Pagi di Terminal Cicaheum, Kota Bandung, Jabar, Senin (7/4) tidak seperti biasanya. Turun dari bus, penumpang sudah ditunggu petugas Disdukcapil Kota Bandung, untuk pendataan identitas penumpang bagi warga dari luar kota. Proses pendataannya hanya lima menit per orang. Mereka diminta mengisi data kependudukan, alamat e-mail, tujuan kedatangan, hingga alamat terkini. Diantaranya, Sopian dan Rizky, dari Kabupaten Tasikmalaya, Jabar. Tahun ini, keduanya baru berusia 19 tahun. ”Libur seminggu di kampung. Ini bawa oleh-oleh cemilan,” kata Rizky dari Desa Citamba, Ciawi. Rizky mengatakan, ia bekerja sebagai pelayan restoran di Kota Bandung sejak tahun lalu. Dia tinggal di mes perusahaan bersama sejumlah karyawan lainnya dengan upah Rp 1,5 juta per bulan, jauh di bawah upah minimum regional di Kota Bandung tahun 2025 sebesar Rp 4,4 juta per bulan.

Rizky mengerem keinginannya mengonsumsi banyak hal, dia mengatur keuangan seketat mungkin. ”Meskipun gaji tidak besar, saya senang bisa merantau ke Bandung. Bisa mendapatkan penghasilan mandiri,” ungkap Rizky. Sopian menuturkan, merantau menjadi jalan terakhir setelah sulit mencari pekerjaan yang ia suka dan penghasilan yang sama di Tasikmalaya. Meski saat ini gajinya belum ideal dan persaingan di kota besar semakin berat, setidaknya ia bisa bertahan. Sejauh ini, hidupnya di Bandung dibiayai dari kantong sendiri. ”Saya tidak mau menganggur di rumah meski tantangan bekerja di kota juga bakalan lebih ketat. Lagi pula ayah hanya buruh bangunan. Ibu juga tidak bekerja,” ujar Sopian. Di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini, jutaan warga masih memilih merantau ke kota besar demi mencari pekerjaan. Meski tidak mudah, mereka berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. (Yoga)

Guna meminimalisasi dampak negatif atas pemberlakuan tarif  bea masuk (BM) impor pemerintah AS mulai 9 April, pemerintah harus bergerak cepat dengan melakukan lobi tingkat tinggi guna membuka jalur negosiasi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan, khususnya dari sisi konsumsi domestik yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS adalah surplus perdagangan luar negeri Indonesia terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia. (US$ 16 miiar). Kontribusi eskpor ke AS terhadap ekspor total juga menyentuh 10%, tertinggi kedua setelah China. Dengan asumsi tidak ada kenaikan impor dari negara lain dan ekspor ke negara lain, ekspor bersih atau net ekspor Indonesia bisa berkurang 11%. Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri menurun, perusahaan Indonesia akan menyesuaikan cara, salah satunya memberhentikan karyawan. Angka PHK akan meningkat seiring penurunan permintaan dari AS.  (Yetede)

Jumlah pemudik yang bergerak ke berbagai penjuru Tanah Air pada periode 21 Maret hingga 1 April 2025 atau H-10 hingga H+1 Lebaran tercatat 10.168.141 orang. Jumlah ini lebih rendah sekitar 563 ribu orang dibanding periode sama Lebaran 2024 yang tercatat sekitar 10,73 juta pemudik. Pelemahan daya beli masyarakat dinilai sebagai biang dari jumlah pemudik yang menurun itu. Angka itu mengacu pada data akumulasi penumpang angkutan umum dari Strategis Hub Sistem Informasi Transportasi Terintegrasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Penurunan jumlah pemudik tercatat terjadi di hampir semua moda transportasi, mulai dari jalan raya, sungai dan penyebrangan, laut, udara, hingga kereta api. Penurunan terbesar terlihat pada jumlah kendaraan yang melintasi jalan arteri. Sedangkan jumlah kendaraan yang melintasi jalan tol turun sekitar 11.800 unit, dan bus angkutan jalan pun mengalami penurunan sekitar 11.600 unit. Penurun jumlah pemudik yang menggunakan angkutan umum ini selaras dengan hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub yang menyebut jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah pemudik Lebaran 2025 diperkirakan hanya mencapai 146,48 juta orang atau sekitar 52% dari jumlah penduduk Indonesia. Angka ini turun 47,12 juta atau 24% dibandingkan jumlah pemudik periode Lebaran 2024 yang mencapai 193,6 juta pemudik. (Yetede)

BI berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tingginya tekanan global saat ini. Berkaitan itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Farward/NDF). Sementara itu, nilai tukar rupiah dipenutupan perdagangan Senin (7/4/2025) di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01% menjadi Rp16.822 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.53 per dolar AS. Adapun kebijaan tarif resiprokal yang diumumkan pemerintahan AS tanggal 2April 2025 dan respon kebijakan retaliasi tarif oleh pemerintah China tanggal 4 April 2025 telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global, termasuk arus modal keluar dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar di banyak negara khususnya negara emerging market. Tekanan terhadap nilai tular rupiah telah terjadi di pasar off-shore (NDF) ditengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, intervensi BI di pasar off-shore (NDF) dilakukan secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. "BI juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan 8 April 2025, dengan intervensi di pasar valas (Spot dan DNDF) serta pembelian SBN di pasar sekunder," jelas dia. (Yetede)

OJK menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank. Namun, perbankan diimbau untuk tetap mewaspadai risiko pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan  rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp16.821,5 pada posisi Senin (7/4/2025) nyaris menuju Rp 17.000. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada Januari 2025 risiko pasar terkait dengan nilai tukar tergolong sangat rendah, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) bank sebesar 1,24%, jauh di bawah threshold 20%. "Ini dapat diterjemahkan bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil.

Sehingga pelemahan nilai tukar tidak akan banyak berpengaruh  secara langsung terhadap neraca bank," tutur Dian. Merujuk data OJK, per Januari 2025 kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada debitur  mencapai Rp 7.782,22 triliun, tumbuh 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Dari nilai tersebut, kredit valas yang disalurkan sebesar Rp1.155,76 triliun, tumbuh 13,38% (yoy) per Januari 2025. Sementara itu, kredit rupiah masih mendominasi dengan penyaluran Rp6.626,45 triliun, tumbuh 9,74% (yoy). Apabila dilihat dari nominal penyalurannya, kredit valas hanya memiliki porsi 14,85% dari total kredit yang disalurkan perbankan per januari 2025. Mayoritas perbankan menyalurkan kredit berdenominasi rupiah. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih optimis bahwa penjualan ritel dapat tumbuh di tengah-tengah tantangan yang ada. Ketua Umum Aprindo Solihin menargetkan pertumbuhan penjualan ritel mencapai 8-10% di tahun ini. "Angka 8-10% itu ada kenaikan dibandingkan waktu yang sama tahun sebelumnya," jelas dia. Solihin optimistis bahwa penjualan ritel bisa tercapai di tengah-tengah tantangan yang ada, Hal ini tercermin dari adanya lonjakan penjualan ritel selama masa Ramadan. "Masa festive di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, ini masa-masa yang memang akan terjadinya lonjakan penjualan, ya hampir di semua lini," jelas dia. Solihin melihat sektor fast moving goods (FMCG) terjadi lonjakan dari biasanya. "Lonjakan-lonjakan memang memang sudah kita perkirakan akan terjadi, persiapan kita untuk menyediakan barang kebutuhan itu dengan segala upaya agar konsumen tidak sulit untuk mencari barang itu selalu tersedia. "Jadi kalau same store atau toko yang sama katakan dibandingkan memang ada kenaikan juga rata-rata nggak sampai dua digit," kata Solihin. Selama momen Ramadan atau Lebaran terjadinya pergeseran pola beli masyaralat terhadap produk-produk. Oleh karenanya, Aprindo melakukan beberapa strategi dalam menyesuaikan pergeseran tersebut di masa-masa sulit seperti ini. (Yetede)

PT Kerete Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat rekor tertinggi jumlah penumpang selama periode mudik lebaran sebanyak 23.500 penumpang. Angka ini mendekati prediksi PT KCIC yang memproyeksi jumlah penumpang tertinggi selama periode mudik Lebaran sekitar 24.000 penumpang atau meningkat 30%. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, sejak 3 April 2025 (H+3), penumpang dari Tegalluar Summarecon dan Padalarang menuju Halim mulai mendominasi penumpang harian Whoosh. bahkan pada Minggu (6/4), tercatat penumpang berasal dari daerah Bandung menuju Jakarta sebesar 65% dari total volume penumpang. "Jumlah penumpang Whoosh di masa libur Lebaran kembali mencapai puncaknya kemarin. Hal tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dalam memanfaatkan  transportasi cepat dan nyaman untuk kembali ke Jakarta sebelum kembali bekerja," ujar Eva. Sebagai informasi, rekor tertinggi penumpang Whoosh sejak pertama kali beroperasi pada Oktober 2023 mencapai 24.350 penumpang per harinya. Adapun, sejak Senin (7/4) pagi lonjakan pembelian tiket Whoosh dari arah Bandung ke jakarta maupun sebaliknuya masih tetap tinggi dan sudah menembus angka 12.000 tiket. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring dengan masih berlangsungnya pembelian tiket secara online dan offline hingga keberangkatan Senin malam. (Yetede)

Pelaku industri teknologi digital yang tergabung dalam Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) turut merespos kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Asioti menilai, dampak kebijakan Trumph berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Mulai dari perlambatan percepatan transformasi digital Indonesia. Mulai dari perlambatan pengembangan teknologi seperti internet of Thungs (IoT), Cloud Computing,  AI, hingga jaringan 5G  yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia. Ketua Umum Asioti Teguh Prasetya mengatakan, dengan lebih dari 210 juta pengguna internet, Indonesia kini sangat bergantung pada jaraingan konektivitas yang luas dan berkualitas. Infrastruktur digital  seperti jaringan 5G, fixed wireless access (FWA) dan sistem komunikasi satelit memainkan peran vital dalam mendorong pemerataan ekonomi digital di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluat (3T). "Kebijakan tarif tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan perangkat keras dan komponen teknologi  yang mayoritas masih bergantung pada rantai pasok global, termasuk dari AS dan mitra  yang berpengaruh," kata teguh. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                       

Pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini tergambar saat Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut pada Sabtu (5/4/2025). Pada kesempatan itu, Zabadi mengajak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk turut andil. Bahkan, bila perlu menjadi role model dalam pembentukan Kopdes Merah Putih ini. "Banyak hal yang selalu membuat Sukabumi sebagai role model, seperti program Makan Bergizi Gratis di Warungkiara, PLUT di Cikembang dan semoga saja Koperasi Desa Merah Putih pun menjadi role model," papar Zabadi. Adapun, jelas Zabadi, Bupati Sukabum Asep Japar merupakan orang yang telah lama berkecimpung di dunia koperasi. Mengingat, dulunya merupakan mantan kepala Dinas Koperasi Perindustrian  Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sukabumi. "Pak Bupati ini mantan Kadis yang sangat mengetahui tentang koperasi. Sehingga pasti memperhatikan hal semacam ini. Dia menjelaskan, terdapat beberapa hal yang mendasari pembentukan Kopdes Merah Putih ini. "Terutaman, untuk memutus rantai kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa," ungkap Zabadi. (Yetede)