JAKARTA — Sekretaris Jenderal Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI), Toto Dirgantoro, mengatakan kinerja ekspor terus melorot seiring dengan gejolak perekonomian global yang melemahkan permintaan dari pasar tradisional yang menjadi andalan selama ini, seperti Cina, Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang. “Mau tidak mau kinerja ekspor pasti tergerus karena kondisi pasarnya memang berat sekali akibat penurunan permintaan secara drastis,” ujarnya kepada Tempo, kemarin, 15 September 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor pada Agustus 2023 sebesar US$ 22,0 miliar atau merosot 21,21 persen dibanding pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$ 27,01 miliar. Penurunan nilai ekspor terjadi, baik pada sektor migas maupun non-migas. Ekspor migas turun 20,69 persen, sedangkan non-migas turun 21,25 persen. Sebagai contoh, ekspor ke Cina secara tahunan turun sebesar 12,69 persen, sedangkan ke Amerika Serikat anjlok 17,66 persen. Adapun penurunan terbesar terjadi pada sektor pertambangan, yaitu sebesar 16,58 persen, diikuti sektor industri pengolahan atau manufaktur, yaitu sebesar 11,08 persen. (Yetede)

JAKARTA — Sejumlah industri waswas menghadapi rencana kenaikan harga gas dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Biaya produksi yang membengkak bakal mengurangi daya saing mereka. Ketua Umum Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB), Yustinus Gunawan, menuturkan kenaikan harga di tengah proses pemulihan ekonomi mengancam industri pengguna gas. Biaya gas berkontribusi 15-50 persen pada ongkos produksi. Tambahan biaya yang harus dirogoh para pelaku usaha pada akhirnya bakal ditransmisikan ke penjual.  Yustinus menyatakan kenaikan harga produk akan menurunkan daya saing mereka. Efeknya, penjualan menurun, utilisasi pabrik merosot, hingga kemudian berpengaruh pada serapan tenaga kerja. "Kenaikan harga akan memicu deindustrialisasi," katanya kepada Tempo, kemarin. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Fajar Budiono, pun satu suara soal risiko deindustrialisasi. Dalam kasusnya, biaya produksi terbesar berasal dari bahan baku yang mayoritas impor. Kontributor terbesar kedua adalah energi. Fajar khawatir industri semakin tak bisa bersaing dengan kenaikan harga gas. Menurut dia, kondisi pasar global maupun domestik saat ini sedang tidak baik. Persaingan semakin ketat karena ekonomi Cina melemah dan mempengaruhi daya saing. Kondisi tersebut membuat Indonesia menjadi sasaran empuk untuk impor bahan baku hingga produk olefin, aromatik, serta plastik. "Cina juga bahan bakunya dapat harga murah dari Rusia sehingga dia bisa dengan mudah menghajar barang di sini," tuturnya. (Yetede)

Presiden Jokowi menginstruksikan Perum Bulog menggencarkan operasi pasar. Operasi pasar ini mencakup ritel hingga grosir. ”Saya sudah perintah kepada Ka Bulog untuk mengoperasi pasar tidak hanya di ritel, tidak hanya di grosir, Cipinang, semuanya. Minta berapa pun beri, tapi bayar,” ujar Presiden menjawab pertanyaan wartawan seusai meninjau Gudang Bulog Purwosari, Karawang, Jabar, Kamis (14/9). Sebelumnya, Presiden meninjau harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar, Karawang.

Presiden mendapati harga sejumlah komoditas pangan di Pasar Johar mulai  turun, kecuali beras. ”Tadi kami cek semuanya baik, hanya satu, (yaitu) beras, yang belum turun (harganya),” kata Presiden. Salah seorang pedagang beras di Pasar Johar, Halid Hamzah, mengatakan, hingga Kamis harga beras terus naik. Harga beras rata-rata naik hingga Rp 2.000 per kg, ”Kenaikannya itu per kg Rp 2.000, sih. Yang mulanya paling murah itu Rp 10.000 (naik) ke Rp 12.000-Rp 12.500. Ada lonjakan Rp 2.000 per kg,” katanya. (Yoga)

Warga kampung tua Pulau Rempang, Batam, Kepri, enggan mendaftar relokasi. Selain ingin  memperjuangkan kampung halaman, mereka juga menilai rumah yang dijanjikan di area relokasi tidak jelas. Sementara itu, Badan Pengusahaan (BP) Batam mengintensifkan sosialisasi untuk merelokasi warga menjelang tenggat 20 September 2023. Ada empat dari 16 kampung tua di Pulau Rempang, termasuk Kampung Sembulang, Kecamatan Galang, yang menjadi prioritas relokasi. Amin, warga Kampung Sembulang,termasuk yang menolak mendaftar relokasi. Selain tidak mau meninggalkan kampong halaman, ia menilai rumah dan lahan yang dijanjikan tidak jelas. ”Ini bentuk rumahnya saja belum ada. Mau pindah ke mana kita?” ujarnya, Kamis (14/9). Menurut Amin, setiap hari petugas dari BP Batam didampingi aparat keamanan berkeliling kampung dan  dari rumah ke rumah menyosialisasikan relokasi kepada warga. Namun, ia merasa keberadaan aparat justru membuat warga risi.

”Kami seperti orang menumpang saja,” ujar Amin. Mustafa (80), warga Sembulang, menegaskan, ia dan warga tidak menolak investasi. Namun, investasi semestinya tidak menyingkirkan masyarakat adat yang sudah menempati Pulau Rempang sejak ratusan tahun lalu. Menurut Mustafa, investasi dan permukiman masyarakat kampung tua bisa berdampingan. Pemerintah dan investor dipersilakan membangun asal tidak mengusik perkampungan yang ada. ”Ibarat pepatah, tariklah rambut di dalam tepung. Tepung jangan berserak, rambut jangan putus,” katanya. Berdasarkan pantauan Kompas, Kamis (14/9) siang, situasi di Jembatan Barelang IV serta jalan sekitar SMP 22 Batam dan SD 24 Galang yang pernah menjadi titik bentrokan antara aparat dan warga tampak tenang. Zakki Amali dari Trend Asia, organisasi nirlaba yang fokus pada advokasi dan transformasi energi, mengingatkan pemerintah bahwa Pulau Rempang bukanlah tanah kosong. Aspirasi masyarakat harus didengar. (Yoga)

Penerapan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan dinilai efektif dalam menurunkan konsumsi masyarakat akan minuman berpemanis gula. Hal itu sekaligus juga dapat mendorong industri untuk melakukan reformulasi produk minuman menjadi rendah atau tanpa gula. Health Economics Research Associate Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Zulfiqar Firdaus di Jakarta, Kamis (14/9) mengatakan, keputusan pemerintah untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) diharapkan tidak lagi ditunda pada 2024. Penerapan cukai diperlukan untuk menekan konsumsi pada minuman berpemanis gula yang dapat berisiko pada berbagai penyakit tidak menular.

”Cukai untuk produk MBDK perlu diterapkan setidaknya minimal 20 %. Dengan besaran cukai itu, bisa berpotensi menurunkan konsumsi masyarakat hingga 17,5 %,” tuturnya. MBDK adalah semua produk minuman berpemanis dalam kemasan, baik dalam bentuk cair, konsentrat, maupun bubuk. Contohnya, susu cair pabrikan dalam kemasan, kental manis, sirop, kopi instan dalam kemasan, minuman teh, minuman bersoda, sari buah dalam kemasan, dan minuman berenergi dalam kemasan. Zulfiqar menyampaikan, studi CISDI menunjukkan, dengan penerapan cukai 20 % untuk produk MBDK, tingkat konsumsi masyarakat yang paling banyak mengalami penurunan permintaan adalah pada kelompok rumah tangga dengan tingkat pendapatan terendah. Penurunan permintaan bisa sampai 17,9 %. (Yoga)

Pemberian insentif Rp 7 juta per orang untuk mengonversi sepeda motor berbahan bakar minyak ke listrik belum mengungkit minat masyarakat. Dari target 50.000 pelaksanaan konversi pada 2023, jumlah peminat yang mendaftar baru 5.628 peserta atau 11,2 %. Oleh karena itu, ekosistem pendukung terus ditumbuhkan agar peminat meningkat. Dari pantauan Kompas, warga Jabodetabek umumnya belum yakin untuk beralih meski telah diiming-imingi insentif oleh pemerintah. Mereka masih menunggu perkembangan sepeda motor listrik yang lebih masif, termasuk sarana penukaran baterai atau stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPB-KLU) yang diharapkan lebih merata.

Muhammad Juliyan (29), warga Depok, Jabar, Kamis (14/9) mengaku belum berminat membeli ataupun mengonversi ke sepeda motor listrik. Dari pengamatannya, ketersebaran jaringan SPBKLU belum merata. Padahal, ketersediaan sarana penukaran baterai tersebut sangat penting dalam pengoperasian sepeda motor. ”Pakai sepeda motor BBM pun masih sering lupa mengisi bensin, tetapi untungnya ada penjual bensin eceran. Jadi, bisa tertolong. Kalau kejadian pada sepeda motor listrik, misalnya lupa cas atau ada kebutuhan mendadak perjalanan jarak jauh, bisa repot. Itu yang membuat saya jadi pikir-pikir,” ujarnya. (Yoga)

Andre Oktavianus, pemilik jenama Kiminori Kids, mengaku pendapatan terbesarnya disumbang dari penjualan lewat kanal Tiktok Shop. Padahal, pemakaian kanal digital itu baru dimulai pada September 2022. Usaha penjualan baju anak yang didirikan bersama saudaranya sejak 2007 tersebut baru melirik kanal penjualan daring di periode 2017. ”Tujuh bulan setelah punya akun di Tiktok Shop, ada 250-280 afiliator yang mempromosikan dan menjual barang Kiminori Kids. Sejauh ini, pendapatan terbesar disumbang Tiktok Shop dan saya menduga ini karena pengaruh afiliator,” ujarnya saat dijumpai di Jakarta, Kamis (14/9). Tiktok affiliate merupakan program yang dibuat oleh media sosial Tiktok untuk menghubungkan kreator dengan penjual. Penjual dalam konteks ini bisa berlatar belakang produsen yang sekaligus menjual barang atau hanya pedagang. Lalu, kreator yang ikut program itu biasa disebut afiliator. Pekerjaan mereka hanya sebatas mempromosikan barang milik penjual dan mendapat komisi. Hampir semua afiliator Kiminori Kids adalah ibu rumah tangga berusia 20-40 tahun yang berlatar belakang masyarakat menengah ke bawah di kota-kota kecil di Jawa ataupun luar Jawa.

Di antara afiliator tersebut, ada pula yang menjadi orangtua tunggal, tulang punggung keluarga, dan hanya mengandalkan pemasukan sebagai afiliator. ”Bagi mereka yang tinggal di pelosok, komisi (sebagai afiliator) Rp 3 juta sebulan itu besar sekali. Mereka minim (nyaris tak perlu keluar) modal karena contoh produk hingga pelatihan konten pun kami yang menyokong. Jika social commerce ditiadakan, dampak paling terasa mungkin ada di afiliator kami,” ucap Andre. Wenny Wijaya, warga Kendari, Sultra, yang setahun terakhir menjadi afiliator produk gawai di Tiktok Shop, juga mencemaskan social commerce jika benar-benar dilarang pemerintah. Wenny sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. ”Pendapatan sebagai afiliator cukup membantu saya untuk memiliki tabungan darurat. Saya benar-benar akan mencairkan ketika ada kebutuhan sangat mendesak,” katanya. Sebelumnya, pada pekan lalu, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengusulkan pelarangan Tiktok sebagai tempat berjualan. Dia beralasan, platform ini melakukan monopoli lewat konsep social commerce dengan kemampuannya memengaruhi pengguna untuk berbelanja daring hingga melakukan penjualan dan pembayaran di platform yang sama. (Yoga)

Serapan biji kakao lokal untuk kebutuhan dalam negeri membaik. Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika dalam International Cocoa Conference ke-8 di Bali, Kamis (14/9/2023), mengatakan, pada 2021, sebanyak 63 persen bahan baku dipenuhi dari impor. Pada 2022, seiring berkembangnya pelaku artisan, bahan baku lokal yang terserap 45 persen dan impor 55 persen. (Yoga)

Transaksi pada Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS di Grand City Convention & Exhibition, Surabaya, Jawa Timur, 20-24 September 2023, ditargetkan naik 5 persen dari tahun lalu. Sebanyak 23 merek mobil dan sepeda motor tampil pada kegiatan itu. Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara, Kamis (14/9/2023), mengatakan, GIIAS Surabaya menjadi tolok ukur penting pasar Jawa Timur. (Yoga)

Komisi XI DPR menyetujui kenaikan gaji ASN dari Kemenkeu, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, BPK, BPKP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), serta BPS sebesar 8 % pada tahun anggaran 2024. Persetujuan tersebut diberikan saat Komisi XI DPR melakukan rapat kerja dengan enam kementerian dan lembaga tersebut di Jakarta, Kamis (14/9). Rapat yang berlangsung kurang dari 30 menit itu menghasilkan persetujuan penyesuaian pagu atau tambahan anggaran, antara lain gaji pegawai, untuk tahun anggaran 2024.

Ketua Komisi XI DPR Kahar Muzakir mengatakan, DPR menyetujui penyesuaian tambahan anggaran untuk kenaikan gaji enam kementerian dan lembaga itu senilai hampir Rp 500 miliar. Nilai itu terdiri dari tambahan Rp 355,01 miliar untuk Kemenkeu, Rp 5,76 miliar, untuk Kementerian PPN/Bappenas, Rp 36,01 miliar untuk BPK, Rp 25,38 miliar untuk BPKP, Rp 1,31 miliar untuk LKPP, dan Rp 36,1 miliar untuk BPS. Selain untuk tambahan gaji, beberapa kementerian dan lembaga itu juga meminta  tambahan anggaran program. Contohnya, LKPP yang meminta tambahan Rp 50 miliar untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan sosialisasi ke kementerian dan lembaga. (Yoga)