Penanganan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina–KKKS periode 2018–2023 terus berlanjut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), melalui Direktorat Jampidsus, memeriksa sembilan orang saksi yang berasal dari internal PT Pertamina (Persero) dan pejabat Kementerian ESDM.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa para saksi yang diperiksa termasuk DS (VP Crude & Product Trading & Commercial ISC PT Pertamina), WKS (Pjs. Manager Market Analysis Development ISC), DDKW (Assistant Manager Crude Oil Domestic Supply PT Kilang Minyak Pertamina Internasional), tiga senior account manager PT Pertamina Patra Niaga berinisial VBADH, HR, dan DDH, MR (Director of Risk Management PT Pertamina International Shipping), AN (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2021), serta EED (Koordinator Harga BBM dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM).

Pemeriksaan ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan tata kelola migas nasional, khususnya yang melibatkan BUMN strategis seperti Pertamina, demi menjaga integritas dan akuntabilitas sektor energi di Indonesia.

Pasar saham Indonesia tengah dihantam oleh gelombang sentimen negatif, salah satunya berasal dari keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang tidak memasukkan tiga saham Grup Barito—PT Barito Renewables Energy (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), dan PT Petrosea (PTRO)—dalam tinjauan indeks Mei 2025. Keputusan ini menyusul kekhawatiran MSCI terkait rendahnya tingkat investabilitas saham tersebut akibat dominasi pengendali serta aktivitas pasar yang tidak wajar (unusual market activity/UMA).

Kriteria baru MSCI yang lebih ketat, termasuk pencoretan saham yang masuk papan pemantauan khusus (PPK), dikhawatirkan akan membuat investor asing menarik dananya. Hingga pertengahan April 2025, aliran dana asing keluar dari pasar saham domestik sudah mencapai Rp 35,86 triliun, sementara dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 13,5 triliun, turut menekan nilai tukar rupiah.

Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy, and Planning di Kiwoom Sekuritas, menilai bahwa kebijakan MSCI dapat menjadi sentimen negatif berkepanjangan bagi bursa Indonesia, bahkan berpotensi mengalihkan bobot saham dari Indonesia ke negara seperti China atau India. Hal ini akan menurunkan eksposur Indonesia di kancah pasar global dan mempersempit peluang masuknya dana asing.

Sementara itu, Daniel Agustinus, Direktur PT Kanaka Hita Solvera, memprediksi bahwa IHSG akan bergerak di kisaran 5.800–6.600 dalam jangka pendek, dan menyarankan investor untuk bersikap wait and see, sedangkan Audi mendorong pemilihan saham dengan fundamental yang kuat dan tata kelola yang transparan sebagai strategi adaptasi terhadap arah kebijakan MSCI.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan hingga akhir Maret 2025, seiring meningkatnya ketidakpastian global dan kebutuhan intervensi pasar oleh Bank Indonesia (BI). Dari posisi US$ 156,1 miliar pada Januari, cadangan devisa turun menjadi US$ 154,5 miliar di Februari, dan diprediksi menurun lagi ke US$ 152,3 miliar di akhir Maret.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menjelaskan bahwa penurunan ini dipicu oleh pembiayaan utang luar negeri, kebutuhan impor menjelang Lebaran, serta intervensi BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.223 per dolar AS di pasar spot.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, menambahkan bahwa pelemahan cadangan devisa juga disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor komoditas dan lemahnya kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan DHE yang efektif untuk mengatasi potensi capital outflow.

Meski BI dinilai telah melakukan intervensi secara efisien, volatilitas rupiah masih berlanjut dan berisiko melemah ke Rp 17.000 per dolar AS, apalagi dengan adanya tambahan tekanan dari perang dagang global. Para ekonom sepakat bahwa BI perlu terus menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan ketahanan cadangan devisa.

Kinerja emiten sektor tambang mineral dan batubara (minerba) Indonesia diprediksi akan tertekan sepanjang 2025 akibat kombinasi kebijakan domestik dan tekanan eksternal. Pemerintah menetapkan kenaikan tarif royalti untuk komoditas seperti batubara, nikel, tembaga, emas, perak, dan timah, yang secara langsung akan menambah beban biaya produksi perusahaan tambang.

Indy Naila, Investment Analyst dari Edvisor Provina Visindo, menyoroti bahwa kebijakan ini akan menekan margin emiten, terutama yang tengah melakukan ekspansi lewat belanja modal (capex). Timothy Wijaya dari BRI Danareksa Sekuritas menambahkan bahwa PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Timah Tbk (TINS) akan terdampak paling besar, terutama karena kenaikan royalti nikel matte dan lemahnya harga nikel global.

Namun, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) dinilai relatif aman karena sebagian besar produknya tidak terkena royalti akibat status izinnya dan kemitraan dengan pihak asing. Secara keseluruhan, margin keuntungan emiten yang tercakup dalam cakupan BRI Danareksa diperkirakan turun sekitar 10% sepanjang 2025.

Selain itu, sentimen global seperti kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump, kekhawatiran resesi, dan pelemahan harga komoditas turut memperburuk prospek sektor. Harga nikel, aluminium, dan timah masing-masing turun lebih dari 7%–11% dalam sebulan terakhir.

Ryan Winipta dan Reggie Parengkuan dari Indo Premier Sekuritas menambahkan bahwa ketidakpastian permintaan global dan inflasi berisiko memicu stagflasi atau deflasi. Indo Premier tetap bersikap hati-hati terhadap sektor ini, namun merekomendasikan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) karena kekuatan arus kas, dividen tinggi, dan keuangan solid. Sedangkan Edvisor juga menjagokan ANTM dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) karena masih mendapat dorongan dari harga emas yang menguat.

Pengetatan likuiditas di sektor perbankan Indonesia mulai terlihat jelas dari penurunan kepemilikan bank terhadap surat berharga negara (SBN) dan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Berdasarkan data DJPPR, per 10 April 2025, kepemilikan bank pada SBN turun sekitar 13,5% secara tahunan, menjadi Rp 1.150,53 triliun. Beberapa bank besar seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Tabungan Negara (BTN) tercatat mengurangi porsinya secara signifikan.

Namun, tidak semua bank bersikap sama. Bank Mandiri, BNI, CIMB Niaga, dan BCA justru meningkatkan kepemilikan surat berharganya. Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication BCA, menegaskan bahwa penempatan dana di surat berharga adalah strategi likuiditas yang disesuaikan dengan kebutuhan ekspansi kredit. BCA sendiri masih mampu mencatatkan pertumbuhan kredit 14% secara tahunan per Februari 2025.

Lani Darmawan, Presiden Direktur CIMB Niaga, menyatakan bahwa fokus banknya tetap pada penyaluran kredit, meskipun penempatan dana di SBN dan SRBI tetap dilakukan secara selektif. CIMB mencatat pertumbuhan kredit sebesar 9,29% pada periode yang sama.

Sementara itu, Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan OK Bank, menyebut bahwa banknya justru menaikkan kepemilikan surat berharga menjadi Rp 1,5 triliun pada Maret 2025, dengan sekitar 20% di antaranya dalam bentuk SRBI.

Secara umum, meski sebagian bank mengalihkan likuiditas untuk mendukung pertumbuhan kredit, tanda-tanda ketatnya kondisi likuiditas tetap terasa dari penurunan kepemilikan instrumen keuangan negara.

KPK, Jumat (11/4) menahan dua tersangka dugaan korupsi jual beli gas PT Perusahaan Gas Negara yang terjadi pada 2017-2021. Dari kasus ini, BPK menaksir kerugian negara yang ditimbulkan hingga 15 juta USD atau Rp 225 miliar. Kedua tersangka itu adalah Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara (PGN) 2016-2019 Danny Praditya dan Komisaris PT Inti Alasindo Energi (IAE) 2006-2023 sekaligus Direktur Utama PT Isargas 2011-2024 Iswan Ibrahim. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat, menjelaskan, penahanan kedua tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 75 saksi, penggeledahan delapan lokasi, serta penyitaan sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, hingga uang 1 juta USD.

Bermula pada 19 Desember 2016, Dewan Komisaris dan Direksi PT PGN mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PGN tahun 2017, yang tidak terdapat rencana PT PGN membeli gas dari PT IAE. Pada 2017, PTIAE mendapat alokasi gas dari Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) sebesar 10 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD). Berlanjut pada 2018 sebesar 15 MMSCFD dan pada 2019 sebesar 40 MMSCFD. Namun, alokasi gas tersebut tak cukup memenuhi kontrak dengan PT PGN. Danny diketahui memerintahkan tim pemasaran PT PGN membuat paparan kerja sama dengan sejumlah pedagang gas, termasuk PT Isargas, untuk menjadi perusahaan distributor lokal.

Tim pemasaran berhubungan dengan Direktur PT IAE, bagian dari Isargas Group, untuk kerja sama pengelolaan gas. Pertemuan itu mengungkap permintaan Iswan Ibrahim sebesar 15 juta USD sebagai uang muka pembayaran pembelian gas PT IAE oleh PT PGN, yang rencananya digunakan untuk membayar utang PT IAE ke pihak lain. ”Pada 10 Oktober 2017, dalam rapat BOD (board of directors) PT PGN, DP (Danny Praditya) dengan tim marketing PT PGN memaparkan materi ’Update Komersial’ yang berisi Isargas Group setuju untuk menjual sebagian alokasi gas bumi eks HCML miliknya kepada PT PGN dengan skema advance payment,” kata Asep.

Pada 2 November 2017 akhirnya terbentuk kesepakatan untuk mengirim gas PT IAE ke PT PGN. Skemanya mencakup pembayaran uang muka 15 juta USD hingga potensi akuisisi keseluruhan Isargas Group ke PT PGN. PT PGN mengirim bukti pengiriman tagihan 15 juta USD sebagai uang muka ke PT IAE pada 9 November 2017. Namun, uangnya malah dipakai PT IAE untuk membayar utang ke pihak lain yang tak berkaitan dengan pengelolaan gas. Pada 2 Desember 2020, Badan Pengatur Hilir Migas menyatakan praktik penjualan gas bertingkat antara PT IAE dan PT PGN tidak diperbolehkan karena menyalahi aturan. (Yoga)

Indonesia punya waktu menyusun bahan dan strategi negosiasi menghadapi AS. Strategi jitu diperlukan untuk menenangkan pelaku pasar. Pada Kamis (10/4) dini hari WIB, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan penundaan pengenaan tarifimpor ke sejumlah negara, termasuk Indonesia, selama 90 hari. Sehingga tarif yang bagi Indonesia masih seperti semula, yakni 10 %. Sebagai negara dengan produk domestik bruto (PDB) terbesar di dunia, langkah AS menimbulkan dampak bagi banyak negara dan global. Dampaknya pun bisa menerobos sekat-sekat sektor perekonomian. Kendati mengatur tarif impor negara-negara mitra dagang, pelaku pasar keuangan juga bereaksi terhadap tarif impor AS tersebut. Kekhawatiran perihal ketidakpastian yang kian besar, membuat pasar saham memerah dan nilai tukar bergejolak.

Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebutkan, IMF masih menghitung dampak penerapan tarif impor. Meski demikian, ia memastikan langkah AS merupakan risiko signifikan terhadap prospek perekonomian global di tengah kondisi yang sedang lesu. IMF mengimbau AS dan mitra dagangnya menyelesaikan persoalan tersebut untuk mengurangi ketidakpastian. Namun, AS dan China tidak mengindahkan imbauan itu. Mereka justru saling berbalas tarif, yang angkanya terus membesar.  Bila China tidak bisa mengekspor ke AS karena harga barang di AS menjadi terlalu tinggi dan sebaliknya, AS kesulitan mengekspor ke China, komoditas ekspor tersebut kemungkinan akan mencari pasar lain. Negara-negara lain, termasuk Indonesia, mesti mencermati dua gajah yang sedang berhadapan dan bertarung tersebut. (Yoga)

Pengenaan balasan tarif impor yang tinggi untuk sejumlah negara mitra dagang membuat posisi AS di atas angina, tergambar dari sikap jemawa Presiden AS Donald Trump seusai sejumlah negara memilih jalur aman negosiasi, ketimbang retaliasi. Pada Kamis (10/4) dini hari WIB, di waktu yang semula ditetapkan sebagai tenggat implementasi tarif resiprokal, Trump malah memberikan pengumuman lewat akun media sosial Truth Social, bahwa Gedung Putih memberi jeda 90 hari dilakukan kepada negara-negara yang berkomitmen untuk tidak melakukan retaliasi atau balasan tarif. Sembari melanjutkan negosiasi dalam tiga bulan ke depan, sejumlah negara, termasuk Indonesia, cuma akan dikenakan bea masuk sebesar 10 % oleh AS. Penundaan penerapan tarif resiprokal memberi kesempatan lebih panjang pada Istana Negara bernegosiasi lebih lanjut dengan Gedung Putih.

Namun, sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah tetap waspada mengantisipasi manuver berikutnya dari AS. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W Kamdani mengatakan, Indonesia tidak bisa hanya bergantung pada keputusan ini. Pemerintah semestinya tetap pada arah kebijakan yang telah didiskusikan dengan seluruh pemangku kepentingan ekonomi nasional. ”Dari perkembangan yang ada, pelaku usaha di Indonesia bisa melihat betapa kebijakan tarif Pemerintah AS sedemikian sewenang-wenang dan tidak terstruktur,” ujarnya. Di samping itu, apa pun kebijakan tarif Trump saat ini, pada kenyataannya ekspor Indonesia tetap dikenakan beban tarif ekstra 10 %. Fluktuasi pasar global pun tetap terjadi dan tetap merugikan stabilitas makroekonomi nasional, khususnya di sisi moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah.

Respons cepat Presiden Prabowo mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington guna melakukan negosiasi patut diapresiasi. Kendati neraca perdagangan bilateral Indonesia-AS tak akan seimbang dalam sekejap, di dalam proposal negosiasi yang disiapkan, kedua negara dapat menyepakati langkah awal untuk mencari solusi saling menguntungkan. AS tercatat menjadi salah satu negara yang selalu terlibat dalam setiap tonggak penyempurnaan iklim perdagangan bebas. Namun, yang menjadi anomali saat ini, masa depan era perdagangan bebas tampak suram seusai penerapan kebijakan tarif AS yang membatasi laju perdagangan internasional secara signifikan. (Yoga)

Riset teknologi pangan terus dikembangkan untuk menghasilkan kopi bercita rasa special, dengan kopi luwak tanpa mengeksploitasi luwak di dalam kandang. Kopi luwak dikenal unik karena diproduksi dari kotoran luwak (Paradoxurus hermaphroditus), satwa nokturnal dan penyendiri. Meski dipanen dari kotoran, kopi luwak bercita rasa lembut nan eksotis. Segelas kopi luwak bernilai jutaan rupiah di kedai-kedai di AS. Di pasar dunia, harga biji beras kopi luwak bahkan mencetak rekor tertinggi. Dinobatkan sebagai kopi termahal di dunia pada 2018 dengan harga 600 USD per kg biji beras (green bean). Luwak gemar memakan berbagai jenis buah-buahan, termasuk buah ceri kopi nan ranum. Artinya, hanya buah-buah kopi matang yang akan dimakan luwak. Proses fermentasi di pencernaan luwak ini menghasilkan kombinasi rasa kopi yang lembut dan tidak pahit.

Keunikan cita rasa dan kisah langka kopi luwak inilah yang membuatnya terus diburu. Sampai melahirkan praktik eksploitatif. Di sejumlah daerah, luwak dikurung dalam kandang dan hanya diberi makan buah kopi agar menghasilkan semakin banyak feses biji kopi. Hal ini memunculkan kecaman dari kalangan konservasionis. Bertolak dari itulah kalangan peneliti mencari cara pengganti untuk menghasilkan kopi luwak tanpa mengeksploitasi satwa. Peneliti kimia dan biokimia Universitas Jambi (Unja) mendeteksi bakteri penting yang berperan pada fermentasi kopi dalam pencernaan luwak, lalu dimanfaatkan dalam proses fermentasi kopi dengan cara kerja yang persis seperti di dalam pencernaan luwak. Untuk penelitian ini, Sutrisno dan Indra Lasmana Tarigan bersama sejumlah peneliti di Pusat Unggulan Iptek (PUI) Kopi Liberika Unja menciptakan fermentor yang diberi nama mini-bioreaktor.

Fermentasi yang berlangsung sehari semalam berhasil menghasilkan kopi bercita rasa serupa kopi luwak. Mereka menyebutnya kopi luwak artifisial. ”Menghasilkan kopi luwak tanpa perlu mengeksploitasi satwa,” ujar Sutrisno, peneliti kimia Unja. Tak hanya meningkatkan nilai manfaat kesehatan, fermentasi kopi liberika luwak artifisial juga menghasilkan cita rasa yang tinggi. Hasil uji biji kopi mencapai nilai akhir 8,5 hingga 8,8 alias sangat baik. Pemanfaatan riset teknologi pengolahan pangan untuk meningkatkan produksi kopi sebagai komoditas unggul diyakini bisa membuat pamor Indonesia semakin kuat sebagai produsen kopi. Rekayasa teknologi juga perlu terus didorong untuk menciptakan produk-produk turunan berbasis kopi dengan menghasilkan kosmetik berbahan kopi, parfum, pengharum ruangan, dan lain-lain. Dengan demikian, akan semakin banyak orang menikmati nilai tambah dan ekonomi dari kopi. (Yoga)

Selain beberapa kali mengalami gangguan layanan, Bank DKI mendapat sorotan terkait biaya administrasi yang dianggap terlalu mahal untuk penarikan uang tunai dalam jumlah besar. Bank DKI dinilai perlu mengevaluasi dan menyesuaikan kebijakan biaya administrasi agar lebih bersaing dengan bank-bank lain yang menawarkan tarif lebih rendah. Anggota Komisi B DPRD Jakarta, Francine Eustacia, Jumat (11/4), mengatakan, biaya administrasi penarikan tunai di atas Rp 100 juta di Bank DKI tanpa pemberitahuan sehari sebelumnya mencapai Rp 100.000, jauh lebih tinggi disbanding bank lain yang hanya Rp 10.000 untuk transaksi serupa.

Banyak nasabah yang merasa terbebani dengan biaya yang dibebankan, terutama untuk transaksi besar, yang dianggap tidak sebanding dengan layanan yang diterima. Menurut dia, nasabah dengan transaksi besar seharusnya mendapatkan fasilitas istimewa, termasuk kemungkinan pembebasan biaya administrasi. Banyak bank berlomba memberikan layanan bebas biaya administrasi untuk menarik nasabah. Francine juga menyoroti biaya penukaran uang di Bank DKI yang mencapai Rp 10.000. Biaya-biaya administrasi ini, perlu ditinjau ulang mengingat Bank DKI perlu meningkatkan daya tariknya di tengah persaingan perbankan yang ketat. (Yoga)