Pemerintah Diminta Utamakan Masyarakat
Pemerintah tak hanya perlu memperbaiki komunikasi dengan mengutamakan musyawarah dan menghindari pendekatan koersif guna menyelesaikan sengketa yang terjadi di Pulau Rempang, Kota Batam, Kepri. Pemerintah juga didorong untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dengan memastikan pemenuhan hak, pemberian afirmasi, serta fasilitasi untuk kelompok lemah. Dorongan itu disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Dua organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia ini berpandangan, pembangunan semestinya dilakukan terutama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
”Pandangan kami, kesentosaan masyarakat harus dinomorsatukan. Tidak boleh masyarakat menjadi korban. Lebih baik risiko-risiko yang lain yang ditempuh,” ujar Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, di Jakarta, Jumat (15/9) terkait persoalan yang kini terjadi di Pulau Rempang. Protes dan bentrok antara masyarakat dan aparat keamanan terjadi di Pulau Rempang pada pekan lalu. Peristiwa ini bermula ketika Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana merelokasi seluruh penduduk Pulau Rempang yang berjumlah lebih kurang 7.500 jiwa. Relokasi dilakukan terkait rencana pembangunan kawasan industri, jasa, dan pariwisata dengan nama Rempang Eco City. Proyek yang digarap PT Makmur Elok Graha itu ditargetkan bisa menarik investasi hingga Rp 381 triliun pada 2080. Terkait rencana tersebut, Yahya mengatakan, investasi memang dibutuhkan oleh negara.Namun, investasi itu harus sungguh-sungguh dijadikan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya yang ada di lokasi investasi. Dengan demikian, masyarakat harus dijaga dan tidak boleh menjadi korban. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023