Investor biasanya wait and see alias menahan diri untuk berinvestasi dan berekspansi di tahun politik yang lazim diwarnai ingar-bingar soal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, empat bulan menjelang perhelatan Pemilihan Umum 2024, meski iklim politik mulai memanas, laju realisasi penanaman modal baik dari asing maupun domestik justru masih kencang. Data Kementerian Investasi menunjukkan, pada triwulan III tahun 2023, laju penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 374,4 triliun, masih tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Juli -September tahun ini, realisasi investasi PMA mencatat pertumbuhan 16,2 persen secara tahunan dan 5,3 % secara triwulanan. Sementara sesuai pola yang muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya, investasi PMDN tumbuh lebih kencang dibandingkan dengan PMA. Pada triwulan III-2023, realisasi PMDN tercatat tumbuh 28,2 % secara tahunan dan 9 % secara triwulanan. Secara total, investasi pada triwulan III-2023 tumbuh 21,6 % secara tahunan dan 7 % secara triwulanan.

”Kalau ada orang yang menyebut investasi di tahun politik wait and see, itu biasa. Tetapi, ini yang terjadi bukan wait and see lagi, mereka (investor) malah agresif untuk merealisasikan investasi yang telah mereka komitmenkan,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (20/10). Dengan demikian, sepanjang periode Januari-September 2023, total realisasi investasi yang dicapai senilai Rp 1.053,1 triliun atau 75,2 % dari target Rp 1.400 triliun yang dipasang Presiden Jokowi dan 95,7 % dari target dalam Rencana Strategis (Renstra) Rp 1.099,8 triliun. Investasi PMA masih mendominasi, yakni 53,1 % dari total investasi. ”Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah bangsa kita bahwa sekalipun kita sudah mulai masuk tahun politik dan sekarang ini politik sudah mulai hangat-hangat panas, tetapi investor global itu masih menaruh kepercayaan luar biasa ke ekonomi kita,” katanya. (Yoga)

Memasuki tahun politik, sektor perhotelan diperkirakan akan mendapat manfaat dari kenaikan permintaan akomodasi dan ruang pertemuan. Meski demikian, perlambatan bisnis dan kecenderungan dunia usaha ”melihat dan menunggu” setelah pemilihan umum perlu diantisipasi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (20/10) mengemukakan, sebagian hotel akan mengalami peningkatan pemesanan ruang pertemuan dan akomodasi terkait kegiatan pemilihan umum (pemilu), misalnya, konsolidasi partai dan calon legislatif, hingga acara-acara Komisi Pemilihan Umum. Pemesanan pada hotel-hotel ditaksir naik 10-15 % terhadap kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Namun, tidak seluruh hotel memperoleh peluang tersebut.

”Hotel-hotel yang mengalami kenaikan reservasi ruang pertemuan dan akomodasi terkait kegiatan pemilu umumnya memiliki banyak fasilitas ruang pertemuan berukuran besar. Peningkatan permintaan ini adalah peluang,” ujar Hariyadi. Kenaikan permintaan ruang akomodasi hotel terkait pemilu, imbuh Hariyadi, umumnya berlangsung di ibu kota provinsi. Namun, kenaikan permintaan MICE terkait kegiatan pemilu masih di bawah kontribusi dari kegiatan kementerian dan lembaga negara. Kontribusi MICE dari kegiatan dan aktivitas pemerintah mencapai 40 %. Hasil survei Colliers Indonesia terhadap sektor perhotelan di Jakarta pada triwulan III-2023 memperlihatkan, inisiatif kegiatan menjelang pemilu oleh pemangku kepentingan mulai berlangsung di hotel-hotel tertentu. Kegiatan tersebut masih belum dilakukan secara besar-besaran karena pendaftaran presiden dan calon wakil presiden masih terbuka. (Yoga)

Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO resmi dibuka pada Jumat (20/10). Harga pembukaan lelang pada sesi pertama sebesar Rp 12.485 per kg. Harga tersebut akan terus berubah seiring penambahan volume jual-beli dan diharapkan bisa dijadikan harga acuan di 2024. Sesi pertama perdagangan perdana Bursa CPO yang dilakukan pada pukul 10.00-11.00 diikuti enam pembeli pemegang kontrak, yang berbasis di Dumai, Riau, dan Belawan, Sumut. Pembeli yang melakukan lelang di awal adalah perusahaan lokal pemilik sertifikat asal Dumai dengan inisial CPOLDI. Mereka memasang harga Rp 12.485 per kg untuk minimal pembelian 1 lot atau 25 metrik ton minyak CPO. Pada pukul 10.40, CPOLDI berhasil menerima penjualan dan bertransaksi sebanyak 4 lot atau 100 metrik ton yang setara 100.000 kg dengan harga Rp 11.305 per kg, lebih murah 9,45 % dari harga yang diharapkan pembeli.

”Ini baru perdagangan oleh dua dari 18 peserta bursa terdaftar. Mereka enggak bisa mengetahui perusahaan yang melakukan bid dan offer sampai ketika sudah match (cocok),” kata Yugieandy Tirta Saputra, Direktur Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), selaku penyelenggara bursa, dalam acara Go Live Transaksi Bursa CPO di Jakarta. Ia menjelaskan, saat ini baru 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi sebagai penjual dan pembeli secara sukarela. Namun, kini sudah ada 12 pelaku usaha lain yang tengah bersiap, khususnya menyiapkan biaya jaminan transaksi yang ditentukan sebesar Rp 32 juta. Dana itu dipakai untuk mengganti kerugian ketika terjadi wanprestasi. Peserta bisa berdagang di Bursa CPO menggunakan mekanisme kontrak pasar fisik CPO atau kontrak standar jual dan beli CPO dari Bappebti Kemendag. Terdapat dua jenis kontrak fisik, yakni kontrak fisik CPO dengan penyerahan segera dan kontrak fisik dengan penyerahan kemudian. (Yoga)

Anomali iklim yang akhir-akhir ini terjadi menambah panjang daftar rintangan dalam upaya pemenuhan pangan nasional. Kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino berdampak besar pada produktivitas pangan. Analisis Litbang Kompas pada 12-13 Oktober 2023 yang secara mendalam mengulas produksi padi menemukan, setiap kenaikan suhu udara 1 derajat celsius akan menurunkan produksi padi hingga 4.500 ton (Kompas, 12/10). Analisis tersebut sejalan dengan data (BPS). Dalam publikasi Berita Resmi Statistik edisi 16 Oktober 2023, BPS menyebutkan produksi padi pada 2023 diperkirakan 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,12 juta ton GKG atau 2,05 % dibandingkan pada 2022 di 54,75 juta ton GKG. Bahan pangan lain, baik nabati maupun hewani, pun tak akan lepas dari ancaman penurunan produksi. Pada saat yang sama, alih fungsi lahan pertanian makin marak terjadi seiring kemajuan wilayah. Regenerasi insan pertanian juga nyaris mandek. Tak banyak generasi muda tertarik menggeluti bidang pertanian. Minimnya kesejahteraan hingga kesempatan pekerjaan yang lebih bergengsi membuat kalangan milenial memilih meninggalkan pertanian. Menghadapi anomali iklim, inovasi bibit tanaman pangan unggul yang tahan cuaca ekstrem menjadi keniscayaan.

Tak hanya padi, inovasi pada bahan pangan lain, seperti jagung dan umbi-umbian, pun diperlukan. Bendungan yang produktif dibutuhkan guna menampung air saat musim hujan datang, dilengkapi sistem irigasi yang optimal agar saat kemarau, pertanian tetap dapat berproduksi. Kebutuhan sarana prasarana pemeliharaan pun meningkat mengingat serangan hama dan penyakit pada pertanian dan peternakan terus bermunculan. Stok pupuk untuk pertanian pangan dan obat-obatan untuk peternakan harus dijamin ketersediaannya. Problem alih fungsi lahan dapat diantisipasi dengan penyediaan lahan kembali atau relokasi, pembukaan lahan tidur juga bisa menjadi alternatif solusi. Jika upaya-upaya tersebut ditempuh, setidaknya sektor pertanian dapat diselamatkan dan ketahanan pangan perlahan dapat diwujudkan. Meski demikian, tak dapat dimungkiri, untuk mewujudkannya diperlukan anggaran yang relatif lebih besar. Kenyataannya, beberapa tahun terakhir anggaran untuk Kementan sebagai instansi yang bertanggung penyediaan pangan justru terus menurun. Tahun ini, dalam APBN 2023, pagu Kementan Rp 15,3 triliun. Bahkan, hanya dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut konsisten mengalami penurunan sejak 2021. Saat itu anggaran Kementan sebesar Rp 15,8 triliun. (Yoga)

Mateus Saleleubaja (47), warga Dusun Rogdok, Desa Madobag, Kecamatan Siberut Selatan, masih ingat ketika ia bersama puluhan warga lainnya diminta membuka lahan persawahan sepuluh tahun lalu. ”Ada 30 hektar lahan dijadikan sawah. Rata-rata satu orang menggarap satu hektar. Semuanya gagal, tidak ada yang panen sama sekali,” kata Meteus, yang ditemui Kamis (28/9). Pemkab Kepulauan Mentawai mencanangkan cetak sawah baru seluas 1.000 hektar selama periode 2011-2016 di kepulauan ini, termasuk di Pulau Siberut. Pemerintah pun memberikan sejumlah bantuan dan pendampingan kepada warga untuk menyukseskan program ini. Menurut Mateus, waktu itu ia dan warga lain di Rogdok mendapat bantuan bibit padi, parang, cangkul, dan uang operasional bensin untuk membersihkan lahan dari pepohonan. Selain itu, pegawai dinas pertanian juga memberikan pendampingan. Akan tetapi, sawah yang dibuka di Rogdok gagal total. Sekarang lahan bekas sawah sudah beralih menjadi areal perladangan.

Kisah itu hanya segelintir dari cerita kegagalan program cetak sawah di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Selama puluhan tahun, warga diarahkan, bahkan dipaksa bersawah, sejalan dengan dorongan agar warga meninggalkan pangan lokal sagu, keladi, dan pisang. Kisah tutur dan dokumentasi ilmiah telah menunjukkan, upaya cetak sawah berulang kali dilakukan di Pulau Siberut dan kebanyakan menuai kegagalan. Misalnya, laporan Darmanto, peneliti Mentawai yang menjadi Research Fellow at the Oriental Institute, Czech Academy of Sciences, dalam artikelnya di Journal of Southeast Asian Studies (2023), mengungkapkan, upaya cetak sawah di Siberut sudah dilakukan sejak tahun 1911-an oleh Belanda, tapi mengalami kegagalan. Kadis Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai, Hatisama Hura, Jumat (13/10), mengatakan, selama periode 2011-2016 memang ada program cetak sawah di Mentawai. Capaian program cetak sawah 1.000 hektar pada periode 2011-2016 itu hanya 300-400 hektar sawah. ”Kebanyakan (sawah yang dibuka itu) tidak berlanjut,” katanya. (Yoga)

JAKARTA,ID-Penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) memang meroket 179% menjadi 10.406 unit per September 2023, seiring guyuran masif insentif dari pemerintah. Akan tetapi, penetrasi mobil listrik masih rendah, hanya 1,3% dari total pasar sebanyak 755 ribu unit, di bawah rata-rata Asean 2% dan dunia 4%. Harga yang masih mahal dan minimnya infrastruktur pengecasan baterai menjadi alasan utama leletnya peningkatan adopsi BEV di Indonesia. Selain itu, hanya ada dua pabrikan besar yang bermain di pasar BEV, yakni Wuling dan Hyundai. Sisanya pendatang baru, seperti MG dan sejumlah merek mobil China, yang tidak mendapatkan insentif. Penjualan HEV melaju kencang, setelah Toyota melepas model rakitan lokal, yakni Innova Zenix dan Yanis Cross. (Yetede) 

JAKARTA,ID-Investasi tetap moncer, meskipun Indonesia sedang memasuki Indonesia memasuki tahun politik. Selama Januari-September 2023, realisasi investasi mencapai Rp1.053,1 triliun, naik 18% dari periode sama tahun lalu ini Rp 1.400 triliun. "Alhamdulillah, investasi sudah tercapai Rp 1.053,1 triliun, tumbuh 18% dibandingnya sudah mencapai 75,2% dari target," ucap Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlia Lahadahlia di Jakarta, Jumat (20/10/2023). "Dalam sejarah dalam bangsa kita, bahwa sekalipun kita masuk tahun politik, tapi global itu menaruh perhatian dan kepercayaan yang sangat luar biasa yang ditandai dengan realisasi investasi ini. Kalau ada orang mengatakan di tahun politik terjadi wait and see tapi mereka  malah agresif untuk merealisasi investasi," ucap Bahlil. (Yetede)

JAKARTA,ID-PT Tri Megah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nikcel berencana membangun pelabuhan dan delapan dermaga pada tahun ini. Pembangunan megaproyek tersebut masuk sebagai bagian dari rencana  startegis perseroan di 2023. Direktur Utama PT Trimegah Bangun Persada Tbk Roy Arman Arfandy menyampaikan bahwa sampai saat ini pembangunan berbagai proyek  dan fasilitas Harita Nickel di pulau Obi masih  bisa berlangsung. "Termasuk menyangkut kebutuhan perseroan terhadap infrstruktur pelabuhan dan dermaga  yang akan terus berlanjut kedepannya," jelas Roy kepada Investor Daily baru-baru ini. Roy mengungkapkan pembangunan fasilitas pelabuhan dan dermaga akan menyerap dana belanja modal (capital expenditure/capex) yang sudah dicadangkan perseroan pada tahun ini. Akan tetapi, Roy tidak merinci secara  spesifik besaran  yang akan digelontorkan perseroan untuk membangun sejumlah infrastruktur tersebut. (Yetede)