Pajak Menyisir Influencer dan Content Creator
Biaya Investasi Infrastruktur Meningkat 6%
Mengukur Laju Sektor Infrastruktur
PANI Raup Marketing Sales Rp 1,7 Triliun
Investor Bertambah, Cuan Bank Semakin Wah
Pembiayaan Kendaraan Bekas Melejit
MENJALA INVESTASI CHINA
Kunjungan Presiden Joko Widodo ke China untuk mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-3 Belt and Road Summit berbuah manis. Komitmen investasi pun berhasil dikantongi Indonesia dalam Forum Bisnis Indonesia-China kemarin, Selasa (17/10).Nilai komitmen investasi yang telah disepakati pun tak bisa dibilang kecil, yakni mencapai US$13,7 miliar. Tak hanya itu, Indonesia juga berkesempatan meraih potensi investasi senilai US$29 miliar.Tentu kabar ini membawa angin segar bagi pemerintah yang memang amat membutuhkan investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) untuk memacu ekonomi lebih tinggi.Apalagi, Indonesia juga telah memasuki tahun politik menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sehingga tak sedikit pebisnis yang wait and see.Akan tetapi, proses realisasi komitmen investasi dari China itu tidaklah mudah. Musababnya, Negeri Panda juga tengah haus aliran modal guna merangsang gairah ekonomi yang tertekan krisis properti dan pelemahan konsumsi. Strategi termutakhir yang ditempuh adalah dosis jumbo pelonggaran likuiditas yang dieksekusi oleh People’s Bank of China (PBOC) pada awal pekan ini.Bank Sentral China itu menambah dana senilai 289 miliar yuan atau setara dengan US$39,6 miliar ke dalam sistem keuangan guna mendukung penyaluran pinjaman. Angka tersebut merupakan yang terbesar sejak Desember 2020.
Dengan kata lain, China berupaya untuk memacu seluruh komponen PDB seperti sektor properti, konsumsi, dan investasi dalam rangka mengamankan target pertumbuhan sebesar 5% tahun ini.
Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo, menegaskan Indonesia masih menjadi pilihan terbaik bagi investor. Apalagi, penanaman modal asing (PMA) China menjadi yang terbesar kedua.Sejumlah indikator ekonomi juga menunjukkan capaian positif, antara lain pertumbuhan ekonomi yang konsisten di atas 5%, neraca dagang yang surplus 41 bulan berturut-turut, hingga Purchasing Manager Index (PMI) berada di level ekspansi selama 25 bulan berturut-turut.Kepala Negara menambahkan, sebagai salah satu magnet untuk menarik investor China, pemerintah juga menyajikan beragam insentif serta menjamin stabilitas politik.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Adinterim Erick Thohir, menambahkan komitmen investasi China terdiri dari 31 kerja sama, sembilan di antaranya dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Perusahaan pelat merah yang terlibat antara lain Indonesia Battery Corporation (IBC) dan PT Perusahaan Listrik Negara.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan ada tiga langkah yang perlu dilakukan pemerintah untuk mengamankan komitmen investasi itu.Pertama, China diharapkan tidak melarang atau menghambat arus investasi ke Indonesia. Pun dengan sebaliknya. Kedua, Indonesia perlu meningkatkan iklim usaha dan investasi yang semakin efi sien dan kompetitif untuk investor.Ketiga, diperlukan stimulasi promosi potensi ekonomi dan daya saing iklim investasi Indonesia kepada calon investor China.
Direktur Studi China-Indonesia Center of Economic and Law Studies Muhammad Zulfi kar Rakhmat, mengatakan pemerintah sangat menyambut positif proyek Belt and Road Initiative karena mendukung agenda strategis Indonesia yang berfokus pada pembangunan infrastruktur.
Penghiliran Melalui Klaster UKM
Penghiliran tak hanya untuk industri besar. Usaha Kecil Menengah (UKM) juga dapat berpartisipasi pada program strategis nasional tersebut. Presiden Joko Widodo menegaskan hal ini dalam sambutannya pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Yang UKM pun kita harus industrialisasikan, harus hilirisasikan semua produk yang masih mentahan,” kata Presiden. Pernyataan orang nomor satu di Indonesia tersebut menegaskan bahwa UKM dapat berpartisipasi dalam program penghiliran utamanya untuk komoditas non minerba. Partisipasi UKM dapat dilakukan salah satunya melalui penghiliran pertanian. Penghiliran pertanian adalah upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil pertanian menjadi produk turunan lain. Sebagai contoh jagung yang dapat diolah menjadi berbagai produk turunan diantaranya tepung jagung, beras jagung, pati jagung, sirup glukosa, hingga bioetanol. Program penghiliran pertanian memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional melalui peningkatan harga produk, pengembangan industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja dan adopsi teknologi, serta mendukung ketahanan pangan. Hasil survei Bank Indonesia terhadap 274 korporasi pangan menunjukan bahwa tingkat penghiliran korporasi kecil/UKM jauh lebih rendah dibandingkan dengan korporasi besar. Dari sekitar 164 korporasi kecil, masih terdapat 60% yang belum melakukan penghiliran. Di sisi lain, penghiliran pada korporasi besar telah mencapai 63%. Program penghiliran salah satunya dapat dicapai melalui pengembangan UKM berbasis klaster. Michael E.Porter (1990) mengungkapkan bahwa klaster merupakan fenomena ekonomi yang di mana banyak bisnis secara bersamaan bersaing dan berkolaborasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Program klasterisasi UKM dilakukan melalui pengelompokan individu pelaku UKM yang memiliki karakteristik serupa guna peningkatan skala usaha, produktivitas, dan nilai ekonomi produk. Adapun skema KUR Khusus diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster yang melibatkan mitra usaha untuk perkebunan rakyat, perikanan rakyat, peternakan rakyat, industri UMKM, serta kelompok usaha yang memproduksi produk lokal, berbahan baku lokal, dan usaha produktif lainnya. Subsidi suku bunga KUR Khusus oleh pemerintah diharapkan dapat meningkatkan permintaan kredit oleh Klaster UKM.
PENYALURAN KREDIT : KEBIJAKAN LONGGAR UNGKIT PERMINTAAN
Perubahan kebijakan penyaluran kredit yang relatif masih cukup longgar sampai dengan kuartal III/2023 memberi keyakinan bagi dunia usaha untuk menarik pinjaman sampai dengan akhir tahun ini.
Berdasarkan Survei Permintaan dan Penawaran Pembiayaan Perbankan yang dirilis Bank Indonesia pada Selasa (17/10), perubahan kebijakan penyaluran kredit atau lending standar sampai dengan September 2023 tercatat 0,01%.Jika dibandingkan dengan posisi pada kuartal II/2023, posisi lending standar sebesar 0,6%. Sementara itu, pada kuartal I/2023 sebesar 0,9%.Lending standar dengan nilai positif menggambarkan bank masih ketat dalam kebijakan penyaluran kredit. Adapun, lending standarnegatif mencerminkan bank longgar dalam penyaluran kredit.Selama tiga kuartal terakhir, lending standar bank di angka positif, tetapi cenderung turun. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan bank dalam menyalurkan kreditnya masih cukup longgar.Survei Bank Indonesia itu juga menggambarkan prospek penyaluran pembiayaan oleh bank. Angka SBT tercatat sebesar 28,1% dengan sektor penopang permintaan kredit yakni konstruksi yang naik 3,9% dan sektor perdagangan sebesar 2,6%. Sektor usaha lain yang juga mencatat kenaikan permintaan yakni transportasi pergudangan dan real estat.
Peneliti lembaga ESED dan praktisi perbankan BUMN Chandra Bagus Sulistyo mengatakan bahwa iklim usaha yang kondusif dengan serangkaian acara internasional telah berlangsung di Indonesia telah menjadi salah satu katalis penawaran kredit.
Di sisi lain, Associate Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Ryan Kiryanto mengatakan penyebab penawaran penyaluran kredit lebih tinggi karena faktor siklus. Menurutnya, terdapat dua perilaku utama yang memengaruhi peningkatan tersebut. Pertama, dari segi perilaku konsumen, masyarakat cenderung meningkatkan pengeluaran mereka pada kuartal IV/2023.
Kedua, dari sisi belanja pemerintah yang cenderung naik karena penerapan APBN dan APBD.
Dari sisi perbankan, Sekretaris Perusahaan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Okki Rushartomo menyebut pihaknya optimistis kredit dapat tumbuh sesuai target pertumbuhan kredit perseroan sebesar 7% hingga 9% pada akhir 2023.
PENURUNAN BIAYA LOGISTIK : 29 TERMINAL KONTAINER TELAH TERINTEGRASI
Subholding PT Pelindo Terminal Petikemas (Pelabuhan Indonesia Group) terus mengintegrasikan pelayanan 29 terminal kontainer di seluruh Indonesia untuk membantu menekan biaya logistik.
Direktur Utama Subholding PT Pelindo Ter minal Pe tikemas (SPTP) M. Adji mengatakan bahwa pengintegrasian ekosistem pelabuhan sudah dilakukan sejak bergabungnya empat BUMN pelabuhan menjadi satu kesatuan.Saat ini, SPTP terus melakukan transformasi dalam perintegrasian seluruh pelabuhan peti kemas milik perseroan, salah satunya dalam hal pertukaran data antara terminal dan perusahaan pelayaran.Menurutnya, pertukaran data itu dilakukan guna mengetahui jadwal dan muatan yang dibawa oleh kapal dari suatu tempat ke tempat lainnya.
SPTP merupakan subholding PT Pelabuhan Indonesi (Persero) yang mengelola 29 terminal peti kemas dengan 15 kantor cabang di Tanah Air. Adji melanjutkan SPTP terus mengembangkan ekosistem pelabuhan yang terintegrasi untuk mengefi sienkan aktivitas bongkar muat di pelabuhan.Sejak bergabungnya empat BUMN pelabuhan, dia menegaskan SPTP melakukan penyatuan pendataan dan pemberkasan data pelayaran.Sebelumnya, dia menyatakan ada perbedaan ketika bersandar dari satu pelabuhan ke terminal lainnya.
Dia juga memaparkan salah satu pelabuhan yang sukses memperbaiki layanan sekaligus memangkas biaya adalah Terminal Peti Kemas di Sorong. Sebelum merger, ungkapnya, aktivitas bongkar muat di terminal itu butuh waktu sekitar 3 hari dan kini menjadi 1 hari.Dari Semarang, General Manager Terminal Peti Kemas (TPK) Semarang I Nyoman Sudhiarta mengungkapkan TPK Semarang mendorong penggunaan jalur kereta api untuk memberikan pilihan pengiriman peti kemas dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.Salah satu jalur dalam proses reaktivasi adalah jalur kereta api dari TPK Semarang (Pelindo) di Pelabuhan Tanjung Emas ke Stasiun Semarang Tawang milik PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Nyoman juga mengungkapkan salah satu tantangan utama reaktivasi jalur KA adalah mencari pasar untuk menggunakan jasa KA itu.
Dalam pembahasan pola operasional antara Pelindo, PT KAI, dan Bea Cukai, ada beberapa poin yang harus disoroti a.l. penambahan fasilitas CCTV pemisahan antara peti kemas domestik dan impor dan penjadwalan layanan KA.Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Tanjung Emas Semarang Supriyono mengapresiasi TPK Semarang menerapkan terminal booking system (TBS) untuk mengurai kepadatan kendaraan peti kemas.









