Tarif timbal balik yang dijatuhkan Presiden AS, Donald Trump terhadap sejumlah negara berlaku efektif pada Rabu (9/4). Negara-negara sasaran terus berupaya meredam dampak tarif tinggi tersebut pada perekonomian. Negara-negara Uni Eropa (UE) tengah mempersiapkan persetujuan untuk balasan pertama blok itu terhadap tariff Trump. UE menyusul langkah China dan Kanada yang menyatakan akan membalas tarif yang diberlakukan Trump. UE, yang adalah blok 27 negara, menghadapi tarif 25 % atas baja, aluminium, dan mobil. Selain itu, ada tarif 20 % untuk hampir semua barang impor dari UE. Pada Senin, Komisi Eropa mengusulkan tarif ekstra rata-rata 25 % atas barang yang diimpor dari AS.

Hal itu mencakup sepeda motor, ternak, buah, kayu, pakaian, dan benang gigi. Nilainya total 21 miliar euro tahun lalu. Rencananya, tarif balasan UE berlaku bertahap, mulai 15 April, dilanjutkan 16 Mei, hingga 1 Desember. Sementara, China berusaha membuat perekonomiannya ”anti tarif” dengan menggenjot konsumsi dan berinvestasi pada industri-industri kunci. China dikenai tarif AS dengan total 104 %. China menyatakan akan membalas sampai titik penghabisan. Sikap itu dibuktikan China pada Rabu petang. China kini menyerang balik AS dengan tarif baru sebesar 84 % naik dari selumnya, 34 persen. Menurut Kemenkeu China, tarif baru tersebut akan berlaku pada Kamis (10/4) pukul 12.01 waktu setempat.

”AS terus merusak dengan tarif untuk menekan China. China tegas menentang dan tak akan menerima bentuk perundungan apa pun,” kata jubir Kemenlu China dalam konferensi pers, Rabu. PM China Li Qiang mengatakan, para pejabat yakin dengan ketangguhan perekonomian China. Tajuk rencana People’s Daily yang berafiliasi dengan Partai Komunis China pada akhir pekan lalu menggambarkan tarif Trump sebagai ”kesempatan strategis” bagi China untuk memperkuat konsumsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi. ”Kita harus mengubah tekanan menjadi motivasi,” demikian tajuk rencana itu. (Yoga)

Pemerintah berencana membuka impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak untuk siapa pun dan bahkan tanpa kuota impor. Jika benar-benar dilakukan, kebijakan itu bakal memicu banjir impor pangan, merugikan petani dan peternak, serta menghambat program swasembada pangan. Dalam Sarasehan Ekonomi di Jakarta pada 8 April 2025, Presiden Prabowo menginstruksikan kepada Mentan dan Mendag menghapus kuota impor komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Impor komoditas itu juga harus lebih terbuka untuk dilakukan siapa saja yang mampu mengimpornya.

”Siapa saja boleh impor. Mau impor apa, silakan buka saja. Rakyat kita juga pandai, kok. Bikin kuota-kuota, habis itu hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang ditunjuk boleh impor, enak saja,” katanya. Hal itu merupakan salah satu rencana kebijakan Pemerintah RI untuk merespons pengenaan tarif resiprokal AS sebesar 32 %. Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Dwi Andreas Santosa, Rabu (9/4) mengatakan, selama ini, Indonesia telah memberikan bea masuk impor yang cukup ringan untuk 12 komoditas pangan utama, yakni 0-10 % untuk beras, jagung, gandum, kedelai, gula tebu, ubi kayu, bawang putih, kacang tanah, daging sapi, kentang, bawang bombay, dan susu.

Dengan tarif ringan tersebut, impor 12 komoditas pangan utama dalam 10 tahun terakhir sudah melonjak 11,79 juta ton. Volume impor ke-12 komoditas itu pada 2014 sebanyak 22,56 juta ton, kemudian pada 2024 sudah mencapai 34,35 juta ton. ”Jika impor dibebaskan untuk siapa pun dan kuota impor dihapus, banjir impor pangan akan semakin besar. Ujung-ujungnya, petanilah yang bakal dirugikan,” ujarnya. Jika pemerintah berupa pembukaan keran impor secara masif dan bahkan tanpa kuota, semangat petani meningkatkan produksi pasti semakin pudar sehingga program swasembada pangan bakal terhambat. (Yoga)

Industri perbankan terus mencermati perkembangan dinamika pasar dan mengantisipasi berbagai risiko yang muncul akibat depresiasi nilai tukar rupiah. Sejumlah langkah disiapkan, antara lain mengelola likuiditas secara prudent dan menempuh uji stres. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah kembali tertekan hingga menembus Rp 16.943 per USD pada sesi penutupan perdagangan, Rabu (9/4). Rupiah yang mencatatkan koreksi terdalam sepanjang 2025 telah terdepresiasi 4,86 % dibanding akhir 2024.

Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA) Hera F Haryn menyampaikan, BCA senantiasa mencermati dinamika makroekonomi domestik dan global, terutama seiring dampak dari kebijakan tarif impor baru AS yang resmi berlaku mulai Rabu. Oleh Presiden AS, Donald Trump, Indonesia dikenai tarif bea masuk sebesar 32 %, tertinggi ke-6 di antara negara anggota ASEAN lainnya. ”Kami meyakini pemerintah dan otoritas telah memiliki langkah strategis dalam mengantisipasi dinamika perekonomian global tersebut,” kata Hera, Rabu. Dalam menghadapi dinamika makroekonomi terkini, BCA berfokus pada fundamental bisnis dan tetap bersikap prudent.

Permodalan dan likuiditas yang solid akan terus dipertahankan guna mengantisipasi dampak ketidak pastian. Hal itu sekaligus sebagai landasan pertumbuhan kredit yang berkualitas ke depan. Di tengah fluktuasi rupiah akibat tekanan ekonomi global, risiko keterpaparan valuta asing (valas) dikelola secara konservatif dengan menjaga rasio posisi devisa neto (PDN). ”BCA juga telah mempersiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi risiko pasar atas transaksi terkait risiko nilai tukar dan suku bunga, termasuk dengan melakukan penetapan dan kontrol limit risiko pasar. Tak hanya itu, BCA juga konsisten melakukan stress test (uji stres) dalam mengukur risiko,” tuturnya. (Yoga)

Revisi aturan teknis mengenai kenaikan royalti mineral dan batubara (minerba) segera berlaku, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pembagian keuntungan pelaku usaha tambang minerba ke negara. Ketentuan baru royalti minerba itu diatur dalam PP No 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengatakan, PP tersebut sudah rampung dan segera diimplementasikan. Aturan baru itu merevisi tarif tunggal royalty menjadi tarif progresif untuk beberapa komoditas, seperti nikel, tembaga, emas, timah, dan batubara.

”PP-nya sudah diselesaikan dan dalam waktu dekat sudah berlaku efektif. Bulan ini, mungkin minggu kedua,” ucap Bahlil selepas acara halalbihalal di lingkungan Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (9/4). Bahlil mengatakan, aturan itu sudah melalui tahap sosialisasi kepada pelaku usaha. Pemerintah, melalui Kementerian ESDM, juga sudah menerima semua masukan dari pelaku usaha, termasuk reaksi pengusaha yang mengkritisi kebijakan tersebut. Menurut Bahlil, arah kebijakan baru itu akan memihak pada kepentingan bangsa yang menurut dia lebih besar, sembari tetap memberikan keadilan bagi pengusaha, yang dijaga melalui penerapan pembedaan tarif sesuai perbedaan harga setiap komoditas.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, meski mereka dilibatkan pada proses pembahasan revisi, banyak asosiasi masih menolak substansi revisi aturan tersebut. ”Sebaiknya pemerintah menunda revisi tersebut dan mengkaji kembali dengan mengajak pelaku usaha untuk berdiskusi secara komprehensif,” ucap Hendra. Perubahan tarif akan berdampak luas dari hulu ke hilir. Beban royalti akan menghambat investasi untuk eksplorasi yang penting dalam mendukung ketersediaan pasokan dalam jangka panjang. Operasionalisasi perusahaan juga berpotensi terdampak karena beban perusahaan semakin bertambah. (Yoga)

Penerapan tarif resiprokal pada produk-produk Indonesia mengusik kinerja ekonomi Jatim sebagai salah satu pusat industri manufaktur nasional. Jatim harus menggali terobosan baru agar stabilitas ekonominya tidak terganggu. Pemerintah AS menerapkan tarif resiprokal 32 % pada produk-produk Indonesia mulai 9 April 2025, yang juga berdampak pada produk-produk yang dihasilkan oleh industri manufaktur di Jatim. Wagub Jatim, Emil Dardak mencontohkan, dari sisi ekspor, Jatim menguasai produk alas kaki dan furnitur. Jatim punya pabrik alas kaki dengan kapasitas besar di Kabupaten Madiun dan Nganjuk. Banyak juga industri furnitur, tersebar di Sidoarjo dan Mojokerto. Kedua industri merupakan sektor usaha padat karya yang menciptakan banyak lapangan pekerjaan.

”Pangsa pasarnya (produk alas kaki dan furnitur) ke AS lumayan besar,” ujar Emil pada acara Halalbihalal Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah di Jatim Expo Surabaya, Selasa (8/4). Pengenaan tarif khusus impor ke AS itu bakal menggerus daya saing produk Indonesia di pasar AS. Melemahnya daya saing berdampak pada penurunan permintaan yang pada akhirnya berujung penurunan produksi di pabrik. Di sisi lain, Jatim memiliki ketergantungan tinggi pada komoditas gandum dan kedelai dari AS. Impor dari AS itu dilakukan dalam jumlah besar karena gandum menjadi bahan baku industri roti. Adapun kedelai menjadi bahan baku industri kecil menengah yang memproduksi produk makanan berupa tempe dan tahu. ”Kita tidak bisa lagi duduk tenang saat ini karena dunia terus bergejolak. Itu adalah contoh-contoh masalah yang harus segera dicarikan terobosan,” kata Emil. (Yoga)

Bank DKI setidaknya sudah tiga kali mengalami gangguan sistem seperti yang terjadi pada masa Idul Fitri 2025. Gangguan ini menimbulkan kebocoran dana perusahaan sehingga akan ada audit, melibatkan pihak ketiga dan proses hokum di kepolisian. Nasabah Bank DKI melaporkan tidak bisa melakukan transaksi di ATM, melalui layanan digital Jak One Mobile, dan pembayaran via QRIS selama libur Lebaran 2025. Kondisi ini di alami Herlina (24), warga Tanah Abang, Jakpus. Ia harus bolak-balik lebih dari empat kali ke ATM Bank DKI di kelurahan dekat rumahnya karena gangguan layanan saat Lebaran. ”Awalnya saya kira kartu ATM yang bermasalah. Ternyata memang sistemnya lagi error,” ujar Herlina, Rabu (9/4).

Namun, saat ini layanan Bank DKI di lokasinya sudah kembali normal. Dalam rapat terbatas antara Pemprov Jakarta dan Bank DKI juga terungkap bahwa kejadian itu bukan yang pertama kali. ”Ini sudah ketiga kali dan kejadiannya hampir serupa. Sistem informasi dan teknologi tidak dilaksanakan, tidak dijaga secara baik, sehingga terus terang ada kebocoran,” kata Gubernur Jakarta, Pamono Anung seusai rapat paripurna di DPRD Jakarta, Rabu. Namun, ia memastikan kebocoran bukan berasal dari dana nasabah, melainkan dari dana cadangan Bank DKI. Dana nasabah dipastikan tetap utuh.

Pramono memutuskan mencopot Direktur Teknologi dan Operasional Bank DKI, Amirul Wicaksono. Jabatannya untuk sementara dipegang Dirut Bank DKI, Agus Haryoto Widodo. Selain pencopotan, Bank DKI juga diminta melaporkan gangguan sistem ini ke Bareskrim Polri. Kemudian, lembaga independen akan mengaudit BUMD itu. Pemprov Jakarta meminta kasus ini diusut tuntas untuk memastikan keandalan layanan dan mengembalikan kepercayaan publik terhadap Bank DKI, seiring dengan wacana bank milik daerah itu untuk melantai di bursa saham. (Yoga)

Tarif impor resiprokal yang diterapkan AS resmi berlaku pada Rabu (9/4). Sejumlah langkah tengah disiapkan pemerintah dan pelaku industri untuk menyikapi dampak tarif yang berpotensi memperluas perang dagang, pelambatan industri, hingga gejolak ekonomi dunia, antara lain, menggarap diversifikasi atau perluasan pasar. Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) Edy Suyanto mengungkap, dampak pemberlakuan tarif impor resiprokal terhadap penjualan keramik Indonesia ke AS sangat minim karena AS bukan negara tujuan utama ekspor keramik. Selama ini, AS mengimpor keramik terbesar dari India dan China. Namun, Indonesia perlu mewaspadai ancaman lonjakan impor keramik dari China dan India akibat pengalihan ekspor keramik ke AS sebagai dampak tarif impor resiprokal.

Di sisi lain, ada peluang besar yang dapat digarap Indonesia di tengah tantangan pasar dunia, yakni perluasan pasar ke negara-negara anggota ASEAN. Peluang terbuka bagi industri keramik Indonesia yang cukup berdaya saing di Asia Tenggara. Negara-negara anggota ASEAN selama ini menjadi tujuan utama ekspor keramik Indonesia. Ekspor produk keramik Indonesia saat ini menguasai pasar di Filipina, Thailand, dan Malaysia. Ia menilai, pasar potensial ASEAN tak hanya ditiga negara itu,tetapi juga Vietnam, Brunei Darussalam, Kamboja, dan Singapura. ASEAN dengan 680 juta jiwa dinilai merupakan pasar ekspor yang strategis dengan tren permintaan keramik yang besar. Permintaan keramik di 11 negara anggota ASEAN sudah melampaui 1,2 miliar meter persegi per tahun. Hal itu memberikan peluang pasar bagi industri keramik Indonesia yang berkapasitas 625 juta meter persegi per tahun.

Salah satu upaya meningkatkan permintaan keramik dalam negeri adalah program strategis pembangunan 3 juta rumah per tahun. Dengan asumsi luas hunian 36 meter persegi, kebutuhan keramik untuk program 3 juta rumah mencapai 110 juta meter persegi per tahun. ”Program 3 juta rumah mampu meningkatkan utilisasi industri keramik nasional hingga sebesar 17 % jika dikelola dengan baik,” kata Edy. Perusahaan industri keramik PT Arwana Citramulia Tbk (ARNA) melihat program 3 juta rumah berpotensi sebagai pendorong pasar industri keramik dalam negeri. Arwana saat ini menggarap pasar keramik untuk segmen menengah ke bawah sebesar 37 % dari total portofolio, segmen menengah 50 %, dan segmen atas sejumlah 13 %. Kapasitas perseroan untuk mendukung program 3 juta rumah mencapai 87 % dari total portofolio produk. (Yoga)

Relaksasi kebijakan impor sebagai bahan negosiasi tarif dengan AS jangan sampai merugikan industri dalam negeri yang masih membutuhkan proteksi. Apalagi, ada rencana untuk menghapus kuota impor dalam rangka negosiasi tarif. Pada prinsipnya, kebijakan itu tidak bisa diterapkan untuk semua komoditas karena harga disesuaikan kondisi dalam negeri. Impor yang serampangan akan memukul industri nasional, yang akan berujung pada penurunan PHK. Atas dasar itu, pemerintah perlu hati-hati dan jangan gegabah dalam menerapkan relaksasi impor.

Sementara itu, perang dagang diprediksi menjadi pukulan keras bagi ekonomi internasional. Sebab, hal itu membahayakan kinerja ekspor Indonesia, mengingat kontribusi pengapalan barang ke Paman Sam mencapai 10%. Perang dagang juga merontokkan harga komoditas andalan, mulai dari sawit, batu bara yang dibarengi penurunan tajam harga ritel akibat perlambatan ekonomi China. Berdasarkan data Trading Ekonomics, harga minyak WTI melorot 19% dari US$ 71,8 per barel menjadi US$ 57,9 per barel sejak Presiden AS  Donald Trump menyulut perang dagang pada 2 April 2025. Harga batu bara juga tergelincir menjadi dibawah US$ 100 per ton, tepatnya US$ 98 per ton. Harga sawit mentah merosot 6% dari 4.520 ringgit per ton menjadi 4.244 ringgit per ton. Adapun harga nikel terjun bebas 1,8% dari US$ 16.115 per ton menjadi US$ 14.200 per ton. (Yetede)

Kebijakan terbaru Presiden Donald Trumph untuk memberlakukan tarif tinggi pada berbagai negara telah menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan ekonomi, pemimpim bisnis, dan mitra internasional. Tarif ini mencakup pajak mininmum 10% untuk semua import dan tarif yang lebih tinggi untuk negara-negara tertentu, yang diterapkan dengan tujuan untuk mengatasi ketidakseimbangan perdagangan dan melindungi industri domestik. Ekonom telah memperingatkan bahwa tarif ini dapat menyebabkan peningkatan harga konsumen, karena pengusaha mungkin akan membebankan biaya lebih tinggi dari barang impor kepada konsumen. Skenario ini dapat berkontribusi pada inflasi yang meningkat dan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Carl Weinberg dari High Frequency Economics,  meramalkan kontraksi tajam pada ekonomi AS sebesar 4,5% pada kuartal kedua tahun 2025, dengan kontraksi yang terus berlanjut pada paruh kedua tahun tersebut. Michael Feroli dan JP Morgan memprediksi resesi dimulai pada Juni, sementara Alec Philips dari Goldman Sacsh meningkatkan probabilitas resesi 12 bulan menjadi 45%, sekaligus memotong perkiraan pertumbuhan PDB 2025 menjadi 0,5%. (Yetede)

Kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya tidak terjamah, akhirnya berkesempatan untuk memiliki rumah. Ini disebabkan adanya pelonggaran batas maksimal penghasilan penerima rumah subsidi pertama di kawasan Jabodetabek. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kelonggaran  bagi masyarakay yang berhak mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi dari sebelumnya Rp 7 juta per bulan menjadi maksimal  Rp 12 juta per bulan untuk berstatus lajang. Sedangkan untuk yang sudah menikah memiliki join income maksimal Rp 13 juta dari sebelumnya Rp 8 juta. Pelonggaran batas maksimal pengasilan ini bertujuan untuk memperluas akses perumahan bagi berbagai kalangan, termasuk profesi tertentu seperti wartawan dan buruh. Rencananya Keputusan Menteri tersebut akan diterbitkan pada 21 April 2025. Kebijakan ini tentunya berdampak positif, karena bakal memperluas jangkauan penerima KPR bersubsidi dari kelompok masyarakat kelas 'tanggung' yang sebelumnya kesulitan untuk memiliki hunian. Kelompok ini adalah mereka yang memiliki pendapatan sedikit di atas batas maksimal yang diisyaratkan untuk memperoleh KPR subsidi. (Yetede)