Kinerja keuangan negara tengah mengalami tekanan baruntun selama kuartal 1-2025, yang langsung mencatatkan defisit APBN sejak bulan Januari 2025. Meski pemerintah sudah tancap gas untuk melakukan efisiensi belanja anggaran, tetapi penerimaan negara belum berjalan optimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2025, defisit APBN sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp 516,1 triliun. Sedangkan keseimbangan primer mengalami surplus Rp17,5 triliun. "Kinerja kuartal pertama APBN 2025 bahkan tidak baik-baik saja, bahkan buruk. Jika rencana efisiensi anggaran  tidak segera dipastikan, atau ternyata hanya realokasi pos-pos belanja, maka defisit terancam akan melebar dari targetnya," terang Ekonom Bright Institute Awalin Rizky. Realisasi penerima perpajakan sebagai bagian dari pendapatan negara sebesar Rp400,1 triliun atau mencapai 16,1%  dari target APBN 2025. Realisasi ini lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 22,56% (2022), 24,96% (2023), dan 20,04% (2024). Awali berpendapat, kinerja penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan  menjadi alarm yang mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat menurun dan kinerja ekonomi melambat. Pada saat yang sama penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Adminsitration System) atau Coratex sejak  awal tahun 2025 juga tidak berjalan mulus. "Namun, pemerintah masih denial dengan mengklaim daya beli masih kuat dan perekonomian tetap tumbuh sesuai target, serta tidak jelas mengakui adanya masalah Coretax," tegas Awalil. (Yetede)

Peran komoditas mineral yang dinilai krusial memberikan nafas panjang bagi prospek emiten-emiten Holding BUMN Industri Pertambangan alis MIND ID. Ditambah lagi, keputusan AS menunda kebijakan tarif resiprokal bakal semakin mendorongg kinerja emiten MIDN ID bergerak ke atas. Rapor emiten MIND ID sepanjang tahun buku 2024  memang tidak secerah seperti tahun sebelumnya. Sebagian kalangan berpendapat, sejumlah faktor seperti penurunan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dan kenaikan cost terlah terdampak pada laba bersih empat emiten MIND ID yaitu T Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Tercatat, laba bersih  empat MIND ID secara keseluruhan terkoreksi 18,41% menjadi Rp10,92 triliun pada 2024, yang terdiri dari Antam Rp 3,65 triliun, Bukit Asam Rp 5,1 triliun, Timah Rp 1,19 triliun, dan vale Indonesia US$ 57,8 juta atau setara Rp979 miliar. Direktur Eksekutif Reformider Institute Komaida Notonegoro mengamati, emiten-emiten MIDN ID secara prospek masih cukup bagus kendati mengalami koreksi dari sisi kaba bersih. Ini karena, sebagian besar dari emiten-emiten MIND ID bergerak di bisnis komoditas mineral yang notabene akan banyak dibutuhkan dalam konteks energi, perkembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), manufaktur, dan industri lainnya. "Jadi, artinya prospek (emiten-emiten MIND ID) masih cukup baik," Ujar Komaidi kepada Investor Daily. (Yetede)

Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang pengusaha memproduksi air minum dalam kemasan di bawah 1 liter, menimbulkan polemik. Wakil Menteri Perindustrian (Wanperin) Faisol Riza menerangkan, pihaknya akan segera memanggil Gubernur Bali I Wayan Koster dan semua industri yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) plastik sekali  pakai yan ada di Bali. Dia menyarankan, sebelum memutuskan kebijakan, apalagi yang berdampak terhadap industri, Pemprov Bali sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. "Kita bicara dulu dan kasih kesempatan pelaku usaha merespon, untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Kita akan jadwalkan mengundang semua minggu depan," ujar dia. Sementara, Ketua UMUM DPP Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menyatakan keberatannya atas kebijakan tersebut. Dia menilai, pelarangan produksi dan distribusi air kemasan plastik di bawah satu liter akan memberi dampak negatif bagi industri. "Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi  dan distribusi. Hal itu tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan," ucap dia. Meski demikian, Aspadin menyatakan tetap peduli terhadap isu lingkungan. Rachmat menyebut kemasan AMDK  saat ini memiliki ini memiliki tingkat  daur ulang paling tinggi di Indonesia, dan produsen terus berinovasi agar lebih ramah lingkungan. (Yetede)

Penurunan jumlah pemudik pada periode Angkutan Lebaran 2025 memberikan  efek turun angka kecelakanaan  lalu lintas. Kenaikan jumlah pemudik untuk penggunaan angkutan  transportasi umum juga masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan data kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada periode angkutan lebaran  2025 sejak 21 Maret 2025 menurun 4,6% atau sebanyak 154 juta orang dibanding tahun 2024 sebanyak 162 juta orang. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, penyelenggaraan mudik lebaran yang sudah menjadi tradisi tanah air masih membutuhkan perencanaan yang matang jika mengacu pada data yang dikeluarkan. Ia menyebutkan angka atau jumlah data yang dikeluarkan pemerintah masih belum angka pasti. "Penyelenggaraan mudik sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, namun masih  ralisasi jumlah pemudik belum didapat secara pasti. Ini terutama untuk  untuk jumlah pemudik angkutan umum jalan. Angka yang ada hanya sebatas kuota yang disediakan," ujarnya. Dukungan angkutan mudik gratis di sejumlah wilayah banyak dilakukan di pemerintah daerah setempat sehingga untuk memastukan data yang akurat diperlukan intergrasi data yang kuat pada suatu aplikasi dan diperkenalkan kepada semua penyelenggara mudik. (Yetede)

Arus pendatang ke Jakarta pasca-Lebaran tahun ini diprediksi menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, di tengah lonjakan pemutusan hubungan kerja dan stagnasi ekspansi usaha, khususnya di sektor industri padat karya. Jakarta, meski tetap berharap pada mobilitas tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi daerah, kini menghadapi keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja formal. Dominasi sektor jasa dan keuangan serta pergeseran sektor manufaktur ke daerah lain memperburuk situasi ini, menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlambatan urbanisasi di Jakarta berkaitan erat dengan tekanan struktural di pasar kerja. Oleh karena itu, tokoh penting dalam konteks ini adalah pemerintah pusat dan daerah, yang dituntut untuk segera menyusun ulang strategi pengembangan industri dan program transmigrasi agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan tidak lagi terlalu tersentralisasi di Jakarta.

Pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 terkait pemberlakuan tarif impor sebesar 10% dan bea masuk lebih dari 50% untuk beberapa barang, mengejutkan pasar global dan membawa ancaman serius bagi industri asuransi nasional Indonesia. Kebijakan ini diprediksi akan menekan premi berbagai lini asuransi seperti asuransi pengangkutan laut, asuransi kredit ekspor, marine hull, harta benda/properti, kendaraan bermotor, hingga asuransi jiwa dan kesehatan akibat meningkatnya jumlah PHK.

Selain itu, tarif baru ini berpotensi meningkatkan biaya klaim asuransi karena ketergantungan pada impor suku cadang dan alat kesehatan, serta risiko pembatalan kontrak bisnis yang berimbas pada klaim asuransi penjaminan dan bonding. Kondisi ini mendorong industri asuransi untuk fokus pada peningkatan kualitas underwriting, pengelolaan klaim yang lebih disiplin, inovasi produk, investasi konservatif, serta memperkuat prinsip tata kelola perusahaan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sangat diperlukan untuk menyesuaikan pengawasan dan regulasi dengan kondisi pasar. Selain itu, kerjasama yang solid di antara pelaku industri asuransi serta peran aktif asosiasi perasuransian menjadi krusial untuk menjaga ketahanan industri di tengah tekanan global dan domestik.

Pemeriksaan terhadap sembilan saksi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina–KKKS periode 2018–2023 terus berjalan. Para saksi tersebut berasal dari Pertamina dan Kementerian ESDM, di antaranya DS, WKS, DDKW, VBADH, HR, DDH, MR, AN, dan EED, sebagaimana disampaikan oleh Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar.

Sementara itu, dari sisi energi nasional, Indonesia masih mengandalkan produksi domestik untuk memenuhi kebutuhan LNG tanpa rencana impor dari Amerika Serikat (AS). Kepala SKK Migas, Dadan Kusdiana, menegaskan bahwa kebutuhan LNG domestik telah tercukupi dalam tiga bulan terakhir. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa untuk memperbaiki neraca perdagangan dengan AS, Indonesia akan meningkatkan impor LPG dan LNG dari AS melalui realokasi, bukan menambah volume impor secara keseluruhan.

Djoko Siswanto dari SKK Migas juga mengungkapkan langkah pemerintah dalam mengurangi ekspor gas ke Singapura dan mengalihkan pasokan untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan PT PLN (Persero). Selain itu, proyek LNG besar di Lapangan Abadi Masela yang dikelola Inpex Corp. menunjukkan kemajuan dengan dimulainya fase desain rekayasa awal (FEED).

Penanganan perkara dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina–KKKS periode 2018–2023 terus berlanjut. Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), melalui Direktorat Jampidsus, memeriksa sembilan orang saksi yang berasal dari internal PT Pertamina (Persero) dan pejabat Kementerian ESDM.

Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi bahwa para saksi yang diperiksa termasuk DS (VP Crude & Product Trading & Commercial ISC PT Pertamina), WKS (Pjs. Manager Market Analysis Development ISC), DDKW (Assistant Manager Crude Oil Domestic Supply PT Kilang Minyak Pertamina Internasional), tiga senior account manager PT Pertamina Patra Niaga berinisial VBADH, HR, dan DDH, MR (Director of Risk Management PT Pertamina International Shipping), AN (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2021), serta EED (Koordinator Harga BBM dan Gas Bumi Ditjen Migas Kementerian ESDM).

Pemeriksaan ini menunjukkan keseriusan Kejagung dalam mengusut tuntas dugaan penyimpangan tata kelola migas nasional, khususnya yang melibatkan BUMN strategis seperti Pertamina, demi menjaga integritas dan akuntabilitas sektor energi di Indonesia.

Pasar saham Indonesia tengah dihantam oleh gelombang sentimen negatif, salah satunya berasal dari keputusan Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang tidak memasukkan tiga saham Grup Barito—PT Barito Renewables Energy (BREN), PT Petrindo Jaya Kreasi (CUAN), dan PT Petrosea (PTRO)—dalam tinjauan indeks Mei 2025. Keputusan ini menyusul kekhawatiran MSCI terkait rendahnya tingkat investabilitas saham tersebut akibat dominasi pengendali serta aktivitas pasar yang tidak wajar (unusual market activity/UMA).

Kriteria baru MSCI yang lebih ketat, termasuk pencoretan saham yang masuk papan pemantauan khusus (PPK), dikhawatirkan akan membuat investor asing menarik dananya. Hingga pertengahan April 2025, aliran dana asing keluar dari pasar saham domestik sudah mencapai Rp 35,86 triliun, sementara dari pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 13,5 triliun, turut menekan nilai tukar rupiah.

Oktavianus Audi, VP Marketing, Strategy, and Planning di Kiwoom Sekuritas, menilai bahwa kebijakan MSCI dapat menjadi sentimen negatif berkepanjangan bagi bursa Indonesia, bahkan berpotensi mengalihkan bobot saham dari Indonesia ke negara seperti China atau India. Hal ini akan menurunkan eksposur Indonesia di kancah pasar global dan mempersempit peluang masuknya dana asing.

Sementara itu, Daniel Agustinus, Direktur PT Kanaka Hita Solvera, memprediksi bahwa IHSG akan bergerak di kisaran 5.800–6.600 dalam jangka pendek, dan menyarankan investor untuk bersikap wait and see, sedangkan Audi mendorong pemilihan saham dengan fundamental yang kuat dan tata kelola yang transparan sebagai strategi adaptasi terhadap arah kebijakan MSCI.

Cadangan devisa Indonesia diperkirakan akan terus mengalami penurunan hingga akhir Maret 2025, seiring meningkatnya ketidakpastian global dan kebutuhan intervensi pasar oleh Bank Indonesia (BI). Dari posisi US$ 156,1 miliar pada Januari, cadangan devisa turun menjadi US$ 154,5 miliar di Februari, dan diprediksi menurun lagi ke US$ 152,3 miliar di akhir Maret.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, menjelaskan bahwa penurunan ini dipicu oleh pembiayaan utang luar negeri, kebutuhan impor menjelang Lebaran, serta intervensi BI untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh Rp 17.223 per dolar AS di pasar spot.

Sementara itu, Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, menambahkan bahwa pelemahan cadangan devisa juga disebabkan oleh penurunan kinerja ekspor komoditas dan lemahnya kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE). Ia menekankan pentingnya implementasi kebijakan DHE yang efektif untuk mengatasi potensi capital outflow.

Meski BI dinilai telah melakukan intervensi secara efisien, volatilitas rupiah masih berlanjut dan berisiko melemah ke Rp 17.000 per dolar AS, apalagi dengan adanya tambahan tekanan dari perang dagang global. Para ekonom sepakat bahwa BI perlu terus menjaga keseimbangan antara stabilitas nilai tukar dan ketahanan cadangan devisa.