Dari tahun ke tahun, jumlah aduan dan laporan masyarakat di sektor properti meningkat. Pengembang kerap kali belum menuntaskan urusan perizinan. Sementara masyarakat masih mudah tergiur janji palsu dan promosi yang ditawarkan. Berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), jumlah pengaduan terkait perumahan mencapai 404 laporan pada 2024, naik 28,6 % dari 314 laporan pada 2023. Data tersebut belum termasuk aduan yang diterima lembaga lain sepanjang 2024. Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, menerima 61 surat aduan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menerima 49 aduan, diikuti 35 aduan lain ke Kementerian PAN RB).

”Dari sisi isu, masalah perumahan di YLKI sering diadukan masyarakat. Jadi, masyarakat butuh kanal pengaduan. Sejauh ini, kehadiran dari regulator belum terakselerasi,” ujar Ketua YLKI Tulus Abadi dalam acara peresmian kanal pengaduan konsumen perumahan terpadu di Jakarta, Rabu (26/3) sore. Banyak masyarakat menjadi korban karena tergiur metode pemasaran pengembang. YLKI kerap mengingatkan agar publik lebih berhati-hati dan mengecek ulang, apalagi terhadap penjualan bangunan yang belum terbangun atau pre-project selling. ”Pre-project selling, regulasinya ada, tetapi ketika pengembang menjual gambar tanpa prasyarat tertentu, risikonya besar sekali bagi konsumen. Ironisnya, banyak konsumen yang tertarik dan membayar secara cash keras. Ini dua hal yang jadi titik lemah,” tutur Tulus.

Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan, di sektor properti khususnya perumahan, ditemukan banyak penipuan, mulai dari gambar hingga iklan yang bermasalah. ”Soal legalitas juga. Sering kali sertifikat (properti) ini, kan, tumpang tindih. Banyak yang sudah menempati, sudah (mendapat) sertifikat, malah digugat seperti di Bekasi. Itu harus clear,” kata Mufti. Dalam konteks umum, pengaduan konsumen pada sektor perumahan didominasi sedikitnya lima hal. Pertama, permasalahan wanprestasi sertifikat yang belum jadi atau bangunan belum selesai, padahal pembayaran sudah lunas. Kedua, bangunan tidak sesuai yang dijanjikan. Ketiga, legalitas bangunan dan tanah masih belum jelas. Keempat, pengembalian dana (refund) rumit dan berbelit-belit. Kelima, adanya kerusakan fisik bangunan. (Yoga)

Kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Manado, Sulut, didorong bertambahnya penerbangan internasional secara langsung. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah harus mengkaji perbedaan pelaku perjalanan yang dating sebagai pekerja asing, alih-alih hanya sebagai wisatawan. Menurut BPS Provinsi Sulut, kedatangan wisman didominasi turis China. Hingga awal 2025, tingkat kedatangan turis secara umum berkisar 3.000 hingga 5.000 kunjungan per bulan, sebagian besar merupakan turis asal China yang mencapai 78 persen dari total kunjungan. Pada Senin (31/3) 137 turis asal Nanjing, China, mendarat di Bandara Sam Ratulangi, Manado. Mereka berangkat dari Nanjing menggunakan pesawat terbang Trans Nusa, sekaligus menandai penerbangan langsung pertama maskapai penerbangan itu.

Menurut Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VIII, Ambar Suyoko, kedatangan mereka menggunakan pesawat Indonesia turut menjadi upaya untuk mempromosikan Manado. Daerah tersebut unggul dengan potensi wisata alam, budaya, dan kuliner. ”Penerbangan langsung ini menjadi simbol kebangkitan pariwisata Indonesia, khususnya bagi Manado, yang kini semakin dikenal sebagai tujuan wisata kelas dunia,” kata Ambar, Kamis (3/4). Seiring meningkatnya minat wisatawan asing, konektivitas internasional ke Manado melalui Bandara Sam Ratulangi terus diperluas. Selain langsung dari China, wisatawan juga dapat menjangkau Manado lewat Singapura dengan maskapai Scoot. Ada pula dukungan maskapai Air Asia yang mengakomodasi penerbangan dari Kinabalu, Malaysia. (Yoga)

Indonesia terancam kehilangan pasar produk akuakultur ke UniEropa. Ekspor produk-produk pangan akuakultur berbasis hewan berpotensi dihentikan pada 3 September 2026. Komisi Eropa (EC) menerbitkan daftar negara yang memenuhi syarat regulasi produk antimikroba berdasarkan Peraturan 2019/6 tentang produk obat hewan. Regulasi keamanan pangan membatasi penggunaan produk antimikroba serta senyawa spesifik tertentu dalam produk pangan berbasis hewan, termasuk perikanan budidaya. Di sektor perikanan budidaya, hanya 49 negara yang terdaftar memberi jaminan memuaskan dan diizinkan mengekspor ke Uni Eropa setelah 3 September 2026. 13 negara lainnya, termasuk Indonesia, Sri Lanka, Mozambik, Nigeria, Tunisia, dan India, akan kehilangan akses pasarnya, kecuali otoritas kompeten memastikan regulasi dan sistem pengawasan veteriner ditingkatkan sesuai persyaratan Uni Eropa.

Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara di Benua Eropa menempati urutan kelima negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas yang diekspor ke Uni Eropa meliputi tuna-cakalang (36,5 %), cumi-gurita-sotong (16,9 %), udang (12,5 %), dan rumput laut (8,1 %). Hingga kini, tercatat 176 perusahaan perikanan yang mengantongi nomor persetujuan untuk ekspor ke Uni Eropa. Di tingkat global, Uni Eropa merupakan salah satu konsumen terbesar produk perikanan dunia dengan angka konsumsi per kapita penduduk 24-25 kg per tahun. Ketua Umum Asosiasi Produsen Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Indonesia (AP5I) Budhi Wibowo mengatakan, ancaman terhentinya akses pasar produk akuakultur Indonesia ke Uni Eropa menjadi titik kritis bagi Indonesia.

”Pasar Uni Eropa, meskipun persentasenya kecil terhadap total ekspor Indonesia, merupakan kiblat dari pasar perikanan dunia. Kalau Indonesia tidak boleh ekspor produk perikanan budidaya ke Uni Eropa, sangat membahayakan citra perikanan Indonesia di pasar global,” ujar Budhi, pekan lalu.Hal yang dipermasalahkan Uni Eropa atas produk perikanan budidaya Indonesia, antara lain, isu antimicrobial resistance (AMR) yang dipicu penyalahgunaan antibiotik sehingga memunculkan mikro organisme yang resisten. Selain itu, penerapan NRMP atau sistem monitor residu nasional perikanan budidaya.

"Sistem monitoring menjadi kewenangan pemerintah. Pemerintah Indonesia harus bisa meyakinkan Uni Eropa bahwa kita sudah menerapkan sistem pengawasan itu,” lanjut Budhi. Langkah meyakinkan pasar Uni Eropa terhadap produk perikanan tanpa antibiotik, diinisiasi pelaku industri udang. Asosiasi perudangan nasional Shrimp Club Indonesia (SCI) bersama asosiasi dan pemangku kepentingan industri udang mendeklarasikan industri udang berkelanjutan tanpa antibiotik pada 21 Maret 2025. Direktur Eksekutif SCI, Rully Setya Purnama mengemukakan, komitmen tanpa antibiotik merupakan upaya meningkatkan daya saing udang Indonesia di pasar global, terutama di Uni Eropa. (Yoga)

Bagus Gigih (30) memulai sifnya Rabu (2/4) pagi sebagai tenaga pengamanan bank di kawasan Thamrin, Jakpus, dengan perut keroncongan. Ia baru sampai dari kampung halamannya, Tegal, Jateng. Syukurlah ada lapak gado-gado milik Isa (54), hanya beberapa langkah dari kantor. Bagus pernah merasakan sulitnya mencari penjual makanan saat libur Lebaran, waktu bertugas di luar Jakarta, tidak mudah menemukan penjual makanan saat libur seperti sekarang. Mayoritas pedagang masih mudik sehingga dirinya mesti berburu hingga ke ujung jalan. Isa selalu berjualan makanan setiap libur Lebaran dari pagi hingga malam di kawasan Thamrin. Ia menjadi tumpuan harapan puluhan warga mulai dari penghuni kos, pekerja, hingga pelintas yang berburu makanan sejak pagi. Namun, warga harus siap merogoh kocek lebih dalam. Sebab, harga sepiring gado-gado dinaikkan karena bahan baku lebih mahal di masa Lebaran.

Sepiring gado-gado yang pada hari biasa dijual Rp 18.000 per porsi, saat Lebaran harus ditebus Rp 20.000 per porsi. Lain lagi, Miftahudin (23) pekerja jasa pembersih rumah di Serpong, Tangsel, Banten, harus berkeliling ke berbagai ujung jalan hingga 1 jam demi menemukan warung makan yang buka. Padahal, perutnya sudah kosong sejak bangun pagi karena belum sempat sarapan akibat menerima orderan di pagi hari. Ditengah masih sepinya aktivitas usaha makanan pada libur Lebaran, berkah justru datang bagi mereka yang memilih tetap berjualan. Rindu yang tertahan karena tak pulang terbayarkan dengan rezeki dari dagangan. Keberadaan para pedagang makanan saat libur Lebaran bagaikan ”pemadam kelaparan”. Mereka tak sekadar mencari rezeki di tengah peluang minimnya pedagang, tetapi juga penolong agar perut warga tak lagi keroncongan. (Yoga)

Lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memprakarsai GSP pada 1971. Tujuannya, memberikan akses pasar bebas bea dan bebas kuota kepada negara-negara berkembang dan kurang berkembang. Sebaliknya, negara-negara pemberi GSP akan menikmati berbagai komoditas impor dengan harga yang juga relatif terjangkau. Hingga kini, terdapat 15 negara yang memberi keistimewaan tarif itu, yaitu AS, Armenia, Australia, Belarus, Kanada, Uni Eropa (UE), Eslandia, Jepang, Kazakhstan, Selandia Baru, Norwegia, Rusia, Swiss, Turki, dan Inggris. AS, misalnya, mulai mengadopsi GSP setelah menerbitkan UU Perdagangan AS pada 1974. Terdapat 3.572 produk dari 119 negara penerima manfaat, termasuk Indonesia, yang diizinkan masuk pasar AS tanpa bea.

Syaratnya, para negara penerima manfaat harus mematuhi 15 kriteria, terkait kelayakan hukum, memberi hak pekerja sesuai aturan internasional, melindungi hak kekayaan intelektual, dan memastikan akses yang adil dan wajar ke pasarnya. ”GSP sangat penting bagi usaha-usaha kecil AS, yang banyak di antaranya bergantung pada penghematan bea masuk impor dari program tersebut agar tetap kompetitif,” sebut Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR). Namun, pada 2018, di era kepemimpinan periode pertama Trump, USTR meninjau kembali penerapan GSP bagi sejumlah negara yang bakal berakhir pada 31 Desember 2020, yaitu Indonesia, Thailand, Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe. Alasannya beragam. Thailand dinilai kurang menerapkan perdagangan produk babi secara adil dan wajar di pasar AS.

Uzbekistan, Georgia, Laos, Eritrea, dan Zimbabwe dinilai kurang melindungi hak-hak pekerja. Adapun Indonesia dinilai kurang menerapkan perdagangan produk pertanian secara adil dan wajar di pasar AS. Namun, pada 30 Oktober 2020, Trump meminta USTR menghentikan peninjauan GSP negara-negara tersebut. Di periode kedua kepemimpinan Trump, AS belum banyak menyinggung perihal GSP. Kali ini, Trump berfokus pada pengenaan tarif resiprokal atau balasan terhadap negara-negara yang menyebabkan neraca perdagangan defisit besar. China, UE, Kanada, dan Meksiko telah menjadi sasaran tembak kenaikan tarif Trump.

Pada Rabu (2/4/2025) waktu setempat atau Kamis pagi WIB, Trump dijadwalkan meluncurkan Liberation Day. ”Hari Pembebasan” bagi Trump adalah penerapan tarif tinggi kepada 15 negara penikmat surplus perdagangan dengan AS (Dirty 15). USTR menyebutkan, penetapan ke-15 negara itu dipilih dari 21 negara yang menguasai 88 % total perdagangan dengan AS, dimana Indonesia berada di peringkat ke-15 dalam daftar Dirty 15 itu. Kebijakan kenaikan tarif bakal merugikan negara-negara mitra dagang AS yang jadi target. Termasuk Indonesia, jika masuk daftar. Kebijakan tersebut juga bakal menjadi bumerang bagi ekonomi, bisnis, bahkan konsumen. (Yoga)

Pendidikan digital, termasuk perkembangan kecerdasan buatan atau akal imitasi (AI), harus menjadi alat untuk inklusi di tengah keterbatasan sumber daya pendidikan di banyak tempat. Karena itu, kebijakan pendidikan semestinya memprioritaskan akses yang adil, berinvestasi dalam pelatihan guru, dan mendukung inovasi yang didorong secara lokal. Kepala Bagian Teknologi dan Akal Imitasi dalam Pendidikan UNESCO Shafika Isaacs, Rabu (2/4) mengatakan, melalui kolaborasi dan investasi yang berkelanjutan, pembelajaran digital dapat menjadi kekuatan untuk perubahan positif, terutama memastikan setiap pelajar, terlepas dari latar belakangnya, memiliki kesempatan untuk berkembang di era digital. ”Kita hanya dapat maju dengan bekerja sama, merangkul beragam cara untuk mengetahui, dan berdiri teguh dalam komitmen kita untuk mengurangi ketimpangan pendidikan,” kata Isaacs.

Dalam lingkungan yang menantang, teknologi digital diyakini dapat mendukung pendidikan berkualitas dan memberdayakan pelajar. Namun, tantangannya kini, untuk membuat pembelajaran digital dapat diakses oleh semua orang. Tantangan lainnya adalah memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah dan pendidik yang berupaya mengintegrasikan teknologi secara efektif dan inklusif dalam sistem pendidikan. Dirjen UNESCO, Audrey Azoulay saat peringatan Hari Internasional untuk Pembelajaran Digital pada 19 Maret mengatakan, teknologi digital semakin lazim di semua bidang kehidupan. Teknologi digital tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi juga cara belajar. ”Teknologi ini sangat menjanjikan, mulai dari kemajuan dalam konektivitas, portabilitas, sumber daya pendidikan terbuka, hingga kecerdasan buatan menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk menjangkau pelajar yang terpinggirkan,” ucapnya.

Saat ini, 2,6 miliar orang atau 32 % populasi global masih kekurangan akses internet. Sebanyak 1,8 miliar orang di antaranya tinggal di daerah perdesaan. Di bidang pendidikan, 60 % dari SD, 50 % dari SMP dan 30 % dari SMA di seluruh dunia saat ini tidak terhubung dengan internet. Di Indonesia, minimnya akses pelatihan bagi guru didobrak lewat pelantar (platform) Merdeka Mengajar yang kemudian diubah menjadi Rumah Pendidikan pada tahun 2025. ”Transformasi digital merupakan keniscayaan, karena masyarakat sekarang hidup di era digital. Tidak mungkin kita hindari, tetapi juga era untuk kita sanggup adaptasi dan menggunakannya untuk kepentingan yang bermanfaat,” kata Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, beberapa waktu lalu. (Yoga)

Penyaluran kredit ke sektor UMKM tumbuh melambat dalam beberapa tahun terakhir, tak lepas dari daya beli rata-rata masyarakat yang lemah. Dengan momentum Lebaran yang cenderung kurang menggeliat, perlambatan kredit UMKM diperkirakan masih akan berlanjut. Kepala Riset Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, Rabu (2/4) mengatakan, penurunan daya beli masyarakat benar-benar terjadi dan dirasakan oleh semua sektor, terutama UMKM. Alhasil, penyaluran kredit ke sektor UMKM pun melambat. ”Penurunan daya beli juga dapat terlihat dari jumlah penduduk yang melakukan kegiatan mudik Lebaran tahun ini. Jumlah pemudik turun dan tingkat hunian hotel saat libur panjang juga menurun. Sepertinya, (kredit UMKM) masih akan mengalami perlambatan,” katanya.

Survei Potensi Pergerakan Nasional oleh Kemenhub menunjukkan, jumlah pemudik pada Lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta orang atau 52 % dari total penduduk Indonesia. Perkiraan ini turun 24 % disbanding proyeksi 193,6 juta pemudik yang melakukan perjalanan pada Lebaran 2024. Dengan demikian,turunnya daya beli masyarakat berpotensi semakin besar dan dapat terjadi dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengambil tindakan agar kondisitersebut tidak bertambah parah. Salah satunya dengan mengevaluasi kebijakan pemotongan anggaran. ”Perlu evaluasi kebijakan efisiensi dan alokasi anggaran dengan memprioritaskan program-program yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” ujarnya. (Yoga)

Sejumlah korporasi global berinvestasi besar-besaran mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Tak sedikit investor skeptis apakah besarnya investasi pengembangan AI sepadan dengan manfaat atau keuntungan yang akan diperoleh pada saatnya nanti. Melansir The Economist, raksasa-raksasa global berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan AI. Mereka adalah Alphabet, Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft. Pada 2024, kombinasi nilai investasi kelima korporasi itu mencapai 400 miliar USD untuk belanja modal. Mayoritas dialokasikan untuk pengadaan perangkat keras berkaitan dengan AI. Sisanya untuk penelitian dan pengembangan (R&D). AI selalu disebut-sebut sebagai teknologi yang dapat mengubah ekonomi global. Guna mengadopsinya agar meningkatkan efisiensi dan produktivitas, perusahaan perlu membeli teknologi baru tersebut dan membentuknya sesuai kebutuhan.

Namun, konsekuensi yang ditimbulkan oleh investasi pada AI bagi perusahaan dalam jangka pendek, merujuk data Reuters, adalah penyusutan saham. ”(Minat) semua orang sangat rendah untuk berinvestasi ke (perusahaan) penggerak AI,” kata Head of European Equity Strategy di UBS Gerry Fowler, 26 Maret 2025. Apalagi, AI ternyata dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, seperti DeepSeek buatan China. Pada akhirnya, pasar kini mencari perusahaan yang dapat meraup untung dari AI. Para investor telah menyuntik lebih dari 2 triliun USD ke lima perusahaan tersebut selama setahun terakhir. Namun, hasil yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi itu masih jauh dari harapan. Microsoft, misalnya, para analis menilai, hanya mencetak 10 miliar USD dari penjualan kecerdasan buatan yang menciptakan produk baru atau generative (Gen) AI.  Ini menunjukkan, AI belum memberikan efek besar.

”Perhatian khusus pada keamanan data, bias algoritma dan halusinasi memperlambat implementasi,” demikian tulis The Economist. Restoran makanan cepat saji, McDonald’s telah mencoba menggunakan AI untuk melayani pelanggan tanpa turun dari kendaraan (drive-through), tetapi mengalami kesalahan (error). Sistem itu justru menambah 222 USD untuk menu camilan ayam pada tagihan seorang konsumen. Dalam survei yang disebarkan pada lebih dari 100 analis Fidelity, 72 % responden memperkirakan AI belum akan berdampak pada keuntungan perusahaan pada 2025. Banyak dari mereka melihat dampaknya baru akan terasa lebih dari 5 tahun. ”Pasar akan kehilangan kesabaran dengan investasi tidak terbatas pada AI, kecuali teknologi itu mulai menunjukkan return pada investasi yang dikeluarkan,” ujar Lead Portfolio Manager di Lazard Asset Management, Steve Wreford. (Yoga)

Turunnya jumlah orang yang melakukan perjalanan di musim libur Lebaran 2025 berimplikasi langsung pada sektor riil, mulai bisnis perhotelan hingga rental mobil. Tingkat hunian hotel secara nasional pada Lebaran 2025 lebih rendah ketimbang periode sama tahun sebelumnya. Rendahnya daya beli masyarakat serta pergeseran tren preferensi akomodasi dan penginapan ditengarai jadi sebabnya. Dua hari menjelang Lebaran, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan, geliat berlibur masyarakat pada Lebaran 2025 lebih lesu. Durasi menginap lebih singkat, tecermin dari tingkat hunian atau okupansi hotel.

”Trennya, yang terjadi dari sisi libur Lebaran ini, kelihatannya peak (puncak) itu rata-rata hanya sampai Lebaran hari ketiga. Setelah itu, langsung turun okupansinya (hotel),” ujar Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, Sabtu (29/3).Saat musim puncak, durasi menginap pelaku perjalanan bergantung daya beli. Ketika memiliki cukup uang, mereka akan tinggal lebih lama. Demikian pula sebaliknya. ”Kalau liburan, apalagi dengan keluarga, bawa anak, lumayan banyak pengeluarannya. Kalau enggak punya uang cukup, pasti akan memperpendek (masa berlibur),” katanya.

Dalam rentang Senin hingga Kamis (31/3-3/4), tingkat hunian hotel masih berkisar 70-80 %, selanjutnya, menurun perlahan. Hanya Yogyakarta, tingkat hunian hotelnya bertahan lebih lama, hingga Minggu (6/4), khususnya hotel-hotel di Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Turunnya permintaan juga dialami bisnis rental atau persewaan mobil pada masa libur Lebaran 2025. Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia, Erwin Suryana, berkata, lesunya sektor pariwisata dan berkurangnya minat warga untuk mudik memengaruhi bisnis rental mobil.

Bahkan, pada H+2, H+3, diperkirakan kondisi rental mobil masih lesu. Daya beli masyarakat dan lesunya ekonomi menjadi faktor rendahnya minat warga mengeluarkan uang di masa liburan. ”Situasi daya beli dan kelesuan ekonomi saat ini hingga setelah Lebaran belum terlihat ada tren positif, sejalan dengan tren wisata terhadap tingkat hunian hotel dan penyewaan mobil. Kelesuan ekonomi yang menjadi inti pokoknya,” ujarnya. Menurut Erwin, omzet sewa mobil turun berkisar 40-50 %. Penurunan omzet tahun ini paling parah dan tidak pernah dialami sebelumnya oleh pelaku usaha di masa liburan. (Yoga)

Terobosan Badan Bank Tanah dalam penyediaan lahan perumahan rakyat dengan harga terjangkau tengah dinantikan. Badan yang dibentuk empat tahun silam itu memiliki sederet tugas untuk menopang program prioritas nasional Tiga Juta Rumah. Badan Bank Tanah merupakan badan khusus yang dibentuk pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus untuk pengadaan dan pengelolaan tanah, serta bertanggung jawab kepada Presiden. Badan itu dibentuk untuk mempercepat pelaksanaan reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah. 

Badan Bank Tanah memiliki total aset lahan 33.116 hektar. Dari jumlah itu, lahan yang ditawarkan untuk perumahan atau permukiman seluas 73,04 hektar atau hanya 0,22 % dari total aset lahan. Sekretaris Dewan Pakar Lembaga Pengkajian Bidang Perumahan, Permukiman, dan Pembangunan Perkotaan (HUD Institute) Muhammad Joni menilai, Badan Bank Tanah belum fokus dan memprioritaskan pengelolaan tanah untuk perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Porsi asset lahan untuk perumahan seluas 73,04 hektar dinilai sangat kecil dari total aset Badan Bank Tanah seluas 33.116 hektar.

”Peruntukan lahan perumahan kecil sekali. Jauh dari prioritas kebutuhan program strategis nasional Tiga Juta Rumah,” ujar Joni, akhir pekan lalu. Ia menegaskan, Badan Bank Tanah memiliki sederet tugas untuk mendukung program strategis nasional Tiga Juta Rumah. Di antaranya, mengontrol indeks kemahalan harga tanah serta menjaga peran negara supaya tanah bukan murni komoditas komersial belaka. Meskipun demikian, Badan Bank Tanah dinilai belum memiliki peta jalan yang jelas terkait penyediaan lahan perumahan. Penjajakan lahan oleh Bank Tanah masih terkesan lamban dan tidak terbuka. (Yoga)