Instabilitas geopolitik dan perubahan iklim membuat hampir semua negara di dunia sampai hari ini terbelit oleh ancaman krisis pangan. Ironisnya, ini masih terjadi tepat pada peringatan Hari Pangan Sedunia, 16 Oktober. Peringatan yang tercetus dari Konferensi Organisasi Pangan Sedunia (Food and Agriculture Organization) Ke-20 pada November 1976 seharusnya bisa menjadi momentum untuk lebih mempererat penanganan masalah pangan di dunia internasional hingga ke level nasional dan regional. Sayangnya, solidaritas negara-negara di berbagai belahan dunia seakan-akan makin renggang untuk saling bergandengan tangan menuntaskan krisis pangan. Selain faktor ketegangan geopolitik di Afrika, Eurasia, Asia Timur, dan Timur Tengah, negara-negara lainnya sudah terbelit oleh aneka masalah internal ihwal manajemen pangan. Indonesia, misalnya, menjadi negara yang tersengat oleh dampak super El-Nino. Kemarau ekstrem disertai gelombang panas akhir-akhir ini menyebabkan produksi beras menurun dan berpengaruh pada penurunan stok beras nasional. Keadaan ini telah diikuti oleh kenaikan harga gabah dan beras yang merata di berbagai wilayah. Kenaikan harga beras sudah sangat dirasakan masyarakat. Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyebutkan harga beras medium di level pedagang eceran naik dari Rp13.190 per kg pada 6 Oktober, menjadi Rp13.210 per kg pada 13 Oktober. Adapun, harga beras premium pada tanggal yang sama naik menjadi Rp14.980 per kg dari sebelumnya Rp14.910 per kg. Kenaikan harga beras seakan-akan menjadi dalil tak terbantahkan karena komoditas ini diikuti oleh kenaikan variable cost lainnya seperti BBM, jasa distribusi, sewa lahan, dan upah HOK alias Hari Orang Kerja. Kendati cadangan beras di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 1,6 juta—1,7 juta ton, hal itu belum dirasa cukup mampu menjadi pelecut penurunan harga beras. Oleh karena itu, pemerintah bersiap membuka keran impor beras sebanyak 1,5 juta ton. Jika ditambah sisa penugasan carry over 2022 plus tahun ini, total impor penugasan kepada Bulog sebenarnya mencapai 2,3 juta ton. Harian ini menilai langkah impor beras untuk menutupi ancaman defisit beras menjadi hal paling mendesak dan harus lekas dituntaskan. Impor adalah jalan paling realistis di tengah manajemen pangan suatu negara yang masih semrawut.

Waktu inap peti kemas di pelabuhan atau dwelling time dikhawatirkan makin lama seiring dengan rencana pemerintah mengubah sistem pengawasan lalu lintas barang impor dari pengawasan di luar pabean menjadi di area pabean. Rencananya, pemerintah memperketat syarat teknis dan standardisasi produk impor antara lain mainan anak, elektronik, alas kaki, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, obat tradisional dan suplemen kesehatan; pakaian jadi dan aksesori pakaian jadi, dan produk tas. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan bahwa Aprisindo mengkhawatirkan lonjakan dwelling time saat pemerintah mengubah sistem lalu lintas barang impor dari pengawasan di luar kawasan pabean (post border) menjadi area pabean atau (border). Sejauh ini, produk alas kaki menjadi salah satu produk yang akan diperketat standardisasi terhadap syarat teknis masuknya barang impor ke pasar domestik.  Bila pemerintah ingin menghambat produk impor tertentu, dia menyarankan mekanisme lain berupa memperketat Persetujuan Impor (PI). Kebijakan PI sudah cukup untuk menahan volume barang berdasarkan izin impor. Selama ini, dugaan impor ilegal marak terjadi sehingga pemerintah menempuh kebijakan perpindahan mekanisme pengawasan impor diubah dari post border menjadi border. Alasannya, kondisi banjir impor tak akan berhenti jika pengalihan pengawasan ke border ditujukan menghambat impor ilegal. Hal ini lantaran data selisih BPS dan ITC telah terjadi sejak pemeriksaan impor masih dijalankan dengan skema border pada beberapa tahun lalu. Oleh karena itu, Firman meminta pemerintah tidak hanya fokus pada masalah pengawasan, tetapi juga penegakan hukum. Bahkan, dia meminta perlunya dibentuk komisi independen pemberantasan tindak impor ilegal yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Bila Aprisindo mengkhawatirkan lonjakan dwelling time di pelabuhan, Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel) justru merespons positif rencana larangan terbatas (lartas) impor barang lewat skema pengawasan border untuk melindungi pasar domestik dari banjir produk asing. Sekretaris Jenderal Gabel Daniel Suhardiman mengatakan aturan pembatasan impor bisa meningkatkan minat investasi, khususnya industri elektronik dalam negeri. Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan (Kemendag) Rifan Ardianto menyampaikan rencana perubahan sistem lalu lintas barang merupakan salah satu upaya mencegah produk impor bebas ke Indonesia.

PT Pelabuhan Indonesia (Persero) mencatat peningkatan produktivitas di beberapa pelabuhan peti kemas setelah merger empat BUMN pelabuhan beroperasi lebih dari 2 tahun. Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas, subholding PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), Muhammad Adji menjelaskan bahwa peningkatan produktivitas pelabuhan itu disampaikan perusahaan pelayaran yang menjadi pelanggan tetap BUMN itu. “Mereka punya level of service namanya weekly service. Nah, kalau weekly service bisa dipastikan . Itu efek dari transformasi Pelindo,” katanya kepada Bisnis, akhir pekan lalu. Dia memberikan contoh salah satu pelayaran yang memiliki layanan pengapalan dari Pelabuhan Belawan Medan hingga Pelabuhan Jayapura kini hanya membutuhkan waktu 36 hari. Padahal, pelayaran itu sebelumnya ada standardidasi layanan terminal peti kemas beroperasi di lintasan panjang dari Belawan menuju Jayapura selama 42 hari. “Itulah yang didapatkan pelanggan Pelindo setelah transformasi Pelindo,” paparnya. Pada 2020, dia mencatat tujuh pelabuhan strategis di Indonesia Timur yaitu Bitung, Makassar, Biak, Ambon, Sorong, Jayapura, dan Kupang membongkar 13,8 juta ton barang pada pelayaran domestik. Sebaliknya, dari tujuh pelabuhan itu hanya memuat 6,2 juta ton barang. Sejak September 2023, PT Pelindo mulai mengelola Pelabuhan Ternate (Maluku Utara) dan Merauke (Papua Selatan). Menyusul kemudian Nunukan (Kalimantan Timur) dan Tarakan (Kalimantan Utara). Secara keseluruhan, Kepala Pelindo Regional 4 Enriany Muis menambahkan tranformasi di wilayahnya dilakukan di 13 pelabuhan dan terminal. Hasilnya adalah produktivitas bongkar muat di Terminal Peti Kemas (TPK) Makassar dan TPK Ambon yang meningkat dari rata-rata 35 boks per jam per kapal menjadi rata-rata 50 boks per jam per kapal. Proses transformasi yang dilaksanakan pada pelabuhan di lingkungan PT Pelindo (Persero) meliputi standardisasi pola operasi, keterampilan pekerja, digitalisasi melalui berbagai aplikasi, penerapan perencanaan dan kontrol pada jasa pelayanan kapal, jasa pelayanan barang dan jasa pelayanan peti kemas melalui Integrated Control Room. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga mengatakan pembangunan nasional masih terfokus di Indonesia barat. Akibatnya, arus barang tidak seimbang antara Indonesia timur dan barat.

Musim kemarau berkepanjangan yang melanda sejumlah wilayah Indonesia, berpengaruh terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok terutama beras. Strategi impor ditempuh untuk mengendalikan harga beras agar tak mengalami lonjakan. Sebulan terakhir, isu pangan menyeruak. Istana secara maraton membahas persoalan pangan tersebut, terutama yang terkait dengan cadangan pangan serta upaya untuk menstabilkan harga. Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk memantau dua kegiatan panen raya pada bulan ini. Pertama di Desa Ciasem Girang Kabupaten Subang pada Minggu (8/10). Di sana, Kepala Negara bicara upaya untuk menggelontorkan sebanyak-banyaknya beras di masyarakat untuk menurunkan harga. Kegiatan panen raya kedua yang dihadiri Presiden Jokowi dilakukan pada Jumat (13/10) pekan lalu yang berlangsung di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu. “Saya melihat ke bawah untuk memastikan bahwa produksi itu masih baik, tapi memang turun karena Super El Nino, tapi masih baik,” ujar Presiden Jokowi. Dari sisi produksi, Kepala Negara mengapresiasi hasil produksi di wilayah tersebut. Hasil produksi rata-rata mencapai 8,6 ton per hektare. Harga beras di tingkat konsumen cukup terasa kenaikannya. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium di level pedagang eceran tercatat naik dari Rp13.190 per kg pada 6 Oktober 2023 menjadi Rp13.210 per kg pada 13 Oktober 2023. “Cadangan di Bulog 1,7 dan akan datang lagi kira-kira 500.000—600.000 ton. Artinya cadangan pangan kita kondisinya aman, tapi memang kita tetap butuh beras ini juga untuk masuk ke pasar agar harga bisa turun sedikit demi sedikit,” kata Presiden Jokowi. Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyatakan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Bulog masih terjaga. Sejak awal 2023, Arief yang juga menjabat Plt. Menteri Pertanian menuturkan sudah menghitung secara cermat berapa produksi dan kebutuhan nasional dengan mempertimbangkan dinamika dan perubahan lingkungan strategis. Dalam kesempatan berbeda, Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal menyatakan tugas utama Bulog yakni memberikan proteksi kepada petani agar mendapatkan harga yang wajar dengan menjaga stok dalam level tertentu.

Inflasi harga pangan di dunia meningkatkan kerawanan global, termasuk Indonesia yang pasokan pangan pokoknya bergantung pada impor. Masyarakat di pulau-pulau kecil berada di garis depan yang paling rentan terdampak krisis ini karena harus membayar pangan lebih mahal. Pada saat yang sama, kualitas gizi anak dan kesehatan rata-rata mereka lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Dari Peliputan lapangan Kompas di tiga kepulauan, yaitu NTT, Kepulauan Wakatobi di Sultra, dan Kepulauan Mentawai, Sumbar, pada Agustus hingga awal Oktober 2023, terungkap implikasi sistem pangan nasional yang cenderung mengabaikan keberagaman sumber pangan lokal. Wawancara dan analisis data statistik menunjukkan terjadi pergeseran pola konsumsi yang menyebabkan warga bergantung pada beras dan terigu.

Pergeseran pola konsumsi dari pangan lokal ke beras di kepulauan tak diikuti peningkatan produksi. Sejumlah proyek cetak sawah dan food estate (lumbung pangan) di kepulauan ini tidak menunjukkan hasil signifikan. Bahkan, beberapa lokasi yang dikunjungi, seperti Konawe Selatan, Flores Timur, dan Siberut, termasuk food estate jagung yang diresmikan Presiden Jokowi pada Maret 2022 di Belu, menuai kegagalan. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT menunjukkan, produksi beras di NTT pada 2022 hanya 430.948,5 ton, jauh di bawah konsumsi 642.367,53 ton. Defisit beras dipenuhi dari luar, terutama Sulsel dan Jawa. Pergeseran pola konsumsi yang telah menyebabkan tingginya kebutuhan beras salah satunya disebabkan anggapan bahwa beras adalah makanan kelas satu. ”Jadi, kalau belum makan nasi dianggap belum makan,” kata Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT Lecky F Koli.

Defisit beras juga terjadi di Mentawai. Menurut Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kepulauan Mentawai Andre Kasianus, pada tahun 2021 jumlah produksi beras di Mentawai 1.005 ton, sedangkan kebutuhan beras tahun itu 9.678 ton. Di level provinsi, selama dua tahun terakhir, Sultra masih surplus beras. Namun, pulau-pulau kecilnya rata-rata defisit beras. Wakatobi, misalnya, sama sekali tak menghasilkan beras, tetapi konsumsinya terus meningkat dari 9.169 ton pada 2019 menjadi 11.761 ton pada 2022. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas Rinna Syawal mengatakan, pergeseran pangan lokal ke beras dan terigu di Indonesia mengkhawatirkan, karena keberagaman pangan merupakan kunci kemandirian pangan nasional dan ketahanan pangan di daerah. (Yoga)

Tiga puluh tahun terakhir, keberagaman konsumsi pangan warga di kepulauan kecil berkurang karena penetrasi produk instan dan varietas padi hibrida yang menggantikan padi lokal. Indonesia termasuk negara dengan tingkat biodiversitas terbesar di dunia. Berdasarkan data Bapanas (NFA), ada 945 potensi keanekaragaman hayati pangan secara nasional, terbanyak jenis buah-buahan (389 jenis). Pangan sumber karbohidrat memiliki 77 jenis, dari sagu hingga ubi jalar. Banyak jenis umbi-umbian dengan nama lokal. Untuk sumber protein, ada 75 jenis meliputi hewan darat dan laut. Keberagaman sayuran 228 jenis untuk memenuhi kebutuhan protein nabati. Jenis pangan berikut yang punya banyak jenis ialah rempah dan bumbu 110 jenis. Semua jenis pangan itu berbasis potensi lokal dan tersebar di berbagai wilayah kepulauan Nusantara. Keberagaman pangan di kepulauan Nusantara menyimpan potensi besar, sejalan dengan temuan Kompas di tiga daerah kepulauan, yakni Kepulauan Mentawai, Kepulauan Muna-Buton-Wakatobi, dan NTT. Ratusan jenis pangan menopang kehidupan warga.

Sayangnya, hegemoni pangan lokal di kepulauan itu terancam hilang. Hasil observasi lapangan oleh Kompas pada Agustus-Oktober 2023 menunjukkan kini keberagaman pangan turun 7,82 5 ketimbang 30 tahun lalu, untuk semua jenis pangan, mulai dari sumber karbohidrat, protein, vitamin, ataupun mineral. Tiga puluh tahun lalu, warga di Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, mengonsumsi 112 jenis pangan lokal. Berbagai jenis pangan tersedia melimpah, seperti padi lokal merah (aen mntasa), padi lokal hitam (aen metan), jagung lokal kuning (pen molo), kacang local merah (foe mntasa), kacang lokal hitam (foe metan), dan kacang lokal putih (foe muti). Kini tersisa 104 jenis pangan dikonsumsi warga Pulau Siberut. Jadi, selama tiga dekade keberagaman pangan turun 7,14 5. Hal serupa dialami warga kepulauan Muna, Buton, dan Wakatobi dengan penurunan jenis pangan lokal lebih besar dari Siberut. Ada 18,23 persen jenis pangan di kepulauan wilayah Sulawesi Tenggara hilang digantikan aneka produk instan, seperti mi instan dan ikan kaleng. Warga kepulauan NTT bernasib sama, 7,9 5 keberagaman pangan hilang atau tak dikonsumsi warga saat ini, Seperti jagung ungu (water lobung), sorgum putih (water wili bara karohu), dan jemawut (uhu kanii). (Yoga)

Setelah tertunda-tunda, akhirnya bursa CPO diluncurkan 13 Oktober lalu dengan tujuan menjadikan Indonesia barometer harga CPO dunia, karena Indonesia produsen terbesar CPO, menyumbang 85 % produksi CPO dunia pada 2022. Selama ini Indonesia tergantung pada bursa Rotterdam dan Malaysia dalam penentuan harga sawit. Dengan adanya bursa CPO di dalam negeri, pembentukan harga CPO diharapkan lebih adil, transparan, akuntabel, dan real time (Kompas, 14/10). Persoalannya, bagaimana keinginan itu bisa diwujudkan jika hanya sebagian kecil, yakni 10 %, CPO yang diperdagangkan lewat bursa? Akibatnya, harga yang terjadi juga tidak mewakili kondisi riil pasar yang sebenarnya. Hal ini tampaknya juga disadari oleh otoritas bursa. Berkaca pada pengalaman bursa CPO Malaysia, perlu belasan tahun untuk menjadi seperti sekarang. Komitmen dan dukungan semua pihak penting di sini.

Bagaimana ”memaksa” pelaku industri sawit masuk bursa jadi salah satu tantangan, sebab, selain keikutsertaan di bursa bersifat sukarela, kalangan pengusaha umumnya sudah telanjur nyaman dengan pola business to business (B to B) secara langsung yang berlaku selama ini sehingga perlu insentif lebih untuk ”memaksa” mereka bertransaksi lewat bursa. Saat ini sudah ada 18 perusahaan yang bergabung di bursa CPO ini, terutama perusahaan yang selama ini sudah melantai di Bursa Efek Indonesia, tetapi tak ada jaminan mereka akan bertransaksi di bursa CPO. Selain terbiasa B to B, mereka umumnya terintegrasi secara vertikal dari hulu ke hilir sehingga produk akhir bukan lagi CPO, melainkan olahan. Yang pasti, kehadiran bursa ini harus bisa menjadi titik awal atau bagian penting dari pembenahan industri sawit nasional secara keseluruhan dan memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan di dalamnya. Termasuk peningkatan kesejahteraan petaninya yang selama ini sering menjadi korban permainan harga karena posisi tawar yang rendah. (Yoga)

Pemerintah bermaksud membuka kembali keran ekspor benih bening lobster untuk budidaya di luar negeri. Sekalipun akan dibarengi pengembangan budidaya lobster di dalam negeri, langkah itu dianggap bakal memukul budidaya lobster di Tanah Air. Manfaat terbesar justru diperoleh usaha budidaya lobster di luar negeri. Draf Rancangan Permen Kelautan dan Perikanan tentang Penangkapan, Pembudidayaan, dan Pengelolaan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus spp) kini memasuki tahapan konsultasi publik. Revisi aturan itu membuka kembali keran ekspor benih bening lobster lewat skema kerja sama investasi setelah ekspor benih lobster dilarang. Aturan buka-tutup ekspor benih bening lobster telah beberapa kali dilakukan. Kompas mencatat, pemerintah pernah menutup keran ekspor benih bening lobster pada 2015-2019, lalu membukanya lagi pada 2020.

Pada 2021, ekspor benih bening lobster ditutup lagi. Tahun ini, izin ekspor berpeluang dibuka lagi. Padahal, lobster merupakan satu dari lima komoditas unggulan perikanan budidaya yang diusung pemerintah dalam program kerja berbasis ekonomi biru. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengemukakan, pemerintah sebaiknya menahan diri untuk tidak tergoda ekspor benih bening lobster yang dibungkus narasi investasi asing untuk budidaya lobster di dalam negeri. Pemerintah perlu fokus pada pengkajian stok benih bening lobster dan bekerja sama dengan para pembudidaya lokal di setiap provinsi untuk usaha pembibitan dan pembesaran lobster. ”Manfaat ekonomi dan lingkungan dari budidaya lobster di dalam negeri jauh lebih bisa dirasakan oleh pembudidaya ketimbang benih bening lobster diangkut ke Singapura, Vietnam, dan China,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, akhir pekan lalu. (Yoga)

Usaha kuliner Moqafe menjadi bukti kesuksesan digitalisasi melampaui masa-masa sulit saat pandemi Covid-19. Berdiri sejak 1 Maret 2020 di sekitar daerah perkantoran di bilangan Gelora, Tanah Abang, Jakpus, usaha kecil itu bertahan karena memanfaatkan beberapa aplikasi penjualan dan pengantaran makanan secara daring. Pemilik usaha, Willy Ramadhan (28), bernostalgia. Ia sempat kalut karena kasus Covid-19 pertama yang menakutkan masyarakat muncul pada hari pertamanya membuka kedai berukuran 2 x 7 meter. Tempat yang awalnya berkonsep kafe itu menjajakan pempek dengan aneka camilan dan minuman artisan. Usaha luar jaringan itu dibuka setelah Willy terjun di usaha produksi pempek yang dipasarkan di platform e-dagang sejak 2015. Pembatasan kegiatan social sempat membuat penjualan sepi karena sebagian besar pekerja tidak pergi ke kantor dan Moqafe tidak bisa melayani makan di tempat. Namun, Willy kembali menyesuaikan diri dengan digitalisasi dan menggunakan beberapa aplikasi online delivery.

”Akhirnya, ada penjualan dan pada Oktober 2020 melonjak karena ditopang online,” ucapnya kepada Kompas, Kamis (5/10). Adaptasi saat itu membantu pengenalan usaha dan penjualan produknya hingga ke luar kotamadya. Omzet pada 2020 menyentuh Rp 1,8 juta sehari. Sekitar 80 % omzet ditopang penjualan daring dan sisanya dari luar jaringan. Setelah pandemi berakhir, omzet yang rata-rata Rp 1 juta per hari berbalik didominasi penjualan di tempat. Perluas pengenalan Willy tetap memanfaatkan digitalisasi untuk memperluas pengenalan Moqafe. Ia juga memanfaatkan pembayaran nontunai yang semakin populer. Upaya ini tidak lepas dari kendala terbatasnya dana pemasaran. Penghasilan selama ini, termasuk bantuan kredit usaha rakyat (KUR) perbankan yang ia dapat sejak 2020, masih digunakan untuk modal usaha. Ia menghindari tren kenaikan biaya layanan dan algoritma pemasaran penyedia aplikasi online delivery yang kurang menguntungkan dengan menggunakan aplikasi bisnis lainnya. Aplikasi baru itu membantunya menyebarkan promosi produk ke pelanggan secara personal. (Yoga)

Theo Christiawan (25), karyawan swasta, masih ingat betul saat pertama mengunduh gim Mobile Legends di gawainya lima tahun silam. Bermula dari mengikuti tren yang menjamur di kalangan tongkrongan sebayanya, perlahan Theo mulai akrab dan kerap menghabiskan waktunya mencari hiburan melalui bermain gim. Dalam beberapa kesempatan, ia rela merogoh kocek hingga jutaan rupiah demi mendapatkan kostum karakter (skin) edisi khusus ataupun pernak-pernik yang dijual oleh pengembang gim tersebut, Shanghai Moonton Technology Co Ltd, perusahaan asal China. ”Setiap kali ada event penjualan skin unlimited (terbatas), biasanya butuh uang sampai Rp 3 juta. Selain itu, rata-rata sebulan bisa keluar Rp 1,2 juta. Kalau ditotal, selama ini sudah habis lebih dari Rp 20 jutalah,” katanya saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (11/10).

Mutiara Ayu (26), karyawati swasta, rela mengeluarkan uang separuh penghasilannya demi gim berbasis gawai itu. ”Awalnya cuma keluar uang Rp 150.000-Rp 200.000, tetapi lama-lama tidak terasa sebulan habis Rp 1,1 juta. Rasanya jadi bangga gitu karena enggak semua orang punya. Bahkan, selama sebulan itu rela nahan jajan dan beli makan yang murah biar bisa top up gim,” tuturnya. Dilansir dari data Statista.com, total pendapatan di pasar mobile game atau gim yang dimainkan dari gawai di Indonesia diproyeksikan mencapai 0,71 miliar USD atau Rp 11,15 triliun pada 2023. Jumlah ini diperkirakan terus tumbuh rata-rata 6,4 % per tahun hingga mencapai 0,91 miliar USD atau Rp 14,29 triliun pada 2027.

Tren ini linier dengan jumlah pengguna mobile game yang juga diproyeksikan meningkat hingga 76,9 juta orang pada 2027. Saat ini, sebagian besar pemain mobile game didominasi penduduk berusia 25-34 tahun. Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023/2024 oleh Kemenparekraf menyebutkan, Indonesia menjadi pangsa pasar mobile game terbesar ketiga di dunia berdasarkan unduhan aplikasi Google Play. Pengeluaran para pemain mobile game di Indonesia yang dilihat dari in-app purchase (IAP) diperkirakan mencapai 0,37 miliar USD atau Rp 5,6 triliun pada 2023. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat, besarnya potensi tersebut perlu dioptimalkan oleh pengembang gim (game developer) lokal mengingat para pemain gim memiliki loyalitas yang besar sehingga dapat memberikan dampak ekonomi. (Yoga)