Jangan Abaikan Akses Listrik
Pemerintah berupaya mendorong kenaikan konsumsi listrik di masyarakat, salah satu caranya dengan membagi-bagikan alat penanak nasi berbasis listrik atau rice cooker bagi golongan masyarakat tertentu. Namun, program tersebut dinilai kurang mendesak lantaran masih belum meratanya akses listrik di masyarakat. Pembangunan infrastruktur kelistrikan sebaiknya diutamakan. Sekretaris Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Ida Nuryatin Finahari, dalam konferensi pers menjelang Hari Listrik Nasional (HLN) Ke-78 dan Enlit Asia 2023, di Jakarta, Rabu (18/10) mengatakan, permintaan atau konsumsi daya listrik di masyarakat terus didorong. Di negara maju, semua sudah serba listrik, sedangkan di Indonesia masih banyak masyarakat yang memasak dengan kayu bakar. ”Bagaimana meningkatkan konsumsi listrik per kapita di Indonesia, yang masih rendah, baik dibandingkan negara-negara ASEAN maupun negara maju. Barangkali itu semangatnya (program pembagian rice cooker),” ujarnya.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga akhir 2022, konsumsi listrik di Indonesia 1.173 kWh per kapita atau di bawah target 2022 yang 1.268 kWh per kapita, di bawah rata-rata Asia Tenggara yang 3.672 kWh per kapita. Di sisi lain, kondisi kelistrikan pada sistem Jawa-Madura-Bali masih kelebihan pasokan (over supply) akibat melesetnya perkiraan pertumbuhan ekonomi pada program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) yang dicanangkan pada 2015. Berbagai upaya meningkatkan permintaan listrik pun dilakukan. Selain memasifkan pendirian SPKLU pada 2022, program pembagian kompor listrik induksi sempat diuji coba di Kota Surakarta, Jateng dan Bali. Namun, program itu dibatalkan. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Akmaluddin Rachim, berpendapat, over supply kelistrikan di sistem Jawa-Madura-Bali terjadi di tengah kenyataan masih ada daerah-daerah yang belum teraliri listrik. Menurut data Kementerian ESDM, hingga akhir 2022 masih ada 318.470 rumah tangga dan 199 desa yang belum berlistrik, karena itu, pemerataan agar listrik menjangkau daerah-daerah 3T (tertinggal, terluar, dan terdepan) mesti diutamakan. Misalnya, dengan semakin banyak membangun infrastruktur jaringan kelistrikan. (Yoga)
Rupiah Tidaklah Pasrah
Nilai tukar rupiah melemah hingga Rp 15.700 per dollar AS. Ini menjadi level terlemah tahun ini. Padahal, fundamental ekonomi cukup baik; pertumbuhan ekonomi cukup tinggi (5,17 %) neraca berjalan surplus (0,5 % terhadap PDB, dan inflasi juga rendah (2,28 %). Tingginya suku bunga di AS membuat mata uang lain melemah. Dollar kembali ke AS dengan imbal hasil lebih tinggi dan dianggap bertuah. Bank sentral sebisanya intervensi untuk menjaga stabilitas, tidak hanya pasrah. Nilai mata uang lebih ditentukan oleh aliran dana masuk dan keluar daripada fundamental ekonomi yang kokoh. Mata uang berperan sebagai alat tukar dan penyimpan nilai yang seakan bertuah. Dollar AS menjadi acuan karena ekonomi AS terbesar, sistem hukum yang andal, sosial politik stabil, dan kredibilitas yang kokoh. Banyak usaha untuk menggantikan dollar AS, tapi sayangnya kurang berkah.
Suku bunga di AS saat ini sudah tinggi dan kemungkinan akan dinaikkan lagi. Akibatnya, arus dollar kembali ke AS akan semakin deras. Intervensi BI ke pasar spot dan forward dilakukan untuk menjaga stabilitas rupiah. Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) dan penjualan sertifikat rupiah BI juga dilakukan dengan terarah. Keharusan eksportir memasukkan sebagian hasil ekspor ke dalam negeri membuat cadangan devisa bertambah. Bahkan kerja sama antarnegara untuk alternatif mempergunakan mata uang selain dollar dilakukan, tetapi masih kurang ampuh. Pelemahan rupiah sebenarnya tidak berpengaruh terhadap fundamental ekonomi dalam negeri, oleh karena itu, menjaga stabilitas, dengan intervensi, fasilitasi, dan memperbaiki iklim investasi, membuat BI tidak boleh lengah dalam menjaga rupiah. (Yoga)
Merespons Ketidakpastian Global, BI Naikkan Suku Bunga Acuan
Sebagai langkah penyesuaian atas ketidakpastian global, BI memutuskan menaikkan tingkat suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 6 %. Keputusan ini diambil sebagai upaya stabilisasi nilai tukar rupiah dan mitigasi inflasi barang impor di tengah sentimen ketidakpastian global yang meningkat. Dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Oktober 2023 di Jakarta, Kamis (19/10) BI turut menaikkan suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility sebesar 25 basis poin (bps) sehingga masing-masing menjadi 5,25 % dan 6,75 %. Dengan demikian, kenaikan suku bunga acuan BI-7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) terjadi setelah BI mempertahankannya selama 10 bulan berturut-turut.
Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, situasi perekonomian global saat ini bergerak begitu cepat dan penuh dengan ketidakpastian. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan moneter untuk melindungi perekonomian domestik dari ketidakpastian global yang terus meningkat. ”Kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya ketidakpastian global serta sebagai langkah pre-emptive (penangkalan) dan forward looking (prediksi di masa depan) untuk memitigasi dampaknya terhadap inflasi barang impor (imported inflation) sehingga inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2-4 % pada 2023 dan 1,5-2,5 % pada 2024,” katanya. (Yoga)









