga)

Dalam kunjungan ke Papua pada 11-13 September 2023, Kementerian Sosial menyalurkan bansos berbasis pemberdayaan masyarakat kepada warga Kepulauan Mapia (Kabupaten Supiori), Kabupaten Biak Numfor, dan Kabupaten Jayapura. ”Pemberian bantuan dengan pemberdayaan akan menciptakan kebiasaan masyarakat mandiri dan berkelanjutan,” kata Mensos Tri Rismaharini di Biak, Rabu (13/9). Sebelumnya, Risma mengunjungi Pulau Brasi, Mapia, dalam Ekspedisi Kepulauan Mapia, Selasa (12/9). Rombongan Kemensos berangkat dari Biak menggunakan kapal rumah sakit TNI, yaitu KRI dr Wahidin Sudirohusodo, Senin (11/9), membawa berbagai bantuan, seperti pangan, bibittanaman, unggas petelur, perlengkapan sekolah, obat dan alat kesehatan, serta keperluan perbaikan fasilitas. Kepulauan Mapia terletak di ujung utara Pulau Papua, 300 km dari Pulau Biak, ibu kota Supiori.

Di kepulauan yang berada di perairan Samudra Pasifik ini ada tiga pulau utama, yakni Brasi, Pegun, dan Fanildo. Pulau terakhir tidak berpenghuni dan merupakan wilayah darat terluar Indonesia yang bertetangga dengan negara Palau. Di Mapia, Kemensos memberikan bantuan berupa obat-obatan dan alat kesehatan bagi puskesmas pembantu. Ada pula bantuan berupa perlengkapan sekolah untuk 29 murid di SD Negeri Kecil Mapia. Kemensos juga memberikan bantuan berupa bibit sayur dan buah serta ayam petelur, selain kebutuhan akan listrik dan air bersih bagi masyarakat yang terisolasi. ”Seminggu yang lalu, tim kami bersama TNI di Mapia membantu masyarakat yang kesulitan mendapatkan listrik dan air bersih. Kami bantu penggunaan teknologi penyulingan air laut menjadi air tawar dan bantu solar cell (panel Surya) untuk listrik,” kata Risma. Simon Yawan dari Forum Peduli Masyarakat Mapia berharap pemerintah juga membantu usaha mereka agar bisa menjangkau pasar. ”Kami punya potensi kopra. Jika pemerintah bisa membantu kami memasarkan lebih luas, akan sangat berguna bagi ekonomi masyarakat,” ucapnya. (Yoga)

PT Pertamina (Persero), per 8 September 2023, menerbitkan total 781 surat sanksi kepada lembaga penyalur dan stasiun pengisian bulk elpiji atau SPBE karena melanggar peraturan terkait distribusi elpiji. Komisi VII DPR menilai, diperlukan sanksi lebih tegas dan penguatan sistem dalam pengawasan penyaluran elpiji. Menurut data Pertamina serta Ditjen Migas Kementerian ESDM, 781 surat sanksi itu terdiri dari 547 surat untuk lembaga penyalur elpiji bersubsidi dan 15 surat untuk lembaga penyalur elpiji nonsubsidi. Di samping itu, ada 183 SPBE subsidi dan 36 SPBE nonsubsidi yang juga menerima surat sanksi. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan, antara lain, agen tidak melakukan pendataan laporan bulanan di aplikasi Si Melon serta tak melapor adanya perubahan pangkalan. Lalu, agen menjual ke pangkalan dengan harga tidak sesuai ketentuan, pangkalan menjual elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi, dan adanya temuan verifikasi isi ulang elpiji 3 kg.

Sementara berdasarkan rekapitulasi kepolisian terkait penyalahgunaan elpiji bersubsidi, hingga kini (tahun 2023) sudah ada 63 kasus yang terdiri dari administrasi 8 kasus dan pidana 55 kasus. Kabupaten Bogor, Jabar, tertinggi dengan 5 kasus, disusul Kota Jaktim, DKI Jakarta, dengan 4 kasus. Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (13/9) mengatakan, pihaknya menerapkan sejumlah sanksi. Sanksi itu mulai dari teguran hingga pemutusan hubungan usaha terkait dengan penyaluran elpiji, baik bersubsidi maupun non-subsidi. ”(Pelanggaran itu) karena tidak sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian antara Pertamina dan penyalur-penyalur tersebut. Pada SPBE, misalnya, surat teguran terkait dengan kinerja operasional, surat peringatan terkait pemenuhan perizinan, surat skorsing, dan surat klaim loses,” kata Riva. (Yoga)

Perkembangan industri dalam negeri yang dianggap belum maju memengaruhi permintaan keterampilan yang dibawa oleh diaspora Indonesia. Pemerintah perlu mendorong terciptanya iklim ketenagakerjaan yang membuat para diaspora turut membangun Tanah Air. ”Banyak diaspora Indonesia sebenarnya ingin kembali ke Tanah Air, tetapi akhirnya harus berhadapan dengan isu kesesuaian keterampilan yang mereka punya dengan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Gaji memang penting, tetapi kesesuaian keterampilan jadi factor yang lebih penting bagi mereka sebelum memutuskan kembali,” ujar Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, Rabu (13/9) di Jakarta.

Untuk mengatasi permasalahan itu, pemerintah bisa memfasilitasi pelaku industri swasta dalam negeri untuk meningkatkan penelitian yang melibatkan diaspora Indonesia. Industri yang berpartisipasi bisa diberikan pengurangan pajak dari penghasilan bruto paling tinggi (insentif super tax deduction). Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas politik supaya iklim investasi tetap menarik. Pemerintah bisa meminta diaspora Indonesia dengan keterampilan yang dimiliki untuk menjadi mentor. Beberapa lembaga pelatihan milik pemerintah membutuhkan tenaga pelatih terampil, tetapi sering kali pemenuhannya tidak optimal. ”Jika diaspora Indonesia dipekerjakan sebagai mentor, keterampilan yang mereka miliki tetap terpakai. Mereka juga sekaligus bisa transfer ilmu,” ujar Bhima. (Yoga)

Rasio kesehatan perusahaan asuransi jiwa menurun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat risk based capital (RBC) asuransi jiwa per Juli 2023 ada di level 460,32%. Angka ini lebih rendah dari posisi Juni 2023 yang berada di 467,85%. RBC asuransi jiwa per Juli 2023 juga lebih rendah dibanding posisi Juli 2022 yang ada di 489,93%. Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) Togar Pasaribu mengatakan, RBC memang sedang dalam tren yang menurun. Tapi penurunannya dinilai masih wajar. Menurut Togar, RBC kerap berfluktuasi mengikuti perubahan tingkat solvabilitas perusahaan serta kondisi modal minimum berbasis risiko (MMBR). PT Asuransi BRI Life juga masih mencatatkan risk based capital (RBC) di atas rata-rata industri. Per Juli 2023, RBC BRI Life ada di 481,6%. Angka ini naik dari posisi Juni 2023 yang ada di level 479%. Direktur Utama BRI Life Iwan Parsila mengatakan, BRI Life sangat memperhatikan RBC. Produk harus memiliki profitabilitas yang baik. "Kami juga melakukan proses pemasaran dengan baik dan memperhatikan proper market conduct serta memitigasi potensi misselling," kata dia. RBC PT BNI Life Insurance juga jauh di atas rata-rata industri, yakni 693,63% per Agustus 2023. Angka ini lebih tinggi dari posisi Juli 2023 di 659,68%. Plt. Direktur Utama BNI Life Eben Eser Nainggolan bilang, pihaknya selalu memantau dan mengevaluasi rutin faktor risiko yang mempengaruhi rasio RBC.

Pemerintah jumpalitan menghadapi gejolak harga beras di pasaran. Sederet jurus dikeluarkan untuk menekan harga beras yang terus menanjak. Pemerintah mengguyur beras dari gudang-gudang Bulog ke pasar induk. Mulai awal September 2023, pemerintah juga menyalurkan bantuan beras 10 kg per bulan untuk 21,35 juta keluarga yang berhak selama tiga bulan. Di saat yang sama, pemerintah mengimpor beras untuk menambah cadangan beras. Meski sudah menggelar aneka cara, harga beras tetap mahal. Mengacu data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium tercatat Rp 12.810 per kg. Harga ini sudah melampaui harga eceran tertinggi (HET) untuk Pulau Jawa Rp 10.900 per kg. Sedang harga beras premium Rp 14.430 per kg. Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengungkapkan, harga beras di pasaran masih tinggi. Menurut dia, kunci untuk menurunkan harga saat ini adalah meningkatkan ketersediaan di lapangan. Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) optimis harga beras turun dengan bantuan pangan beras. "Dengan bantuan pangan beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat, harga beras bisa turun ke Rp 11.000 per kg, khususnya jenis medium," harap dia. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan berharap, dengan guyuran beras SPHP ke PIBC, harga beras terkoreksi dan kembali stabil. "Jika dibanjiri begini insya Allah harga cepat turun. Semoga bisa stabil," ucap dia dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, dalam seminggu ini akan dilepas sekitar 1.000 ton sampai 3.000 ton beras SPHP ke Pasar Induk Cipinang. Kemudian para pedagang di PIBC mengucurkan beras itu ke pasar. "Ini sesuai perintah Presiden agar beras SPHP disalurkan untuk mengisi semua pasar, semua lini diguyur," ungkap Arief.

Jumlah hari libur nasional akan bertambah banyak pada tahun depan. Ibarat dua sisi mata uang, kondisi ini bisa bermanfaat bagi sederet sektor usaha, sekaligus memicu mudarat bagi sektor bisnis lainnya. Pemerintah telah memutuskan jumlah hari libur nasional sebanyak 27 hari pada 2024. Jumlah itu terdiri dari 17 hari libur nasional dan 10 hari cuti bersama. Jumlah hari libur tahun depan, belum termasuk pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024. Jika pemerintah menetapkan hari pemilu sebagai hari libur, maka tahun depan merupakan jumlah hari libur terbanyak, setidaknya dibandingkan lima tahun terakhir. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro melihat ada peluang peningkatan produktivitas pada momen liburan, terutama pengusaha ritel dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Khususnya, "Terkait komoditas makanan dan minuman, serta turunannya," tutur dia kepada KONTAN, Rabu (13/9). Hal ini menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan ekonomi domestik. Sebab, ada potensi konsumsi rumah tangga akan bergulir. Sementara komponen ini adalah penyumbang terbesar produk domestik bruto (PDB), yang mencapai hampir 52% pada tahun lalu. Terlebih, pemerintah membidik pertumbuhan ekonomi 2024 di level yang tak rendah, yakni 5,2%. "Jadi, jangan kehilangan momentum. Karena tahun 2024 akan didorong belanja rumah tangga dan belanja pemerintah, di tengah tahun politik," kata dia. Ketua Komite Tetap Kebijakan Publik Kamad Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Chandara Wahjudi menilai, adanya hari libur yang lebih banyak bisa berdampak positif bagi sektor ritel dan pariwisata. Adapun sektor akomodasi dan makanan-minuman berkontribusi sebesar 2,49% terhadap PDB di tahun 2022. Namun bagi sektor seperti industri manufaktur dan sejenisnya, banyaknya libur panjang justru membuat sektor ini tidak produktif. Padahal manufaktur merupakan sektor penyumbang PDB terbesar, yakni mencapai 18,32% di sepanjang tahun lalu.