;

Fenomena Ekonomi Selama Idulfitri

Hairul Rizal 07 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Perayaan Idulfitri 2025 di Indonesia tampaknya berjalan berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dengan sejumlah faktor yang memengaruhi antusiasme masyarakat. Tiga faktor utama yang menjadi penyebab perubahan ini adalah penurunan jumlah pemudik, penurunan daya beli masyarakat, dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

  1. Berkurangnya Arus Mudik: Diperkirakan jumlah pemudik pada Idulfitri 2025 akan turun sekitar 24% dibandingkan tahun sebelumnya, menjadi 146,48 juta jiwa. Kenaikan biaya transportasi dan bahan bakar membuat banyak masyarakat memilih untuk tidak mudik atau menunda rencana tersebut.

  2. Penurunan Daya Beli Masyarakat: Berkurangnya pengeluaran untuk kebutuhan non-pokok, seperti pakaian baru, mencerminkan penurunan daya beli. Penjualan produk tekstil di awal 2025 hanya tumbuh 3%, jauh lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 15%. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok, seperti makan, cicilan rumah, kendaraan, dan pendidikan anak.

  3. Dampak PHK: Tingginya angka PHK, terutama di sektor manufaktur dan tekstil, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan menjelang Idulfitri. Pada awal 2025, terdapat tambahan 4.050 pekerja yang ter-PHK, dengan sektor tekstil dan manufaktur yang paling terdampak. Hal ini memperburuk kondisi keuangan keluarga yang sebelumnya bergantung pada pendapatan tetap.

Meskipun pemerintah mengucurkan Tunjangan Hari Raya (THR) untuk sektor ASN dan swasta, dampak positifnya terhadap daya beli diperkirakan tidak sebesar yang diharapkan. Hasil survei menunjukkan bahwa hanya 55% masyarakat yang menggunakan THR untuk belanja perayaan Idulfitri, sementara sebagian besar memilih untuk membayar utang atau menabung untuk kebutuhan darurat.


Lonjakan PHK di Februari Jadi Sorotan

Hairul Rizal 07 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Pada Februari 2025, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) melaporkan lonjakan signifikan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mencapai 15.285 orang, yang meningkat 359% dibandingkan bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, jumlah PHK pada Januari dan Februari 2025 tercatat mencapai 18.610 orang. Provinsi Jawa Tengah menjadi yang terparah dengan 10.677 pekerja terdampak PHK, yang meningkat drastis karena pada Januari 2025 tidak ada laporan PHK di provinsi ini.

Selain Jawa Tengah, Provinsi Riau juga mengalami lonjakan PHK dengan 3.530 pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja pada Februari, dibandingkan hanya 323 orang di Januari 2025. Di DKI Jakarta, jumlah PHK mencapai 2.650 pekerja, sedangkan Jawa Timur mencatatkan 978 PHK pada Februari 2025 setelah tidak ada PHK di bulan Januari.

Salah satu kasus yang mencolok adalah PT Yihong Novatex Indonesia di Cirebon, yang melakukan PHK massal terhadap lebih dari 1.000 pekerja pada pertengahan Maret 2025. Hal ini menuai reaksi keras dari pekerja dan serikat buruh, seperti yang disampaikan oleh Andi Kristianono, Sekretaris Jenderal Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), yang menyebutkan bahwa PHK tersebut terjadi tanpa mediasi atau peringatan terlebih dahulu. Novi Hendrianto, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, menanggapi dengan mengagendakan mediasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.


IHSG Masih Berjuang Tembus 7.000

Hairul Rizal 07 Apr 2025 Bisnis Indonesia

Awal tahun 2025 menjadi periode penuh tekanan bagi pasar saham Indonesia, di mana Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga di bawah 6.000 pada 24 Maret, sebelum akhirnya pulih ke 6.510,62 menjelang libur Lebaran. Penurunan 8,04% secara year-to-date menjadikan IHSG salah satu yang terburuk di Asia Pasifik.

Situasi ini diperburuk oleh kebijakan tarif dagang 32% dari Presiden AS Donald Trump terhadap produk Indonesia, yang memicu kekhawatiran pasar akan dampak negatif lebih lanjut terhadap ekspor dan nilai tukar rupiah. Sentimen negatif tersebut diperkirakan akan membayangi pasar saat dibuka kembali usai libur.

Liza Camelia Suryanata, Head of Research Kiwoom Sekuritas Indonesia, memperkirakan pasar akan langsung menyesuaikan diri dengan sentimen global dan domestik saat perdagangan dibuka kembali. Ia menyarankan investor untuk tidak mengambil risiko berlebihan, dan menjaga portofolio tetap konservatif.

Senada, Reza Fahmi Riawan dari Henan Putihrai Aset Management menekankan pentingnya diversifikasi portofolio dan fokus pada investasi jangka panjang. Ia menyebut sektor teknologi, energi bersih, kesehatan, dan keuangan masih prospektif.

Ekky Topan, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, melihat kondisi pasar saat ini sebagai peluang untuk mulai melakukan pembelian bertahap (cicil beli), terutama pada saham-saham bluechip yang terkoreksi tetapi punya fundamental kuat, seperti perbankan, unggas, dan pertambangan terkait hilirisasi.

Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas juga merekomendasikan strategi serupa, tetapi dengan porsi cash atau reksa dana pasar uang (RDPU) yang lebih dominan, yakni lebih dari 50%.

Felix Darmawan dari Panin Sekuritas dan Fath Aliansyah Budiman dari Maybank Sekuritas merekomendasikan saham perbankan dengan dividend yield tinggi sebagai pilihan utama.

Sementara itu, Rully Arya Wisnubroto, Chief Economist Mirae Asset Sekuritas, menekankan pentingnya analisis fundamental emiten dan aliran dana asing sebelum mengambil keputusan investasi.


Strategi Ampuh Hadapi Gelombang Tarif Balasan AS

Hairul Rizal 07 Apr 2025 Kontan (H)
Menghadapi potensi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi yang seimbang antara jalur tarif dan non-tarif. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan dua pendekatan: menurunkan tarif untuk beberapa produk impor AS, dan merelaksasi hambatan non-tarif seperti larangan terbatas. DEN bahkan menyebut kebijakan tarif AS di bawah Presiden Donald Trump bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,8 poin, asal diiringi peningkatan investasi dan diversifikasi mitra dagang.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia akan mengutamakan jalur diplomasi, bukan pembalasan tarif. Pemerintah juga akan mengundang pelaku industri untuk memberi masukan, khususnya bagi sektor padat karya.

Namun, sejumlah ekonom memberikan catatan kritis. David Sumual dari BCA melihat peluang bagi ekspor energi Indonesia ke kawasan seperti Eropa dan Timur Tengah. Sebaliknya, Bhima Yudhistira dari Celios mengingatkan bahwa pelonggaran pembatasan produk AS bisa menjadi celah masuk produk dari China dan negara lain yang membanjiri pasar. Yusuf Rendy Manilet dari Core Indonesia menambahkan bahwa kebijakan ini bisa menurunkan daya saing industri dalam negeri dan mendistorsi pasar.

Dengan mempertimbangkan masukan dari para tokoh tersebut, strategi pemerintah harus berhati-hati agar respons terhadap tarif AS justru tidak menimbulkan dampak negatif di dalam negeri.

Dampak Tarif Trump Berpotensi Kurangi Penerimaan Pajak

Hairul Rizal 07 Apr 2025 Kontan
Target penerimaan pajak Indonesia tahun 2025 menghadapi tekanan berat akibat kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor sebesar 32% terhadap barang asal Indonesia, yang menurut Syafruddin Karimi, Ekonom Universitas Andalas, berpotensi melemahkan daya saing ekspor Indonesia. Produk ekspor utama seperti minyak sawit, karet, dan logam dasar bisa mengalami penurunan permintaan dan harga, yang berdampak langsung pada penerimaan pajak negara.

Fajry Akbar dari CITA menambahkan bahwa meski dampak langsung terhadap penerimaan pajak mungkin terbatas, efek tidak langsung seperti pelemahan ekonomi negara mitra dagang (China dan Jepang) serta penurunan harga komoditas global tetap harus diwaspadai. Apalagi, sektor pengolahan yang paling terdampak justru menyumbang lebih dari 20% pada total penerimaan pajak.

Prianto Budi Saptono dari Pratama-Kreston Tax Research Institute menegaskan perlunya pemerintah segera menyusun strategi alternatif, termasuk menggali potensi pajak dari sektor selain komoditas. Selain itu, perbaikan sistem administrasi perpajakan seperti Coretax juga mendesak dilakukan, mengingat sistem ini sempat mengganggu realisasi penerimaan di awal tahun.

Para ahli sepakat bahwa jika tidak segera diantisipasi, kebijakan tarif AS ini dapat mengancam stabilitas fiskal Indonesia dan menggagalkan target penerimaan pajak tahun ini.

Properti Lesu Dihantam Lemahnya Daya Beli

Hairul Rizal 07 Apr 2025 Kontan
Meskipun sektor properti Indonesia pada 2024 masih menunjukkan kinerja positif berkat kebijakan bebas PPN untuk rumah hingga Rp 5 miliar, tekanan ekonomi dan likuiditas global mulai membayangi prospek ke depan. Hal ini terlihat dari penurunan target pra penjualan 2025 oleh beberapa emiten besar seperti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE), dan PT Ciputra Development Tbk (CTRA).

Kevin Halim dan Jeffrosenberg Chenlim, analis dari Maybank Sekuritas, menilai bahwa meski kebijakan relaksasi pajak membantu meningkatkan pra penjualan 2024, hal itu belum cukup untuk menjamin pertumbuhan berkelanjutan. Mereka mencermati kondisi makroekonomi yang makin menantang dan memperkirakan penurunan pendapatan dan laba untuk SMRA dan CTRA di 2025, meski ada proyeksi rebound pada 2026–2027.

Aqil Triyadi dari Panin Sekuritas juga mengantisipasi tekanan pada pendapatan dan laba BSDE tahun ini karena melambatnya Indeks Harga Properti Residensial (IHPR), yang menurut Bank Indonesia, menunjukkan tren pelemahan di pasar primer pada kuartal IV 2024.

Walau begitu, sepanjang 2024, ketiga emiten mencatat pertumbuhan solid: BSDE mencetak laba Rp 4,4 triliun (naik 124% yoy), SMRA Rp 1,37 triliun (naik 79,3% yoy), dan CTRA Rp 2,12 triliun (naik 15% yoy). Hal ini menandakan sektor properti masih tangguh dalam jangka pendek, meski perlu waspada terhadap tekanan di tahun-tahun mendatang.

Analis tetap optimistis, dengan Kevin merekomendasikan beli CTRA (target Rp 1.050) dan Aqil merekomendasikan beli BSDE (target Rp 1.000), menandakan kepercayaan terhadap potensi jangka panjang sektor ini.

Perbankan Waspada: Likuiditas Menuju Titik Kritis

Hairul Rizal 07 Apr 2025 Kontan
Kondisi likuiditas perbankan nasional, khususnya pada kelompok bank besar (KBMI 4), menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan rasio kredit terhadap simpanan (LDR) beberapa bank besar telah melewati ambang batas sehat 92%. Bank Negara Indonesia (BNI) mencatat LDR tertinggi sebesar 95,7% pada Februari 2025, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan kredit (10,2%) dan dana pihak ketiga (DPK) yang hanya tumbuh 1%. Kondisi serupa dialami Bank Mandiri dengan LDR 92,5%.

Everson Sugianto, Investment Analyst dari Stockbit, menilai bahwa persoalan likuiditas ini bersifat industri, bukan hanya terjadi pada satu atau dua bank saja. Namun, ia menyebut Bank Central Asia (BCA) masih berada dalam posisi likuiditas yang lebih aman, meski likuiditasnya ikut mengetat. BCA mencatat pertumbuhan kredit 14% dengan pertumbuhan DPK hanya 3,8%.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga masih mempertahankan LDR di bawah batas kritis, yakni 88,26%, menunjukkan posisi yang relatif stabil dibandingkan bank lainnya.

Sementara itu, M. Ashidiq Iswara, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri, menjelaskan bahwa Mandiri tengah mengupayakan efisiensi dan penguatan struktur pendanaan dengan fokus pada peningkatan dana murah dari segmen wholesale dan ritel, serta menjaga pertumbuhan kredit tetap sejalan dengan kemampuan DPK.

Meskipun sebagian bank masih menunjukkan posisi likuiditas yang aman, tekanan terhadap likuiditas secara umum menjadi tantangan serius yang perlu ditanggapi dengan strategi pendanaan yang cermat dan terukur.

PDB Tergerus Tarif Resiprokal AS

Yoga 05 Apr 2025 Kompas (H)

Pengenaan tarif resiprokal oleh AS terhadap Indonesia berpotensi mengikis pertumbuhan ekonomi dan PDB. Pemerintah RI perlu bernegosiasi dengan AS bermodal laporan tahunan Estimasi Perdagangan Nasional (NTE) 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS. Pemerintah RI juga diminta mengisi kekosongan dubes RI untuk AS. Pada 2 April 2025 waktu AS, Presiden AS Donald Trump mengenakan tarif resiprokal untuk Indonesia sebesar 32 %, berlaku  9 April 2025. Peneliti Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, Jumat (4/4) berkata, AS merupakan mitra dagang terbesar kedua Indonesia. Kontribusi AS ke total ekspor Indonesia 10,3 %. Saat tarif resiprokal diimplementasikan, ekspor Indonesia, baik ke AS maupun mitra dagang lain, diperkirakan turun 2,83 %, karena dampak langsung ataupun tak langsung pemberlakuan tarif itu.

”Dampak tidak langsungnya, di saat ekspor negara-negara mitra dagang RI ke AS turun akibat kebijakan tarif AS, ekspor Indonesia ke negara-negara tersebut juga bakal turun. Contohnya, ketika ekspor China ke AS turun, ekspor RI ke China juga berpotensi turun,” ujarnya dalam diskusi daring bertajuk ”Waspada Genderang Dagang”. Penurunan ekspor akibat dampak langsung dan tak langsung akan menyebabkan perlambatan produksi dalam negeri. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia, Budhi Wibowo mengatakan, akibat kenaikan tarif, beberapa calon pembeli di AS membatalkan pembelian. Sejumlah eksportir pengolahan udang juga menunda pembelian bahan baku dari petambak. Dampak terburuk jika tarif itu berlaku, adalah PHK di sektor industri pengolahan dan eksportir.

Olah karena itu, Pemerintah RI tak boleh meremehkan dampak pengenaan tarif resiprokal AS. Pemerintah harus segera menunjuk dubes RI untuk AS dan menjalankan misi diplomasi secara terukur dan intensif dengan Pemerintah AS. Fithra Faisal Hastiadi, pengamat perdagangan internasional dari Fakultas Ekonomi Bisnis UI, menilai, Pemerintah RI terkesan kurangmengantisipasi pemberlakuan tarif resiprokal AS. Salah satu indikatornya adalah Pemerintah RI tidak segera menunjuk dan melantik dubes RI untuk AS. Pemerintah RI juga terkesan kurang siap dengan berbagai tudingan AS terkait beberapa kebijakan Indonesia yang tertuang dalam NTE 2025 AS. Dalam NTE itu terdapat beberapa kebijakan RI yang dinilai merugikan AS, baik itu berupa kebijakan tarif maupun nontarif. (Yoga)


Anteng Setelah Menenteng Bandeng Balik ke Perantauan

Yoga 05 Apr 2025 Kompas

Dua hari menjelang Lebaran, toko oleh-oleh Bu Muzanah Store di Jalan Sindujoyo, Gresik, Jatim, diserbu pembeli, Sabtu (29/3). Sebagian bahkan rela mengantre hingga 1,5 jam untuk mendapatkan aneka olahan bandeng dan camilan khas Gresik. ”Setiap mendekati Lebaran, situasinya seperti ini. Kalau tidak datang pagi, konsumen sulit dapat,” kata Siswanto saat mengantre di Bu Muzanah Store, Sabtu petang. Warga Surabaya yang akan mudik ke Pacitan itu menyempatkan membeli oleh-oleh untuk dibawa ke kampung halaman. Ia bersama istrinya rela menahan panasnya terik matahari Surabaya, berkendara satu jam ke Gresik.

Setiba di toko oleh-oleh, mereka langsung membeli otak-otak bandeng, bandeng asap, bandeng presto, atau bandeng bakar. Setelah menenteng oleh-oleh bandeng untuk dibagikan kepada tetangga dan teman, hati pun jadi anteng dan lega.  30 meter seberang Bu Muzanah Store, terdapat kios Otak-otak Bandeng Mak Cah. Di kios ini pun terpasang tulisan otak-otak habis. Olahan bandeng lainnya, yakni bandeng asap atau bandeng presto, juga sudah habis. Kawasan itu adalah surga oleh-oleh bandeng. Produk seperti bandeng asap tanpa duri dijual Rp 60.000 per ekor, bandeng bakar tanpa duri senilai Rp 55.000 per ekor, bandeng presto Rp 45.000 dan bandeng pepes tanpa duri Rp 50.000 dan otak-otak bandeng Rp 75.000.

Harga jual olahan bandeng di Jalan Sindujoyo ini relatif sama mencerminkan kesetaraan pengusaha oleh-oleh. Jika kehabisan di toko oleh-oleh, konsumen bisa mencoba datang ke kedai olahan bandeng. Salah satunya, Rumah Makan Bandeng Pak Elan 2, sekitar 2 km dari Gerbang Tol Romokalisari. Seporsi otak-otak bandeng seharga Rp 90.000, nasi hangat, dan sayur asem siap dilahap. ”Kalau kehabisan bandeng di Sindujoyo, cari saja ke rumah makan bandeng, misalnya Pak Elan, minta dibungkus. Sama saja, yang penting dapat oleh-oleh khas. Kalau masih tidak kebagian juga, ya, terima nasib, Mas,” ujar Marsudi, penjual bandeng olahan dan bonggolan khas Gresik. (Yoga)


Menghadapi Realitas yang Pahit

Yoga 05 Apr 2025 Kompas

Arus mudik dan arus balik tahun ini terbilang lancar. Namun, realitas pahit menghadang siapa saja seusai Lebaran ini. Jumlah pemudik secara nasional turun 24 % dibanding tahun 2024. Pemerintah juga menerapkan berbagai strategi, mulai dari program mudik gratis, rekayasa one way di ruas tol ataupun ke arah obyek wisata, sampai optimalisasi angkutan umum, untuk mendukung kelancaran mudik dan balik. Tak bisa dimungkiri bahwa mengecilnya angka pemudik merupakan dampak dari kondisi ekonomi yang melanda negeri ini. Sebagian warga memilih tidak mudik karena ketiadaan ongkos atau sengaja berhemat setelah mengalami tekanan, termasuk menjadi korban PHK.

Seusai Lebaran, hantaman baru bakal memperberat situasi, yaitu dampak kebijakan tarif Trump terhadap Indonesia. Sejumlah komoditas yang diekspor ke AS biayanya melonjak tinggi sehingga tidak kompetitif di pasaran domestik AS. Akibatnya, negara eksportir harus mengurangi pengiriman produknya atau melakukan efisiensi produksi sehingga harganya dapat ditekan agar tetap terjangkau di pasar AS. Negara eksportir juga dipaksa mencari negara tujuan ekspor di luar AS. Hal ini bakal menimbulkan gejolak bagi negara eksportir, seperti Indonesia, karena berpotensi menimbulkan perlambatan ekonomi, yang disebabkan berkurangnya permintaan barang dari AS.

Hal ini bahkan meningkatkan risiko PHK di sejumlah industri. Saat ini, sebagian petani karet dan sawit juga eksportir kopi Indonesia mengeluhkan dampak tarif Trump. Seiring arus balik Lebaran di tengah situasi sulit ini, cerita lama tentang orang yang ikut gelombang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan pasti berulang. Di kota, jika pekerjaan formal menjadi pegawai hingga buruh pabrik telah tertutup, sektor informal, seperti pedagang keliling atau pelayan warung, dinilai masih menjanjikan daripada tetap bertahan di kampung halaman. Daerah tujuan mencari peruntungan rezeki itu kini tidak hanya di Jakarta dan sekitarnya,tetapi kawasan perkotaan lain yang kini tumbuh.

Urbanisasi, khususnya karena pertambahan penduduk, lagi-lagi terjadi. Tapi, kita alpa untuk menyiapkan antisipasi. Tidak heran jika kota-kota memadat minus fasilitas publik memadai, termasuk permukiman, air bersih, dan angkutan umum. Indonesia dan masyarakatnya sedang tidak baik-baik saja. Hantaman bertubi saat ini seharusnya benar-benar membangunkan semua pihak untuk dapat meresponsnya dengan lebih tepat. Semestinya pemerintah mengambil peran utama sebagai pemimpin dan penyelamat warga. (Yoga)


Pilihan Editor