Rencana PT Perusahaan Gas Negara Tbk. me­naikkan harga jual gas pada 1 Oktober 2023 menuai protes dari pelaku usaha. Di tengah kondisi ekonomi yang belum membaik, kebijakan yang diambil oleh BUMN gas ini tentunya akan menambah beban baru bagi para pebisnis. Padahal, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan tidak memberi izin kepada PGN untuk menaikkan harga jual kepada pelanggan komersial dan industri di luar penerima harga gas bumi tertentu atau HGBT. Selain mendapat penolakan dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian yang membawahi pelaku usaha manufaktur sebagai pengguna terbesar gas yang berasal dari PGN turut menyatakan penolakannya. Berdasarkan surat edaran yang diterima Bisnis, penyesuaian harga terjadi untuk sejumlah kategori pelanggan. Harga gas untuk pelanggan komersial dan industri PB-KSv yang awalnya dipatok seharga US$9,78 per MMbtu, akan naik menjadi US$11,99 per MMbtu. Untuk pelanggan Bronze 1 dipatok Rp10.000 per meter kubik, sebelumnya Rp6.000 per meter kubik yang akan mulai ditetapkan per 1 Januari 2024. Padahal, pertengahan tahun ini, tujuh industri penerima harga gas tertentu yaitu sebesar US$6 per MMbtu sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 121/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, telah mengalami kenaikan harga. Kementerian Perindustrian menyebutkan kenaikan tersebut tentunya memberatkan dunia usaha, padahal masih banyak yang belum menerima insentif sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelaku usaha dalam hal ini diwakilkan oleh sejumlah aso­siasi menyatakan penolakannya. Gas sebagai energi dan bahan baku memiliki porsi besar dalam biaya produksi, untuk industri makanan dan minuman misalnya menggunakan gas sebagai energi sebesar 50% dari biaya produksi.

Ini adalah waktu yang menarik bagi kepemimpinan Indonesia dalam persaingan global menuju titik nol. Saat Jakarta menjadi tuan rumah KTT Asean 2023, Indonesia juga sedang bersiap-siap menyambut kehadiran pasar karbon dan perdagangan karbon.Seperti halnya pasar baru lainnya, akan ada peluang dan risiko, dan yang paling penting bagi investor atau pengembang proyek yang ingin terlibat adalah memastikan bahwa mereka memahami kekhususan pasar dan apa yang ingin dicapai.Kita telah melihat pasar karbon bermunculan di seluruh dunia dalam dua dekade terakhir dan sekarang kita melihat adanya peningkatan keterkaitan dan koordinasi antara pasar nasional dengan investasi dan perdagangan internasional. Keputusan Indonesia untuk mengizinkan investor asing membeli kredit yang dihasilkan dari skema yang baru saja diluncurkan ini memiliki potensi untuk menarik pendanaan baru bagi proyek-proyek lingkungan yang sangat dibutuhkan, tetapi juga meningkatkan kompleksitas sistem itu sendiri. Indonesia merupakan rumah bagi sejumlah besar hutan hujan dunia, serta hutan bakau yang luas yang merupakan penyimpan ‘karbon biru’ yang sangat penting dan harus dilindungi atau dipulihkan. Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan menjadi tuan rumah bagi solusi berbasis alam yang merupakan penghasil utama kredit karbon. Potensi maksimum Indonesia untuk mitigasi iklim berbasis alam diperkirakan mencapai 177% dari kontribusi nasional Indonesia di semua sektor berdasarkan Perjanjian Paris. Hal ini berarti bahwa jika Indonesia dapat mencapai potensi NBSnya, Indonesia akan menjadi pengekspor utama kredit karbon. Kredit yang diperdagangkan adalah Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (SPEGRK), yang menunjukkan jumlah pengurangan emisi gas rumah kaca, yang dikuantifikasi ke dalam satuan ton karbon dioksida. Kredit-kredit ini akan menjalani audit dan verifikasi yang signifikan untuk menentukan nilai dasarnya, sebelum memasuki bursa. Diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Sistem Registrasi Nasional (SRN) akan menilai proyek-proyek baru untuk memastikan bahwa desain dan implementasinya menghasilkan kredit karbon dengan integritas tinggi. Metodologi yang memenuhi syarat saat ini di bawah SRN adalah metodologi yang disetujui oleh Kementerian, Standar Nasional Indonesia, dan UNFCCC.

Otoritas Jasa Keuangan masih mencari format ideal besaran asuransi kredit yang ditanggung antara perusahaan asuransi dan kreditur untuk memastikan risiko dan mitigasi dalam penyaluran kredit kepada nasabah. Kalangan industri asuransi mengusulkan agar kreditur atau pemberi kredit menanggung risiko kredit kurang dari 20%, atau di bawah usulan regulator sebesar 30% dalam rencana pengaturan asuransi kredit. Usulan itu diperoleh berdasarkan masukan dari pelaku industri jasa keuangan menyusul rencana rencana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusun Peraturan OJK terkait dengan asuransi kredit. Perubahan aturan itu untuk menggantikan ketentuan terkait dengan asuransi kredit yang selama ini diatur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship. Dengan ketentuan anyar itu, nantinya perusahaan keuangan seperti perbankan maupun per­usahaan pembiayaan berbagi risiko dengan perusahaan asuransi kredit saat menyalurkan kredit. Porsi yang ditanggung perusahaan asuransi kredit, tetap lebih besar. Selain soal pembagian risiko, rancangan beleid juga akan mengatur perusahaan asuransi yang diizinkan memasarkan produk asuransi kredit. Perusahaan asuransi umum boleh memasarkan produk pada lini usaha asuransi kredit asalkan memiliki rasio likuiditas paling rendah 150% dan ekuitas paling sedikit Rp500 miliar. Adapun, perusahaan asuransi umum syariah harus memiliki rasio likuiditas pada dana tabarru’ dan dana perusahaan secara total paling rendah 150% dan total ekuitas pada dana perusahaan dan ekuitas peserta pada dana tabarru’ secara total paling sedikit Rp250 miliar jika hendak memasarkan produk pada lini usaha asuransi pembiayaan syariah. Presiden Direktur PT Asuransi Asei Indonesia Dody AS Dalimunthe mengatakan porsi pembagian risiko pada dasarnya dapat dinegosiasikan sepanjang dapat mendorong pihak bank melakukan mitigasi risiko dengan menyeleksi debitur. Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi (STIMRA) Abitani Taim menilai produk asuransi kredit ditujukan untuk mengurangi kerugian keuangan bagi debitur dan bank akibat terjadinya suatu risiko yang pertanggungkan. “Besaran manfaat atau pergantian bisa diatur tidak 100% dari nilai kerugian atau manfaat,” kata Abitani saat dihubungi.

Addien Wahyu Wiranata, Manager PLTU Sumbawa Barat, mengatakan bahwa sudah ada lahan seluas 4 hektare—6 hektare yang siap dijadikan hutan energi di Sumbawa Barat. Saat ini, perseroan memiliki hutan energi seluas 2 hektare di Taliwang, Sumbawa Barat hasil kerja sama dengan Pemerintah NTB. Penambahan hutan energi tersebut diharapkan bisa menambah porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi, karena kayu yang diperoleh dari hutan itu dimanfaatkan sebagai sumber energi pengganti batu bara di PLTU Sumbawa Barat. Hutan energi tersebut rencananya akan ditanami pohon lamtoro, gamal, dan turi yang memiliki kalori tinggi, sehingga bisa langsung digunakan sebagai pengganti batu bara. PLN sendiri menargetkan pengurangan penggunaan batu bara sebanyak 10% di PLTU Sumbawa Barat pada tahun ini dengan menggantinya dengan biomassa. PLTU Sumbawa Barat sendiri memerlukan 300 ton batu bara setiap harinya untuk menghasilkan listrik 2x7 megawatt (MW). Pelaksanaan co-firing dengan mengganti 5% batu bara dengan biomassa di PLTU tersebut pada 2022 membuat PLN membutuhkan 15 ton bonggol jagung dan woodchip per hari agar bisa mensubstitusi 5% batu bara.

ASEAN kembali menegaskan cara kerja sama di kawasan ini. Metodenya adalah kerja sama ekonomi dan pembangunan untuk kemakmuran bersama. Kelancaran perdagangan di antara sesama anggota dan mitra ASEAN diperlukan. Presiden RI Jokowi mengatakan, ASEAN tidak mau dijadikan alat kepentingan pihak lain. ”Jadikanlah kapal ASEAN ini sebagai ladang untuk menumbuhkan kerja sama. Untuk  menciptakan kemakmuran, menciptakan stabilitas, menciptakan perdamaian yang tidak hanya bagi kawasan, tetapi juga bagi dunia,” ujarnya kala membuka KTT Ke-43 ASEAN, Selasa (5/9) di Jakarta.

ASEAN akan selalu terbuka bekerja sama dengan pihak mana pun. Kerja sama inklusif itu terus didorong ASEAN, baik di kawasan maupun luar kawasan. Bagi Indonesia, kerja sama, meliputi sector ekonomi, pembangunan, dan perdagangan. PM Malaysia Anwar Ibrahim juga memperingatkan bahaya adu domba oleh kekuatan dari luar kawasan. Sentralitas ASEAN harus terus dijunjung. Anwar turut mendorong perdagangan di antara sesame ASEAN ditingkatkan. Kini, porsinya hanya 22,3 % dari keseluruhan volume perdagangan ASEAN. Dengan kata lain, perdagangan ASEAN lebih banyak dilakukan dengan negara di luar kawasan. ”Pengaturan strategis lebih besar perlu dilakukan untuk integrasi pasar dan memfasilitasi pergerakan barang, modal, tenaga terampil, serta pembagian teknologi di antara kita dan mitra. Kemitraan dengan pihak luar yang bertujuan pada hal ini harus diperkuat,” katanya. (Yoga)

Forum ASEAN-Indo Pasifik atau AIPF yang perdana diusung Indonesia dalam keketuaan ASEAN tahun ini telah mengumpulkan tawaran proyek kerja sama hingga mencapai puluhan miliar USD. Ajang tersebut ingin mengubah rivalitas di kawasan menjadi kerja sama konkret yang saling menguntungkan, tanpa ada negara yang dikucilkan. Hingga hari pertama penyelenggaraan KTT ASEAN dan pembukaan AIPF di Jakarta, Selasa (5/9) sudah terkumpul 93 proyek kerja sama konkret antara negara-negara ASEAN dan mitra di kawasan Indo-Pasifik senilai total 38,2 miliar USD, serta 73 proyek potensial senilai 17,8 miliar USD. Dari total 93 proyek, sebanyak 81 proyek senilai 34,53 miliar USD berurusan dengan pembangunan infrastruktur hijau dan penguatan rantai pasok, 4 proyek senilai 736,36 juta USD terkait dengan inisiatif pembiayaan yang inovatif dan berkelanjutan, serta 8 proyek senilai 2,93 miliar USD berkaitan dengan transformasi digital inklusif di kawasan.

Saat membuka AIPF di hadapan para pemimpin negara ASEAN dan Indo-Pasifik, Presiden Jokowi mengatakan, ASEAN tidak imun dari berbagai tantangan global dan rivalitas geopolitik, khususnya potensi konflik di Indo-Pasifik. Lewat AIPF, yang merupakan bentuk implementasi dari skema ASEAN Outlook on Indo-Pacific, keketuaan Indonesia ingin mengubah rivalitas di kawasan menjadi kerja sama yang bermanfaat. ”Kita perlu membangun kebiasaan bekerja sama yang saling menguntungkan tanpa satupun merasa dikucilkan. Berbagai proyek kerja sama ini mencerminkan komitmen kita untuk walk the talk membangun Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan makmur,” kata Presiden Jokowi saat membuka forum AIPF di sela-sela perhelatan KTT Ke-43 ASEAN di Jakarta. (Yoga)

Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengalokasikan Rp 110 miliar untuk pengamanan Pemilihan Umum 2024, terutama sistem elektronik lembaga negara, khususnya Komisi Pemilihan Umum. Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan BSSN dan Badan Keamanan Laut, di Jakarta, Selasa (5/9/2023), Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, anggaran Rp 110 miliar tersebut akan dipakai untuk pembelian perangkat dan operasionalisasi anggota BSSN yang bertugas. (Yoga)

OJK menilai sektor jasa keuangan di Tanah Air tetap stabil dan resilien kendati perekonomian global masih bergejolak. Stabilitas sektor jasa keuangan ditopang permodalan dan likuiditas yang memadai. ”Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial, seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar dalam konferensi pers secara daring, Selasa (5/9). (Yoga)

Persoalan polusi udara di Jakarta dan sekitarnya belum berhenti menjadi perbincangan publik. Transportasi menjadi sumber utama polutan. Kenyataannya, BBM yang paling banyak digunakan masyarakat saat ini, belum ramah lingkungan. Pertalite, dengan nilai oktan (research octane number / RON) 90, ialah produk BBM PT Pertamina (Persero) yang paling banyak digunakan masyarakat. Kuota jenis BBM khusus penugasan (JBKP) atau yang dikompensasi pemerintah itu 32,56 juta kiloliter (kl) pada 2023 atau naik 8,9 % dibandingkan kuota pada 2022.Dalam rapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu (30/8) Dirut Pertamina Nicke Widyawati mengungkap rencana menghapus pertalite pada 2024 dan menggantinya dengan Pertamax Green 92, yang dihasilkan dengan mencampur BBM RON 90 dengan bioetanol sebanyak 7 %.

Dimana pemenuhan ethanol fuel grade diusulkan dengan impor. Tetapi, Nicke menekankan, rencana tersebut sebatas kajian internal Pertamina dan baru akan diusulkan kepada pemerintah. Keesokan harinya, Kamis (31/8), Menteri ESDM Arifin Tasrif justru balik bertanya jika rencana itu dilaksanakan, siapa yang akan membiayai ongkosnya? Kenyataannya, selama ini, terutama saat harga komoditas bergejolak, APBN kerap ”megap-megap” dalam membiayai subsidi dan kompensasi energi. (Yoga)

Kemenaker mengeluhkan jumlah kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan yang belum kunjung mencakup seluruh penduduk bekerja. Padahal, program jamsostek diyakini memiliki manfaat besar bagi pekerja. Salah satunya, dapat menurunkan angka kemiskinan. ”Begitu besarnya manfaat dari jamsostek, tetapi belum diimbangi dengan jumlah kepesertaan yang ada,” ucap Menaker Ida Fauziyah dalam siaran pers pembukaan Forum Komunikasi Jamsostek, Senin (4/9) malam, di Jakarta. Dari data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS per Februari 2023, menurut Ida, jumlah penduduk usia kerja di Indonesia 211,59 juta orang. Penduduk yang bekerja 138,63 juta orang.

Sesuai data BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2023, jumlah kepesertaan baru 37,40 juta penduduk bekerja. Terdiri dari peserta penerima upah (31,05 juta orang), peserta bukan penerima upah (6,35 juta orang), peserta pada sektor jasa konstruksi (7,40 juta orang), dan pekerja migran Indonesia (391.344 orang). Artinya, dari semua penduduk bekerja yang telah terlindungi jamsostek sebanyak 26,97 %, dan 7,61 persen di antaranya merupakan pekerja sektor informal. ”Kondisi seperti itu perlu didiskusikan tentang bagaimana memastikan seluruh penduduk bekerja bisa mendapatkan pelayanan jamsostek. Saya rasa semua pemangku kepentingan di ketenagakerjaan harus berkolaborasi dan bersinergi,” kata Ida. (Yoga)