PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) gencar menggelar refinancing utang. Emiten ini juga tengah menggeber sejumlah rencana ekspansi. Belum lama ini, MDKA sudah melunasi dan membayar bunga atas dua seri obligasi senilai total Rp 1,64 triliun. Sumber pendanaan MDKA untuk melunasi pokok dan membayar bunga obligasi tersebut berasal dari penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III Tahun 2023. Dalam penawaran umum berkelanjutan itu, MDKA menargetkan bisa menghimpun dana hingga Rp 15 triliun. "Sampai akhir Agustus lalu telah diterbitkan Rp 8,1 triliun. Waktu penerbitan Rp 6,9 triliun akan disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan kondisi pasar," kata Head of Corporate Communication MDKA Tom Malik kepada KONTAN, Kamis (14/9). Selain itu, per 30 Juni 2023 MDKA memiliki fasilitas pinjaman revolving credit facility sebesar US$ 160 juta yang belum ditarik. Sumber-sumber pendanaan itu melengkapi arus kas operasional yang dibutuhkan MDKA untuk memenuhi belanja modal (capex) jumbo. Tom merinci, capex MDKA itu dialokasikan untuk menunjang tambang emas Tujuh Bukit dan tambang tembaga Wetar sebesar US$ 70 juta, Proyek Tembaga Tujuh Bukit akan dibangun secara bertahap, dengan potensi puncak produksi tahunan sebesar 112 ribu ton tembaga dan juga 366.000 ounces emas. Lalu, Proyek Emas Pani. Saat ini tengah melakukan studi kelayakan, yang diharapkan tuntas di kuartal IV-2023. Potensi produksi puncak tahunan proyek ini lebih dari 450.000 ounces emas per tahun. Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia, Abdul Azis Setyo Wibowo mengatakan, di tengah fluktuasi harga komoditas, top line MDKA masih berpotensi tumbuh. Meski begitu, perlu dicermati bagaimana strategi MDKA dalam meredam lonjakan pada beban pokok pendapatan.

Bank Indonesia (BI) siap merilis instrumen moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Jika tak ada aral, Jumat (15/9) ini, BI bakal menggelar lelang perdana SRBI pada pukul 13.30. Lelang SRBI tersebut akan berlangsung sekitar 30 menit.   Dalam lelang perdana ini, BI akan melepas SRBI dengan jangka waktu 6 bulan, 9 bulan serta 12 bulan. SRBI akan diperdagangkan di pasar perdana dan pasar sekunder. Di pasar perdana, SRBI ini hanya bisa dibeli bank umum konvensional yang menjadi peserta operasi pasar terbuka, baik langsung atau via perantara. Artinya, bank bisa menjual kembali SRBI ke investor. Memang, sih, modal yang dibutuhkan cukup besar. Nilai pembelian awal Rp 1 miliar, dengan kelipatan selanjutnya Rp 100 juta. Imbal hasil yang didapatkan investor akan menyesuaikan tenor. Sejumlah bank tengah merancang skema penawaran SRBI ini di pasar sekunder. Contoh PT Bank Tabungan Negara (BBTN). EVP Treasury Division Head BTN Sindhu Rahadian Ardita menyebut, BTN siap menjual SRBI ke nasabah di pasar sekunder.  Bank lain yang siap menjual SBRI di pasar sekunder adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk. Direktur Consumer Banking CIMB Niaga Noviady Wahyudi mengaku, saat ini pihaknya masih dalam tahap ekplorasi dan menganalisis berbagai kemungkinan untuk menyerap dan menjual kembali SRBI. "Saat ini kami sudah menjual berbagai instrumen pemerintah seperti ORI, sukuk ritel dan dan sukuk tabungan," katanya. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai, bank merupakan satu-satunya lembaga keuangan yang memiliki akses ke pasar perdana. Karena itu, bank punya keleluasaan penuh untuk menjual SRBI kepada lembaga non-bank, seperti perusahaan pengelola aset, investor asing, maupun investor ritel.  

Sambung-menyambung upaya Bank Indonesia (BI) dalam memagari gerak rupiah agar tetap eksis di zona aman. Setelah meluncurkan penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) pada Term Deposit (TD) Valuta Asing di sektor komoditas sumber daya alam (SDA), bank sentral hari ini, Jumat (15/9), resmi memulai lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen itu adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan BI sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek, dengan menggunakan underlying asset Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki BI. SRBI merupakan alat operasi moneter untuk mengelola likuiditas yang sekaligus mendukung pengembangan pasar uang dan stabilitas rupiah karena dapat ditransaksikan dan dimiliki oleh nonbank di pasar sekunder. Produk ini pun membawa keuntungan yang besar bagi ketahanan eksternal Indonesia. Di antaranya menjaga mata uang Garuda tetap stabil di tengah ketidakpastian dunia akibat pengetatan moneter bank sentral negara maju. Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Rudi As Aturridha, mengatakan kehadiran SRBI bisa menjadi alternatif instrumen operasi moneter kontraksi likuiditas yang sudah ada saat ini seperti reverse repo SBN dan term deposit rupiah. "SRBI memiliki daya tarik tersendiri yang berbeda dari instrumen lainnya, yaitu tradable dan dapat dimiliki oleh penduduk mau­pun bukan penduduk," kata Rudi kepada Bisnis, Kamis (14/9). Senada, Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan, mengatakan perseroan menganalisis berbagai kemungkinan untuk menyerap instrumen tersebut. Namun demikian, dia memastikan bahwa CIMB Niaga saat ini memiliki likuiditas yang cukup solid, ditandai dengan current account saving account (CASA) dan dana pihak ketiga (DPK) yang terus tumbuh, dengan loan to deposit ratio (LDR) yang terjaga baik. "Sedang kami periksa [kemungkinan menyerap SRBI]," katanya. Kalangan ekonom pun optimistis SRBI memiliki daya pikat yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan suku bunga reverse repo SBN ataupun Surat Perbendaharaan Negara (SPN) karena keuntungan yang ditawarkan lebih menarik. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, mengatakan bank yang memiliki akses ke pasar primer, mempunyai keleluasa­an penuh untuk menjual SRBI kepada lembaga nonbank, seperti perusahaan pengelola aset, investor luar negeri, dan investor ritel.

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru terbarukan atau EBT mendapatkan titik terang. Rencana PT PLN (Persero) untuk memperbesar porsi pembangkit listrik berbasis energi hijau mendapatkan respons positif dari para pelaku bisnis. Kondisi ini digadang-gadang dapat mempercepat proses substitusi bahan bakar fosil ke energi hijau khususnya di sektor kelistrikan Indonesia. Selama ini, investor kurang menaruh minat untuk menanamkan modal di Indonesia karena lokasi pengembangan EBT yang berada di daerah terpencil, dan harga jual listrik dari sumber energi hijau masih belum ekonomis. Padahal, nilai investasi untuk energi hijau sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total kapasitas dari pembangkit listrik di Tanah Air mencapai 72 gigawatt (GW), di mana 38 GW menggunakan batu bara. Tentu saja, karena rendahnya minat investor untuk berinvestasi di sektor energi hijau membuat pemerintah mencari berbagai cara mengurai tantangan tersebut. Mulai dari opsi pemberian insentif, kemudahan perpajakan, dan kebijakan yang ramah investasi energi hijau. Dari sedemikian banyaknya insentif yang diberikan pemerintah, ternyata revisi Rencana usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021—2030 yang dilakukan PLN mendapatkan perhatian lebih. Penambahan EBT dalam RUPTL baru yang tengah dirancang bersama Kementerian ESDM itu mencapai 60 gigawatt (GW), dan sisanya berasal dari pembangkit listrik berbasis gas. Masih berdasarkan data Kementerian ESDM, dalam RUPTL ini, total pembangkit EBT yang akan dibangun sebesar 20.923 MW. Hingga saat ini, tercatat jumlah Pembangkit Listrik Tenaga (PLT) EBT yang beroperasi sebesar 737 MW (3,5%), dan memasuki tahap konstruksi sebesar 5.259 MW (25,1%). Tak hanya di situ, Kementerian ESDM juga melakukan pembangunan infrastruktur EBT melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) khususnya ditujukan untuk memberikan akses listrik pada daerah terpencil.

Sepanjang 2023, indeks harga saham Nasdaq (yang memiliki bobot lebih besar di saham teknologi) mengalami kenaikan 32,5% (per 8 September), hampir dua kali lipat kenaikan indeks harga saham S&P500 sebesar 16,6%. Bahkan kenaikan indeks Nasdaq tersebut lebih tujuh kali lipat dari kenaikan indeks harga saham Dow Jones Industrial sebesar 4,4%. Pada saat indeks Nasdaq naik tinggi, ternyata harga saham perusahaan rintisan privat (private startup) yang pemiliknya venture capital (VC) dan private equity (PE) cenderung mengalami penurunan. Misalnya Forge Private Market Index, terkoreksi 16% sepanjang 2023. Bila dilihat dari titik tertinggi 16.057 (19 November 2021), indeks Nasdaq saat ini masih lebih rendah 14%. Sedangkan Forge Private Market Index sendiri terkoreksi 53% dari titik tertinggi di Januari 2022. Divergensi arah pergerakan indeks tersebut menunjukkan perbedaan dinamika pasar perusahaan publik dengan pasar perusahaan privat. Pasar perusahaan publik menyediakan likuiditas dan transaksi harian, sehingga proses penyesuaian harga berlangsung cepat dengan volatilitas yang besar. Sebaliknya, kuotasi harga transaksi private startup tidak transparan, susah dikompilasi dalam jumlah besar, serta sering terjadi dengan senjang yang besar (discrete) antara transaksi satu dan lainnya. Akibatnya, penyesuaian harga saham perusahaan private startup berjalan lebih lambat. Lesunya pasar sekunder perusahaan private startup juga terlihat dari menurunnya nilai transaksi VC global menjadi US$87 miliar di kuartal II/2023 (Pitchbook.com, Juli 2023), jauh dibawah nilai transaksi rata-rata di periode kuartal III/2020—kuartal III/2022 yang mencapai US$155 miliar (tertinggi US$213 miliar di kuartal IV/2021). Jumlah transaksi VC di kuartal II/2023 juga turun ke 7.786, jauh di bawah jumlah rata-rata sekitar 13.000 transaksi per kuartal pada periode kuartal I/2021—kuartal II/2022 (terbanyak 15.130 transaksi di kuartal I/2022). Penyesuaian harga, nilai, dan frekuensi transaksi atas private startup terjadi saat pasar private capital memiliki dana menganggur (dry powder) mencapai US$3,2 triliun. PE dan VC sendiri masing-masing memiliki dry powder sebesar US$1,25 triliun dan US$0,6 triliun. Penggalangan dana (fund raising) oleh PE dan VC di 2022 tetap tinggi, masing-masing mencapai US$461 miliar dan US$254 miliar. Pertama, adanya reorientasi strategi pengembangan perusahaan startup yang lebih mengedepankan efisiensi, sustainabilitas operasional, dan profitabilitas. Kedua, kembalinya pendekatan creative destruction daripada disrupsi artifisial menggunakan modal besar VC/PE. Creative destruction (Schumpeter, 1942) adalah fenomena di mana inovasi melahirkan produk baru yang lebih superior sehingga produk lama akan tersingkir. Ketiga, mendorong perusahaan startup unggulan IPO lebih cepat.

Pemerintah menargetkan penurunan signifikan biaya logistik nasional menjadi 8%—9% terhadap produk domestik bruto pada 2045 sesuai dengan visi Indonesia Emas. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Manoarfa mengatakan bahwa sejumlah langkah telah disiapkan guna mencapai target itu salah satunya dengan penguatan sistem logistik nasional. “Setidak-tidaknya sasaran 2045 itu biaya logistik menjadi 9% dari PDB ,” katanya dalam acara Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045, Kamis (14/9). Sesuai perhitungan pemerintah, dia menjelaskan biaya logistik nasional pada 2022 mencapai 14,1% terhadap PDB. Namun, biaya itu belum memasukkan biaya logistik dari sisi ekspor yang mencapai 8,89% terhadap PDB. Dia melanjutkan sasaran biaya logistik menjadi 8%—9% terhadap PDB pada 2045 sangat penting guna menaikkan status Indonesia menjadi negara berpenghasilan tinggi. Suharso juga menyinggung model baru perhitungan biaya logistik yang komponennya terdiri atas biaya transportasi, biaya penyimpanan atau investory dan biaya administrasi. Ke depan, dia menegaskan pemerintah akan mengeluarkan perhitungan biaya logistik setiap tahun yang perhitungannya melibatkan kerja sama Kemenko Bidang Perekonomian, Bappenas, BPS, dan pelaku penyedia jasa logistik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan visi Indonesia Emas 2045 menyasar peningkatan status menjadi negara berpenghasilan tinggi.   Sementara itu, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arif Suhartono menyatakan ada tiga langkah strategis Pelindo yang berorientasi kepada perbaikan performa logistik. Pertama, transformasi pelayanan pelabuhan. Kedua, efisiensi jaringan pelayaran, dan ketiga, integrasi pelabuhan dengan kawasan industri.

Industri furnitur atau mebel bakal mendapat perhatian khusus dari pemerintah agar bisa bersaing dengan produk serupa yang berasal dari luar negeri. Sejumlah dukungan kebijakan pun disiapkan agar sektor tersebut mampu kembali menguasai pasar global. Keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku dan sumber daya manusia yang dimiliki Indonesia perlu dioptimalkan agar industri furnitur bisa kembali berjaya. Saat ini, ekspor furnitur Indonesia tercatat berada di posisi 17 secara global, di bawah Vietnam yang menempati posisi kedua, dan Malaysia di peringkat 12.Presiden Joko Widodo memastikan bahwa pemerintah bakal terus mendorong industri mebel dan kerajinan di Tanah Air untuk menguasai pasar di dalam negeri, sehingga tidak dikuasai oleh produk-produk impor. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah mendorong agar produk-produk mebel dalam negeri dimasukkan ke dalam e-katalog. Dengan begitu, produk furnitur domestik akan lebih mudah diserap oleh belanja pemerintah pusat, daerah, hingga badan usaha milik negara atau BUMN. “Kalau kita gabung belanja APBN, APBD, maupun BUMN, belanja kita pada 2023 sudah mencapai Rp1.236 triliun. Belanja ini bukan hanya mebel, dan mebel tadi disampaikan kurang dari lebih US$1,1 miliar, artinya Rp17 triliun. besar sekali, dan banyak diisi oleh furnitur impor,” katanya saat membuka IFFINA Indonesia Meubel & Design Expo 2023, Kamis (14/9). 

Kepala Negara pun berharap para pelaku usaha mau lebih membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan perusahaan lain agar bisa bersaing. Dengan kerja sama tersebut, Presiden optimistis para pengusaha mebel di dalam negeri dapat mengambil alih pasar domestik. Anne Patricia Sutanto, Wakil Ketua Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo), meminta waktu 5 tahun untuk menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor furnitur terbesar di Asia Tenggara.   Salah satu upaya yang bakal dilakukan adalah dengan menggelar pameran Indonesia International Furniture and Craft Fair (IFFINA) 2023 pada 14—27 September 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang. Agenda tersebut diharapkan bisa meningkatkan nilai ekspor hingga 20% pada 2024. Adapun, Asmindo mencatat pendapatan ekspor Indonesia dari funitur dan kerajinan tangan secara global sebesar US$2,81 miliar. Sementara itu, ekspor furnitur Indonesia di Asean diketahui hanya sebesar US$196 juta pada 2022 dari potensi pasar Asean sebesar US$14,5 miliar. Pada semester pertama tahun ini, pendapatan ekspor mebel Indonesia dari pasar Asean mencapai US$1,2 miliar. Ketua Asmindo Dedy Rochimat optimistis masih banyak potensi pasar yang dapat digali, baik di dalam maupun luar negeri. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor produk furnitur (kode HS 94) mengalami penurunan dari US$3 miliar pada 2021 menjadi US$2,9 miliar pada 2022. Pada semester pertama 2023, nilai ekspor furnitur dan kerajinan mencapai US$1,1 miliar. Untuk mengejar target US$2,2 miliar tahun ini, Asmindo tengah menggali potensi IKN Nusantara yang disinyalir akan segera dibangun berbagai proyek, seperti hotel, apartemen, hingga perkantoran. Hal tersebut pun didukung oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha furnitur untuk tidak terlambat mengambil momentum dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

Tenaga Ahli Menteri ESDM Bidang Ketenagalistrikan Sripeni Inten Cahyani mengatakan, pihaknya bakal merevisi dua beleid mengenai subsidi konversi sepeda motor menjadi berbasis listrik untuk meningkatkan realisasi program tersebut di tengah minimnya minat masyarakat. “Kendalanya saat ini masih mahal, kami masih menyasar kepada perorangan, sedangkan yang memiliki uang adalah korporasi. Korporasi juga memiliki kendaraan operasional, itu juga belum kami akomodasi,” katanya, Kamis (14/9). Adapun, dua beleid yang dimaksud itu adalah Peraturan Menteri ESDM No. 3/2023 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor dengan Penggerak Motor Bakar menjadi Sepeda Motor Listrik, serta Keputusan Menteri ESDM tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Pemerintah dalam Program Konversi Sepeda Motor Listrik. Kementerian ESDM mengidentifikasi biaya konversi sepeda motor listrik setelah diberi insentif sebesar Rp7 juta, yakni berkisar di angka Rp8 juta. Hanya saja, sisa biaya itu masih terbilang mahal bagi masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kementerian ESDM sampai dengan Agustus 2023, pendaftaran konversi kendaraan roda dua baru mencapai 5.659 orang, sedangkan realisasi konversi per 16 Agustus 2023 baru mencapai 100 unit. Dari jumlah itu, sepeda motor dengan merek Honda mengambil porsi 66%, Yamaha 29%, dan tipe lainnya 5%. Adapun, sepeda motor matik sebanyak 71%, manual 26%, dan sport 3%.

Tak dapat dimungkiri, Provinsi Sumatra Selatan merupakan salah satu wilayah penghasil kopi terbesar di Indonesia. Namun, siapa sangka komoditas perkebunan andalan Bumi Sriwijaya ini nyatanya juga masih menghadapi persoalan klasik, yakni stabilisasi harga di tingkat petani. Data Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menunjukkan bahwa produksi kopi wilayah ini mencapai 206.307 ton pada 2022. Angka ini terus meningkat dari 2 tahun sebelumnya yang hanya 162.975 ton pada 2021, dan 198.945 ton pada 2020. Sejauh ini, sebanyak 12 kabupaten/kota di Sumsel telah menjadi daerah penghasil kopi, salah satunya adalah Kota Pagar Alam yang memiliki jumlah produksi sebanyak 16.375 ton pada 2022. Zulkifli, salah satu petani yang tergabung dalam Kelompok Petani Kopi Desa Bumi Agung, Kecamatan Dempo Utara, Pagar Alam, mengungkapkan bahwa rata-rata hasil produksi kopi masyarakat di wilayahnya mencapai 2 ton per hektare setiap tahunnya. Hasil produksi yang melimpah itu diikuti dengan harga yang terkerek naik mencapai Rp35.000 per kilogram (kg), bahkan sempat menyentuh Rp42.000 per kg pada tahun ini. Dia mengakui bahwa harga tersebut memang relatif lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya berkisar Rp21.000—Rp25.000 per kg. “Kadang di momen tertentu, seperti misalnya hari kemerdekaan harganya bisa turun drastis Rp3.000—Rp5.000. Jadi misal harga Rp38.000 per kg bisa menjadi Rp35.000 per kg,” katanya. Oleh karena itu, imbuhnya, pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi diharapkan dapat mengupayakan stabilisasi harga yang mampu membantu kesejahteraan para petani kopi di Bumi Sriwijaya. Sementara itu, Nisdiarty, Ketua Koperasi Produsen Mandiri Mitra Andalan Indonesia (MAI) Pagar Alam menjelaskan bahwa keberadaan SRG di wilayah itu sudah sejak 2012. Akan tetapi, baru beroperasional kembali pada 3 tahun belakangan ini. Menurutnya, pengaktifan kembali SRG itu kini dikelola oleh Produsen Mandiri MAI Pagar Alam, dan nilai resi gudang yang sudah tercatat saat ini mencapai Rp1,84 miliar. Di lain sisi, Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Agus Darwa mengatakan bahwa upaya untuk mendorong kemajuan kopi di Sumsel juga terus dilakukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, imbuh Agus, perbaikan pada komoditas kopi ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumsel mulai dari hulu, seperti pola penanaman, pemilihan kualitas bibit sampai kepada hilir, yaitu penjualan hasil kopi.

Perusahaan raksasa teknologi AS, Google, menghadapi gugatan dari pemerintah federal AS. Google dituduh melakukan monopoli atas mesin peramban. Departemen Kehakiman mengatakan, Google setiap tahun mengucurkan dana 10 miliar USD (Rp 153,5 triliun) demi menjegal saingan mereka. Persidangan melawan Google, anak perusahaan Alphabet, berlangsung di Washington DC, mulai Selasa (12/9) siang waktu setempat atau Rabu (13/9) dini hari WIB. Departemen Kehakiman AS menunjuk Kenneth Dintzer selaku jaksa penuntut umum. Google diwakili tim pengacara yang diketuai John Schmidtlein. Bertindak sebagai hakim adalah Hakim Federal Amit Mehta. ”Google mengancam masa depan perkembangan internet dan membatasi inovasi dari berbagai pihak. Semua ini karena mesin peramban Google menjadi bawaan asali di semua situs maupun aplikasi digital,” kata Dintzer.

Ia menjelaskan, Google mengucurkan 10 miliar USD per tahun untuk membayar berbagai aplikasi peramban, antara lain Mozilla Firefox dan Opera, untuk menjadikan Google sebagai pencari bawaan. Hal serupa mereka lakukan terhadap Apple. Khusus untuk perusahaan ini, Google melakukan bagi hasil. ”Namun, kerja sama ini tidak melalui negosiasi yang setara, tetapi paksaan. Google mengancam meninggalkan Apple jika tidak bersedia menjadikan pencari mereka sebagai sistem asli Apple. Akibatnya, Apple tidak bisa mengembangkan mesin pencari sendiri,” papar Dintzer. Melalui cara-cara itu, Google menguasai 90 % pasar internet. William Cavanaugh, penuntut yang mewakili Negara Bagian Colorado, menuduh Google juga melarang mesin-mesin pencari saingan, salah satunya Microsoft, untuk bisa diakses melalui lapak penjualan daring mereka, SA360. Menghadapi dakwaan tersebut, Google menyatakan, PemerintahAS salah saat menyatakan mesin pencarian dan periklanan pihaknya melanggar undang-undang hanya karena diterima luas oleh pasar. Disebutkan, mesin pencariannya sangat populer karena kualitas. Pengguna yang tak puas atas layanannya tinggal menekan ”beberapa klik dengan mudah”. (Yoga)