Tingkatkan Hilirisasi untuk Maksimalkan Potensi FDI
JAKARTA,ID- Indonesia perlu terus fokus meningkatkan hilirisasi sektor industri. Hal ini untuk memaksimalkan potensi foreign direct investment (investasi asing langsung/FDI) yang dimiliki berupa keragaman dan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini berkaitan dengan kunjungan kerja Presiden Jokowi ke China untuk menghadiri Belt and Road International Cooperation ke-3, serta ke Riyadh, Arab Saudi, untuk melakukan pertemuan dengan Putera Mahkota Arab Saudi dan memimpin KTT pertama Asean-Gulf Cooperation Organization (GCC) mampu menggali potensi FDI. Selain itu, Presiden Jokowi juga memimpin KTT ke-1 Asean-GCC (Gulf Cooperation Council) terlebih dahulu sebelum kembali ke Indonesia pada 21 Oktober 2023. "Pemerintah Indonesia harus terus berfokus pada hilirisasi sektor industri untuk komoditas-komoditas seperti nikel, tembaga, dan timah, sektor kesehatan, sektor ketahanan pangan, dan pembangunan IKN," jelas Pakar Hukum Bisnis dan Perdagangan Internasional Ariawan Gunadi. (Yetede)
Waspada Kredit Macet Memburuk
Prajogo Pangestu, Taipan Paling Tajir di Bursa
Transaksi Berjalan Terancam Defisit Lagi
Jelang Tutup Tahun, Emiten Rajin Akuisisi
Daya Beli Loyo Menjadi Tantangan
Jelang Rilis Kinerja, Saham Bank Besar Terkoreksi
GGRP Berharap Penjualan Baja Naik
MESIN AKSELERASI EKONOMI RI
Indonesia memiliki fondasi kuat untuk menopang laju ekonomi tetap di jalur ekspansi. Ada sejumlah indikator menguatkan optimisme tersebut, mulai dari infl asi yang kian terkendali hingga manufaktur yang terus menggeliat.Seluruh komponen pembentuk produk domestik bruto (PDB) pun mendapatkan sentimen positif, baik konsumsi, investasi, hingga ekspor. Kemitraan investasi hingga perluasan akses dagang pun terus dipacu.Termutakhir, Indonesia meneken 10 nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan China, mencakup beberapa sektor ekonomi strategis yakni investasi, perdagangan, kesehatan, hingga pembangunan.Dus, MoU yang ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping itu memberi angin segar, mengingat Negeri Panda merupakan mitra strategis perdagangan dan investasi.Masih soal investasi, Indonesia Investment Forum (IIF) 2023 yang digelar di London, Inggris berhasil mengamankan 20 investor untuk masuk ke 13 proyek investasi di sektor energi, industri, kendaraan listrik, pariwisata, infrastruktur, transportasi, pertambangan, dan digitalisasi.Adapun, nilai proyek yang ditawarkan dalam agenda tersebut mencapai US$276 juta untuk industri kendaraan listrik dan US$1,7 miliar di sektor pariwisata. Hal ini pun menambah tabungan investasi yang sebelumnya diperoleh dalam Forum Bisnis Indonesia-China. (Bisnis, 18/10).
Belum lagi manuver anyar Kepala Negara yang menerbitkan Perpres No. 70/2023 tentang Pengalokasian Lahan Bagi Penataan Investasi. Beleid yang ditetapkan 16 Oktober 2023 itu menguatkan kepastian kemudahan berusaha yang selama ini acap kali terhambat persoalan lahan.Selain itu, ekspektasi kalangan ekonom yang memprediksi Bank Indonesia (BI) mempertahankan level suku bunga acuan 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) hari ini, memberikan napas tambahan untuk mengakselerasi konsumsi dan investasi.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, mengatakan di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global, Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 5,31% pada kuartal II/2023 serta menahan laju infl asi di bawah 3%.
Sementara itu, kemitraan dengan China dalam konteks ekspor akan melanjutkan tren positif kinerja dagang. Didukung dengan kebijakan suku bunga yang ramah usaha, peluang bagi pebisnis untuk ekspansi amat terbuka.Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan menuturkan bahwa BI sejauh ini telah proaktif dalam menghadapi inflasi sehingga fondasi makroekonomi Indonesia cukup baik.
Kepala Ekonom Bank BCA David Sumual, menambahkan Perpres No. 70/2023 menjadi pengiring dari masuknya komitmen investasi dari China dan negara lain baru-baru ini.
TATA KELOLA GAS BUMI : KERAN EKSPOR KEMBALIJADI PERHATIAN
Polemik mengenai penghentian ekspor gas pada 2035 kembali mencuat setelah pemerintah mempertahankan rencana tersebut dalam revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Pemerintah bergeming dengan keresahan sejumlah pelaku industri hulu minyak dan gas bumi atau migas yang mengkhawatirkan kepastian pembeli domestik di tengah keterbatasan infrastruktur komoditas tersebut di dalam negeri.Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Djoko Siswanto membocorkan bahwa rencana penghentian ekspor gas bumi pada 2035 tidak berubah setelah pemerintah rampung menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah No. 79/2014.Meski pemerintah sudah menyusun surat keterangan antarkementerian terkait untuk disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dirinya pesimistis kebijakan tersebut bisa segera disetujui karena saat ini sudah masuk ke dalam tahun politik. Djoko memastikan bahwa pemerintah tetap memutuskan untuk menghentikan ekspor gas pada 2035, sembari terus mengebut peningkatan investasi secara masif pada pembangunan infrastruktur gas di dalam negeri. Dia meyakini permintaan gas bumi di dalam negeri bakal terdongkrak seiring dengan komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi.“Ada juga program jaringan gas dari APBN dan skema KPBU [kerja sama pemerintah badan usaha]. PT PLN juga sedang melelang 170 titik pembangkit listrik berbasis diesel akhir bulan ini untuk digantikan dengan kombinasi gas dan EBT [energi baru terbarukan],” ujarnya.
Dalam kesempatan terpisah, pelaku usaha industri hulu migas dalam negeri menilai rencana pemerintah untuk menghentikan ekspor gas pada 2035 akan membawa sentimen negatif terhadap investasi. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Moshe Rizal mengatakan bahwa pasar gas di dalam negeri belum mapan dibandingkan dengan negara lain, seperti Amerika Serikat. Apalagi, kata Moshe, harga gas di Indonesia sebagian besar digerakkan oleh keekonomian lapangan yang bertumpu kepada biaya pokok produksi gas yang tinggi. Situasi itu membuat harga gas di dalam negeri tidak relevan terhadap pergerakan harga di pasar dunia.
Menurut dia, langkah itu menjadi krusial dilakukan untuk meningkatkan permintaan gas bumi dari pasar domestik sembari menekan ongkos distribusi atau logistik yang terbilang mahal saat ini.
Wacana penghentian ekspor gas bumi memang menjadi persoalan dilematik di tengah belum maksimalnya serapan di dalam negeri. Wacana yang beberapa kali dikemukakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan itu pada dasarnya telah sejalan dengan ketetapan Kebijakan Energi Nasional dan Rencana Umum Energi Nasional.
Di sisi lain, Indonesian Petroleum Association (IPA) dan lembaga riset energi Wood Mackenzie memproyeksikan Indonesia dapat bergeser menjadi net importir gas bumi pada 2040 di tengah tren permintaan gas domestik yang tinggi tanpa diimbangi pertumbuhan produksi. Proyeksi itu tertuang dalam paket kebijakan atau white paper bertajuk Achieving Resilience in the Energy Transition to Safeguard Indonesia’s Economic Growth & Sustainable Development yang resmi disampaikan saat agenda IPA Convex.Direktur Riset Hulu dan Manajemen Karbon Wood Mackenzie Andrew Harwood mengatakan, proyeksi itu didasarkan kepada minimnya investasi serta kegiatan eksplorasi di sisi hulu migas Indonesia untuk mengimbangi tren peningkatan permintaan dari dua pasar yang bergeliat saat ini, industri dan pembangkit listrik.
Sementara itu, tanpa adanya investasi masif untuk sisi eksplorasi dan pengembangan lapangan baru, produksi migas domestik dipastikan bakal berada di bawah target 1 juta barel minyak per hari (bopd) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (Bscfd) pada 2030 mendatang.









