Ditangkapnya Pembobol Bank Rp 23,6 Triliun
Pelarian Mehul Choksi (65) berakhir di Belgia. Pengusaha perhiasan itu diburu sejak 2018 dengan tudingan membobol Punjab National Bank Rp 23,6 triliun. Media India, seperti Hindustan Times, NDTV, dan The Times of India, mengulas penangkapan Choksi lewat laporan pada Senin (14/4). Choksi ditangkap di Antwerp, Belgia, akhir pekan lalu. Pengacara Choksi, Vijay Agarwal, menyatakan tengah mengajukan praperadilan atas penangkapan itu. Choksi, kata Agarwal, tinggal secara sah di Belgia dan menjalani pengobatan kanker di sana selama beberapa waktu terakhir. Alasan kesehatan diajukan untuk mengeluarkan Choksi dari tahanan. Ia memegang izin tinggal yang berlaku maksimum lima tahun di Belgia, karena istrinya, Preeti Choksi, berkewarganegaraan Belgia.
Dari Belgia, menurut India Today, Choksi akan menuju Swiss dengan alasan mau berobat. Menurut India Today, sejumlah aparat India segera menuju Belgia untuk mengawal proses ekstradisi Choksi. Proses itu masih harus menunggu persidangan yang baru akan dimulai. Bobol bank Choksi diburu aparat India sejak 2018. Perburuan bermula dari laporan Punjab National Bank (PNB) atas keanehan di salah satu cabang PNB di Mumbai, India. Manajemen PNB menemukan keanehan dari penerbitan 1.212 surat jaminan pembayaran, yang diterbitkan pada 2011-2016. Mayoritas surat untuk pembelian mutiara. Choksi, lewat Gitanjali Group, mengelola jaringan toko perhiasan. Inti bisnisnya berlian. Total ada 4.000 toko perhiasan di India yang dikendalikan Gitanjali Group.
Dalam pembobolan PNB, Choksi bersekongkol dengan keponakannya, Nirav Modi, yang juga diburu aparat India. Mereka dijerat dengan serangkaian tuduhan terkait aturan perbankan dan pencucian uang. Aparat juga memburu saudara dan istri Modi, Nishal dan Ami Choksey. Mertua Modi, Amukuraj Choksey, juga pedagang berlian dan aneka perhiasan. Bisnis Amukuraj tidak sebesar bisnis Choksi. Pertama kali kasus itu dilaporkan pada Februari 2018, taksiran kerugian mencapai 280 miliar rupee. Waktu itu, 1 USD setara 64 rupee. Dengan demikian, taksiran kerugiannya mencapai 4,3 USD. Belakangan, setelah audit menyeluruh, ditemukan kerugian 110 miliar rupee atau 1,718 miliar USD. Waktu itu, nilai tukar per USD setara Rp 13.775. Dengan demikian, kerugiannya mencapai Rp 23,6 triliun. (Yoga)
Berupaya untuk Mengurangi Ketergantungan
Operasi kemanusiaan termasuk yang paling terdampak kondisi perekonomian global, sehingga perlu bekerja keras mencari sumber pendanaan baru. Pukulan bertubi-tubi dialami para pegiat kemanusiaan. Selama ini mereka bekerja dengan anggaran dana terbatas, di bawah tekanan, bahkan kerap menjadi sasaran kekerasan bersenjata. Belakangan, kondisi ini diperburuk oleh pengurangan atau penghentian bantuan dari sejumlah negara donor, terutama AS. Situasi ini memaksa Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) merumahkan lebih dari 500 pegawai atau 20 % dari 2.600 pegawainya. Laporan AFP, akhir pekan lalu, menyebutkan, OCHA kekurangan dana 60 juta USD untuk memenuhi anggaran tahun 2025 sebesar 430 juta USD.
Saat ini OCHA berkarya di 60 negara dan harus mengurangi skala operasi mereka di Kamerun, Kolombia, Eritrea, Irak, Libya, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Organisasi yang mengoordinasikan respons PBB serta memberikan laporan dari garis depan wilayah konflik ini masih beroperasi di Ukraina, Gaza, Sudan, dan zona konflik lainnya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. AS adalah penyandang dana kemanusiaan terbesar dengan sumbangan 63 juta USD per tahun. Tantangan bagi para pegiat kemanusiaan ini memburuk sejak pembekuan Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID).
Setidaknya 83 persen program kemanusiaan dari organisasi yang memiliki dana tahunan sebesar 42,8 miliar USD ini terhenti (Kompas.id, 12/4/2025). Salah satu langkah penting adalah mengurangi ketergantungan pada satu negara donor. Upaya memperluas kerja sama dengan negara Teluk, misalnya, perlu didorong untuk menjaga kelangsungan kegiatan kemanusiaan. Selain itu, membangun kemitraan dengan pihak swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, perlu tata kelola yang bersih guna mencegah kebocoran dan mengefisienkan penggunaan anggaran. (Yoga)
Terbangnya Modal Asing dan Domestik
Hingga medio April 2025, sebesar Rp 12,32 triliun modal portofolio asing terbang keluar dari pasar keuangan domestik. Di sisi lain, penempatan investasi domestik di luar negeri cenderung meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Tekanan ganda di pasar keuangan domestik ini berisiko memperlemah ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Mengutip data BI, aliran modal investor asing sejak awal tahun hingga 10 April 2025 telah keluar Rp 12,32 triliun di pasar keuangan domestik. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 32,48 triliun di pasar saham, serta beli neto di Sekuritas Rupiah BI (SRBI) sebesar Rp 7,11 triliun dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 13,05 triliun.
Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo pada Senin (14/4) berpendapat, tren aliran modal asing yang berbalik keluar itu mencerminkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap stabilitas jangka pendek perekonomian Indonesia. Adapun nilai tukar rupiah kini berada di kisaran Rp 16.700 per USD. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah ditutup di level Rp 16.773 per USD pada penutupan perdagangan Senin (14/4) atau terdepresiasi 3,81 % dibanding akhir 2024.
Di sisi lain, pasar keuangan domestik juga menghadapi tekanan berupa keluarnya dana milik penduduk residen ke luar negeri. Bloomberg melaporkan, orang-orang kaya Indonesia tercatat memindahkan ratusan juta USD ke luar negeri di tengah meningkatnya kekhawatiran atas disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi negara. Menurut Arianto, keluarnya modal penduduk domestik ke luar negeri dapat semakin memperburuk persepsi risiko serta mempercepat keluarnya aliran modal asing. Apalagi jika itu terjadi bersamaan dengan penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan atau ketidakpastian politik. (Yoga)
Pembentukan Koperasi Bisa Menggunakan Pos Belanja Tak Terduga APBD
Kemendagri menyatakan bahwa pos belanja tak terduga dalam APBD dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian tengah memfinalisasi peraturan teknis sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Hal itu dikemukakan Mendari, Tito Karnavian usai menghadiri sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (14/4) di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta. ”Kami sedang menyiapkan payung hukum. Dengan adanya payung hukum itu, kelak kami berharap pemda tidak ragu-ragu dan tidak takut diperiksa ketika menggunakan pos belanja tak terduga untuk membiayai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Tito. Tito membenarkan, setelah pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025, masih ada pemungutan suara ulang.
Sementara 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai Juli 2025. Kemendagri mendorong ada percepatan perumusan APBD Perubahan pada Mei dan diharapkan selesai pada Juni 2025. Dalam APBD Perubahan diharapkan ada dukungan pembiayaan untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. ”Sambil menunggu APBD Perubahan, daerah yang memiliki mata anggaran belanja tak terduga dapat memakai untuk membantu pembiayaan pendirian koperasi. Misalnya, bayar notaris,” kata Tito. Dalam Inpres No 9/2025 disebutkan, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada APBN, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yoga)









