Peresmian Pelabuhan Feri Internasional Gold Coast di Bengkong, Batam dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad. Pelabuhan ini dibangun oleh PT Aneka Sarana Sentosa dan akan melayani rute Batam—Malaysia serta sedang dalam proses pembukaan rute ke Singapura. Didesain khusus untuk mendukung wisatawan rombongan, pelabuhan ini dilengkapi fasilitas CIQP dan berada di kawasan wisata terpadu Golden City. Selain meningkatkan konektivitas dan sektor pariwisata, pelabuhan ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. Pemerintah pusat juga menyoroti pentingnya pariwisata sebagai sektor ekspor jasa unggulan yang tahan terhadap tekanan eksternal global, dengan tiga strategi utama: memperkuat ekspor jasa, mengembangkan UMKM, dan mendorong wisata berkualitas tinggi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga adanya aliran dana hibah yang bersumber dari APBD Jawa Timur ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Jatim, yang mendorong penggeledahan rumah anggota DPD La Nyalla Mattalitti pada 14 April. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyatakan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus suap dana hibah saat La Nyalla menjabat sebagai Ketua KONI Jatim periode 2010–2019.

La Nyalla sendiri membantah keterlibatannya dan menyebut bahwa penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti terkait tersangka Kusnadi, mantan Ketua DPRD Jawa Timur. Ia menegaskan tidak pernah memiliki hubungan dengan Kusnadi. Meski KPK belum merinci hasil penggeledahan, kasus ini menunjukkan langkah serius lembaga antirasuah dalam menelusuri dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah daerah.

Pemerintah resmi menerbitkan dua regulasi baru, yaitu PP No. 18/2025 dan PP No. 19/2025, yang mengatur tarif terbaru royalti untuk komoditas mineral dan batubara (minerba). Kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) demi memperkuat ketahanan fiskal dan mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menegaskan bahwa kebijakan ini juga bertujuan menciptakan perlakuan setara antar komoditas serta meningkatkan transparansi dan tata kelola pertambangan.

Namun, kebijakan ini mendapat sorotan dari berbagai pelaku industri. Djoko Widajatno, Dewan Penasihat APNI, mengkritik bahwa kenaikan tarif royalti bisa menggerus keuntungan dan memicu mundurnya investor asing karena dianggap inkonsisten dan merugikan iklim investasi. Ia menyerukan dialog ulang dengan pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan fiskal dan investasi.

Senada, Hendra Sinadia dari Indonesia Mining Association (IMA) menilai regulasi ini akan memperburuk beban industri tambang, yang saat ini sudah terdampak naiknya biaya produksi dan harga komoditas yang menurun. Sementara itu, Rizal Kasli, Ketua Umum Perhapi, menganggap kebijakan ini tidak tepat di tengah kondisi pasar yang sedang lesu dan mengkhawatirkan potensi dampaknya terhadap kelangsungan produksi nasional, seperti yang dialami Glencore di New Caledonia.

Meskipun ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, regulasi baru ini masih menimbulkan pro-kontra dan kekhawatiran di kalangan pelaku industri, terutama terkait daya saing, keberlangsungan investasi, dan kelangsungan usaha pertambangan nasional

Konsumsi rumah tangga Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pada kuartal I-2025, menjadi salah satu penyebab utama melemahnya perekonomian nasional. Berdasarkan Survei Penjualan Eceran Bank Indonesia, indeks penjualan riil hanya tumbuh 1% secara tahunan, lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Perlambatan ini terutama terjadi pada kelompok barang seperti perlengkapan rumah tangga, peralatan komunikasi, dan sandang, yang mengalami kontraksi.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menyebut bahwa pelemahan ini mencerminkan daya beli masyarakat yang tertekan, terlihat dari penurunan tabungan dan pergeseran pola konsumsi ke arah yang lebih konservatif seperti pembelian barang bekas dan investasi pada emas. Ia memperkirakan konsumsi rumah tangga hanya akan tumbuh 4,8% secara tahunan pada kuartal I-2025, dan menekankan pentingnya stabilitas ketenagakerjaan untuk mendorong pemulihan.

Sementara itu, Peneliti FITRA, Badiul Hadi, memperkirakan pertumbuhan konsumsi bahkan bisa melambat hingga kisaran 4%-4,3%. Ia menyarankan agar pemerintah memperkuat stimulus fiskal, menjaga stabilitas harga pangan, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja sebagai langkah konkret untuk menahan pelemahan konsumsi masyarakat.

Kendati demikian, ada harapan pemulihan pada bulan-bulan mendatang seperti Mei dan Agustus 2025, terutama karena kelancaran distribusi dan momen perayaan HUT RI, yang diperkirakan bisa mendongkrak penjualan ritel.

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) mengalami penurunan profitabilitas meskipun penjualan sepanjang tahun 2024 tumbuh solid sebesar 13,6% year-on-year (yoy), mencapai Rp 37,8 triliun. Tekanan berasal dari peningkatan beban operasional seperti gaji dan sewa yang masing-masing naik 7,4% dan 17,1% yoy, serta strategi diskon agresif yang menekan margin laba kotor. Akibatnya, laba bersih MAPI turun 6,7% menjadi Rp 1,76 triliun.

Analis Bahana Sekuritas, Laras Nadira, menyebut bahwa kenaikan tarif sewa pusat perbelanjaan akan terus menjadi tantangan bagi profitabilitas MAPI. Ia memproyeksikan margin laba kotor akan membaik ke 43,8% pada 2025 dan 2026 melalui strategi pengelolaan merchandise dan fokus pada produk unggulan. Namun, Laras tetap mengambil pendekatan konservatif dengan memangkas target harga saham menjadi Rp 1.600 dan memberikan rekomendasi hold.

Analis JP Morgan, Benny Kurniawan, justru melihat kinerja MAPI pada 2024 lebih baik dari ekspektasi pasar, dan memberikan rating overweight dengan target harga Rp 1.760 per saham. Sementara itu, Indy Naila, Investment Analyst di Provina Visindo, masih optimistis dengan potensi pertumbuhan MAPI di 2025 karena daya beli masyarakat menengah atas yang tangguh serta prospek sektor food and beverage, dan merekomendasikan buy dengan target harga Rp 1.850 per saham.

Meskipun menghadapi tekanan margin dan risiko konsumsi yang melemah, MAPI tetap memiliki prospek pertumbuhan terbatas dengan proyeksi pertumbuhan penjualan sebesar 9% untuk 2025 dan 2026.

Perlambatan penyaluran kredit konsumsi hingga Februari 2025 menjadi indikator utama bahwa daya beli masyarakat masih belum pulih. Bank Indonesia mencatat pertumbuhan kredit konsumsi hanya sebesar 9,4% secara tahunan, melambat dibanding akhir 2024. Penyebab utama perlambatan ini adalah tingginya suku bunga, yang bahkan terus naik di beberapa bank besar.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menyatakan bahwa penyesuaian bunga dilakukan dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat. Sementara itu, Presiden Direktur CIMB Niaga, Lani Darmawan, menekankan pentingnya menjaga kualitas aset melalui pendekatan konservatif, meskipun segmen kendaraan bermotor dan KTA masih mencatat pertumbuhan. Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Kepatuhan Bank OK, Efdinal Alamsyah, yang memilih langkah selektif demi menjaga stabilitas portofolio di tengah ketidakpastian ekonomi.

Secara umum, perbankan memilih strategi konservatif demi menjaga kualitas kredit, mengingat tingginya risiko kredit konsumsi akibat tekanan pada daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi makro yang belum stabil.

Tiga bulan program Makan Bergizi Gratis atau MBG berjalan, muncul masalah dalam pelaksanaannya. Dalam beberapa hari terakhir ditemukan adanya jasa penyedia katering program ini yang belum dibayar oleh pengelola program MBG di Kalibata, Jaksel dan kasus dugaan keracunan makanan program MBG di Batang, Jateng. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menilai, tunggakan yang belum dibayar Yayasan MBN, pengelola program MBG, kepada fasilitas penyedia jasa catering untuk area Kalibata, Pancoran, Jaksel, merupakan masalah internal yang belum terselesaikan. BGN mengungkap bahwa seluruh pembayaran sudah diselesaikan.

”Ini (tunggakan pembayaran jasa katering) masalah internal mitra. Kewajiban BGN tuntas. Kami baru memahami bahwa antara pemilik fasilitas dan yayasan pihak yang berbeda. Mekanisme kerja sama di antara mereka belum menjadi perhatian BGN,” kata Dadan, Rabu (16/4). BGN akan memeriksa secara detail laporan tunggakan pembayaran ke jasa katering oleh yayasan pengelola program MBG di Jaksel ini. Berdasarkan data saat ini, setidaknya sudah ada 1.072 satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi di Indonesia untuk mendukung program MBG. Dadan mengungkapkan, biaya yang ditagihkan oleh jasa katering sudah dituntaskan oleh BGN, termasuk tagihan untuk 65.000 porsi MBG yang sudah didistribusikan oleh penyedia jasa katering program MBG area Kalibata yang mencapai Rp 1 miliar.

Namun, penyedia katering, Ira Mesra Destiawati (59), mengaku merugi hampir Rp 1 miliar karena yayasan pengelola MBG belum membayar katering selama dua bulan. Dapur itu menyediakan katering untuk 19 sekolah. Akibatnya, dapur MBG berhenti memasak sejak pertengahan Maret 2025. Atas kerugian yang dialami, Ira melaporkan dugaan penipuan dan penggelapan ke Polres Metro Jaksel pada 10 April 2025. Dalam laporan yang disampaikan kuasa hukum penyedia jasa katering yang belum dibayarkan disebutkan pula bahwa harga satuan porsi MBG yang dibayarkan diubah secara sepihak oleh yayasan pengelola program MBG. Sebelumnya, setiap porsi dihargai Rp 15.000, kemudian diturunkan menjadi Rp 13.000 hingga akhirnya penyedia jasa katering hanya mendapat Rp 10.500 per porsi (Kompas.id, 15/4/2025). (Yoga)

Malaysia menyambut meriah kunjungan Presiden China Xi Jinping. China mengajak Malaysia dan negara anggota ASEAN lainnya melawan upaya pelemahan sistem global. Xi disambut secara resmi Raja Malaysia Yang Dipertuan Agung XVII Sultan Ibrahim, Rabu (16/4) di Istana Negara Malaysia di Kuala Lumpur. Kekuatan hubungan Malaysia-China, tergambar di neraca perdagangan kedua negara. China menjadi mitra dagang teratas Malaysia. Dari China, Malaysia mengakumulasi surplus 147 miliar USD pada 2015-2024. Dari tiga negara ASEAN yang disambangi Xi dalam lawatan ini, cuma Malaysia yang selalu surplus dengan China. Pada lawatan kali ini, Xi mengunjungi Vietnam, Malaysia, dan Kamboja. ASEAN merupakan salah satu sumber surplus China. Pada 2015-2024, akumulasi surplus China dari ASEAN bernilai 989 miliar USD. Di periode sama, Indonesia hanya menikmati surplus pada 2021-2023.

Otoritas kepabeanan China, GAC, menyebut ASEAN mitra dagang terbesar China. Pada caturwulan I-2025, 16,6 % perdagangan luar negeri China dilakukan dengan ASEAN. Jubir GAC, Lu Daliang pada harian Global Times, menyebutkan, 90,1 % komoditas perdagangan ASEAN-China berupa produk manufaktur. Konektivitas pembangunan infrastruktur antara China dan negara-negara ASEAN yang terus berkembang membuka jalan bagi pertukaran perdagangan yang lebih lancar sehingga meningkatkan hubungan ekonomi. Ia juga mencatat perundingan untuk Kawasan Perdagangan Bebas (FTA) China-ASEAN Versi 3.0 telah diselesaikan secara substantif. ”Kedua pihak akan memperluas kerja sama saling menguntungkan dalam industri yang sedang berkembang, seperti ekonomi digital dan hijau, serta konektitivitas rantai pasokan sekaligus meningkatkan integrasi di bidang standar dan peraturan,” kata Lu.

Meski sudah surplus 1 triliun USD, China masih mengajak ASEAN menjalin hubungan ekonomi lebih dekat. Pesan itu dibawa Xi dalam rangkaian lawatan ke Asia Tenggara kali ini. ”Kita harus menjunjung sistem perdagangan multilateral, menjaga rantai pasok dan industri global stabil, serta menjaga keterbukaan dan kerja sama internasional,” tulis Xi. China akan bekerja sama dengan Malaysia dan anggota lain ASEAN melawan upaya pelemahan sistem global. Kerja sama juga untuk menolak proteksionisme dan unilateralisme. Perdagangan bebas memang menjadi salah satu pesan Xi dalam lawatan ini. Ia menampilkan negaranya sebagai entitas stabil, bisa dipercaya, dan punya kepastian. (Yoga)

Indonesia mempunyai keberagaman pangan lokal melimpah, namun belum dimanfaatkan optimal. Alhasil, ketergantungan terhadap bahan pangan impor membuat ketahanan pangan negara ini kian rapuh. Pola konsumsi pangan di Tanah Air semakin seragam, yaitu beras dan terigu. Padahal, sumber pangan lokal yang beragam sangat potensial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Gerakan kembali ke pangan lokal tak cukup hanya sebatas jargon atau kampanye, tetapi mesti didukung kebijakan yang konkret untuk mewujudkannya. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal mengatakan, pangan lokal semestinya menjadi basis pemenuhan kebutuhan makanan.

Sumber makanan lain tidak dilarang, tetapi jangan mendominasi. Hal ini diperlukan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Sebab, pangan lokal berasal dari bahan-bahan yang tersedia di sekitar sehingga mudah diperoleh dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. ”Kekayaan pangan Nusantara memang belum optimal dimanfaatkan. Tantangannya banyak sekali, yang pertama soal mindset (pola pikir),” ujarnya dalam diskusi ”Dialog Kebijakan Percepatan Penganeka ragaman Pangan: Kolaborasi Program untuk Penguatan Sistem Pangan Nasional Berbasis Pangan dan Kearifan Lokal” yang digelar Koalisi Pangan BAIK, di Jakarta, Rabu (16/4).

Banyak yang menganggap belum makan jika belum mengonsumsi nasi. Selain itu, sebagian orang di desa sungkan menyajikan pangan lokal, seperti singkong dan pisang, kepada tamu. Tidak sedikit yang justru menawarkan makanan ultra-olahan, salah satunya biskuit. Pola pikir ini mesti diubah. Sebab, pangan lokal bukan sekadar makanan, melainkan warisan leluhur yang sarat nilai-nilai sejarah dan budaya. Menurut Rinna, dibutuhkan berbagai strategi untuk menciptakan pasar pangan lokal. Tanpa ada kepastian hasil panen diserap pasar, masyarakat akan ragu untuk menanam dan membudidayakannya. (Yoga)

Industri perbankan berupaya menarik dana murah dari masyarakat, melalui promo dan digitalisasi. Kualitas aset turut dijaga sebagai antisipasi menghadapi tantangan pelemahan daya beli masyarakat dan ketidakpastian global akibat kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump. Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Corina Leyla Karnalie mengatakan, dana pihak ketiga (DPK) BNI utamanya didominasi dana murah (current account saving account/CASA) yang mampu menurunkan biaya dana (cost of fund) perseroan.

Per Desember 2024, dana murah BNI tercatat Rp 563,3 triliun atau 69,9 % dari total DPK, ditopang pertumbuhan dana rekening tabungan (saving account) nasabah sebesar 11 % secara tahunan. ”Tahun ini (2025), target kita itu cukup challenging. Tabungan ditargetkan tumbuh 16,7 % secara tahunan. Kami optimis, karena itu, kami menyiapkan banyak program,” katanya di Jakarta, Rabu (16/4). Untuk mencapai target tersebut, beberapa promosi dan kampanye pun dilakukan, salah satunya dengan mengadakan program Undian Rejeki wondr BNI yang berlangsung selama April 2025-31 Januari 2026.

Program ini adalah strategi perseroan untuk akuisisi, penetrasi, serta peningkatan transaksi dengan mengandalkan aplikasi wondr. Kehadiran wondr by BNI dapat menjadi inovasi signifikan bagi perbankan. Selain memudahkan akses perbankan, aplikasi tersebut juga bisa mendorong peningkatan jumlah pengguna, volume transaksi, serta pertumbuhan DPK dari produk tabungan. Per Februari 2025, DPK BNI tercatat Rp 775 triliun atau tumbuh 1 % dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah tersebut, dana murah yang dihimpun mencapai Rp 550 triliun atau 70,9 % dari total DPK.  (Yoga)