Menjelang diberlakukannya tarif timbal balik sebesar 32% oleh Amerika Serikat terhadap produk Indonesia mulai 9 April, pemerintah Indonesia bergerak cepat menyusun strategi negosiasi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat maraton dengan kementerian terkait dan asosiasi pelaku usaha untuk menyusun paket negosiasi yang terdiri dari tiga langkah utama: deregulasi kebijakan nontarif (seperti pelonggaran TKDN dan percepatan sertifikasi halal), peningkatan impor dan investasi dari AS, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal.

Dalam pernyataannya, Airlangga menegaskan bahwa Indonesia akan meningkatkan impor dari AS, termasuk migas dan pangan strategis, untuk mengurangi defisit perdagangan AS yang mencapai US$18 miliar. Ketua Umum Apindo, Shinta W. Kamdani, menegaskan bahwa impor ini tidak akan mengganggu industri dalam negeri, karena difokuskan pada komoditas yang memang dibutuhkan.

Dari sisi diplomasi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Indonesia akan mengambil langkah diplomatik dan menjaga prinsip resiprokal dalam setiap negosiasi. Ia menegaskan keinginan Indonesia untuk menjalin hubungan yang adil dan setara dengan Amerika Serikat.

Untuk memperkuat posisi, tiga menteri akan dikirim ke AS: Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Langkah ini dikoordinasikan langsung oleh Presiden dan difokuskan untuk meredam dampak tarif sekaligus mencari solusi jangka panjang.

Selain fokus pada AS, pemerintah juga mempercepat diversifikasi pasar ekspor, terutama dengan menyelesaikan negosiasi IEU-CEPA (Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang telah berlangsung sembilan tahun. Menteri Perdagangan Budi Santoso menargetkan penyelesaian negosiasi ini pada semester pertama 2025.

Dalam konteks komoditas strategis, seperti CPO (minyak sawit mentah), Ketua Gapki Eddy Martono menegaskan pentingnya diversifikasi pasar untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Ekonom Wijayanto Samirin pun mengingatkan bahwa Indonesia berisiko lebih besar dibanding Malaysia karena tarif AS terhadap produk CPO Indonesia jauh lebih tinggi.

Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong memperingatkan bahwa kebijakan tarif baru Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump menandai berakhirnya era globalisasi dan menjadi ancaman serius bagi tatanan perdagangan dunia. Dalam pidatonya yang disiarkan lewat YouTube, Wong menilai langkah proteksionis dan sepihak AS merupakan bentuk penolakan terhadap sistem multilateral seperti WTO, dan dapat mendorong dunia ke arah yang lebih arbitrer dan penuh ketidakpastian—terutama bagi negara kecil dan terbuka seperti Singapura.

Meskipun tarif terhadap Singapura hanya sebesar 10%, Wong menyoroti konsekuensi jangka panjang yang jauh lebih mengkhawatirkan, termasuk risiko perang dagang global dan potensi resesi. Ia menegaskan bahwa Singapura tidak akan membalas tarif tersebut, tetapi mengingatkan bahwa negara lain bisa bertindak berbeda, sehingga meningkatkan ketegangan internasional.

Pernyataan Wong mendapat apresiasi dari negara-negara kawasan, termasuk Indonesia, yang saat ini justru terkena tarif tertinggi sebesar 32%. Malaysia melalui PM Anwar Ibrahim juga mengecam keras kebijakan Trump, meskipun hanya dikenai tarif 24%.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia dinilai lamban merespons krisis ini. Meski Presiden Prabowo Subianto telah berkoordinasi dengan para pemimpin ASEAN, pernyataan resmi dari Indonesia baru akan disampaikan hari ini, setelah pasar keuangan dibuka. Keterlambatan ini dianggap sebagai kegagalan memanfaatkan jeda waktu akibat libur panjang untuk memberikan kepastian kepada pasar dan pelaku usaha, yang kini menghadapi ancaman PHK massal, terutama di sektor tekstil dan alas kaki.

Situasi ini menjadi ujian penting bagi pemerintah dalam menunjukkan sense of crisis dan kemampuan kepemimpinan menghadapi krisis global yang sedang berkembang.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menekankan bahwa sektor pariwisata dapat menjadi alat pertahanan ekonomi nasional di tengah tekanan kebijakan tarif dagang Amerika Serikat. Berbeda dengan ekspor barang yang terkena tarif tinggi, pariwisata sebagai bentuk ekspor jasa tidak terdampak langsung, sehingga memiliki potensi besar sebagai sumber devisa utama.

Widiyanti menargetkan peningkatan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) dengan fokus pada pengalaman wisata berkualitas, yang cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi harga global. Kementerian Pariwisata juga aktif mengembangkan desa wisata dan mendukung aktivitas ekonomi lokal berbasis pariwisata, sebagai strategi untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi secara merata dan mengurangi ketergantungan pada sektor manufaktur.

Senada dengan itu, anggota DPR Novita Hardini melihat kebijakan tarif Presiden AS Donald Trump sebagai peluang untuk memperkuat pariwisata domestik. Ia menilai kenaikan biaya ke luar negeri akibat tekanan nilai tukar bisa mendorong pergeseran arus wisata ke destinasi lokal, yang perlu dijadikan prioritas nasional. Novita juga mendorong pemerintah untuk memberikan insentif dan memperkuat kebijakan fiskal di sektor ini guna menjaga kepercayaan investor.

Melalui pengembangan terintegrasi antara destinasi, produk wisata, dan promosi, sektor pariwisata diharapkan mampu menjadi penopang ekonomi yang stabil di tengah dinamika global.

Pemerintah, melalui Presiden Prabowo Subianto, menargetkan pendirian 80.000 koperasi desa sebagai langkah strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan membangun jaringan koperasi nasional. Dalam acara panen raya di Majalengka (7/4), Prabowo menyampaikan bahwa koperasi tersebut akan dilengkapi armada distribusi seperti truk untuk mempermudah pengiriman hasil pertanian ke pasar, sekaligus mengurangi ketergantungan petani pada tengkulak.

Selain itu, Prabowo juga menekankan pentingnya efisiensi distribusi pupuk, yang akan dilakukan langsung melalui koperasi agar petani dapat mengaksesnya dengan lebih cepat dan murah, sehingga menurunkan biaya produksi.

Tak hanya fokus pada sektor ekonomi, pemerintah juga merencanakan pembangunan apotek desa yang menyediakan obat generik berkualitas dengan harga jauh lebih terjangkau dibandingkan di kota. Menurut Prabowo, walau kemasan obat di desa sederhana, kualitasnya tetap setara dengan obat di apotek kota.

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi maupun akses kesehatan.