Kemendagri menyatakan bahwa pos belanja tak terduga dalam APBD dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian tengah memfinalisasi peraturan teknis sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Hal itu dikemukakan Mendari, Tito Karnavian usai menghadiri sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (14/4) di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta. ”Kami sedang menyiapkan payung hukum. Dengan adanya payung hukum itu, kelak kami berharap pemda tidak ragu-ragu dan tidak takut diperiksa ketika menggunakan pos belanja tak terduga untuk membiayai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Tito. Tito membenarkan, setelah pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025, masih ada pemungutan suara ulang.

Sementara 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai Juli 2025. Kemendagri mendorong ada percepatan perumusan APBD Perubahan pada Mei dan diharapkan selesai pada Juni 2025. Dalam APBD Perubahan diharapkan ada dukungan pembiayaan untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. ”Sambil menunggu APBD Perubahan, daerah yang memiliki mata anggaran belanja tak terduga dapat memakai untuk membantu pembiayaan pendirian koperasi. Misalnya, bayar notaris,” kata Tito. Dalam Inpres No 9/2025 disebutkan, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada APBN, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yoga)

Pemerintah Indonesia akan memulai upaya diplomasi dan  negosiasi secara langsung terkait Kebijakan Tarif Resiprokal AS pada pekan ini dan dijadwalkan berakhir pada pekan depan. Terkait itu, pemerintahpun telah mempersiapkan non-paper proposal yang relatif lengkap terkait dengan tarif, non-tarif measures (NTMs), kerja sama perdagangan dan investasi, hingga sektor keuangan. Delegasi Indonesia akan melakukan kunjungan kerja ke AS hingga delapan hari dari 16-23 April 2025 guna melangsungkan negosiasi  dengan US Trade Repesentative (USTR), Secretary of Commerce. Selain Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan bergabung dalam delegasi itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wamenkeu Thomas Djiwandono. Airlangga mengungkapkan, Indonesia adalah salah satu negara yang mendapat kesempatan pertama unuk diundang ke Washington. "Jadi, ini tentu berdasarkan daripada yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Indonesia," ujar Airlangga. Ia menyatakan, usai pemberlakuan Kebijakan Tarif Resiprokal AS yang diumumkan oleh Presiden Donald Trump 2 April 2025, berbagai negara serentak memberikan respons terkait upaya penanggulangan dampak dari kebijakan itu. Namun demikian, Presiden Trump kembali mengumumkan penundaan pembelakuan tarif resiprokal selama 90 hari hingga 9 Juni 2025. (Yetede)

Ketika Presiden Donald Trump kembali menerapkan, dan bahkan memperluas kebijakan tarifnya, pada April 2025- dengan menaikkan bea masuk terhadap impor dari 185 negara- ia mengklaim langkah  tersebut untuk melindungi lapangan kerja AS dan memperbaiki ketidakseimbangan perdagangan. Namun bukti menunjukkan bahwa tarif ini berfungsi sebagai pajak bagi pelaku usaha dan rumah tangga AS, dengan hampir seluruh biaya dibebankan kepada konsumen, sementara eksportir asing nyaris tidak menanggung beban tersebut. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya berupa kenaikan harga; efek lebih dalam dan berpotensi mendorong ekonomi AS menuju resesi. Hingga 12 April, Trump mempertahankan tarif sebesar 145 persen terhadap impor dari Tiongkok -yang dibalas oleh Tiongkok dengan tarif 125 persen terhadap produk AS-sementara rencana kenaikan terhadap 75 negara lainnya masih ditangguhkan. Berbeda dengan klaim Trump, tarif bukanlah beban bagi eksportir asing, melainkan pajak yang dibayarkan  oleh importit AS dan diteruskan kepada konsumen dalam negeri di Amerika dalam bentuk harga yang lebih tinggi. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPST) PT Bank CIMB Tbk (BNGA) menyetujui penggunaan laba bersih untuk didistribusikan sebagai dividen tunai sebesar-besarnya 60% dari laba bersih atau setara Rp3,9 triliun. Rapat menyetujui pembagian dividen tunai senila Rp3,9 triliun (gross) dari laba bersih bank only tahun buku 2024 sebesar Rp6,5 triliun. Sehingga, pemegang saham BNGA akan memperoleh Rp 155,73 per saham. Dividen tunai tersebut akan dibayarkan selambatnya 30 hari kalender setelah putusan RUPST. Sisa laba bersih tahun buku 2024 setelah dikurangi pembagian dividen tunai, dibukukan sebagai laba ditahan untuk membiayai kegiatan usaha bank. Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan, penetapam dividen tunai telah memperhitungkan tingkat permodalkan untuk ekspansi ke depan. "Betul. Sudah dengan mempertimbangkan investasi yang konsisten untuk terus tumbuh dengan meningkatkan customer experience lewat digitalization untuk pelayanan yang SBF (simpler, Better, faster) serta mempertahankan tingkat permodalan yang kuat," jelas Lani. Salah satu hal yang menjadi daya tarik utama bagi investor adalah  imbal hasil dividen BNGA tercatat mencapai 8,66%, yang jauh lebih tinggi dari rata-rata industri yang hanya sekitar 3,66%, yang jauh lebih tinggi dari rata-rata industri yang hanya sekitar 3,99%. (Yetede)

PT PLN (Persero) bersama dengan perusahaan energi baru terbarukan (EBT) asal Uni Emeirat Arab, Masdar menjajaki kerja sama pengembangan proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Indonesia. Kobalorasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kepesepemahaman (MoU) di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Selasa (8/4) bertepatan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Ruang lingkup MoU ini mencakup explorasi potensi pengembangan proyek floating solar di waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Proyek ini akan mengoptimalkan potensi sumber daya  surya di Indonesia yang melimpah dengan media lahan air guna menghasilkan energi bersih, serta mempercepat transisi menuju energi yang rendah karbon. Selain MoU tersebut, pada kesempatan yang sama PLN dan Masdar juga mendatangani Principle of Agreement untuk menjajaki potensi perluasan kapasitas proyek PLTS Semarang Terapung Cirata. Sebelumnya PLTS Terapung Cirata telah resmi beroperasi sejak Novemer 2023 dengan kapasitas 192 Negawatt peak (MWp), dan saat ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam penyediaan energi bersih bagi sekitar 50.000 rumah tangga serta mengurangi emisi karbon hingga 214.000 per tahun. (Yetede)

KPK menggeledah rumah  senator DPD RI La Nyalla Mahmud Mattaliti di Kota Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut terkait penyeledikikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah kelompok masyarakat (Pokmas) di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur pada 2021-2022. "Penyidik melakukan kegiatan penggeledahan di Kota Surabaya. Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan setelah seluruh rangkaian kegiatan penggeledahan selesai dilaksanakan," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika. Sebelumnya, KPK pada 12 Juli 2024 , mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus tersebut. Dari 21 orang tersangka tersebut, empat orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka penerima suao dan 17 orang lainnya sebagai tersangka pemberi suap. Selanjutnya, dari empat tersangka penerima suap, tiga orang merupakan penyelenggara negara, sedangkan salah satu orang lainnya merupakan staf dari penyelenggara negara. Untuk 17 orang tersangka suap, sebanyak 15 orang di antaranya adalah pihak swasta dan dua orang lainnya merupakan penyelenggara negara, Sementara itu, anggota DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattaliti membantah dirinya berhubungan dengan mantan Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi yang kini menjadi tersangka tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Porvinsi Jatim setelah kediamannya di Surabaya digeledah oleh peyidik KPK. (Yetede)

Sejak pandemi, ternyata pariwisata berkelanjutan atau eco tourism menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus. Hal ini tercermin dengan adanya peningkatan yang signifikan untuk akomodasi-akomodasi yang ramah lingkungan ini. CEO dan Co-Founder Tiket.com Michael Gaery Undarsa menerangkan, ada peningkatan sekitar 27% dibandingkan periode sebelumnya. Melihat peluang tersebut, Tiket.com sendiri meluncurkan Tiket Green, yang menawarkan akomodasi  wisata yang berkonsep sustainability atau berkelanjutan. "Destinasi wisata yang tetap menjadi yang populer banget, ya of coures, Jakarta is one thing, tapi Bali, Jogya, Surabaya, itu tuh mereka yang memang masih. Kalau dari segi jumlah paling banyak yang bisa mengadopsi Tiket Green," kata dia. Gaery melihat kenaikan-kenaikan ini mencerminkan adanya ketertarikan dan keinginan untuk masyarakat untuk mengadopsi untuk memilih pilihan yang lebih responsible dan lebih bertanggung jawab. "Dan kita juga perhatiin juga dari segi datanya sekitar 86% semua survei yang menyatakan dimana yang namanya eco tourism itu menjadi salah satu tren yang bakal menjadi penting sekali di 2024 dan 2025," kata dia. Selain itu, berdasarkan data You Gov ada sebanyak 85% wisatawan berusia 16-34 tahun menganggap praktik ramah lingkungan atau eco tourism menjadi daya tarik yang sangat penting. (Yetede)

Meningkatnya jumlah pengguna transportasi umum oleh para pemudik belum didukung dengan ketersediaan kuota tiket pesawat terbang maupun kereta api antar kota pada masa Angkutan Lebaran (Angleb) 2025. Lembaga survei KedaiKOPI merilis hasil Survei Mudik Idulfitri 2025 yang melibatkan 1.062 responden melalui metode Computerized Assited Self Interview (CASI) pada 2-8 April 2025 atau setelah Hari Raya Idulfitri 2025. Direktur Riset dan Komunikasi KediaKopi, Ibnu Dwi Cahyo mengatakan pemudik yang menggunakan   transportasi umum pada Angleb 2025 meningkat menjadi 53,4%  dibandingkan  Angleb 2025 meningkat menjadi 53,4% dibandingkan Angleb 2024 yang sebesar 49,2%. Sedangkan jenis transportasi umum yang paling banyak digunakan pemudik adalah bus (69%), kereta api (33,7%), pesawat (7,6%) dan kapal laut (5,1%). Disisi lain penggunaan transportasi pribadi pada Angkutan Lebaran 2025 menurun menjadi 42% jika dibandingkan  periode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 66%. Meski demikian, jenis transportasi pribadi yang banyak digunakan adalah pada motor sebesar 53,1% yang juga mnegalami peningkatan penggunaan  dari Angkutan Lebaran 2024 sebesar 19,3%. "Di Jabodetabek, 67% responden memilih transportasi umum karena kemudahan akses dan ketersediaan armada. Namun, penggunaan sepeda motor juga naik, dengan 51,1% pengguna transportasi pribadi memilih motor," kata Ibnu. (Yetede)

Indonesia akan mengajukan proposal pembelian produk AS senilai 19 miliar USD dalam rangkaian negosiasi dagang di Washington DC pekan depan. Rencana ini menjadi poin utama dalam upaya menekan tarif impor tinggi yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai memimpin Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tariff resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).

Airlangga menyebut, penawaran pembelian produk dari AS bertujuan mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dan akan menjadi salah satu poin utama dalam proposal negosiasi tariff impor yang dibawa ke Gedung Putih. ”Rencana Indonesia adalah mengompensasi selisih ekspor-impor yang besarnya di kisaran 18 miliar-19 miliar USD. Indonesia akan membeli barang dari AS sesuai kebutuhan dalam negeri dengan nilai mendekati angka tersebut,” ujar Airlangga. (Yoga)

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menguraikan berbagai latar belakang kebijakan pemerintah dan rekomendasi DEN kepada Presiden Prabowo dalam wawancara di ruang kerjanya di Jakarta, Kamis (10/4). Indonesia sakti, kita punya kekuatan besar. Jadi, kita tak pernah mengemis ke negara mana pun. Kita bisa selesaikan masalah kita sendiri, asal kompak. Seperti situasi pandemic Covid-19, kita menjadi salah satu negara yang bisa menyelesaikan Covid-19 dengan cepat. “Saya optimistis target pertumbuhan ekonomi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo sebesar 8 % bisa dicapai bahkan dalam dua atau tiga tahun ke depan. Pendapatan negara pada Maret 2025 sudah mulai tumbuh positif.

Defisit fiskal diperkirakan sesuai target 2,53 % pada 2025. PMI (Purchasing Managers’ Index) manufaktur berada pada tingkat ekspansif (52,4 pada Maret 2025). Konsumen masih pada tingkat optimistis. Dari data LPS, indeks kepercayaan konsumen kepada pemerintah mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah. Kebijakan tarif resiprokal Trump pasti akan dirasakan. Namun, yang terpenting, dampak terhadap ekonomi Indonesia relatif terbatas. Terdapat sektor yang mengalami penurunan ekspor dan output cukup besar, yakni perikanan, pertanian lainnya, tekstil, produk makanan, elektronik, peralatan listrik, furnitur kayu dan karet, serta produk plastik. Sektor-sektor yang terdampak ini perlu mendapat bantuan dari pemerintah, terutama di masa transisi, terutama karena signifikansinya sebagai sektor padat karya.

Kita tak perlu khawatir berlebihan terhadap penurunan rupiah atau pasar saham selama volatilitasnya terjaga dan sejalan dengan yang terjadi di regional. Kalau rupiah sampai Rp 17.000 per USD juga masih baik. Pemerintah optimistis dengan kondisi ekonomi Indonesia. Tapi ada hal-hal yang perlu diantisipasi dan diperbaiki. Ini momentum untuk reformasi ekonomi kita. Untuk itu, Government Technology (GovTech) jadi penting. GovTech akan membantu banyak hal, termasuk dalam pengumpulan pajak, dan mencegah pelanggaran sehingga membuat semuanya tepat sasaran dan melahirkan kepastian untuk masyarakat dan pengusaha. Jika GovTech bisa dijalankan dengan baik, saya kira semua bantuan sosial dan subsidi bisa tepat sasaran dan langsung ke masyarakat.

GovTech sudah dilakukan di beberapa sektor, seperti batubaran dan terbukti penerimaannya naik. Jika, perusahaan tidak bayar royalti, tidak bisa ekspor dan secara otomatis berhenti. Saya semakin yakin dengan ekonomi kita karena dalam diskusi dengan Presiden Prabowo, meski ada kegelisahan, tapi makin kuat. Presiden selalu menekankan, pemerintah untuk rakyat, semua untuk rakyat. Ini jadi modal utama dan paling penting. Kepercayaan investor bisa dibangun dan ditambah ketika kita bisa menunjukkan hasil nyata, sebagaimana yang disampaikan Presiden di sarasehan ekonomi lalu. Presiden juga sudah sepakat untuk secara reguler bertemu dengan pelaku usaha, investor, ekonom, dan pemangku kepentingan terkait. Proses kebijakan akan lebih transparan dan semakin meningkatkan kepercayaan investor. (Yoga)