Terbitnya Perpres yang menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja atau tukin bagi dosen ASN di lingkungan Kemendiktisaintek belum sepenuhnya memberi titik terang terhadap pemerataan kesejahteraan dosen. Pemerintah diharapkan mengambil langkah untuk memberikan penghasilan yang berkeadilan bagi semua dosen meskipun ada pengklusteran perguruan tinggi negeri. Ketua Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia (Adaksi) Fatimah, Selasa (8/4) mengatakan, para dosen berharap peraturan menteri diktisaintek bisa segera terbit. Penerbitannya pun agar dibarengi dengan anggaran tukin dosen sehingga secepatnya dapat dicairkan.

Selain mengapresiasi terbitnya Perpres No 19 Tahun 2025 tentang Tukin di Lingkungan Kemendiktisaintek, yang di dalamnya juga mengatur tukin dosen, Adaksi menyayangkan perpres tersebut belum mengakomodasi semua dosen, lantaran ada pengklusteran perguruan tinggi negeri (PTN). ”Kami berharap ada langkah dari pemerintah untuk memberikan penghasilan yang berkeadilan bagi semua dosen. Sebab, status PTN badan layanan umum ataupun badan hukum belum menjamin semua dosennya sejahtera,” kata Fatimah yang juga dosen di Politeknik Negeri Tanah Laut, Kalsel. Pengklusteran PTN di Indonesia menyebabkan perbedaan kesejahteraan. Untuk tambahan pendapatan, dosen di PTN satuan kerja hanya mengandalkan tunjangan sertifikasi dosen yang besarnya satu kali gaji pokok per bulan.

Adapun PTN badan layanan umum (BLU) dan PTN badan hukum (BH) yang secara keuangan lebih mandiri dapat memberikan remunerasi selain mendapat tunjangan sertifikasi dosen dan gaji pokok. Namun, ujar Fatimah, masih banyak PTN BLU ataupun PTN BH yang memberikan remunerasi kecil yang nilainya di bawah besaran tukin sesuai kelas jabatan. Mengacu pada kebutuhan tukin dosen Kemendiktisaintek skema 1, ada 33.957 dosen yang menerima tukin. Mereka mengajar di 66 PTN satuan kerja, 12 PTN BLU yang belum memberikan remunerasi, dan dosen ASN di Lembaga Layanan Dikti, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 2,8 triliun. (Yoga)

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) akan melakukan perubahan terhadap standar kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang berhak menerima manfaat dari program rumah bersubsidi. Perubahan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam menyesuaikan kebijakan perumahan dengan kondisi ekonomi terkini. Untuk sementara waktu, keputusan ini akan diberlakukan secara terbatas, yakni hanya untuk wilayah Jabodetabek, khusus untuk sektor perumahan. Menteri PKP, Maruarar Sirait menyampaikan bahwa sebelumnya kriteria MBR ditetapkan berdasarkan batas maksimal pendapatan bulanan sebesar Rp 7 juta bagi pekerja lajang. Sementara, bagi pekerja yang sudah menikah atau memiliki keluarga, batas pendapatannya sebesar Rp 8 juta per bulan.

Namun, setelah berkoordinasi dan menyepakati perhitungan dengan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, kriteria tersebut direvisi. Kini, pekerja lajang berpenghasilan hingga Rp 12 juta dan pekerja berkeluarga dengan penghasilan gabungan maksimal Rp 13 juta tetap masuk kategori MBR. Maruarar mengemukakan, untuk sementara, keputusan ini berlaku bagi pekerja di wilayah Jabodetabek. Penyesuaian ini perlu dilakukan karena inflasi yang terus meningkat sekaligus memperbarui aturan Keputusan Menteri PUPR  pada 2023. ”Standar dari (penghitungan) ini, menggunakan desil 8. Standar hidup tiap provinsi itu, berbeda-beda. Kami sudah bantu Kementerian PKP untuk hitung standar desil 8. Hal ini hanya berlaku terkait perumahan,” ujar Amalia di Jakarta, Selasa (8/4). Maruarar menargetkan dalam dua pecan aturan dapat dirilis. Setidaknya Senin (21/4) keputusan menteri telah tuntas. (Yoga)

Sejumlah tukang ojek terlihat mengangkut barang melalui jalan tanah yang sempit dan jelek di Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Selasa (8/4/2025). Tarif jasa ojek dari ibu kota kabupaten menuju kecamatan dengan jarak tempuh sekitar 126 kilometer tersebut mencapai Rp 700.000 per orang dan barang rata-rata Rp 5.000 per kilogram akibat akses jalan yang rusak parah (Yoga)

Selain meningkatkan impor bahan baku dari AS, Pemerintah RI juga tengah mengkaji relaksasi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bagi produk asal AS yang masuk ke Indonesia. Pelaku industri meminta agar relaksasi ini tidak diberlakukan untuk semua negara guna menghindari potensi banjir barang impor di pasar domestik. Aturan TKDN adalah salah satu isu nontarif yang disoroti AS dalam menerapkan tarif impor 32 % terhadap produk-produk asal Indonesia. AS meminta Indonesia bisa menyesuaikan kebijakan syarat TKDN-nya terhadap sejumlah produk AS. Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia, Redma Gita Wirawasta mengatakan, untuk menjaga daya saing produk industri dalam negeri agar terserap optimal di pasar, pemerintah harus jeli dalam mengkaji rencana relaksasi TKDN.

TKDN merupakan instrumen penting untuk melindungi industri Tanah Air. Karena itu, relaksasi syarat TKDN sebaiknya hanya untuk produk AS demi kepentingan negosiasi dengan Donald Trump. TKDN tidak boleh direlaksasi untuk semua negara. ”(Aturan) Yang disederhanakan cukup yang AS minta saja. Kalau semua tata niaga (TKDN) dibuka, kita bisa banjir impor dari China, Vietnam, dan Bangladesh. Jadi, cukup produk dari AS saja yang dilonggarkan, seperti TKDN produk alat kesehatan asal AS,” kata Gita, Selasa (8/4). Ia meyakini, dengan negosiasi peningkatan volume impor kapas dari AS sebanyak 20-50 % serta relaksasi TKDN khusus beberapa produk AS, Indonesia bisa mendapatkan potongan tarif impor dari Trump. Menurut dia, masih ada ruang untuk meningkatkan volume impor bahan baku dari AS untuk sektor tekstil dan produk tekstil dalam negeri. (Yoga)

Pemerintah akan  meningkatkan impor minyak dan gas (migas) serta sejumlah komoditas lain dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi terkait penerapan tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Namun, peningkatan impor ini hanya merupakan pengalihan impor yang sebelumnya dilakukan dari negara lain, sehingga tidak menambah beban APBN maupun mengurangi surplus neraca dagang keseluruhan. Produk lain yang akan ditingkatkan impornya dari Negeri Paman Sam tersebut adalah kedelai dan gandum. Selain tidak diproduksi  di dalam negeri sangat tinggi. Dengan adanya kenaikan permintaan impor itu, diharapkan terbuka jalan bagi pelonggaran kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS tercatat sebagai negara penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar bagi Indonesia selama 2024 dengan nilai sebesar US$ 16,84 miliar, disusul India (US$ 15,39 miliar). Komoditas ekspor penyumbang surplus perdagangan dengan AS adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US$ 3,69 miliar, pakaian dan aksesorisnya (rajutan) US$ 2,48 miliar, serat alas kaki US$ 2,34 miliar. 

Pasar saham nasional masih atraktif dalam jangka menengah dan panjang, mengingat valuasinya kini sudah terdiskon dalam akibat koreksi masif pada perdagangan pertama setelah Lebaran. Investor disarankan mulai mencicil beli saham-saham unggulan berfundamental bagus yang sedang murah. Kemarin IHSG BEI tutup 7,9% ke level 5.996,14. Ini menjadi penurunan harian terdalam dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menempatkan indeks di bawah level psikologis 6.000. Pelemahan tajam terjadi sejak pembukaan pasar pagi, dimana IHSG sempat terkoreksi hingga 9,19% dan level menyentuh level terendah di 5.912. Kondisi tersebut memicu penghentian seiring tekanan jual yang kian besar di tengah sentimen global yang memburuk. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga melemah. Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp16.8921 per dolar AS, melemah 69,5 poin atau 0,41% dibandingkan hari  perdagangan sebelumnya. Penurunan indeks dipicu meningkatnya kekhawatiran investor terhadap eskalasi kebijakan proteksionis AS. Keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor, termasuk ke Indonesia menjadi 32%, mendorong aksi jual besar-besaran di pasar saham domestik. (Yetede)

Perbankan nasional di awal tahun ini mencatatkan fasilitas kredit yang belum ditarik nasabah (undisbursed loan/UL) mencapai Rp2.348,9 triliun,  meningkat 11,75% secara tahunan (year on year/yoy). Apabila ditelaah, kredit menganggur di Januari 2025 ini mengalami tren yang terus meningkat pertumbuhannya. Berdasarkan pada OJK, dari sisi permodalannya, kelompok bank berdasarkan modal inti (KBMI) 3 menjadi 3 kelompok dengan kredit menganggur terbanyak, mencapai Rp922,78 triliun, tumbuh 9,15% (yoy). Berikutnya, UL di KBMI 4 tercatat Rp 892,37 triliun, melesat 16,57% (yoy) menjadi yang tertinggi. Diikuti oleh KBMI 2 dengan fasilitas kredit yang belum ditarik Rp407,96 triliun, naik 7,3% (yoy).

Serta KBMI 1 dengan UL tumbuh 10,74% (yoy) menjadi Rp125,78 triliun per Januari 2025. Sementara itu dilihat berdasarkan kepemilikannya, bank umum swasta nasional (BUSN) mencatatkan kredit menganggur mencapai Rp1.541,06 triliun, naik 9,24% (yoy). Kemudian, kredit menganggur dari kuartet bank persero tumbuh tinggi 25,32% (yoy) menjadi Rp 484,33 triliun. Diikuti kantor cabang luar negeri (KC-BLN) dengan fasilitas kredit belum ditarik Rp298,33 triliun atau naik 8,09% (yoy). Undisbursed loan merupakan fasilitas kredit yang telah disetujui bank namun belum ditarik oleh debitur. Untuk kredit investasi, biasanya memang ditarik secara bertahap oleh debitur. (Yetede)

Tarif listrik merupakan komoditas utama yang memberikan andil tertinggi terhadap inflasi bulanan pada Maret 2025 dengan kontribusi sebesar 1,18%. Sementara itu, untuk mengantisipasi inflasi pada kuartal tahun kedua pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan, terutama ketika musim kemarau sudah tiba. Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 sebesar 1,03% year on year (yoy), tercatat lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi tahunan pada Maret 2024 yang mencapai 3,05% (yoy). Namun, tingkat inflasi tahunan pada Maret 2025 masih lebih tinggi daripada Februari 2025 yang tercatat mengalami deflasi hingga 0,09% (yoy).

Setelah langkah pemerintah memberikan diskon listrik sebesar 50% selama bulan Januari-Februari 2025 mendorong terjadinya deflasi pada Januari 2025. Tarif listrik mengalami deflasi 32,03% dan memberikan sumbangan ke deflasi sebesar 1,47%. Adapun diskon tarif listrik memberikan andil deflasi pada Februari 2025 sebesar 0,67%. Adapun program pemerintah tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan, pada Maret 2025 terjadi inflasi secara bulanan sebesar 1,65 month-to-month (mtm), dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,48 pada Februari 2025 menjadi 107,22 pada maret 2025. Pihaknya mencatat bahwa kelompok pengeuaran yang terbesar adalahan perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan inflasi sebesar 8,45% (mtm). (Yetede)

PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) segera bertransformasi menjadi pemain utama sektor energi dan kimia di kawasan Asia Tenggara  seusai resmi menuntaskan akuisisi saham Shell Singapore Pte. Ltd (SSPL) di Shell Energy and Chemicals Park (SECP) yang kini berubah nama menjadi  Aster Energy and Chemicals Park di Singapura. Aster yang disebut mam[u menghasilkan pendapatan US$ 8-10 miliar atau setara Rp168 triliun per  tahun akan mulai terkonsolidasi ke Chandra Asri roup pada 1 Juli atau awal kuartal III-2025. Transformasi gigantis TPIA selepas akisisi Aster akan dapat terindentifikasi salah satunya dari sinergi yang terbangun. Di mana, Chandra Asri Group dan Glencore-perusahaan sumber daya alam terbesar yang manjadi mitra TPIA dalam mengambilalih Aster- bakal mampu memanfatatkan dan offtake Aster, serta mencari peluang baru guna meningkatkan keuntungan. Direktur TPIA Suryandi menyebut, ada tiga inisiatif utama untuk memastikan sinergi tersebut berjalan. Pertama, sinergi dan optimisasi basket minyak mentah. Artinya, sinergi ini akan membuat Glencore dapat menawarkan minyak mentah paling optimal atau termurah dari 31 jenis minyak mentah dan Shell International Eastern Tranding Company (SIETCO) sebagai cabang perdagangan perusahaan energi Shell dapat membawa sembilan jenis minyak mentah. (Yetede)

Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan dirinya memiliki keinginan untuk berdialog bersama tokoh-tokoh yang kerap memandang pesimistis pada masa depan Indonesia, terutama sejak kabinet Merah Putih bekerja di bawah kepemimpinannya. Hal ini dikatakan Presiden Prabowo Subianto dalam wawancara ekslusif bersama tujuh jurnalis dari tujuh media nasional di kediamannya, Hambalang, Bogor. Prabowo menyebutkan dialog tersebut perlu dilakukan untuk menyamakan persepsi bagian mana yang perlu diperbaiki agar kedepannya yang dikhawatirkan tentang Indonesia itu tidak perlu terjadi. "Saya juga mau dialog. Saya mau ketemu lah, sama siapa. Mari kita bahas. Mungkin tidak usah di publik. Tokoh-tokoh yang di Indonesia gelap. Indonesia gelap maksudnya? Oke, kalau memang Indonesia gelap, mari kita kerja supaya Indonesia tidak gelap?," kata Prabowo. Tagar Indonesia gelap di media sosial dan pada beberapa demosntrasi terakhir di beberapa kota sempat tajuk yang hangat diperbincangkan. Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesi (BEM S1) pada saat menggelar demonstrasi di Jakarta sekitar pertengahan Februari 2025 menuturkan tagar ini merepresentasikan kekhawatiran terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (Yetede)