BI berupaya menstabilkan nilai tukar rupiah di tengah tingginya tekanan global saat ini. Berkaitan itu, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 7 April 2025 memutuskan untuk melakukan intervensi di pasar off-shore (Non Deliverable Farward/NDF). Sementara itu, nilai tukar rupiah dipenutupan perdagangan Senin (7/4/2025) di Jakarta melemah sebesar 169 poin atau 1,01% menjadi Rp16.822 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.53 per dolar AS. Adapun kebijaan tarif resiprokal yang diumumkan pemerintahan AS tanggal 2April 2025 dan respon kebijakan retaliasi tarif oleh pemerintah China tanggal 4 April 2025 telah menimbulkan gejolak pasar keuangan global, termasuk arus modal keluar dan tingginya tekanan pelemahan nilai tukar di banyak negara khususnya negara emerging market. Tekanan terhadap nilai tular rupiah telah terjadi di pasar off-shore (NDF) ditengah libur panjang pasar domestik dalam rangka Idulfitri 1446 H. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, intervensi BI di pasar off-shore (NDF) dilakukan secara berkesinambungan di pasar Asia, Eropa, dan New York. "BI juga akan melakukan intervensi secara agresif di pasar domestik sejak awal pembukaan 8 April 2025, dengan intervensi di pasar valas (Spot dan DNDF) serta pembelian SBN di pasar sekunder," jelas dia. (Yetede)

OJK menilai bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS tidak akan banyak berpengaruh secara langsung terhadap neraca bank. Namun, perbankan diimbau untuk tetap mewaspadai risiko pelemahan nilai tukar terhadap kenaikan  rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL). Mengacu data Bloomberg, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di level Rp16.821,5 pada posisi Senin (7/4/2025) nyaris menuju Rp 17.000. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, pada Januari 2025 risiko pasar terkait dengan nilai tukar tergolong sangat rendah, tercermin dari Posisi Devisa Neto (PDN) bank sebesar 1,24%, jauh di bawah threshold 20%. "Ini dapat diterjemahkan bahwa eksposur langsung bank terhadap risiko nilai tukar relatif kecil.

Sehingga pelemahan nilai tukar tidak akan banyak berpengaruh  secara langsung terhadap neraca bank," tutur Dian. Merujuk data OJK, per Januari 2025 kredit yang disalurkan perbankan nasional kepada debitur  mencapai Rp 7.782,22 triliun, tumbuh 10,27% secara tahunan (year on year/yoy). Dari nilai tersebut, kredit valas yang disalurkan sebesar Rp1.155,76 triliun, tumbuh 13,38% (yoy) per Januari 2025. Sementara itu, kredit rupiah masih mendominasi dengan penyaluran Rp6.626,45 triliun, tumbuh 9,74% (yoy). Apabila dilihat dari nominal penyalurannya, kredit valas hanya memiliki porsi 14,85% dari total kredit yang disalurkan perbankan per januari 2025. Mayoritas perbankan menyalurkan kredit berdenominasi rupiah. (Yetede)

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) masih optimis bahwa penjualan ritel dapat tumbuh di tengah-tengah tantangan yang ada. Ketua Umum Aprindo Solihin menargetkan pertumbuhan penjualan ritel mencapai 8-10% di tahun ini. "Angka 8-10% itu ada kenaikan dibandingkan waktu yang sama tahun sebelumnya," jelas dia. Solihin optimistis bahwa penjualan ritel bisa tercapai di tengah-tengah tantangan yang ada, Hal ini tercermin dari adanya lonjakan penjualan ritel selama masa Ramadan. "Masa festive di bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri, ini masa-masa yang memang akan terjadinya lonjakan penjualan, ya hampir di semua lini," jelas dia. Solihin melihat sektor fast moving goods (FMCG) terjadi lonjakan dari biasanya. "Lonjakan-lonjakan memang memang sudah kita perkirakan akan terjadi, persiapan kita untuk menyediakan barang kebutuhan itu dengan segala upaya agar konsumen tidak sulit untuk mencari barang itu selalu tersedia. "Jadi kalau same store atau toko yang sama katakan dibandingkan memang ada kenaikan juga rata-rata nggak sampai dua digit," kata Solihin. Selama momen Ramadan atau Lebaran terjadinya pergeseran pola beli masyaralat terhadap produk-produk. Oleh karenanya, Aprindo melakukan beberapa strategi dalam menyesuaikan pergeseran tersebut di masa-masa sulit seperti ini. (Yetede)

PT Kerete Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat rekor tertinggi jumlah penumpang selama periode mudik lebaran sebanyak 23.500 penumpang. Angka ini mendekati prediksi PT KCIC yang memproyeksi jumlah penumpang tertinggi selama periode mudik Lebaran sekitar 24.000 penumpang atau meningkat 30%. General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan, sejak 3 April 2025 (H+3), penumpang dari Tegalluar Summarecon dan Padalarang menuju Halim mulai mendominasi penumpang harian Whoosh. bahkan pada Minggu (6/4), tercatat penumpang berasal dari daerah Bandung menuju Jakarta sebesar 65% dari total volume penumpang. "Jumlah penumpang Whoosh di masa libur Lebaran kembali mencapai puncaknya kemarin. Hal tersebut menunjukkan antusiasme masyarakat yang tinggi dalam memanfaatkan  transportasi cepat dan nyaman untuk kembali ke Jakarta sebelum kembali bekerja," ujar Eva. Sebagai informasi, rekor tertinggi penumpang Whoosh sejak pertama kali beroperasi pada Oktober 2023 mencapai 24.350 penumpang per harinya. Adapun, sejak Senin (7/4) pagi lonjakan pembelian tiket Whoosh dari arah Bandung ke jakarta maupun sebaliknuya masih tetap tinggi dan sudah menembus angka 12.000 tiket. Jumlah tersebut diprediksi akan terus meningkat seiring dengan masih berlangsungnya pembelian tiket secara online dan offline hingga keberangkatan Senin malam. (Yetede)

Pelaku industri teknologi digital yang tergabung dalam Asosiasi Internet of Things Indonesia (Asioti) turut merespos kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Presiden AS Donald Trump. Asioti menilai, dampak kebijakan Trumph berpotensi menghambat pembangunan infrastruktur digital Indonesia. Mulai dari perlambatan percepatan transformasi digital Indonesia. Mulai dari perlambatan pengembangan teknologi seperti internet of Thungs (IoT), Cloud Computing,  AI, hingga jaringan 5G  yang menjadi tulang punggung transformasi digital Indonesia. Ketua Umum Asioti Teguh Prasetya mengatakan, dengan lebih dari 210 juta pengguna internet, Indonesia kini sangat bergantung pada jaraingan konektivitas yang luas dan berkualitas. Infrastruktur digital  seperti jaringan 5G, fixed wireless access (FWA) dan sistem komunikasi satelit memainkan peran vital dalam mendorong pemerataan ekonomi digital di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluat (3T). "Kebijakan tarif tersebut berdampak langsung terhadap ketersediaan perangkat keras dan komponen teknologi  yang mayoritas masih bergantung pada rantai pasok global, termasuk dari AS dan mitra  yang berpengaruh," kata teguh. (Yetede)                                                                                                                                                                                                                                       

Pemerintah menyatakan dukungan penuh terhadap pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Hal ini tergambar saat Sekretaris Kementerian Koperasi (SesKemenkop) Ahmad Zabadi melakukan kunjungan kerja ke wilayah tersebut pada Sabtu (5/4/2025). Pada kesempatan itu, Zabadi mengajak Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk turut andil. Bahkan, bila perlu menjadi role model dalam pembentukan Kopdes Merah Putih ini. "Banyak hal yang selalu membuat Sukabumi sebagai role model, seperti program Makan Bergizi Gratis di Warungkiara, PLUT di Cikembang dan semoga saja Koperasi Desa Merah Putih pun menjadi role model," papar Zabadi. Adapun, jelas Zabadi, Bupati Sukabum Asep Japar merupakan orang yang telah lama berkecimpung di dunia koperasi. Mengingat, dulunya merupakan mantan kepala Dinas Koperasi Perindustrian  Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sukabumi. "Pak Bupati ini mantan Kadis yang sangat mengetahui tentang koperasi. Sehingga pasti memperhatikan hal semacam ini. Dia menjelaskan, terdapat beberapa hal yang mendasari pembentukan Kopdes Merah Putih ini. "Terutaman, untuk memutus rantai kemiskinan dan mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa," ungkap Zabadi. (Yetede)

Presiden Prabowo Subianto meyakini Indonesia  tengah menuju posisi sebagai lumbung pangan dunia, utamanya beras, seiring produksi padi di berbagai daerah di Tanah Air yang meningkat pesat di tahun ini. Demi mendukung optimisme itu, pemerintah akan memasifkan pola intensifikasi pertanian serta memastikan para petani  mendapatkan harga yang baik sekaligus memperoleh bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk yang cukup. Menurut Kepala negara, pola intensifikasi pertanian bisa membuat lahan sawah menjadi lebih produktif. Penggunaan benih dengan teknik baru misalnya, bisa meningkatkan produktivitas  padi dari 6-6-7 ton per hektar (ha) menjadi 11-12 ton per ha. Hal ini sudah berjalan di provinsi  NTB. "Intensifikasi (sawah) yang sudah ada untuk  jadi lebih produktif. Apalagi, saya dapat berita baik, benih baru dengan teknik baru menghasilkan padi 7 ton per ha, ini luar biasa. Mungkin nanti, revolusi hijau kedua dari Indonesia ya kan? Saya percaya, kita akan jadi lumbung padi dunia, lumbung pangan dunia, nanti kita akan beri bantuan ke negara-negara yang susah, ini tujuan baik dan mulia. Tentunya, kita ingin semua rakyat, semua petani kita, hidup dalam keadaan baik dan sejahtera," kata Presiden. (Yetede)

Indonesia dikenal dengan keindahan alam dan budayanya, tak heran jika obyek wisata menjamur di mana-mana. Potensinya besar, dari turis domestik maupun mancanegara, serta beragam kalangan usia dan kelompok ekonomi. Pariwisata membawa efek pengganda yang dampaknya langsung dirasakan oleh akar rumput dan menggerakkan roda ekonomi daerah. ”Obyek wisata komersial di Indonesia didominasi oleh jenis daya tarik wisata buatan,” tulis laporan BPS bertajuk ”Statistik Objek Daya Tarik Wisata 2023”.Titik wisata komersial sepanjang 2023 mampu mencetak pemasukan Rp 11,14 triliun. Bila dibagi dengan jumlah obyek yang tercatat, tiap usaha menghasilkan omzet Rp 2,87 miliar. Mayoritas pemasukan disumbang oleh hasil penjualan tiket masuk.

Dari 10 provinsi dengan jumlah pendapatan usaha obyek wisata terbesar, hanya empat yang berada di luar Jawa, yakni Bali, Riau, Sumut dan NTB. Jakarta merupakan provinsi dengan total pendapatan tertinggi hingga Rp 2,36 triliun dan menarik 33,1 juta pengunjung pada 2023. Keberadaan pariwisata tidak terlepas dari peran UMKM. Usaha yang dikelola masyarakat bisa hidup berkat wisatawan, khususnya wisnus. Meski belanja per orang rendah dari segi nominal, total belanjanya besar sampai melebihi wisman. ”Menurut saya, itu satu keberhasilan lain yang justru tak diangkat, bahwa pariwisata Nusantara itu mendukung UMKM. Coba saja pada level bawah, itu tak berarti jelek asal berdampak pada masyarakat langsung. Bukankah itu yang dibutuhkan Indonesia?” tutur pengamat pariwisata Myra Gunawan.

Bagi Indonesia, pariwisata semestinya dapat dipahami lebih dari sekadar industri yang berpedoman pada UU Kepariwisataan. Pariwisata bertugas menyejahterakan masyarakat, menguatkan identitas, termasuk memajukan budaya, bukan hanya memajukan ekonomi. Keberhasilan pariwisata tak lepas dari campur tangan UMKM yang notabene merupakan usaha masyarakat akar rumput. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan sulitnya mencari pekerjaan, pariwisata diharapkan masih menggerakkan roda ekonomi dalam skala lokal. Iklim usaha itu perlu didukung semua pihak, baik pemerintah, pengusaha, serta pemangku kepentingan lain. Pada akhirnya, pariwisata tidak hanya berbicara soal keindahan suatu destinasi, tetapi juga kesejahteraan, seperti masyarakat bali. (Yoga)

Pemerintah menyegel dan membongkar sejumlah lokasi wisata di Puncak, Bogor, Jabar, tak lama setelah banjir melanda Jabodetabek, awal 2025. Roda ekonomi tersendat, pekerja terdampak. Opini warga dan pelaku pariwisata beragam. “Sangat disayangkan ketika tempat wisata yang sebelumnya telah mendapat persetujuan justru disegel mendadak. Bagi warga lokal, ini bukan hanya kehilangan ruang hiburan, tetapi juga tumpuan ekonomi. Keputusan sepihak tanpa proses terbuka dan transparan menimbulkan tanda tanya dan kecewa. Sudah saatnya regulasi dan kebijakan ditegakkan dengan mempertimbangkan dampak sosial secara menyeluruh,” ujar Faradilla Afra (26) Spesialis media sosial di Jakarta

“Saya prihatin, tindakan pemerintah terkesan agresif dan tiba-tiba membongkar sejumlah lokasi wisata di kawasan Puncak. Pemerintah perlu memberi alasan dan dasar yang kuat. Pemilik lokasi wisata dan orang sekitar berhak mendapat penjelasan. Solusi perlu ditawarkan karena kejadian itu mengurangi lapangan kerja orang-orang di sana. Solusi harus solutif, tidak hanya hitam di atas putih atau wacana saja,” kata Antonia Ayu (30) Psikolog di Tangsel. Menurut Hariyadi Sukamdani, Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, ”Ini menunjukkan lemahnya kepastian hukum bagi pengusaha. Kami setuju kalau memang tidak boleh dibangun. Kalau jelas aturannya salah, dipindah tak apa-apa. Namun, kalau pengusaha sudah dapat perizinan, salahnya di mana? Ini masalah kepastian hukum. Jika dugaan pemerintah tidak terbukti di pengadilan, akan mencoreng nama pemerintah sendiri.” (Yoga)