Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai batas usia calon presiden dan calon wakil presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) memantik pro kontra. Bahkan, putusan tersebut berpotensi memanaskan suhu politik menjelang Pemilu 2024. Pasalnya, putusan MK melapangkan jalan bagi putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menjadi bakal cawapres di pemilihan presiden (pilpres) nanti mendampingi Prabowo Subianto. PDI Perjuangan, sebagai partai asal Gibran menunjukkan reaksi negatif atas putusan MK. "MK seharusnya menjadi benteng demokrasi," ungkap Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan. Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga Apindo Sarman Simanjorang mengharapkan para tim sukses capres-cawapres lebih mengedepankan visi misi dan pendekatan kondusif. Kampanye juga diharapkan bisa menghindari hal yang menyebabkan gesekan-gesekan di lapangan. Solihin, Ketua Apindo DKI Jakarta juga menyebutkan saat ini ekonomi sedang mengalami penurunan. Maka itu, dia berharap putusan MK tidak membawa efek negatif. Maximilianus Nico Demus, Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas menyebutkan, pasar memang masih akan menunggu kelanjutan dari putusan MK. Salah satu tahapan yang ditunggu adalah pencalonan capres dan cawapres.

Satu lagi indikator ekonomi Indonesia menjelang akhir tahun bakal tersendat. Tantangan itu terutama berasal dari sisi investasi maupun ekspor, yang merupakan penyumbang produk domestik bruto (PDB) nasional. Lihat saja, kinerja ekspor maupun impor pada September 2023 kembali menurun. Bahkan, nilai impor menyusut lebih dalam dibandingkan penurunan nilai ekspor. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor September mencapai US$ 20,76 miliar atau turun 5,63% month to month (mtm) dan menyusut 16,17% year on year (yoy). Secara bulanan, pelemahan ekspor dipicu segmen lemak dan minyak hewan (HS 15) yang turun 20,54% mtm. Secara tahunan, "(Penurunan ekspor) melanjutkan tren sejak awal 2023, terutama disebabkan harga komoditas unggulan di pasar global yang lebih rendah dari tahun lalu," kata Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS Amalia Adininggar, Senin (16/10). Sementara itu, nilai impor September sebesar US$ 17,34 miliar. Angka ini turun 8,15% mtm dan terkontraksi 12,45% yoy. Penurunan nilai impor dialami semua kelompok penggunaan, dengan penurunan terbesar pada impor barang konsumsi. Catatan BPS, impor barang konsumsi turun 22,19% mtm menjadi US$ 1,67 miliar. Penyebab utamanya adalah penurunan impor komoditas mesin dan perlengkapan elektrik dan bagiannya, kendaraan dan bagiannya, serta serealia. Ekonom Bank Danamon Irman Faiz menghitung, nilai impor di sepanjang kuartal III-2023 terkontraksi hingga 11,9% yoy. Terutama, penurunan impor barang modal. "Penurunan impor barang modal disebabkan lemahnya permintaan eksternal sehingga peningkatan kapasitas produksi terbatas," kata dia, kemarin.

Musim rilis laporan keuangan perbankan untuk kuartal III akan segera tiba. Bank-bank besar akan mulai merilis kinerja mulai pekan ini. Bank Central Asia Tbk (BCA) misalnya dijadwalkan merilis kinerja keuangannya pada Kamis (19/10). Jika mengacu laporan bulanan perbankan per Agustus, kinerja bank-bank besar per kuartal tiga tampaknya tak akan secerah kinerja paruh pertama. Bank Rakyat Indonesia (BRI) hanya mencatat laba bersih bank only naik 3,7% selama delapan bulan pertama tahun ini. Sedangkan di semester pertama laba konsolidasinya tumbuh 18,7%. Laba bersih BCA secara bank only dalam delapan bulan tumbuh 29,1%, sedangkan laba konsolidasi semester pertama tumbuh 34%. Laba BNI dalam delapan bulan tumbuh 11,9%, padahal semester pertama sudah tumbuh 17%. Hanya Bank Mandiri yang menorehkan peningkatan pertumbuhan laba. Dalam delapan bulan tumbuh 27,5%, sementara paruh pertama baru meningkat 24,7%. Direktur Utama BRI Sunarso mengatakan, BRI tahun ini menargetkan laba bersih Rp 58 triliun. Adapun pada semester pertama sudah tercapai Rp 29,42 triliun. Artinya, perolehan laba di semester II harus lebih tinggi untuk bisa mencapai target itu. Sementara itu, Direktur Utama BNI Royke Tumilaar memperkirakan kinerja sampai akhir tahun akan tumbuh lebih tinggi seiring dengan kinerja kredit yang semakin solid. Per Agustus, kredit BNI tumbuh 8,45%. Praktisi perbankan BUMN dan Peneliti Lembaga Ekonomi, Sosial, dan Ekosistem Digital (ESED) Chandra Bagus Sulistyo menilai, kinerja perbankan kuartal III terjaga stabil didukung permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai dan profil risiko yang terjaga.

Lokomotif ekonomi Indonesia belum beranjak menuju jalur cepat setelah masuk lintasan lambat sejak awal tahun ini. Hal tersebut merujuk pada penyusutan surplus neraca perdagangan yang masih terjadi. Teranyar, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kinerja dagang pada September 2023 surplus US$3,42 miliar, atau surplus ke-41 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Namun jika dicermati lebih jauh, surplus neraca dagang itu lebih rendah ketimbang September 2022 yang mencapai US$4,99 miliar, kendati lebih tinggi US$300 juta dibandingkan dengan Agustus 2023. Malah jika dihitung secara kumulatif, surplus neraca dagang juga makin menciut, dari US$39,85 miliar pada Januari-September 2022 menjadi US$27,75 miliar pada Januari-September 2023. “Surplus neraca perdagangan secara kumulatif hingga September 2023 lebih rendah US$12,01 miliar dibandingkan periode tahun sebelumnya,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Senin (16/10). Faktor eksternal geopolitik global yang memicu depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) tampaknya belum berhasil dimanfaatkan guna mendongkrak nilai ekspor. Buktinya, nilai ekspor Indonesia periode Januari–September 2023 mencapai US$192,27 miliar atau turun 12,34% dibandingkan dengan periode yang sama 2022. Sebaliknya, ekspor nonmigas pada periode 9 bulan pertama 2023 juga turun 12,89% secara year-on-year (YoY) menjadi US$180,48 miliar. Amalia mengatakan, sejak India melakukan restriksi ekspor pada komoditas beras, proporsi beras impor dari Negeri Bollywood terus menurun bahkan sangat kecil. Pada September 2023, proporsi beras asal India hanya mencakup 0,39% dari total impor beras. Selain India, Bangladesh dan Rusia turut menerapkan kebijakan yang sama, tetapi tidak memiliki dampak terhadap kinerja impor Indonesia. Negara seperti India dan Thailand pun tercatat dalam BPS yang berpengaruh besar terhadap surplus neraca dagang Indonesia yang pada September 2023 mencapai US$3,42 miliar. India terpantau menjadi negara kedua dengan kontribusi surplus terbesar yakni senilai US$1,14 miliar pada September 2023. Menanggapi data tersebut, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan penyusutan surplus neraca dagang dipicu pelemahan permintaan seiring dengan perlambatan konsumsi dan daya beli yang cukup signifikan. Shinta juga menyoroti kinerja impor pada September 2023 yang mengalami kontraksi 8,15% MtM menjadi US$17,34 miliar. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Fiskal Suryadi Sasmita berharap pelaku usaha dan pemerintah menjaga akses pasar utama dan membuka pasar baru seiring dengan penguatan industri manufaktur. Faktanya, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur Indonesia memang tercatat berada pada periode ekspansif selama 24 bulan secara berturut-turut. Terakhir, pada September 2023, PMI tercatat 52,3. Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat surplus neraca perdagangan pada September 2023 terutama didorong penurunan pada semua kelompok impor.

Indonesia kembali membukukan surplus neraca dagang untuk yang ke 41 kalinya secara berturut-turut sejak Mei 2020. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus US$3,42 miliar pada September 2023. Pada periode Mei 2020 hingga September 2023, surplus dagang sempat mencatatkan rekor sebesar US$7,6 miliar pada April 2022 dan titik terendah sebesar US$427,2 juta pada Mei 2023. Adapun, surplus ditopang oleh ekspor September sebesar US$20,76 miliar, yang turun 5,63% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Surplus neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 ditopang oleh surplus pada komoditas nonmigas sebesar US$5,34 miliar. Komoditas bahan bakar mineral (HS 27), lemak dan minyak hewani/nabati (HS 15) dan besi baja (HS 72) menjadi penyumbang utama. Sementara itu, nilai impor September tercatat US$17,34 miliar, turun 8,15% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan impor golongan barang nonmigas terbesar September adalah mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya senilai US$401,7 juta (17,95%). Sementara, peningkatan terbesar adalah garam, belerang, batu, dan semen US$33,3 juta (43,27%). Secara kumulatif, dari Januari hingga September 2023, total surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai US$27,75 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan realisasi Januari—September 2022 yang mencapai US$39,85 miliar. Jika ekspor lebih besar dari impor dikatakan bahwa neraca perdagangan kita surplus, dan sebaliknya apabila impor lebih besar daripada ekspor maka dikatakan neraca perdagangan adalah defisit. Secara sederhana, surplus perdagangan selama 41 bulan terakhir bisa diartikan bahwa Indonesia mampu menumpuk dolar AS sejak Mei 2020. Penurunan posisi cadangan devisa dipengaruhi, antara lain oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dampak rambatan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kebijakan penghiliran untuk menciptakan nilai tambah bagi ekonomi nasional melahirkan risiko baru, yakni terbatasnya investasi dan rapuhnya struktur produk domestik bruto karena ekspor yang dipengaruhi oleh harga komoditas. Musababnya, saat ini ekspor na-sional masih berkutat pada komoditas bernilai tambah rendah yang pergerakan harganya amat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian global. Di sisi lain, kebijakan penghiliran sumber daya alam (SDA) yang diiringi dengan penghentian ekspor sejumlah komoditas mendapatkan kritik dan pertentangan dari sejumlah negara di dunia.Tak pelak, aktivitas ekspor pun terkendala sehingga berimbas pada terbatasnya laju produk domestik bruto (PDB). Demikian pula dengan investasi pada sektor penghiliran atau komoditas. Sejalan dengan itu, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perdagangan dan Pembangunan atau United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dari 4,6% menjadi 4,2%.UNCTAD dalam Laporan Trade and Development Report 2023 yang dirilis pekan lalu, memandang aksi Indonesia yang menggeser pola pertumbuhan ekonomi dari sebelumnya yang bertumpu permintaan swasta ke sektor yang lebih berorientasi ekspor, memang mampu memacu PDB cukup solid. Menurut UNCTAD, negara berkembang termasuk Indonesia perlu mencari pasar baru untuk memacu kinerja ekspor.Sementara itu, kalangan ekonom menyarankan kepada pemerintah untuk memacu aliran modal baik dari dalam maupun luar negeri ke sektor usaha yang memiliki nilai tambah tinggi. Ekonom makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuku Riefky mengatakan hingga saat ini Indonesia masih mengandalkan komoditas untuk memacu ekspor, terutama komoditas bernilai rendah.

Kekeringan akibat kemarau dan fenomena el Nino diproyeksi akan menekan produksi beras nasional. Defi sit produksi beras terbesar tahun ini diramal terjadi pada Desember 2023. Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras 2023 sebanyak 30,90 juta ton, turun 2,05% atau 0,65 juta ton. Hal itu terjadi seiring dengan penurunan produksi gabah dan luas panen pada 2023.Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan luas produksi gabah sepanjang Januari—September 2023 sebanyak 45,33 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami penurunan sebanyak 0,11 juta ton atau 0,23% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.“Potensi sepanjang Oktober—Desember 2023 diperkirakan mencapai 8,3 juta ton GKG, turun 1,02 juta ton atau 10,93% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 9,32 juta ton,” ujar Amalia, Senin (16/9). Adapun data luas baku lahan sawah sejak 2019 seluas 7,46 juta ha. Amalia menyebut wilayah penyumbang utama penurunan luas panen 2023 yakni Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan. Secara spasial berdasarkan pulau, penurunan luas panen padi sepanjang 2023 diperkirakan terjadi di wilayah Jawa turun 0,17 juta ha atau turun 3,05%, Sulawesi turun 0,07 juta ha atau turun 4,7%, Maluku dan Papua diperkirakan turun 450 ha atau turun 0,53%, Kalimantan turun 0,04 juta ha atau turun 6%. Sementara itu, pada awal pekan ketiga bulan ini mayoritas harga komoditas pangan secara rata-rata nasional di seluruh wilayah Indonesia naik jika dibandingkan dengan hari sebelumnya.Data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), kemarin menunjukkan harga beras premium tembus menjadi Rp15.140 per kilogram atau naik 1,20% dari hari sebelumnya. Harga beras premium kemarin merupakan yang tertinggi selama periode 9—16 Oktober 2023. Sejumlah kepala daerah pun bergerak untuk mengatasi gejolak harga pangan. Pj. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan jajarannya untuk terus menggencarkan pasar murah atau gerakan pangan murah. Sementara itu, Pj. Gubernur Sumsel Agus Fatoni memandang langkah diversifikasi pangan menjadi salah satu upaya tepat untuk mengurangi beban masyarakat di saat harga beras mahal.

Pemerintah dinilai perlu untuk menuntaskan tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit lantaran telah mengganggu iklim investasi.Hal tersebut diungkapkan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumatra Utara (Sumut).Ketua Gapki Sumut Timbas Prasad Ginting mengatakan bahwa status tumpang tindih lahan perkebunan kelapa sawit dengan kawasan hutan menjadi persoalan yang kini menjadi keresahan di kalangan pelaku perkebunan kelapa sawit.Dia berharap masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan kepentingan semua pihak dan menjaga iklim investasi di perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, HGU adalah produk hukum agraria yang diperoleh dari prosedur berjenjang untuk memperoleh lahan perkebunan, mulai dari izin pelepasan kawasan oleh pemerintah melalui Kementerian KLHK, izin lokasi dan izin usaha perkebunan dari pemerintah daerah, hingga memperoleh HGU perkebunan sawit dari Kementerian ATR. “IPOS Forum ke-8 diharapkan menjadi wadah bagi stakeholder perkelapasawitan nasional untuk mendiskusikan hingga rencana aksi atas hal-hal yang menjadi isu utama di industri kelapa sawit nasional saat ini,” jelasnya.

Indonesia memiliki keberagaman sumber dan budaya pangan lokal, tetapi selama ini tersingkirkan dalam kebijakan pangan nasional. Keberagaman pangan lokal ini seharusnya bisa menjadi penopang kemandirian pangan nasional. Hal ini membutuhkan perubahan haluan kebijakan pangan yang selama ini bias. Peliputan tim Kompas di pulau-pulau kecil NTT, Sultra, dan Kepulauan Mentawai di Sumbar pada Agustus hingga awal Oktober 2023 menunjukkan tingginya keberagaman sumber pangan di pulau-pulau kecil ini. Untuk karbohidrat, selain berupa biji-bijian yang tahan kering, seperti sorgum, jagung, dan jewawut, juga berupa umbi-umbian, batang sagu, hingga buah-buahan.

”Masa depan pangan kita ada di sumber pangan yang menyimpan cadangan karbohidratnya di dalam umbi dan batang pohon, seperti sagu. Dan, umbi serta sagu itu banyak di Indonesia, tetapi selama ini terabaikan karena kebijakan pangan kita masih fokus pada beras saja,” kata Yulius B Pasolon, profesor sagu dari Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo, Kendari, Senin (16/10). Menurut Yulius, Indonesia harus mengubah kebijakan pangan nasional yang selama ini hanya menggantungkan pangan pokok pada beras dan kemudian terigu yang berasal dari gandum impor. ”Dibutuhkan grand design ketahanan  pangan lokal yang berbasis keluarga, kampung, dan desa. Cadangan pangan lokal ini seharusnya menjadi lumbung-lumbung pangan lokal yang akan bersinergi menjadi lumbung pangan nasional. Bulog seharusnya bisa mengurusi ketersediaan pangan lokal juga, jangan hanya urus beras,” katanya. (Yoga)

Lonjakan harga beras membuat masyarakat di pulau-pulau kecil tercekik karena mesti membayar lebih mahal. Meski demikian, Parulian Sabaiket (47) tidak ambil pusing dengan kenaikan harga beras itu. Ia beserta istri dan putranya masih setia mengonsumsi sagu dengan keladi dan pisang sebagai sampingan. Pangan local masyarakat suku Mentawai tersebut masih melimpah di ladang keluarganya. ”Kami memang dari dulu jarang makan beras, sebulan sekali, bahkan setahun sekali. Apalagi, sekarang harga beras mahal,” kata Parulian, warga Dusun Bekkeiluk, Desa Muntei, Kecamatan Siberut Selatan, yang ditemui pada Minggu (24/9). Parulian dan keluarga besarnya masih rutin menyagu, mengolah pohon sagu menjadi pati sagu, secara mandiri setidaknya dua bulan sekali. Ia bersama tiga saudaranya menebang empat batang sagu kemudian diolah jadi pati sagu.

Satu batang sagu bisa menghasilkan 10 karung (kapasitas 20 kg) pati sagu. Tiap-tiap orang mendapat 10 karung sagu untuk keluarga masing-masing. Stok pati sagu tersebut disimpan di dalam sumur atau sungai kecil. ”Bagi keluarga saya, 10 ka- rung itu tahan untuk dua bulan. Di rumah ada tiga orang, saya, istri, dan anak,” katanya. Sagu itu biasa dimakan dengan lauk berkuah seperti sup atau tumis ikan sungai dan ulat sagu (tamra). Sebagai selingan dari sagu, keluarga Parulian juga kerap makan keladi, selain pisang. Menurut Parulian, dengan mengonsumsi sagu, keladi, dan pisang sebagai makanan pokok, keluarganya menjadi mandiri pangan. Keluarganya tak perlu keluar uang untuk sumber karbohidrat. (Yoga)