Peran industri sawit dalam perekonomian nasional tidak main-main. Ekspor minyak sawit Indonesia tahun 2024 mencapai Rp 440 triliun. Tapi, kini pelaku usaha sawit gundah, dimana kebijakan resiprokal tarif Trump menunggu, sementara di dalam negeri penertiban kawasan hutan menghantui. Itulah gambaran industri kelapa sawit RI hari ini. Penertiban sawit di dalam kawasan hutan sudah dilakukan dua tahun terakhir oleh dua satgas yang berbeda. Pada 2023 pemerintah membentuk Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara yang dipimpin Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, dipimpin langsung Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Menko Marves.

Belum selesai kerja satgas itu, pemerintahan baru, Presiden Prabowo membentuk Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang didasari Perpres No 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Tim ini dipimpin Kemhan. Kini, Satgas PKH menyegel lahan sawit dengan beberapa tahapannya. Ini terjadi di hampir semua daerah penghasil sawit mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Di Kaliteng, Sekretaris Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Cabang Kalteng, Rawing Rambang bingung, lahan beberapa anggota Gapki ikut disegel.

Terdapat 37.745,2 hektar perkebunan sawit di Kalteng yang disita satgas dari total 13 perusahaan, sedangkan tiga perusahaan lainnya sedang dalam proses verifikasi. ”Saya juga tak tahu lahannya di mana saja karena datanya mungkin di-keep,” ujar Rawing, Jumat (11/4). Ketua Umum Gapki, Eddy Martono mengungkapkan, saat ini hampir semua anggota Gapki yang terbentur masalah kawasan hutan sudah selesai tahap klarifikasi ke Satgas PKH. Menurut Eddy, totalnya sudah 1,1 juta hektar lahan yang diklarifikasi. Dalam tahap ini, pihak terkait harus bisa membuktikan kepemilikan lahan, perizinan, dan bukti-bukti aktivitas perkebunan lainnya. Namun, penentuan apakah lahan itu disegel atau tidak tetap ada di tangan Satgas PKH. (Yoga)

Turbulensi pasar saham belum berakhir, kendati AS menunda pelaksanaan tarif resiprokal ke 75 negara selama 90 hari. Namun, keadaan ini justru membuka peluang untuk meraup return besar dari saham. Sejumlah kalangan menilai, IHSG BEI bakal bangkit cepat, begitu tensi perang dagang berkurang. Artinya, sejarah setelah krisisi finansial global 2008-2009 dan pandemi Covid-19 pada 2020 bisa terulang lagi. Kala itu, indeks langsung melejit dan mengungguli (ourperform) indek regional, bahkan dunia. Apalagi, valuasi pasar saham Indonesia saat ini sangat murah, akibat koreksi masif sepanjang tahun ini. Bahkan, harga saham sekarang terdiskon besar dari saat pandemi Covid-19. Padahal, fundamental jauh lebih baik. Hitungan Mandiri Sekuritas (mansek), price to earning ratio (PER) IHSG kini 9 kali, di bawah rata-rata 10 tahun 15-16 kali. Adapun price to book (PBV) -1,7 standar deviasi (SD), sedangkan PBV -1,6 SD. Sebalinya, return malah meningkat. Imbal hasil laba bersih (aerning yield) mencapai 10% atau 3,3 SD, equity risk premium mencapai 8,2% lebih tinggi dari saat Covid-106,2% dan yield dividen 2,9SD. Dari sisi fundamental, analis menilai kebijakan pemerintah baru bakal membuahkan hasil dan direspons positif oleh pasar. Apalagi jika BI bisa menurunkan suku bunga acuan BI Rate dan mengurangi penerbitan Sekuritas Rupiah BI (SRBI) yang bakal menggenjot likuiditas ke saham, jika institusi keuangan besar, seperti dana pensiun didorong masuk bursa. (Yetede)

14 April 2025, dunia berada di ujung tanduk ketika Trump menerapkan tarif 145% terhadap produk Tiongkok dan menaikkan tarif atas impor dari 184 negara lainnya, memicu balasan Beijing dengan tarif 125% atas produk utama AS-sebuah eskalasi agresif yang mengancam kestabilan ekonomi global. Dibalik restorika keras Washington, Beijing tampaknya  sangat tenang, dengan bahkan mengatakan tarif Trump sebagai sesuatu lelucon, Presiden Xi Jinping secara sistematis telah mempersiapkan Tiongkok untuk melanjutkan-bahkan meningkatkan- perang dagang yang dipicu Trump, mampukah Beijing bertahan? Pertama, salah satu senjata paling kuat namun kerap diabaikan yang dimiliki Tiongkok adalah dominasinya atas pasokan unsur tanah jarang dunia. Sebanyak 17 logam kritis ini sangat diperlukan dalam perangkat elektronik, kendaraan listrik, turbin angin, rudal berpemandu, hingga pesawat tempur. Saat ini, Tiongkok memproses lebih dari 90% unsur tanah jarang dunia, memberinya pengaruh luar biasa terhadap rantai pasok yang vital bagi sektor teknologi dan pertahanan AS. Pada tahun 2023 saja, 78% impor unsur tanah jarang AS berasal dari Tiongkok (USGS, 2023). Salah satu langkah pembalasan Beijing terhadap tarif 145 persen yang diterapkan Trump atas impor dari Tiongkok adalah dengan memberlakukan pembatasan ekspor terhadap sejumlah unsur tersebut- termasuk Disprosium, Gadolinium, Lutetium, Samarium, Skandium, Terbium, dan Yttrium. (Yetede)

OJK menilai inflasi medis masih sangat menghantui industri asuransi Indonesia. Sebab, inflasi di Indonesia relatif sangat tinggi dibandingkan dengan  negara lainnya, sehingga diperlukan regulasi. Kepala Eksekutif Pengawas Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, pihaknya melakukan review terhadap ketentuan peraturan terkait dengan asuransi kesehatan beberapa periode terakhir. Ogi menilai hal ini harus dilakukan untuk mendukung asuransi kesehatan itu sendiri. Mulai dari Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, maupun dari pelaku usaha di sektor  kesehatan, farmasi, dan juga perusahaaan-perusahaan asuransi. OJK dalam hal ini memperkuat dari sisi regulasi, baik terkait dengan manajemen risiko maupun tata kelola itu sendiri. Dari pemetaan yang dilakukan oleh OJK, memang pada tahun 2023 rasio klaim asuransi  kesehatan mencapai 97,5%, dan menurun sedikit pada 2024 menjadi 71,2%, di luar opex yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi yang sekitar 10-15%. Sehingga, combined ratio untuk 2023 masih diatas 100% dan di 2024 sedikit di bawah 100%. Ogi juga menyebut bahwa di awal tahun ini memang terjadi penurunan rasio klaim, karena beberapa perusahaan asuransi melakukan repricing terhadap premi yang dibebankan kepada pemegang polisnya. (Yetede)

Kinerja keuangan negara tengah mengalami tekanan baruntun selama kuartal 1-2025, yang langsung mencatatkan defisit APBN sejak bulan Januari 2025. Meski pemerintah sudah tancap gas untuk melakukan efisiensi belanja anggaran, tetapi penerimaan negara belum berjalan optimal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 31 Maret 2025, defisit APBN sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43% dari PDB. Realisasi pendapatan negara sebesar Rp 516,1 triliun. Sedangkan keseimbangan primer mengalami surplus Rp17,5 triliun. "Kinerja kuartal pertama APBN 2025 bahkan tidak baik-baik saja, bahkan buruk. Jika rencana efisiensi anggaran  tidak segera dipastikan, atau ternyata hanya realokasi pos-pos belanja, maka defisit terancam akan melebar dari targetnya," terang Ekonom Bright Institute Awalin Rizky. Realisasi penerima perpajakan sebagai bagian dari pendapatan negara sebesar Rp400,1 triliun atau mencapai 16,1%  dari target APBN 2025. Realisasi ini lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya yaitu 22,56% (2022), 24,96% (2023), dan 20,04% (2024). Awali berpendapat, kinerja penerimaan perpajakan yang mengalami penurunan  menjadi alarm yang mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat menurun dan kinerja ekonomi melambat. Pada saat yang sama penerapan sistem inti administrasi perpajakan (Core Tax Adminsitration System) atau Coratex sejak  awal tahun 2025 juga tidak berjalan mulus. "Namun, pemerintah masih denial dengan mengklaim daya beli masih kuat dan perekonomian tetap tumbuh sesuai target, serta tidak jelas mengakui adanya masalah Coretax," tegas Awalil. (Yetede)

Peran komoditas mineral yang dinilai krusial memberikan nafas panjang bagi prospek emiten-emiten Holding BUMN Industri Pertambangan alis MIND ID. Ditambah lagi, keputusan AS menunda kebijakan tarif resiprokal bakal semakin mendorongg kinerja emiten MIDN ID bergerak ke atas. Rapor emiten MIND ID sepanjang tahun buku 2024  memang tidak secerah seperti tahun sebelumnya. Sebagian kalangan berpendapat, sejumlah faktor seperti penurunan harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dan kenaikan cost terlah terdampak pada laba bersih empat emiten MIND ID yaitu T Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk (TINS), dan PT Vale Indonesia Tbk (INCO). Tercatat, laba bersih  empat MIND ID secara keseluruhan terkoreksi 18,41% menjadi Rp10,92 triliun pada 2024, yang terdiri dari Antam Rp 3,65 triliun, Bukit Asam Rp 5,1 triliun, Timah Rp 1,19 triliun, dan vale Indonesia US$ 57,8 juta atau setara Rp979 miliar. Direktur Eksekutif Reformider Institute Komaida Notonegoro mengamati, emiten-emiten MIDN ID secara prospek masih cukup bagus kendati mengalami koreksi dari sisi kaba bersih. Ini karena, sebagian besar dari emiten-emiten MIND ID bergerak di bisnis komoditas mineral yang notabene akan banyak dibutuhkan dalam konteks energi, perkembangan kendaraan listrik (electric vehicle/EV), manufaktur, dan industri lainnya. "Jadi, artinya prospek (emiten-emiten MIND ID) masih cukup baik," Ujar Komaidi kepada Investor Daily. (Yetede)

Surat Edaran (SE) Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 yang melarang pengusaha memproduksi air minum dalam kemasan di bawah 1 liter, menimbulkan polemik. Wakil Menteri Perindustrian (Wanperin) Faisol Riza menerangkan, pihaknya akan segera memanggil Gubernur Bali I Wayan Koster dan semua industri yang memproduksi air minum dalam kemasan (AMDK) plastik sekali  pakai yan ada di Bali. Dia menyarankan, sebelum memutuskan kebijakan, apalagi yang berdampak terhadap industri, Pemprov Bali sebaiknya berkoordinasi dengan pemerintah pusat terlebih dahulu. "Kita bicara dulu dan kasih kesempatan pelaku usaha merespon, untuk mencari jalan keluar bersama-sama. Kita akan jadwalkan mengundang semua minggu depan," ujar dia. Sementara, Ketua UMUM DPP Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin) Rachmat Hidayat menyatakan keberatannya atas kebijakan tersebut. Dia menilai, pelarangan produksi dan distribusi air kemasan plastik di bawah satu liter akan memberi dampak negatif bagi industri. "Membaca teks SE tersebut ada kata pelarangan produksi  dan distribusi. Hal itu tentu saja akan berdampak negatif bagi industri dan perdagangan," ucap dia. Meski demikian, Aspadin menyatakan tetap peduli terhadap isu lingkungan. Rachmat menyebut kemasan AMDK  saat ini memiliki ini memiliki tingkat  daur ulang paling tinggi di Indonesia, dan produsen terus berinovasi agar lebih ramah lingkungan. (Yetede)

Penurunan jumlah pemudik pada periode Angkutan Lebaran 2025 memberikan  efek turun angka kecelakanaan  lalu lintas. Kenaikan jumlah pemudik untuk penggunaan angkutan  transportasi umum juga masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan data kementerian Perhubungan, jumlah pemudik pada periode angkutan lebaran  2025 sejak 21 Maret 2025 menurun 4,6% atau sebanyak 154 juta orang dibanding tahun 2024 sebanyak 162 juta orang. Pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, penyelenggaraan mudik lebaran yang sudah menjadi tradisi tanah air masih membutuhkan perencanaan yang matang jika mengacu pada data yang dikeluarkan. Ia menyebutkan angka atau jumlah data yang dikeluarkan pemerintah masih belum angka pasti. "Penyelenggaraan mudik sudah menjadi tradisi dalam masyarakat, namun masih  ralisasi jumlah pemudik belum didapat secara pasti. Ini terutama untuk  untuk jumlah pemudik angkutan umum jalan. Angka yang ada hanya sebatas kuota yang disediakan," ujarnya. Dukungan angkutan mudik gratis di sejumlah wilayah banyak dilakukan di pemerintah daerah setempat sehingga untuk memastukan data yang akurat diperlukan intergrasi data yang kuat pada suatu aplikasi dan diperkenalkan kepada semua penyelenggara mudik. (Yetede)

Arus pendatang ke Jakarta pasca-Lebaran tahun ini diprediksi menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir, di tengah lonjakan pemutusan hubungan kerja dan stagnasi ekspansi usaha, khususnya di sektor industri padat karya. Jakarta, meski tetap berharap pada mobilitas tenaga kerja untuk menggerakkan ekonomi daerah, kini menghadapi keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja formal. Dominasi sektor jasa dan keuangan serta pergeseran sektor manufaktur ke daerah lain memperburuk situasi ini, menyebabkan tingkat pengangguran terbuka di Jakarta lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

Kondisi ini menunjukkan bahwa perlambatan urbanisasi di Jakarta berkaitan erat dengan tekanan struktural di pasar kerja. Oleh karena itu, tokoh penting dalam konteks ini adalah pemerintah pusat dan daerah, yang dituntut untuk segera menyusun ulang strategi pengembangan industri dan program transmigrasi agar pertumbuhan ekonomi tetap inklusif dan tidak lagi terlalu tersentralisasi di Jakarta.

Pengumuman Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 2 April 2025 terkait pemberlakuan tarif impor sebesar 10% dan bea masuk lebih dari 50% untuk beberapa barang, mengejutkan pasar global dan membawa ancaman serius bagi industri asuransi nasional Indonesia. Kebijakan ini diprediksi akan menekan premi berbagai lini asuransi seperti asuransi pengangkutan laut, asuransi kredit ekspor, marine hull, harta benda/properti, kendaraan bermotor, hingga asuransi jiwa dan kesehatan akibat meningkatnya jumlah PHK.

Selain itu, tarif baru ini berpotensi meningkatkan biaya klaim asuransi karena ketergantungan pada impor suku cadang dan alat kesehatan, serta risiko pembatalan kontrak bisnis yang berimbas pada klaim asuransi penjaminan dan bonding. Kondisi ini mendorong industri asuransi untuk fokus pada peningkatan kualitas underwriting, pengelolaan klaim yang lebih disiplin, inovasi produk, investasi konservatif, serta memperkuat prinsip tata kelola perusahaan.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sangat diperlukan untuk menyesuaikan pengawasan dan regulasi dengan kondisi pasar. Selain itu, kerjasama yang solid di antara pelaku industri asuransi serta peran aktif asosiasi perasuransian menjadi krusial untuk menjaga ketahanan industri di tengah tekanan global dan domestik.