Terbangnya Modal Asing dan Domestik
Hingga medio April 2025, sebesar Rp 12,32 triliun modal portofolio asing terbang keluar dari pasar keuangan domestik. Di sisi lain, penempatan investasi domestik di luar negeri cenderung meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Tekanan ganda di pasar keuangan domestik ini berisiko memperlemah ketahanan eksternal perekonomian Indonesia. Mengutip data BI, aliran modal investor asing sejak awal tahun hingga 10 April 2025 telah keluar Rp 12,32 triliun di pasar keuangan domestik. Ini terdiri dari jual neto sebesar Rp 32,48 triliun di pasar saham, serta beli neto di Sekuritas Rupiah BI (SRBI) sebesar Rp 7,11 triliun dan di pasar Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 13,05 triliun.
Pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo pada Senin (14/4) berpendapat, tren aliran modal asing yang berbalik keluar itu mencerminkan berkurangnya kepercayaan investor terhadap stabilitas jangka pendek perekonomian Indonesia. Adapun nilai tukar rupiah kini berada di kisaran Rp 16.700 per USD. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), rupiah ditutup di level Rp 16.773 per USD pada penutupan perdagangan Senin (14/4) atau terdepresiasi 3,81 % dibanding akhir 2024.
Di sisi lain, pasar keuangan domestik juga menghadapi tekanan berupa keluarnya dana milik penduduk residen ke luar negeri. Bloomberg melaporkan, orang-orang kaya Indonesia tercatat memindahkan ratusan juta USD ke luar negeri di tengah meningkatnya kekhawatiran atas disiplin fiskal dan stabilitas ekonomi negara. Menurut Arianto, keluarnya modal penduduk domestik ke luar negeri dapat semakin memperburuk persepsi risiko serta mempercepat keluarnya aliran modal asing. Apalagi jika itu terjadi bersamaan dengan penurunan kepercayaan terhadap sistem perbankan atau ketidakpastian politik. (Yoga)
Pembentukan Koperasi Bisa Menggunakan Pos Belanja Tak Terduga APBD
Kemendagri menyatakan bahwa pos belanja tak terduga dalam APBD dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kementerian tengah memfinalisasi peraturan teknis sebagai landasan hukum pelaksanaannya. Hal itu dikemukakan Mendari, Tito Karnavian usai menghadiri sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Senin (14/4) di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta. ”Kami sedang menyiapkan payung hukum. Dengan adanya payung hukum itu, kelak kami berharap pemda tidak ragu-ragu dan tidak takut diperiksa ketika menggunakan pos belanja tak terduga untuk membiayai pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Tito. Tito membenarkan, setelah pelantikan kepala daerah serentak pada 20 Februari 2025, masih ada pemungutan suara ulang.
Sementara 80.000 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih ditargetkan selesai Juli 2025. Kemendagri mendorong ada percepatan perumusan APBD Perubahan pada Mei dan diharapkan selesai pada Juni 2025. Dalam APBD Perubahan diharapkan ada dukungan pembiayaan untuk pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. ”Sambil menunggu APBD Perubahan, daerah yang memiliki mata anggaran belanja tak terduga dapat memakai untuk membantu pembiayaan pendirian koperasi. Misalnya, bayar notaris,” kata Tito. Dalam Inpres No 9/2025 disebutkan, pendanaan untuk percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dibebankan pada APBN, APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Yoga)
Pemerintah Telah MenyiapkanEmpat Proposal Negosiasi
Tarif Donlad Trump Beban Rakyat US
CIMB Niaga Bagikan Dividen Senilai Rp 3,9 Triliun
PT PLN Masdar Kembangkan PLTS Terapung di RI
KPK Geledah Rumah Senator DPD La Nyalla di Kota Surabaya
Pariwisata Berkelanjutan Menunjukkan Pertumbuh yang Bagus
Para Pemudik Keluhkan Ketersediaan Tiket Pesawat dan Kereta
19 Miliar USD Produk AS Bakal Diborong RI
Indonesia akan mengajukan proposal pembelian produk AS senilai 19 miliar USD dalam rangkaian negosiasi dagang di Washington DC pekan depan. Rencana ini menjadi poin utama dalam upaya menekan tarif impor tinggi yang diberlakukan terhadap produk ekspor Indonesia. Hal itu disampaikan Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto seusai memimpin Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tariff resiprokal oleh AS terhadap Indonesia, di Jakarta, Senin (14/4).
Airlangga menyebut, penawaran pembelian produk dari AS bertujuan mengurangi defisit neraca perdagangan AS terhadap Indonesia dan akan menjadi salah satu poin utama dalam proposal negosiasi tariff impor yang dibawa ke Gedung Putih. ”Rencana Indonesia adalah mengompensasi selisih ekspor-impor yang besarnya di kisaran 18 miliar-19 miliar USD. Indonesia akan membeli barang dari AS sesuai kebutuhan dalam negeri dengan nilai mendekati angka tersebut,” ujar Airlangga. (Yoga)









