Pengenaan tarif resiprokal tinggi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump menempatkan AS dalam posisi dominan dalam perdagangan global, sehingga banyak negara memilih jalur negosiasi daripada retaliasi, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan melalui Truth Social, Trump memberikan jeda 90 hari bagi negara-negara yang bersedia berunding, dengan tarif dasar hanya 10%, sebelum tarif penuh diberlakukan.

Jeda ini menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk menyusun strategi negosiasi demi menekan dampak ekonomi. Kepala Biro KLI Kemenkeu Deni Surjantoro menyatakan bahwa pemerintah akan menggunakan masa ini untuk mendorong efisiensi dan membangun kerangka kerja sama regional ASEAN guna memperkuat ketahanan kawasan. Kementerian Keuangan bahkan memperkirakan bahwa tarif Trump bisa mengurangi pertumbuhan PDB Indonesia sebesar 0,3%–0,5%.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Indonesia telah mengirimkan surat resmi kepada berbagai pejabat tinggi AS, termasuk USTR dan Menteri Perdagangan. Tim negosiator Indonesia, yang dipimpin oleh Airlangga, Menkeu Sri Mulyani, dan Menlu Sugiono, akan segera terbang ke AS untuk melakukan negosiasi diplomatik dan sektoral, termasuk dengan para pelaku bisnis AS.

Meski penundaan ini disambut baik, kalangan pengusaha tetap mewanti-wanti. Yoseph Billie Dosiwoda dari Aprisindo menyebut bahwa pelaku usaha masih membutuhkan hasil konkret dari negosiasi dan berharap IEU-CEPA segera dirampungkan. Sementara itu, Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengingatkan agar pemerintah tidak terlena, sebab kebijakan tarif AS bersifat sementara, fluktuatif, dan tidak terstruktur.

Secara keseluruhan, artikel ini menggambarkan bahwa meskipun ada peluang negosiasi selama masa jeda tarif Trump, Indonesia harus tetap waspada dan proaktif, karena tekanan ekonomi global, ketidakpastian kebijakan dagang AS, serta dampaknya terhadap stabilitas moneter dan nilai tukar nasional masih sangat nyata.

Upaya menjaga ketahanan energi nasional, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menargetkan tercapainya swasembada energi, khususnya di sektor minyak dan gas bumi (migas). Pemerintah terus mendorong perbaikan strategi di sektor hulu migas guna menahan laju penurunan lifting (produksi terangkut) yang telah berlangsung sejak 2014. Target ambisius berupa produksi 1 juta barel minyak per hari dan 12 juta kaki kubik gas per hari pada 2030 pun dipatok, meski realisasi terkini menunjukkan capaian lifting yang masih jauh dari harapan.

Presiden Prabowo telah mengarahkan peningkatan lifting minyak nasional menjadi 900.000–1 juta barel per hari pada 2028–2029, sebagai respons terhadap kondisi global, termasuk konflik geopolitik dan kebijakan tarif energi dari Presiden AS saat itu, Donald Trump. Namun, data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa sepanjang 2024, lifting migas nasional hanya mencapai 1.606,4 Mboepd, lebih rendah dari target 1.668 Mboepd dalam APBN.

Kondisi ini menyebabkan Indonesia masih mengimpor sekitar 40% minyak mentah, terutama dari Arab Saudi, Afrika, dan negara Timur Tengah, serta BBM dari Singapura, India, dan Malaysia. PT Pertamina tetap melakukan importasi demi menjaga pasokan energi domestik.

Menurut analisis media, meskipun impor diperlukan saat ini, ketergantungan terhadap impor energi seharusnya dapat dikurangi. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong sektor hulu migas agar lebih agresif dalam peningkatan produksi, baik secara teknis maupun non-teknis, sembari memastikan transparansi dalam proses importasi. Tujuan akhirnya adalah mencapai kemandirian energi, sehingga Indonesia tidak lagi bergantung pada minyak mentah luar negeri dan benar-benar mampu mewujudkan swasembada energi.

Dengan dukungan kebijakan strategis dan arahan langsung dari Presiden Prabowo, serta kerja sama antara pemerintah dan sektor migas nasional, peluang untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia tetap terbuka, meskipun penuh tantangan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk merebut pangsa pasar tekstil dan alas kaki di Amerika Serikat (AS), yang sebelumnya dikuasai oleh negara-negara seperti Vietnam dan China. Hal ini disebabkan oleh tarif ekspor Indonesia yang lebih rendah, yakni 32%, dibanding Vietnam (46%) dan China (34%). Dengan demikian, Indonesia dinilai memiliki keunggulan kompetitif yang bisa dimanfaatkan.

Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tengah berupaya bernegosiasi dengan AS untuk menurunkan tarif ekspor produk tekstil dan alas kaki, yang dinilai bukan termasuk kategori strategis bagi AS. Beberapa brand besar seperti Nike bahkan telah meminta pertemuan langsung dengan pemerintah Indonesia untuk mendukung proses ini. Ia juga menyoroti bahwa meskipun bea masuk produk Indonesia ke AS tinggi, dampaknya terhadap harga jual masih tergolong kecil karena selisih harga jual di AS yang cukup besar.

Dari sisi industri, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa, mengusulkan peningkatan impor kapas dari AS sebagai solusi strategis. Kapas AS saat ini hanya menyumbang sekitar 17% dari total impor kapas Indonesia, dan jika ditingkatkan hingga 50%, Indonesia berpotensi memperoleh keringanan tarif ekspor hingga 20%. Langkah ini dinilai bisa memperkuat posisi Indonesia di pasar ekspor sekaligus meningkatkan utilitas produksi dalam negeri.

Senada, Ketua Umum APSyFI, Redma Gita Wirawasta, menyampaikan bahwa rendahnya utilitas industri saat ini disebabkan oleh banjirnya impor benang, kain, dan pakaian jadi. Ia mendesak pemerintah untuk memperketat impor dan memberantas produk ilegal, agar industri dalam negeri kembali bergairah dan meningkatkan permintaan impor kapas dari AS.

Di sisi lain, industri tekstil Indonesia juga menghadapi tantangan besar akibat kebijakan tarif AS. Jemmy mengungkap bahwa hanya dalam dua hari setelah pengumuman tarif, banyak mitra brand asal AS langsung menunda produksi dan pengiriman, yang dapat berdampak pada oversupply dan kerugian besar bagi industri. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah untuk segera mengamankan pasar domestik dari potensi barang dumping dan memperkuat regulasi, termasuk mengembalikan kebijakan label bahasa Indonesia dan SNI wajib di border.

Dengan strategi negosiasi tarif ekspor, peningkatan impor kapas dari AS, penguatan industri dalam negeri, serta pengamanan pasar dari produk luar, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama di sektor tekstil dan alas kaki global, khususnya di pasar Amerika Serikat.