Reformasi perpajakan di Indonesia, yang dicanangkan sebagai langkah strategis untuk meningkatkan penerimaan negara, memperbaiki kepatuhan wajib pajak, serta menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan, hingga kini belum sepenuhnya terwujud. Meskipun pemerintah telah meluncurkan Core Tax System sebagai bagian dari digitalisasi perpajakan, implementasinya mengalami banyak kendala teknis, sehingga menghambat pelaporan pajak dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha.

Penurunan penerimaan pajak sebesar 30,2% pada awal 2025 memperparah kondisi, di tengah ketergantungan Indonesia pada sektor komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Jika dibandingkan, reformasi pajak Indonesia masih tertinggal dari negara-negara seperti Australia, India, Korea Selatan, dan Kenya yang berhasil menyederhanakan sistem pajak dan meningkatkan kepatuhan melalui digitalisasi efektif.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebagai tokoh sentral dalam reformasi ini, menghadapi tantangan besar akibat keterbatasan otonomi dalam pengelolaan kebijakan pajak. Untuk mempercepat reformasi, pemerintah diharapkan memperluas basis pajak, memperbaiki sistem digital, memberikan otonomi lebih besar kepada DJP, dan menyederhanakan sistem perpajakan.

Tanpa langkah konkret tersebut, harapan akan reformasi pajak yang adil, transparan, dan berkelanjutan akan sulit terwujud.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menginstruksikan para kepala daerah untuk menggunakan belanja tidak terduga (BTT) guna mempercepat pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Mendagri sebagai payung hukum. Targetnya, 80.000 Kopdes diluncurkan paling lambat Juli 2025. Ini juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No.9/2025 yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari strategi mempercepat pembangunan ekonomi berbasis desa menuju Indonesia Emas 2045.

Tito menjelaskan bahwa penggunaan BTT diperlukan bagi daerah yang belum menganggarkan program tersebut dalam APBD Perubahan 2025, dan meminta program Kopdes dimasukkan dalam dokumen perubahan tersebut. Ia juga bekerja sama dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk mengamankan dasar hukum pelaksanaannya.

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kehadiran Kopdes Merah Putih tidak akan menghapus atau melemahkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah ada. Sebaliknya, Kopdes akan memperkuat BUMDes, dengan kemungkinan kedua lembaga itu saling berintegrasi.

Langkah ini sejalan dengan enam instruksi Presiden Prabowo dalam Inpres No.9/2025, termasuk membentuk Kopdes untuk kegiatan pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, dan logistik, sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing desa atau kelurahan.

Kejaksaan Agung RI resmi menetapkan tiga hakim sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait penanganan perkara mafia minyak goreng di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. Ketiga hakim tersebut adalah Agam Syarif Baharudin (ASB), Ali Muhtarom (AM), dan Djuyamto (DJU).

Menurut Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar, ketiganya diketahui telah menjatuhkan putusan ontslag (lepas dari segala tuntutan hukum) terhadap tiga grup korporasi besar, yakni PT Wilmar Group, PT Permata Hijau Group, dan PT Musim Mas Group, pada 19 April 2022. Meskipun terbukti melakukan perbuatan sesuai dakwaan jaksa, majelis hakim yang dipimpin Djuyamto menyatakan perbuatan tersebut bukan tindak pidana, sehingga para terdakwa korporasi dilepaskan.

Dalam prosesnya, ketiga hakim diduga bekerja sama dengan Muhammad Arif Nuryanta (MAN), yang saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat, untuk memastikan vonis lepas tersebut. MAN diduga menerima suap sebesar Rp60 miliar dari pengacara Aryanto, sedangkan ketiga hakim mendapatkan bagian sebesar Rp22,5 miliar.

Kasus ini memperlihatkan indikasi serius praktik suap di lingkungan peradilan, khususnya dalam perkara besar yang melibatkan korporasi nasional, dan menegaskan pentingnya reformasi sistem hukum dan pengawasan peradilan di Indonesia.

Kekhawatiran terhadap disiplin fiskal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, stabilitas ekonomi dalam negeri, dan ketegangan global seperti perang tarif, mendorong sebagian kalangan kaya di Indonesia untuk merelokasi dananya. Data OJK menunjukkan adanya penurunan nilai efek rupiah milik investor lokal di KSEI pada Februari 2025 menjadi Rp 4,42 kuadriliun dari Rp 4,65 kuadriliun pada Desember 2024, mencerminkan penurunan bulanan pertama dalam beberapa bulan terakhir.

Penurunan terutama terjadi pada aset berisiko tinggi seperti saham dan kripto. Nilai saham yang tercatat menurun dari Rp 3,68 kuadriliun menjadi Rp 3,44 kuadriliun, sementara transaksi kripto menyusut menjadi Rp 32,7 triliun.

Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan justru tumbuh, terutama dari segmen kaya dan korporasi. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat simpanan di atas Rp 5 miliar tumbuh 7,5% secara tahunan per Februari 2025. Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, menyebut bahwa dalam situasi volatil ini, bank bisa menarik lebih banyak DPK.

Henny Eugenia dari BNI menyatakan bahwa minat investasi nasabah masih tinggi, terutama pada obligasi. Bahkan, nilai tabungan nasabah segmen Emerald naik 16% dan aset kelolaan investasi tumbuh 18% secara tahunan. Ivan Adrian Jaya dari Danamon juga menekankan bahwa belum ada tanda signifikan pemindahan dana ke luar negeri, meski investasi reksadana sedikit melambat.

Namun, Trioksa Siahaan dari LPPI mengingatkan bahwa realokasi aset tetap bisa menjadi pintu awal pemindahan dana, baik melalui reksadana global, family office, maupun mekanisme lain sesuai preferensi nasabah kaya.

Pemerintah Indonesia akan memulai negosiasi dagang strategis dengan Amerika Serikat untuk merespons tarif resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump terhadap produk asal Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bersama jajaran menteri lainnya, termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wamenkeu Thomas Djiwandono, Wamenlu Arrmanatha Nasir, dan Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu.

Dalam pertemuan dengan otoritas perdagangan dan keuangan AS, Indonesia akan mengupayakan penurunan non-tariff barrier, memperluas kerja sama investasi, serta membuka peluang impor produk AS senilai US$ 18–19 miliar, sejalan dengan permintaan AS untuk menyeimbangkan neraca dagang yang defisit sekitar US$ 18 miliar terhadap Indonesia.

Wamen Investasi Todotua Pasaribu menambahkan bahwa Indonesia juga akan mengincar peluang investasi di sektor strategis AS, terutama migas dan teknologi informasi (TI). Investasi ini dirancang menggunakan pendekatan BUMN, dan kemungkinan melibatkan BPI Danantara.

Sementara itu, ekonom senior Chatib Basri menyarankan agar pemerintah menyikapi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebagai alat insentif, bukan hambatan. Ia mengusulkan skema potongan pajak bagi investor yang memenuhi TKDN, agar regulasi tersebut bersifat menarik dan mendorong investasi, sekaligus mengurangi dampak tarif AS terhadap RI.

Kinerja PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) pada tahun 2025 diperkirakan akan menghadapi tekanan dari penurunan harga batubara global dan kenaikan biaya operasional, khususnya akibat kebijakan B40 dan pencabutan subsidi bahan bakar. Hasan Barakwan, analis Maybank Sekuritas, memproyeksikan ASP ITMG turun 8% menjadi US$ 84 per ton, sementara biaya tunai naik 4,8% menjadi US$ 66 per ton. Imbasnya, pendapatan dan laba bersih ITMG diprediksi melemah tajam.

Ahmad Iqbal Suyudi dari Edvisor Profina Visindo menilai ITMG mencoba mengimbangi tekanan tersebut dengan menaikkan produksi batubara sekitar 5%. Namun, ketidakpastian global, termasuk perang dagang yang dipicu Presiden AS Donald Trump, menjadi faktor risiko besar, terutama bagi permintaan dari China dan India sebagai pasar utama.

Di sisi lain, tim riset Ajaib Sekuritas menilai ITMG masih dapat mempertahankan profitabilitas berkat efisiensi biaya dan struktur permodalan yang sehat (DER hanya 0,15 kali). Capex 2025 naik menjadi US$ 63 juta, menunjukkan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan.

Meski menghadapi tantangan, dividen jumbo senilai US$ 243 juta (DPR 65%) memberi daya tarik tersendiri bagi investor. Harga saham ITMG naik 7,24% dalam sebulan terakhir. Namun, Iqbal mengingatkan potensi "dividend trap" karena harga sudah priced-in. Hasan tetap merekomendasikan “hold” dengan target harga Rp 21.000, sementara Erinda Krisnawan dari BRI Danareksa Sekuritas justru menyarankan “beli” dengan target harga optimis Rp 27.300 per saham.

Di tengah perlambatan pertumbuhan kredit secara umum, kredit investasi justru menunjukkan tren positif dan menjadi penopang utama pertumbuhan kredit perbankan. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Februari 2025 kredit investasi tumbuh 14,62% secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan kredit secara keseluruhan yang tumbuh 10,3%.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan mencerminkan optimisme pelaku bisnis terhadap prospek ekonomi Indonesia, meski tidak selalu terlihat di ruang publik. Ia menyebut pelaku bisnis sedang aktif berekspansi, hanya saja "tidak diumumkan di TikTok".

Bank Mandiri, melalui M. Ashidiq Iswara (Ossy), mencatat kredit investasi tumbuh lebih tinggi lagi, yakni 25,6% yoy, dengan dukungan utama dari sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa. Ossy optimistis pertumbuhan kredit secara keseluruhan bisa mencapai 10%-12% di akhir 2025, dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

Sementara itu, Hera F. Haryn dari Bank Central Asia (BCA) menyampaikan bahwa kredit investasi merupakan komponen besar dari kredit korporasi BCA, menyumbang 35% dari total pembiayaan. Sektor pertambangan non-migas dan energi menjadi kontributor utama pertumbuhan tersebut. Per Februari 2025, total outstanding kredit BCA telah mencapai Rp 900,66 triliun, mendekati capaian tahun penuh 2024 sebesar Rp 922 triliun.

Tren kredit investasi yang tumbuh kuat di tengah kondisi ekonomi yang menantang menunjukkan optimisme sektor usaha terhadap pemulihan dan ekspansi jangka panjang.

Majalah The Economist (22/2( memasang foto Trump dengan mahkota di kepala dengan judul di sampul depannya ”The would-be king”. Republik AS serasa kerajaan: Trump menetapkan kenaikan tarif semena-mena dan mengubahnya sesuai dengan selera pribadinya. Pemerintahan Trump periode pertama (2017-2021) telah mengedepankan America First dan pada periode kedua ini lebih agresif menerjemahkan prinsip MAGA (Make America Great Again). Pemberlakuan tarif resiprokal pada lebih dari 60 negara (2/4) hanyalah salah satu kebijakan yang bertumpu pada prinsip yang sudah dihidupinya lebih dari 40 tahun tersebut. Di bidang perdagangan, Trump telah dinobatkan sebagai penganut paham merkantilisme gaya baru yang agresif.

Pada 2024, neraca perdagangan barang AS defisit 1,2 triliun USD AS atau naik 17 % dibanding periode sebelumnya. Impor barang AS tumbuh dua kali lebih besar dari pertumbuhan ekspor, hingga lebih banyak barang masuk ketimbang barang keluar. Pada periode tersebut, defisit perdagangan barang dengan China mencapai angka tertinggi di 295 miliar USD. Penerapan tarif resiprokal merupakan upaya paksa guna mengubah arah defisit secara instan. Kantor perwakilan perdagangan AS atau United States Trade Representative (USTR) pada 28 Februari 2025 menerbitkan laporan berjudul ”Foreign Trade Barrier” yang menjelaskan berbagai hambatan perdagangan yang dianggap merugikan AS. Berdasarkan dokumen ini, diterapkan hitungan angka sebagai acuan pengenaan tarif balasan pada puluhan negara tersebut.

Indonesia menempati peringkat ke-16 sebagai partner dagang AS dengan surplus terbesar. Dengan alasan itu, Pemerintah AS menerapkan tarif 32 % untuk berbagai produk Indonesia. Dokumen USTR merinci berbagai kebijakan di banyak sektor yang dianggap tidak fair, mulai dari keterlibatan Bulog pembelian beras, sistem katalog dalam industri farmasi, hingga aturan kepabeanan. Di sektor keuangan aturan OJK membatasi kepemilikan bank oleh satu pemegang saham tidak boleh melebihi 40 % juga dipersoalkan. Selain itu, aturan BI mengenai penerapan standar QRIS dalam sistem pembayaran serta pembatasan kepemilikan asing untuk perusahaan pemeringkat kredit juga disorot.

Sisi positif penerapan tarif resiprokal oleh AS menunjukkan cukup detail kelemahan kelembagaan dan tata kelola bisnis kita. Presiden menyatakan akan menghilangkan seluruh kuota impor dan melakukan pembenahan melalui deregulasi. Langkah ini perlu ditindaklanjuti secara nyata, tetapi proporsional.  Dunia tengah berubah dan keseimbangan baru akan terbentuk. Kita tidak akan pernah menemui kembali situasi seperti sebelum terjadi perang tarif. Trump telah mengubah peradaban (perdagangan) global. Hambatan tarif dalam perdagangan global menjadi realita baru yang punya implikasi besar, luas, dan panjang. Indonesia sebagai negara kecil harus siap dengan implikasi yang muncul, baik oleh kebijakan AS maupun konsekuensinya terhadap produk China. (Yoga)

Pemerintah tengah mematangkan Satgas PHK sebagai respons atas ancaman meningkatnya gelombang PHK, seiring tekanan ekonomi global dan kebijakan tarif impor tinggi dari AS. Pembentukan satgas ini juga menjadi bagian upaya lintas kementerian untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional. Hal tersebut disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai menggelar Rapat Koordinasi Teknis Terbatas terkait persiapan negosiasi pene- tapan tarif resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).Airlangga mengatakan, pematangan landasan dan fungsi Satgas PHK sedang dilakukan secara paralel sesuai arahan Presiden Prabowo.

Pembahasan ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kemenaker, Kemenperin dan Kemendag. ”Diharapkan dalam waktu singkat kita bisa menerbitkan kebijakan terkait Satgas PHK. K ita sedang mencari low hanging fruit (peluang yang mudah diraih) dalam menghadapi situasi saat ini,” ujar Airlangga. Pembentukan Satgas PHK merupakan langkah antisipatif pemerintah terhadap meningkatnya ancaman PHK massal sejak tahun lalu. Satgas ini disiapkan untuk merespons dampak penurunan produksi industri dalam negeri akibat kebijakan tarif impor AS yang berpotensi melemahkan ekspor Indonesia. (Yoga)

Tidak ada tanda-tanda perang tarif China dan AS akan mereda. China mendesak AS segera membatalkan sepenuhnya semua tarif timbal balik. Seruan China menyusul pengumuman AS untuk mengecualikan tarif bea masuk impor (BMI) atas 20 jenis komoditas. Akan tetapi, tidak sampai sehari, pemerintahan Donald Trump membuat pernyataan berbeda lagi. Dilaporkan Associated Press, Senin (14/4) mengutip Mendag AS, Howard Lutnick, pengecualian tarif pada ponsel pintar dan komputer buatan China hanya berlaku sementara waktu. Kemungkinan hanya akan berlaku satu atau dua bulan. Barang-barang elektronik dari China tetap akan kena tarif.

Bahkan, AS akan menyelidiki soal perdagangan keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor. ”Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dengan membatalkan sepenuhnya tariftimbal balik yang salah dan kembali ke jalan yang benar untuk saling menghormati,” kata jubir Kemendag China, Minggu (13/4). Pernyataan Trump yang sering berubah membingungkan semua pihak. Dunia usaha AS juga bingung. Mereka meminta Pemerintah AS tidak mengubah pernyataan setiap hari. Setelah mengatakan ada pengecualian bagi ponsel pintar dan komputer, beberapa jam kemudian di media sosial Trump mengatakan tidak ada pengecualian sama sekali karena barang-barang itu hanya ”dipindahkan ke kategori tarif yang berbeda”.

 China tetap akan menghadapi tarif 20 % sebagai bagian dari upaya AS menghukum China karena berperan dalam perdagangan fentanil. Sementara Badan Perbatasan dan Cukai AS (CBP) mengatakan, barang-barang seperti ponsel pintar, komputer jinjing, hard drive, monitor layar datar, beberapa cip, dan mesin pembuat semikonduktor termasuk dalam pengecualian tarif. Pendiri dan Kepala Strategi Pasar untuk Northman Trader, Sven Henrich, menyarankan agar Pemerintah AS tidak mengubah pernyataannya setiap hari. Dunia usaha AS tidak bisa merencanakan atau berinvestasi jika pernyataan pemerintah berubah terus. (Yoga)