Relaksasi kebijakan impor sebagai bahan negosiasi tarif dengan AS jangan sampai merugikan industri dalam negeri yang masih membutuhkan proteksi. Apalagi, ada rencana untuk menghapus kuota impor dalam rangka negosiasi tarif. Pada prinsipnya, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk semua komoditas karena harga disesuaikan kondisi dalam negeri. Impor yang serampangan akan memukul industri nasional, yang akan berujung pada penurunan PHK. Atas dasar itu, pemerintah perlu hati-hati dan jangan gegabah dalam menerapkan relaksasi impor.

Sementara itu, perang dagang diprediksi menjadi pukulan keras bagi ekonomi internasional. Sebab, hal itu membahayakan kinerja ekspor Indonesia, mengingat kontribusi pengapalan barang ke Paman Sam mencapai 10%. Perang dagang juga merontokkan harga komoditas andalan, mulai dari sawit, batu bara yang dibarengi penurunan tajam harga ritel akibat perlambatan ekonomi China. Berdasarkan data Trading Ekonomics, harga minyak WTI melorot 19% dari US$ 71,8 per barel menjadi US$ 57,9 per barel sejak Presiden AS  Donald Trump menyulut perang dagang pada 2 April 2025. Harga batu bara juga tergelincir menjadi dibawah US$ 100 per ton, tepatnya US$ 98 per ton. Harga sawit mentah merosot 6% dari 4.520 ringgit per ton menjadi 4.244 ringgit per ton. Adapun harga nikel terjun bebas 1,8% dari US$ 16.115 per ton menjadi US$ 14.200 per ton. (Yetede)

Kebijakan terbaru Presiden Donald Trumph untuk memberlakukan tarif tinggi pada berbagai negara telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan ekonomi, pemimpim bisnis, dan mitra internasional. Tarif ini mencakup pajak mininmum 10% untuk semua import dan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, yang diterapkan dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi industri domestik. Ekonom telah memperingatkan bahwa tarif ini dapat menyebabkan peningkatan harga konsumen, karena pengusaha mungkin akan membebankan biaya lebih tinggi dari barang impor kepada konsumen. Skenario ini dapat berkontribusi pada inflasi yang meningkat dan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Carl Weinberg dari High Frequency Economics,  meramalkan kontraksi tajam pada ekonomi AS sebesar 4,5% pada kuartal kedua tahun 2025, dengan kontraksi yang terus berlanjut pada paruh kedua tahun tersebut. Michael Feroli dan JP Morgan memprediksi resesi dimulai pada Juni, sementara Alec Philips dari Goldman Sacsh meningkatkan probabilitas resesi 12 bulan menjadi 45%, sekaligus memotong perkiraan pertumbuhan PDB 2025 menjadi 0,5%. (Yetede)

Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)

Kondisi inflasi hingga Maret 2025 masih terkendali sebesar 1,03% secara year on year (yoy), setelah bulan sebelumnya mencatatkan deflasi. Pemerintah optimistis inflasi pada tahun ini berada di kisaran 2,5%, kurang lebih 1% dengan terus menjaga stabilitas harga bahan pangan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu mengatakan, inflasi Maret 2025 terus dijaga agar terkendali, khususnya untuk harga pangan agar tetap stabil di masa Ramadan dan Idul Fitri. Langkah pemerintah menjalankan paket kebijakan pada Ramadan turut berkontribusi untuk menjaga stabilitas inflasi.

"Berbagai insentif yang diberikan seperti diskon tarif tol dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah DTP tiket pesawat di masa HBKN Ramadan dan Idul Fitri berkontribusi menahan kenaikan inflasi, sehingga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1-2025," ucap Febrio. Berdasarkan komponen, inflasi inti tercatat pada level 2,48% (yoy). Sebagian besar kelompok pengeluaran meningkat, terutama kelompok pakaian dan alas kaki seiring meningkatnya permintaan jelang Idul Fitri. Komponen inflasi pangan bergejolak tercatat sebesar 0,37% yang didorong oleh penurunan harga beras dan produk unggas. Meskipun demikian, beberapa komoditas pangan tercatat meningkat secara bulan ke bulan  karena peningkatan permintaan menjelang Idul Fitri. (Yetede)

Pergerakan harga komoditas yang berfluktuasi sepanjang tahun 2024, berimbas pada kinerja keuangan emiten anggota BUMN holding pertambangan MIND ID, yakni PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Meski mencatatkan penurunan laba bersih 18,41% ke level Rp10,92 triliun pada 2024, emiten-emiten MIND ID diyakini akan tetap membagikan dividen dalam jumlah besar. Tahun lalu, jumlah dividen yang dibagikan  emiten MIND ID mencapai Rp 7,65 trliun, yang dikontribusi dari dividen Antam sebesar Rp 3,07 triliun dan Bukit Asam Rp4,58 triliun, sementara vale Indonesia dan Timah tidak membagikan dividen. Dividen yang dibagikan Antam mencapai 100% laba bersih 2023, dan Bukit Asam sebesar 75% dari total laba bersih perseroan. "Untuk dividen yield tahun buku 2024 yang akan dibagikan, kemungkinan tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena emiten-emiten MIND ID ini masih memiliki komitmen kuat dalam membagikan dividen," kata senior Market Chartist Mirea Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta kepada Investor Daily. Nafan meyakini. Walaupun kinerja laba secara keseluruhan mengalami penurunan, emiten-emiten anggota MIND ID tersebut cukup loyal dalam membagikan dividen kepada negara dan pemegang saham ritel. (Yetede)

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan  (Kemenkeu)  menyatakan aktivitas manufaktur Indonesia terus berada pada tren positif. Pada Maret 2025, PMI Manufaktur Indonesia berada pada level 52,4, melanjutkan tren ekspansif sejak Desember 2024. Kepala BKF Febrio Kacaribu menerangkan aktivitas menufaktur yang terus ekspansif didorong pertumbuhan produksi yang berlanjut dalam beberapa bulan terakhir, baik akibat peningkatan permintaan domestik selama bulan Ramadan dan Idul Fitri maupun permintaan ekspor. Selain itu, optimisme terhadao prospek ekonomi ke depan juga menjadi pendorong," ujar dia. Febrio mengatakan beberapa mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok (51,2), India (58,1), dan Amerika Serikat (50,2) juga mencatatkan ekspansi menufaktur.

Kondisi ini memperkuat posisi Indonesia yang tetap stabil dan kompeititif di kawasan, di samping memperkuat permintaan ekspor dari negara-negara mitra utama tersebut. "Kinerja ini memberikan sinyak positif bagi prospek sektor manufaktur nasional ke depan dalam menghadapi dinamika perdagangan global yang diwarnai perang tarif," kata dia. dari sisi konsumen, ketahanan ekonomi tercermin dari indikator konsumsi yang masih berada pada level optimis. Indeks Kepuasan Konsumen pada Februari 2025 tercatat sekitar 126,4, menunjukkan peningkatan keyakinan masyarakat terhadap kondisi ekonomi baik saat ini maupun prospeknya ke depan. (Yetede)

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah berimbas terhadap penurunan penumpang angkutan udara. Pada periode Februari 2024 jumlah penumpang pesawat merosot 13,75% secara bulanan dan turun 2,19% secara tahunan. Deputi Bidang Statistik Produksi Badan Pusat Statistik (BPS) M Habibullah mengatakan secara bulanan jumlah penumpang transportasi pengalami penurunan pada seluruh moda angkutan. Untuk angkutan udara domestik yang berangkat pada Februari 2025 tercatat sebanyak 4,4 juta orang atau turun turun 13,75% dibandingkan Januari 2025. "Sedangkan secara tahunan jumlah udara domestik pengalami penurunan sebesar 2,19% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2025," kata Habibullah. Berdasarkan data BPS, penurunan jumlah penumpang terjadi di seluruh bandara utama yang diamati, yaitu Bandara Ngurah Rai (Denpasar) sebesar 27,22%, Kualanamu (Medan) sebesar 24,55%, Hasanudin (Makassar) 16,47%, Juanda (Surabaya) sebesar 15,09%, dan Soekarno Hatta (Tangerang) sebesar 7,57%. Jumlah penumpang domestik terbesar terdapat pada bandara Soekarno Hatta yaitu 1,2 juta orang atau sebesar 28,06% dari total penumpang domestik, diikuti Juanda sebanyak 359,5 ribu orang atau sebesar 8,15% dari total penumpang domestik. (Yetede)

PT Bhumi Varta Technology (BVT), perusahaan pengembangan perangkat lunak (software) geospasial dan analitik lokasi asal Indonesia, tengah mempertimbangkan pemindahan kantor pusat ke Singapura. Langkah ini seiring meningkatnya kekhawatiran para investor terkait ketidakstabilan politik, pemberitaan negatif  terhadap eksositem startup di Indonesia, serta minimnya manfaat nyata dari pendirian kantor pusat di dalam negeri. "Kami telah mencoba menunjukkan apa yang kami kerjakan kepada pemerintah, bahkan mengundang menteri ke kantor kami, namun sangat sulit mendapatkan dukungan. Sementara itu, kami melihat beberapa pihak mendukung perusahaan-perusahaan lain yang kini tengah mengalami krisis finansial," kata Pendiri BTV Martyn Terpilowski. Menurut dia, membangun perusahaan perangkat lunak global pertama dari Indonesia adalah impian utamanya. Terpilowski mengaku selama ini menolak berbagai saran untuk pindah, namun kini menyadari bahwa waktunya mungkin sudah tiba. "Sayangnya, meskipun banyak pembicaraan dan acara besar, kami tidak merasakan manfaat nyata sebagai perusahaan 100% lokal di sini. Mungkin karena saya orang asing, saya tidak tahu. Tapi dengan pertumbuhan dan ekspansi kami, bantuan yang kami terima sangat minim, padahal kami bisa benar-benar membawa nama Indonesia ke panggung global," ujar  Terpilowski. (Yetede)

Pemerintah telah merilis Inpres No 06 Tahun 2025 sebagai intrusmen pelindung dalam memaksimalkan penyerapan gabah/beras petani. Dalam beleid itu ditegaskan target pengadaan beras dalam negeri di 2025 sebanyak 3 juta ton, Di sisi lain, pemerintah melalui Perum Bulog menyerap hasil panen petani dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500 per kilogram untuk gabah kering panen (GKP) pengadaan beras domestik Bulog itu berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional yang diputuskan dalam rapat koordinasi bidang pangan. Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetya Adi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah menasbihkan penghargaannya kepada petani pangan Indonesia sebagai tulang punggung bangsa dan negara. Menurut Kepala Negara, tanpa pangan maka tidak ada negara. Untuk itu, Presiden Prabowo sebagai RI-1 telah mendekretkan arahannya dalam Inpres No 06 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). "Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo telah mengeluarkan Inpres No 06 Tahun 2025. Tentu itu akan menjadi pedoman bersama pemerintah dengan Bulog   agar bagaimana dapat menyerap hasil panen petani kita secara maksimal," jelas Arief. (Yetede)

Presiden AS Donald Trump akan menambah bea masuk impor produk China, kalau China berkeras mengenakan tarif serupa untuk barang-barang AS yang masuk ke China. Trump mengumumkan, China akan dikenai bea masuk impor tambahan 50 % lagi, jika sampai Selasa (8/4) China tidak membatalkan BMI 34 % untuk seluruh impor dari AS. Trump juga mengancam akan membatalkan semua rencana perundingan dagang dengan China. Namun, China tidak mau menyerah pada tekanan atau ancaman Trump dan akan tetap jalan terus dengan rencana balasannya. Jika AS hendak bekerja sama dengan China, bukan dengan cara menekan, apalagi mengancam.

”Kami akan melindungi hak dan kepentingan kami yang sah. Langkah hegemonik AS atas nama ’timbal balik’ melayani kepentingan egoisnya dengan mengorbankan kepentingan sah negara lain dan mengutamakan AS daripada aturan internasional. Ini khas unilateralisme, proteksionisme, dan intimidasi ekonomi,” kata jubir Kedubes China untuk AS, Liu Pengyu. Jika Trump memberlakukan tarif tambahan 50 %, berarti perusahaan-perusahaan AS akan membayar tarif total sebesar 104 % atas impor dari China. Totalnya menjadi 104 % Karena tariff tersebut merupakan tambahan dari tarif 20 % pada Maret lalu dan tambahan 34 % yang diumumkan pekan lalu. Para pejabat Kemendag China sudah bertemu perwakilan dari 20 bisnis AS, termasuk Tesla dan GE Healthcare. Pada pertemuan itu, China mendesak perusahaan-perusahaan AS untuk mengambil tindakan konkret mengatasi masalah tarif. (Yoga)