Sektor properti Jakarta diproyeksi tidak akan terpengaruh dengan pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara di Kalimantan Timur. Jakarta tetap akan menjadi wilayah yang menarik untuk sektor real estat dengan statusnya sebagai salah satu kota besar di Indonesia. Head of Research Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, Yunus Karim menjelaskan, prospek pasar properti di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) bakal tetap stabil. Alasannya, Jakarta tetap akan menjadi pusat ekonomi Indonesia. Di samping itu, Yunus menambahkan optimisme terhadap pasar properti di Jakarta disandarkan kepada asumsi besarnya segi bisnis yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta dan sejumlah daerah penyokongnya.Dia menyebut, 304 hari menjelang upaya pemindahan Ibu Kota ke Nusantara, prospek pasar properti di Jakarta tetap menunjukkan geliat positif. Adapun, tingkat hunian sektor perkantoran, khususnya di wilayah Jakarta tercatat duduk stabil di level 70% sepanjang kuartal III/2023. Sektor lain yang juga terus mendominasi permintaan di kuartal ini, yaitu fast fashion, beauty, dan juga fasilitas hiburan. Selain itu, peritel mancanegara baru juga terlihat membuka gerai pertama mereka di beberapa pusat perbelanjaan.Kemudian dari sisi industri dan logistik, tingkat hunian pergudangan modern di Jabodetabek terpantau stabil di tingkat 88%, sama seperti kuartal sebelumnya.

Ambisi Pemerintah Provinsi Bali untuk memanfaatkan bus listrik sebagai moda transportasi massal dipandang bakal memberikan dampak positif untuk mengurai kemacetan, terutama di wilayah selatan provinsi ini. Apalagi, strategi ini telah mampu mengundang minat investor untuk mendukung aksi tersebut. Apalagi, minat masyarakat Bali baik penduduk setempat maupun wisatawan dalam memanfaatkan kendaraan jenis bus beberapa tahun terakhir terus menunjukkan peningkatan yang cukup baik.Hal ini ditandai dengan jumlah bus yang ada di Bali meningkat hingga dua digit sepanjang tahun lalu. Lompatannya bahkan jauh melebihi jenis kendaraan lainnya yang hanya berkisar 5%. Tak ayal, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali bersama sejumlah pihak kini telah memulai proses studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk pembangunan bus listrik terpadu atau electric bus rapid trans (EBRT) dan electric vehicle charging point (EVCP) yang bakal dihadadirkan di kawasan Denpasar, Badung, Giayar, dan Tabanan (Sarbagita).Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ervan Maksum menjelaskan bahwa pembangunan transportasi massal berbasis listrik di Bali dinilai sudah mendesak. “Bayangkan 4,4 juta unit sepeda motor, jika satu sepeda motor disubsidi Rp6.000, maka setahun pemerintah mengeluarkan Rp10 triliun untuk subsidi bahan bakar minyak di Bali saja,” jelasnya, Rabu (18/10). Kepala Dinas Perhubungan Bali IGW Samsi menjelaskan bahwa LRT dan EBRT akan terintegrasi di sentral parkir Kuta dan sejumlah titik di kawasan pariwisata di Seminyak dan Canggu. “Dengan konsep transportasi terintegrasi antara LRT dan EBRT, kami yakin masyarakat akan mau beralih ke transportasi massal, karena memang sudah sangat mendesak. Bali tidak selamanya bisa membangun jalan raya,” jelasnya. Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya menilai bahwa proyek EBRT dan LRT itu menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di Pulau Bali. Direktur Eksekutif MCA Indonesia Maurin Sitorus menjelaskan bahwa pelaksana studi kelayakan di lapangan adalah Pricewaterhousecoopers (PWC) dan KIAT. Di sisi lain, Bisnis mencatat bahwa Millenium Challenge Corporation (MCC) Amerika Serikat melalui MCA Indonesia telah mendanai empat proyek transportasi, dan satu proyek pasar di Indonesia.MCC merupakan sebuah program hibah dari Pemerintah Amerika Serikat ke berbagai negara yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dengan memacu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pulau-pulau kecil di Indonesia yang kini bergantung pada beras dan terigu rata-rata memiliki beragam sumber pangan lokal yang adaptif terhadap kondisi lingkungan. Mendorong kembali produksi dan konsumsi pangan lokal akan mengembalikan kemandirian warga. Langkah ini membutuhkan keberpihakan dari pemerintah pusat dan daerah. ”Sistem pangan di NTT telah beradaptasi terhadap iklim kering. Ada banyak sumber makanan tumbuh di tanah ini, tetapi memang tidak bisa kalau dipaksa semua harus menanam padi sawah. Jadi, kalau ukurannya kecukupan beras, NTT akan selalu kurang, tetapi kalau pangan lokal cukup banyak,” kata Maria Loretha, petani sorgum dan penggerak pangan lokal dari Pulau Adonara, Flores Timur, NTT, Selasa (17/10).

Maria mengatakan, lonjakan harga beras yang sekarang memukul penduduk di pulau-pulau kecil, termasuk NTT, harus menjadi titik balik untuk lebih serius mengembangkan pangan lokal yang terbukti lebih berdaya tahan. ”Masyarakat memang kesulitan dengan lonjakan harga beras. Saat ini harganya sudah di atas Rp 17.000 per kg,” katanya. Namun, lonjakan harga beras ini jangan jadi alasan memberikan bantuan beras lagi. ”Kalaupun ada bantuan atau operasi pasar, cobalah menggunakan pangan lokal di daerah masing-masing. Kalau di Flores Timur, misalnya, stok sorgum di petani masih banyak,” katanya. (Yoga)

Beras merupakan komoditas pangan strategis yang keberadaan dan harganya bisa jadi hal sensitif. Persoalan terkait beras mesti diantisipasi jauh-jauh hari. Pada tahun 2022, beras yang dikonsumsi masyarakat Indonesia 81,044 kg per kapita per tahun. Dibagi 365 hari dalam setahun, maka rata-rata orang Indonesia mengonsumsi 0,222 kg beras sehari. Angka itu tercantum dalam Statistik Konsumsi Pangan 2022 yang diterbitkan Kementan. Tim buku itu mengolah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan Neraca Bahan Makanan Bapanas. Buku yang sama memuat data ketersediaan beras, pada 2022 sebanyak 115,09 kg per kapita per tahun. Jumlah itu melebihi angka konsumsi.

Berasnya bersumber dari produksi dan impor. Hasil Susenas September 2022 menunjukkan, tingkat partisipasi konsumsi beras 98,35 %. Artinya, 98,35 % rumah tangga di Indonesia mengonsumsi beras. Angka ini naik dibandingkan September 2021 yang sebesar 98 %. Hal ini membuat beras menjadi komoditas pangan yang menimbulkan sensitivitas tinggi. Harga beras yang naik, dan produksi beras yang turun juga bisa menimbulkan persoalan. Kenaikan harganya akan menyumbang inflasi. Selain itu, harga beras yang naik akan menambah pengeluaran konsumsi masyarakat. Pemerintah bertindak cepat untuk mengantisipasinya. Jangan sampai masyarakat tercekik harga beras. Jangan sampai juga masyarakat mesti berburu beras.. (Yoga)

Instalasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) atap bisa dilakukan warga dengan biaya terjangkau. Penggunaannya juga mudah dengan biaya bulanan murah. Namun, realisasinya terkendala peraturan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada energy terbarukan yang ramah lingkungan. Salah satu pengguna PLTS atap, Binbin Mariana, menuturkan, dirinya sudah memakai panel surya sejak tahun 2020 untuk mengurangi beban biaya dari tagihan listrik PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Dia memasang panel surya berdaya 1,7 kilowatt-peak (kWp) di atap rumahnya tanpa media penyimpanan energi. Total biaya pemasangan Rp 30 juta dengan DP, Rp 15 juta dan sisanya dibayar dengan tenor 12 kali sebanyak Rp 1,25 juta per bulan. Menurut dia, angka ini terjangkau sebagai modal awal menuju energi terbarukan yang lebih bersih dan hemat mengingat paparan matahari di Indonesia berlimpah.

”Saya pasang sejak 2020. Hampir empat tahun tidak ada kendala. Pernah sekali bermasalah mati, saya telepon vendor-nya, bahkan tanpa teknisi datang bisa langsung benar karena ada aplikasinya, bisa diatasi dengan jarak jauh,” kata Binbin dalam diskusi bertajuk ”Revisi Aturan Surya Atap: Untung atau Buntung?” di Jakarta, Selasa (17/10). Meski tanpa media penyimpanan listrik, kini 80 % kebutuhan listrik di rumah Binbin berasal dari PLTS atap dan 20 % dari aliran PLN. Jadi, PLTS atap oleh publik berkontribusi menurunkan emisi sesuai janji Presiden Jokowi dalam KTT Perubahan Iklim (COP) 23 di Paris, Perancis, pada 2015. Ketua Bidang Advokasi dan Edukasi Asosiasi Energi Surya Indonesia Yohanes Bambang Sumaryo menegaskan, Indonesia, dengan matahari yang sangat melimpah, potensi energy suryanya mencapai 3.295 GW dengan potensi yang dimanfaatkan untuk PLTS masih sangat kecil, yaitu 260 MW. Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Hadi Priyanto mengatakan, potensi ini terhambat kebijakan pemerintah. Salah satunya revisi Permen ESDM No 26 Tahun 2021 yang mengatur kapasitas PLTS atap  hanya 10-15 % dari kapasitas terpasang. (Yoga)

Kemampuan pemda dalam memungut pajak dan retribusi masih rendah. Pemda kerap mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk alokasi belanja daerah kendati potensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sangat tinggi. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009, pemda memiliki wewenang memungut pajak. Namun, kinerja pungutan pajak daerah sejauh ini masih lemah, tercermin pada rendahnya rasio pajak pemde. Berdasarkan data Kemenkeu, rasio pajak daerah pada 2022 baru mencapai 1,3 %. Ini dihitung dari data agregasi pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) dari provinsi, kabupaten, dan kota dibagi produk domestik regional bruto (PDRB).

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Sandy Firdaus menyampaikan, rasio pajak daerah tahun ini tidak jauh berbeda dengan kondisi selama lima tahun terakhir. ”Masih banyak ruang untuk menaikkan rasio pungutan pajak dan retribusi daerah itu, salah satunya dengan memperbaiki administrasi perpajakannya tanpa harus menaikkan tarifnya,” kata Sandy di Jakarta, Selasa (17/10). Menurut Sandy, banyak pemda masih mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat untuk program pembangunan di daerah dan belanja konsumtif, seperti belanja pegawai dan barang. Padahal, PDRD merupakan sumber penerimaan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan di daerah. (Yoga)

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap USD mengakibatkan sejumlah sektor industri manufaktur, seperti industri makanan-minuman serta industri tekstil dan produksi tekstil dalam negeri, terdampak. Pelemahan kurs juga berpotensi memangkas daya beli dan permintaan masyarakat. Nilai tukar rupiah saat ini tengah melemah atau terdepresiasi akibat ketidakpastian pasar keuangan global. Mengutip kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) pada Selasa (17/10) malam, kurs rupiah berada di level Rp 15.718 atau melemah 1,49 % dibandingkan akhir September 2023. Secara kalender berjalan, nilai tukar rupiah juga tercatat melemah 0,80 % dibandingkan akhir Desember 2022.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S Lukman di Jakarta, Selasa (17/10) mengatakan, dampak depresiasi rupiah dirasakan oleh para pelaku industri makanan-minuman di Tanah Air. Sebab, sebagian besar kebutuhan produksi industri makanan-minuman, seperti bahan baku dan barang modal, masih impor. ”Di samping bahan baku dan barang modal, ada juga biaya lain, seperti logistik dan kapal. Semua itu, kan, dalam bentuk USD sehingga menyebabkan terjadinya kenaikan, baik di sisi produksi, harga pokok produksi, maupun dalam biaya logistik dan distribusinya,” kata Adhi. (Yoga)

Industri perbankan optimistis dapat membukukan pertumbuhan penyaluran kredit yang positif sampai akhir 2023. Penyaluran kredit selama dua bulan terakhir diharapkan menjadi tren positif bagi industri perbankan sehingga target pertumbuhan kredit hingga dua digit pada tahun ini akan tercapai. Menjawab pertanyaan harian Kompas, Sekretaris Perusahaan PT BNI (Persero) Tbk, Okki Rushartomo, secara tertulis, Selasa (17/10) mengatakan,BNI optimistis penyaluran kredit pada 2023 tumbuh. Strategi untuk mengoptimalkannya dengan menyasar korporasi yang memiliki kapitalisasi pasar besar (blue chip) dan unggulan domestik (regional champion). Strategi lainnya adalah mengoptimalkan produk melalui rantai pasok dan rantai nilai serta mengekspansi sektor yang prospektif.

Hal ini mengingat adanya tren positif pada semester II-2023, seperti peningkatan belanja masyarakat dan pemerintah. Kedua tren positif tersebut akan memberi efek berganda positif bagi perekonomian nasional, termasuk segmen korporasi dan komersial. ”Per Agustus 2023, kami mencatatkan pertumbuhan kredit 8,8 % secara tahunan. Kami juga optimistis kredit dapat bertumbuh sesuai dengan target pertumbuhan kredit perseroan sebesar 7 % hingga 9 % pada akhir 2023,” katanya. Okki menambahkan, pihaknya tetap disiplin menumbuhkan current account saving account (CASA) sebagai basis likuiditas utama sehingga total biaya bunga yang dikeluarkan oleh bank dapat terjaga efisien. (Yoga)