JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya mempermudah akses terhadap Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan rasio kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebesar 30 persen dari total penyaluran kredit pada 2024.Salah satu upaya yang akan disiapkan pemerintah adalah ketentuan penyaluran KUR tanpa jaminan. Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Yulius, menuturkan pengelolaan risiko pemberian kredit ini bisa diganti dengan metode skor kredit. “Pelaku UMKM selama ini kalau mau pinjam uang terhambat karena tidak punya agunan,” kata dia kepada Tempo, kemarin. Usulan ini sudah mendapat lampu hijau dari Presiden Joko Widodo. Dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional Hipmi di Tangerang pada 31 Agustus lalu, dia menuturkan kebanyakan pengusaha kecil tak memiliki aset untuk dijadikan jaminan ke penyalur kredit. Skema skor kredit, menurut Jokowi, bisa menjadi solusi seperti dibuktikan di 145 negara lain yang sudah menggunakan metode serupa. “Saya masih mendorong terus kepada menteri, OJK, dan Bank Indonesia agar kalau bisa, urusan KUR ini tanpa agunan.” (Yetede)

Harga beras naik konstan sejak Agustus 2022 hingga Agustus 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga beras eceran naik hingga 13,76 persen secara tahunan pada Agustus 2023. Kenaikan harga tersebut merupakan yang tertinggi sejak Juni 2012, yang mencapai 16,76 persen. Tren kenaikan tersebut mengirim sinyal bahaya. Berbagai upaya memastikan ketersediaan stok beras belum mampu mengerem kenaikan harga. Harga komoditas tersebut terus naik meski sudah ada impor 1,17 juta ton beras pada Januari-Juli 2023 dan panen raya pada Maret-Juni 2023. Karena itu, butuh kebijakan yang mangkus dalam jangka pendek untuk menahan laju kenaikan harga beras. Apalagi harga beras di tingkat global juga melambung tinggi. Harganya melesat memecahkan rekor dalam 11 tahun terakhir. Sebagai negara yang masih mengimpor beras, mau tidak mau Indonesia bakal terkena dampaknya. Solusi yang paling mungkin untuk menekan harga dalam waktu cepat adalah impor beras. Hukum permintaan dan penawaran berlaku. Pasokan beras yang cukup dari impor diharapkan dapat menekan harga. Dengan catatan, impor dilakukan secara transparan. Jangan sampai ada permainan jatah kuota impor para pengeruk cuan dengan Bulog dan pemerintah. (Yetede)

JAKARTA,ID-Selama 24 bulan berturut-turut atau sepanjang dua tahun terakhir, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di atas 50 poin. Ini menandakan bahwa sektor manufaktur Indonesia masih bertahan dalam kondisi ekspansif. Pemerintah diharapkan dapat menjaga tren positif manufaktur dengan memastikan kondisi sosial, ekonomi dan politik tetap kondusif. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menerangkan, PMI manufaktur yang ekspansif selama 2 tahun terakhir ini didorong oleh rebound volume konsumsi pasar domestik atau masyarakat pasca pandemi. "Jadi kondusifitas iklim usaha, sosial-politik dan stabilitas makro perlu terus dijaga. Kami juga mengapresiasi pemerintah yang memungkinkan ekpansi ini terjadi melalui transisi pandemi yang baik dan penciptaan iklim usaha yang terus kondusif terhadap peningkatan produktifitas usaha hingga saat ini," kata Shinta kepada Investor Daily, Jakarta, Selasa (5/9/2023)

Kalangan pelaku usaha dan industri Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam sepakat membentuk Borneo Economic Community atau Komunitas Ekonomi Borneo. Komunitas ini juga diharapkan dapat mengalirkan investasi untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Borneo merupakan kawasan yang terdiri dari Pulau Kalimantan, Indonesia; Malaysia bagian timur; dan Brunei Darussalam. Perwakilan pelaku usaha dan industri dari tiga negara itu ber-temu dalam Borneo Business Roundtable yang menjadi rangkaian sesi pasca-ASEAN Business & Investment Summit di Jakarta, Selasa (5/9). Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dan perwakilan pemda di Pulau Kalimantan juga hadir dalam pertemuan itu.

Ketua Umum Kadin Indonesia sekaligus Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) Arsjad Rasjid memaparkan, kesepakatan pembentukan Komunitas Ekonomi Borneo dilandasi kerja sama pelaku usaha di semua provinsi di Kalimantan; Sabah dan Sarawak, Malaysia; serta Brunei Darussalam. ”Kesepakatan bersama ini untuk melihat kekuatan yang ada di Borneo,” ujarnya saat ditemui setelah pertemuan. Menurut dia, pembangunan Komunitas Ekonomi Borneo penting karena para pelaku industri tersebut berada di satu pulau. Selain itu, pembangunan IKN juga berada di kawasan Borneo. Dengan demikian, Borneo dapat menjadi salah satu episentrum pertumbuhan di kawasan. Gagasan pembentukan Komunitas Ekonomi Borneo akan ditindaklanjuti dengan rencana mengadakan Borneo Business Summit di Pontianak, Kalbar, pada November tahun ini. (Yoga)

Regulasi komoditas bebas deforestasi (European Union DeforestationFree Regulation/EUDR) menjadi salah satu isu perdagangan global saat ini. Kebijakan yang berlaku sejak Juni 2023 itu mensyaratkan penjualan produk sawit harus melewati uji tuntas guna memastikan tak berasal dari lahan hasil penggundulan, pembakaran, ataupun perambahan hutan. Ikhtiar yang dilakukan di antaranya mendorong sertifikasi sawit berkelanjutan berdasarkan standar Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Namun, sertifikasi dengan pendekatan konvensional yang saat ini berjalan dinilai kurang efektif dan efisien dari segi proses ataupun biayanya. Agar lebih efektif dan efisien, sejak 2015 dikembangkan konsep sertifikasi berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi atau kewilayahan (jurisdictional approach/JA). Proyek percontohan sertifikasi JA ini ada Kabupaten Seruyan di Kalteng; Negara Bagian Sabah, Malaysia; dan Ekuador. Kabupaten Seruyan merupakan salah satu produsen sawit di Indonesia, tetapi bukan yang terbesar. Produksi sawitnya hanya 62.310 ton pada 2020, jauh dibandingkan Kabupaten Rokan Hulu yang produksinya 690.942 ton pada 2021, tetapi, komoditas sawit ini menjadi penopang utama ekonomi Seruyan, selain komoditas kayu bulat.

Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Seruyan Albidinnor mengatakan, sawit menggerakkan ekonomi desa hingga kota karena memiliki efek ganda lebih besar dibandingkan komoditas kayu bulat, karena sawit membuka mata rantai usaha lain, seperti penyuplai bahan kebutuhan pokok, pupuk, benih, tenaga kerja, dan alat produksi pertanian. ”Penting sekali menjaga keberlangsungan usaha perkebunan sawit. Ada tiga jenis perkebunan sawit, yakni yang dikelola oleh petani swadaya, petani plasma, dan perusahaan. Total ada 32 perusahaan sawit yang beroperasi saat ini,” ujar Albidinnor pada acara working group RSPO, Senin (28/8) di Bali. Upaya menjaga keberlangsungan sawit, tidakklah mudah. Di tataran hulu, konflik antara petani dan perusahaan sawit kerap terjadi karena legalitas lahan garapan. Sesuai ketentuan perundangan, perusahaan sawit wajib memberi 20 % lahannya untuk kebun petani swadaya. Namun, tak banyak perusahaan yang melakukannya. Jumlah petani swadaya saat ini 20.000 orang, yang terdata oleh penyuluh pertanian lapangan 15.000 orang. Luas lahan garapan rata-rata 1-2 hektar per petani, yang terpencar, bahkan beririsan dengan lahan konsesi dan hutan konservasi. Untuk mengakselerasi sertifikasi yurisdiksi di Seruyan dilakukan pendataan jumlah petani, luas lahan yang digarap, dan sebarannya, untuk memetakan wilayah perkebunan sawit secara menyeluruh, baik yang dikelola petani swadaya, petani plasma, maupun perusahaan. Albidinnor mengatakan, bagi Seruyan, pengelolaan sawit secara berkelanjutan tidak hanya penting untuk menjaga bentang alam dan keberlangsungan usaha, juga berimplikasi pada kepastian produk sawitnya bisa diterima di pasar global sehingga memberikan nilai tambah yang besar bagi petani. (Yoga)

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek menandatangani nota kesepakatan dengan Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terkait transportasi publik bus Transpatriot melalui skema pembelian layanan (buy the service/BTS). Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Agung Raharjo dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono menandatangani nota itu, Senin (4/9/2023), untuk mengawali kerja sama pengembangan Transpatriot dengan skema BTS. (Yoga)

Kekeringan akibat fenomena kemarau dan El Nino membuat petani di sejumlah daerah merugi karena sawah mereka puso. Hasil panen petani pun menurun sehingga penggilingan padi di sejumlah sentra pertanian terpaksa tidak beroperasi. Penurunan hasil panen ini berdampak pada anjloknya suplai gabah dan lonjakan harga beras di pasaran. Di Kabupaten Pati, Jateng, hujan jarang turun dalam tiga bulan terakhir. Kondisi itu membuat sejumlah embung, waduk, dan sungai mengering. Sawah petani tidak mendapatkan air yang cukup sehingga puso tak terhindarkan. Kesulitan itu dialami Kamelan (50), petani asal Margorejo, Pati, yang menyewa sawah 3,6 hektar di Kecamatan Jakenan.

Sawah yang ditanami padi di ambang gagal panen karena padi berumur dua bulan yang ditanam Kamelan mayoritas mati karena kekeringan. Dari 3,6 hektar, sekitar 2 ha sudah mati. ”Sisanya segera menyusul puso karena sekarang sudah benar-benar tidak ada air,” katanya, Senin (4/9). Kamelan mengeluarkan biaya Rp 60 juta untuk menanam padi. Ia terancam kehilangan potensi pendapatan Rp 200 juta. ”Untuk menanam padi, seluruhnya pakai uang pinjaman dari bank. Sekarang cuma bisa pasrah karena ini fenomena alam. Saya sudah berusaha, tetapi tetap tidak bias menghindari puso,” tuturnya.

Kerugian juga dialami petani di sejumlah sentra pertanian di Jateng. Berdasar catatan Dinas Pertanian dan Perkebunan Jateng hingga Agustus, lahan pertanian padi seluas 5.150,7 ha terdampak kekeringan. Luasan sawah yang puso hingga Agustus sekitar 254,1 ha, tersebar di Banyumas, Cilacap, Brebes, Kendal, Pekalongan, Rembang, Kebumen, Tegal, dan Purworejo. Pelaku usaha penggilingan padi juga menghadapi problem mahalnya harga gabah. Harga gabah kering giling saat ini Rp 8.000 per kg, lebih tinggi dari harga pokok pembelian (HPP) yang ditetapkan pemerintah, yakniRp 6.200 per kg. Adapun harga gabah kering panen Rp 7.600 per kg atau lebih tinggi dari HPP, yakni Rp 5.100 per kg. (Yoga)

Agenda ”mendorong keberlanjutan karet dan pengembangan karet berkelanjutan” jadi tema sentral temu Asosiasi Negara-negara Produsen Karet Alam di Palembang pekan lalu. Slogan ”keberlanjutan” mengemuka karena karet dihadapkan pada sejumlah tantangan yang mengancam kelangsungannya, antara lain, tren penurunan harga karet dunia,konversi tanaman karet, serta isu perubahan iklim dan kelestarian lingkungan. Selain itu, pasar karet alam dunia tengah berubah ke arah permintaan karet alam beserta produk turunannya yang berkelanjutan (Kompas, 4/9). Pertemuan negara-negara anggota ANRPC ini berlangsung di tengah gonjang-ganjing industri karet nasional. Berbagai faktor menyebabkan kian terpuruknya kinerja sektor ini, tecermin dari terus menurunnya produksi beberapa tahun terakhir. Sangat rendahnya produktivitas dan fluktuasi harga karet menjadi momok terbesar yang belum teratasi hingga kini. Rendahnya harga karet dunia menyebabkan petani karet tidak mampu merawat kebunnya. Banyak dari mereka yang akhirnya memilih menelantarkan kebun atau mengonversi tanaman karet menjadi tanaman lain yang lebih prospektif.

Akibatnya, berbeda dengan banyak negara lain, seperti Vietnam, Laos, Kamboja, dan Pantai Gading, yang justru melakukan ekspansi lahan, luasan perkebunan karet Indonesia justru terus menyusut karena konversi lahan. Tak terurusnya kebun membuat produktivitas lahan sangat rendah, hanya 300 kilogram (kg) karet remah/hektar/tahun, jauh di bawah negara penghasil karet lain yang bisa 1.300 kg/ hektar/tahun. Di sisi hilirnya, kita juga masih tertinggal dalam hilirisasi menuju produk karet hilir bernilai tambah tinggi karena pemerintah selama ini abai membangun industri hilirnya. Perlu uluran tangan pemerintah agar industri ini tak kian terpuruk. Tidak hanya dukungan di hilir dalam bentuk bantuan untuk peremajaan tanaman atau pemupukan, tetapi juga secara serius mendorong hilirisasi dan integrasi dengan  rantai pasok industri serta proyek-proyek pembangunan. (Yoga)

Penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau akan memperkuat daya saing sebuah negara, bahkan kawasan. Namun, kalangan pebisnis ASEAN menilai, ekonomi hijau perlu didorong secara inklusif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan tidak memperbesar kemiskinan. Dalam sesi yang dipandu Mendag 2011-2014 Gita Wirjawan, Pendiri Forum Ekonomi Dunia (WEF) Klaus Martin Schwab menyoroti penerapan ekonomi hijau yang dianggap hanya sebagai kewajiban demi menjaga stabilitas negara dalam menghadapi perubahan iklim. ”Padahal, di masa depan, hal itu (penerapan ekonomi hijau) dapat menjadi faktor daya saing yang kuat,” ujarnya dalam diskusi panel pada ASEAN Business and Investment Summit 2023 yang diadakan di Jakarta, Senin (4/9).

Klaus memaparkan, ekonomi yang memperhatikan kelestarian lingkungan tecermin dari pemanfaatan energi hijau. Semakin cepat suatu negara menciptakan inovasi-inovasi yang menyertai energi hijau tersebut, keunggulan kompetitif pun akan makin cepat diraih. Selain berinovasi dalam energi hijau, lanjut Klaus, kemitraan antara pebisnis dan pemerintah juga penting dalam menopang ekonomi lestari. Pemerintah dan pebisnis kini sama-sama perlu memperhatikan masyarakat sosial, lingkungan, dan kesejahteraan. Penguatan daya saing itu relevan dengan revisi angka proyeksi pertumbuhan PDB di kawasan ASEAN yang dimutakhirkan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi atau OECD, Minggu (3/9), yang pada edisi September 2023, memproyeksikan, pertumbuhan PDB di ASEAN sepanjang 2023 dan 2024 masing-masing sebesar 4,2 % dan 4,7 %. (Yoga)

ASEAN Business Advisory Council 2023 menetapkan lima agenda prioritas, yakni pemberdayaan UMKM, konektivitas masyarakat secara digital, memastikan ketahanan pangan dan kesehatan, dekarbonisasi ekonomi, serta memfasilitasi investasi dan perdagangan negara-negara ASEAN. Sejalan dengan itu, ASEAN BAC 2023 meluncurkan delapan proyek. Ketua ASEAN Business Advisory Council Arsjad Rasjid, yang juga Ketua Kadin Indonesia, mengemukakan, lima isu prioritas ASEAN BAC 2023 diterjemahkan ke dalam delapan proyek. Proyek-proyek itu dinilai menjadi solusi inovatif bagi kawasan.

Proyek warisan ASEAN-BAC 2023 meliputi ASEAN QR Code, Marketplace Lending Platform, Wiki Entrepreneur, ASEAN Net Zero Hub, dan Carbon Center of Excellence. Selain itu, ASEAN One Shot Campaign, Inclusive Closed-Loop Model of Agriculture Product, dan Representative of ASEAN Business Entity. ”Upaya mencapai integrasi ekonomi ASEAN harus memberikan dampak yang konkret,” ujar Arsjad, dalam ASEAN Business and Investment Summit 2023, di Jakarta, Senin (4/9). (Yoga)