Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 7,9 % ke level 5.996,14 pada perdagangan perdana pasca libur panjang, Selasa (8/4) seiring tekanan sentimen global yang menggoyahkan kepercayaan investor asing. Di sisi lain, langkah intervensi agresif BI belum cukup meredam gejolak di pasar valuta asing. Pelemahan IHSG sejalan dengan harga saham di seluruh sektor yang bergerak di zona merah. Saham dari perusahaan di sektor material dasar mengalami pelemahan terdalam sebesar 10,54 %, menyusul sektor teknologi yang minus 10,23 % dan sektor konsumsi siklikal yang minus 8,82 %. Sebelumnya, pada pembukaan perdagangan seusai libur panjang Lebaran, Selasa pagi, IHSG langsung jeblok hingga 9,12 % dari level 6.510,62 ke level 5.912.

Faktor kebijakan tarif Presiden AS, Donald Trump yang mendunia masih menjadi pemberat IHSG. Head Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia, Oktavianus Audi berpandangan bahwa tekanan yang masih cukup kuat mendorong IHSG stagnan di zona negatif dan gagal bertahan di atas level psikologis 6.000 pada penutupan perdagangan. Investor asing pada Selasa tercatat melakukan penjualan saham Rp 3,87 triliun. Di satu sisi, pergerakan IHSG relatif stagnan disebabkan perubahan kebijakan oleh BEI, berupa perubahan batas persentase penurunan harga saham atau auto rejection bawah (ARB) menjadi 15 % dari sebelumnya 35 %. ”Sementara itu, kami melihat pasar juga belum sepenuhnya merespons positif seiring penyampaian sikap pernyataan pemerintah  terkait tarif AS karena panic selling yang masih tinggi,” ujarnya.

Tekanan tersebut masih akan berlangsung dalam jangka waktu pendek dan menengah. Tekanan itu akan berkurang jika ada intervensi dari BI untuk menguatkan nilai tukar rupiah, strategi dan implementasi kebijakan pemerintah yang propasar, termasuk relaksasi suku bunga, serta rilis kinerja perusahaan di bursa yang masih resilien. Langkah intervensi secara agresif yang ditempuh BI belum cukup mampu meredam gejolak saat pasar valuta asing (valas) kembali dibuka pada Selasa. Nilai tukar rupiah dalam perdagangan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pun ditutup Rp 16.849 per dollar AS atau melemah 1,7 % dibanding perdagangan 27 Maret 2025. (Yoga)

Gugatan pada tarif bea masuk impor AS akan bertambah. Para konglomerat menyebut tarif yang ditetapkan Presiden AS, Donald Trump itu bisa memicu ”musim dingin nuklir ekonomi” global. Dilaporkan media AS, Fortune, pada Selasa (8/4) Kadin AS sedang mempertimbangkan gugatan terhadap keputusan Trump tersebut. Pertimbangan dilakukan selepas sejumlah perusahaan besar yang menjadi anggota Kadin AS keberatan dengan tarif baru bea masuk impor (BMI) AS. Perusahaan-perusahaan itu tidak berani maju sendiri ke pengadilan. Mereka takut menjadi sasaran kemarahan Trump dan para pendukung fanatiknya. Di sisi lain, mereka bisa sangat terpukul oleh tarif baru BMI. Biaya produksi meningkat sehingga potensi laba bisa terpangkas drastis.

BMI akan membuat harga semua produk impor ke AS melonjak. Sebagian bisa dua kali lipat dari harga sekarang. Sejumlah konglomerat AS juga menolak tariff itu. Elon Musk, yang mengucurkan ratusan juta USD untuk kampanye Trump, termasuk yang menolak. Ia secara personal menyerang penasihat perdagangan dan industri Trump, Peter Navarro. Ia menyebut pelajaran ekonomi di Harvard University, tempat Navarro belajar, tidak baik. Navarro membalas dengan mengatakan, Musk sebaiknya jualan mobil saja. Musk berharap setidaknya sebagian sekutu dan mitra AS tidak dikenai BMI. Sebaliknya, Navarro penyokong utama pemberlakuan tarif BMI pada semua mitra dagang AS.

Konglomerat lain yang juga donatur Trump dan Republikan, Bill Ackman, ikut memprotes kebijakan tarif Trump. Menurut dia, kebijakan itu bisa memicu ”musim dingin nuklir ekonomi” global. Tarif Trump, kata Ackman, memicu ”perang nuklir” ekonomi. Ia berharap Trump menunda pemberlakuan BMI sampai setidaknya tiga bulan mendatang. Dalam periode itu, AS bisa berunding dengan sejumlah negara untuk mencari solusi defisit neraca perdagangan barang AS. Tarif Trump bisa memicu perang dagang. Negara-negara saling menghambat ekspor. Dampaknya, perdagangan internasional terhenti. Padahal, perdagangan internasional menjadi salah satu penggerak utama perekonomian global. (Yoga)

Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) reguler 1446 Hijriah/2025 kembali dibuka pada Selasa (8/4) seusai jeda libur Lebaran. Hingga penutupan hari ini, total 195.849 anggota jemaah telah melunasi biaya haji reguler. Tahap II pelunasan bipih reguler dibuka 24 Maret-17 April 2025. Proses pelunasan ini terhenti oleh jeda libur Lebaran pada 28 Maret-7 April 2025. Pada penutupan 27Maret 2025, sebanyak 192.427 anggota jemaah reguler telah melunasi biaya haji sebesar Rp 55.43 juta. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag, Muhammad Zain menyampaikan, pada Selasa (8/4) terdapat 3.422 anggota jemaah yang melunasi biaya haji.

Jadi, total yang sudah melunasi biaya haji regular sampai 8 April 2025 mencapai 195.849 anggota jemaah atau sekitar 96,33 % dari total kuota. Tahun ini, Indonesia mendapat 221.000 kuota yang terdiri dari 203.320 kuota haji regular dan 17.680 kuota haji khusus. Khusus untuk kuota haji reguler terbagi atas 190.897 anggota jemaah haji regular yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 anggota jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Mereka yang melunasi terdiri atas 175.812 anggota jemaah berhak lunas tahun ini, baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II.

Selain itu, terdapat 18.611 anggota jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan dan 1.426 PHD. Saat ini tercatat masih ada dua provinsi dengan serapan kuota belum mencapai 80 %, yakni Jakarta (79,30 %) dan Gorontalo (76,14 %). ”Serapan pada provinsi lain di kisaran 80-90 % dari masing-masing kuota di wilayahnya masing-masing. Kami harap sisa waktu pelunasan setelah Lebaran ini bisa dioptimalkan oleh jemaah untuk melunasi biaya haji regulernya sehingga seluruh kuota bisa segera terserap,” tutur Zain dalam keterangan tertulis, Selasa. (Yoga)

Terbitnya Perpres yang menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek belum sepenuhnya memberi titik terang terhadap pemerataan kesejahteraan dosen. Pemerintah diharapkan mengambil langkah untuk memberikan penghasilan yang berkeadilan bagi semua dosen meskipun ada pengklusteran perguruan tinggi negeri. Ketua Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Fatimah, Selasa (8/4) mengatakan, para dosen berharap peraturan menteri diktisaintek bisa segera terbit. Penerbitannya pun agar dibarengi dengan anggaran tukin dosen sehingga secepatnya dapat dicairkan.

Selain mengapresiasi terbitnya Perpres No 19 Tahun 2025 tentang Tukin di Lingkungan Kemendiktisaintek, yang di dalamnya juga mengatur tukin dosen, Adaksi menyayangkan perpres tersebut belum mengakomodasi semua dosen, lantaran ada pengklusteran perguruan tinggi negeri (PTN). ”Kami berharap ada langkah dari pemerintah untuk memberikan penghasilan yang berkeadilan bagi semua dosen. Sebab, status PTN badan layanan umum ataupun badan hukum belum menjamin semua dosennya sejahtera,” kata Fatimah yang juga dosen di Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalsel. Pengklusteran PTN di Indonesia menyebabkan perbedaan kesejahteraan. Untuk tambahan pendapatan, dosen di PTN satuan kerja hanya mengandalkan tunjangan sertifikasi dosen yang besarnya satu kali gaji pokok per bulan.

Adapun PTN badan layanan umum (BLU) dan PTN badan hukum (BH) yang secara keuangan lebih mandiri dapat memberikan remunerasi selain mendapat tunjangan sertifikasi dosen dan gaji pokok. Namun, ujar Fatimah, masih banyak PTN BLU ataupun PTN BH yang memberikan remunerasi kecil yang nilainya di bawah besaran tukin sesuai kelas jabatan. Mengacu pada kebutuhan tukin dosen Kemendiktisaintek skema 1, ada 33.957 dosen yang menerima tukin. Mereka mengajar di 66 PTN satuan kerja, 12 PTN BLU yang belum memberikan remunerasi, dan dosen ASN di Lembaga Layanan Dikti, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun. (Yoga)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan perubahan terhadap standar kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat dari program rumah bersubsidi. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan perumahan dengan kondisi ekonomi terkini. Untuk sementara waktu, keputusan ini akan diberlakukan secara terbatas, yakni hanya untuk wilayah Jabodetabek, khusus untuk sektor perumahan. Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa sebelumnya kriteria MBR ditetapkan berdasarkan batas maksimal pendapatan bulanan sebesar Rp 7 juta bagi pekerja lajang. Sementara, bagi pekerja yang sudah menikah atau memiliki keluarga, batas pendapatannya sebesar Rp 8 juta per bulan.

Namun, setelah berkoordinasi dan menyepakati perhitungan dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, kriteria tersebut direvisi. Kini, pekerja lajang berpenghasilan hingga Rp 12 juta dan pekerja berkeluarga dengan penghasilan gabungan maksimal Rp 13 juta tetap masuk kategori MBR. Maruarar mengemukakan, untuk sementara, keputusan ini berlaku bagi pekerja di wilayah Jabodetabek. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena inflasi yang terus meningkat sekaligus memperbarui aturan Keputusan Menteri PUPR  pada 2023. ”Standar dari (penghitungan) ini, menggunakan desil 8. Standar hidup tiap provinsi itu, berbeda-beda. Kami sudah bantu Kementerian PKP untuk hitung standar desil 8. Hal ini hanya berlaku terkait perumahan,” ujar Amalia di Jakarta, Selasa (8/4). Maruarar menargetkan dalam dua pecan aturan dapat dirilis. Setidaknya Senin (21/4) keputusan menteri telah tuntas. (Yoga)

Sejumlah tukang ojek terlihat mengangkut barang melalui jalan tanah yang sempit dan jelek di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (8/4/2025). Tarif jasa ojek dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 126 kilometer tersebut mencapai Rp 700.000 per orang dan barang rata-rata Rp 5.000 per kilogram akibat akses jalan yang rusak parah (Yoga)

Selain meningkatkan impor bahan baku dari AS, Pemerintah RI juga tengah mengkaji relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk asal AS yang masuk ke Indonesia. Pelaku industri meminta agar relaksasi ini tidak diberlakukan untuk semua negara guna menghindari potensi banjir barang impor di pasar domestik. Aturan TKDN adalah salah satu isu nontarif yang disoroti AS dalam menerapkan tarif impor 32 % terhadap produk-produk asal Indonesia. AS meminta Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan syarat TKDN-nya terhadap sejumlah produk AS. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta mengatakan, untuk menjaga daya saing produk industri dalam negeri agar terserap optimal di pasar, pemerintah harus jeli dalam mengkaji rencana relaksasi TKDN.

TKDN merupakan instrumen penting untuk melindungi industri Tanah Air. Karena itu, relaksasi syarat TKDN sebaiknya hanya untuk produk AS demi kepentingan negosiasi dengan Donald Trump. TKDN tidak boleh direlaksasi untuk semua negara. ”(Aturan) Yang disederhanakan cukup yang AS minta saja. Kalau semua tata niaga (TKDN) dibuka, kita bisa banjir impor dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Jadi, cukup produk dari AS saja yang dilonggarkan, seperti TKDN produk alat kesehatan asal AS,” kata Gita, Selasa (8/4). Ia meyakini, dengan negosiasi peningkatan volume impor kapas dari AS sebanyak 20-50 % serta relaksasi TKDN khusus beberapa produk AS, Indonesia bisa mendapatkan potongan tarif impor dari Trump. Menurut dia, masih ada ruang untuk meningkatkan volume impor bahan baku dari AS untuk sektor tekstil dan produk tekstil dalam negeri. (Yoga)

Pemerintah akan  meningkatkan impor minyak dan gas (migas) serta sejumlah komoditas lain dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi terkait penerapan tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Namun, peningkatan impor ini hanya merupakan pengalihan impor yang sebelumnya dilakukan dari negara lain, sehingga tidak menambah beban APBN maupun mengurangi surplus neraca dagang keseluruhan. Produk lain yang akan ditingkatkan impornya dari Negeri Paman Sam tersebut adalah kedelai dan gandum. Selain tidak diproduksi  di dalam negeri sangat tinggi. Dengan adanya kenaikan permintaan impor itu, diharapkan terbuka jalan bagi pelonggaran kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS tercatat sebagai negara penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar bagi Indonesia selama 2024 dengan nilai sebesar US$ 16,84 miliar, disusul India (US$ 15,39 miliar). Komoditas ekspor penyumbang surplus perdagangan dengan AS adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US$ 3,69 miliar, pakaian dan aksesorisnya (rajutan) US$ 2,48 miliar, serat alas kaki US$ 2,34 miliar. 

Pasar saham nasional masih atraktif dalam jangka menengah dan panjang, mengingat valuasinya kini sudah terdiskon dalam akibat koreksi masif pada perdagangan pertama setelah Lebaran. Investor disarankan mulai mencicil beli saham-saham unggulan berfundamental bagus yang sedang murah. Kemarin IHSG BEI tutup 7,9% ke level 5.996,14. Ini menjadi penurunan harian terdalam dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menempatkan indeks di bawah level psikologis 6.000. Pelemahan tajam terjadi sejak pembukaan pasar pagi, dimana IHSG sempat terkoreksi hingga 9,19% dan level menyentuh level terendah di 5.912. Kondisi tersebut memicu penghentian seiring tekanan jual yang kian besar di tengah sentimen global yang memburuk. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga melemah. Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp16.8921 per dolar AS, melemah 69,5 poin atau 0,41% dibandingkan hari  perdagangan sebelumnya. Penurunan indeks dipicu meningkatnya kekhawatiran investor terhadap eskalasi kebijakan proteksionis AS. Keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor, termasuk ke Indonesia menjadi 32%, mendorong aksi jual besar-besaran di pasar saham domestik. (Yetede)

Perbankan nasional di awal tahun ini mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan/UL) mencapai Rp2.348,9 triliun,  meningkat 11,75% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila ditelaah, kredit menganggur di Januari 2025 ini mengalami tren yang terus meningkat pertumbuhannya. Berdasarkan pada OJK, dari sisi permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi 3 kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp922,78 triliun, tumbuh 9,15% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp 892,37 triliun, melesat 16,57% (yoy) menjadi yang tertinggi. Diikuti oleh KBMI 2 dengan fasilitas kredit yang belum ditarik Rp407,96 triliun, naik 7,3% (yoy).

Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh 10,74% (yoy) menjadi Rp125,78 triliun per Januari 2025. Sementara itu dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1.541,06 triliun, naik 9,24% (yoy). Kemudian, kredit menganggur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 25,32% (yoy) menjadi Rp 484,33 triliun. Diikuti kantor cabang luar negeri (KC-BLN) dengan fasilitas kredit belum ditarik Rp298,33 triliun atau naik 8,09% (yoy). Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur. Untuk kredit investasi, biasanya memang ditarik secara bertahap oleh debitur. (Yetede)