2 Juta Warga Berpenghasilan Rendah Terlibat Judi Daring
Kemenkominfo menaksir nilai perputaran uang dalam perjudian daring mencapai ratusan triliun rupiah. Lingkaran setan dalam perjudian daring itu ditengarai berhubungan erat dengan pinjaman daring yang tecermin dalam laporan transaksi mencurigakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. ”Judi online ini menjadi keresahan kita bersama. Menurut estimasi, nilai transaksinya bahkan bisa mencapai Rp 160 triliun-Rp 350 triliunper tahun. Kondisi tersebut mendorong kami meningkatkan upaya pemberantasan sekaligus menjadi prioritas Kemenkominfo,” kata Menkominfo Budi Arie Setiadi pada konferensi pers di Kemenkominfo, Jakarta, Jumat (20/10). Selama tiga bulan terakhir, Kemenkominfo telah memutus akses terhadap 425.506 konten perjudian yang terdiri dari 237.098 konten berasal dari situs alamatinternet protocol (IP address), 17.235 konten file sharing, dan 171.175 konten dari media sosial.
Berdasarkan laporan yang diterima Kemenkominfo, platform induk media social Facebook dan Instagram, Meta, telah menghapus 1,65 juta konten perjudian dan lebih dari 450.000 iklan perjudian yang menargetkan pengguna di Indonesia. Kemenkominfo juga meminta penyedia jasa layanan internet dan operator seluler untuk memastikan ketepatan sinkronisasi sistem basis data yang mengandung konten perjudian. Upaya penindakan, ditambahkan Budi, juga dilakukan dengan memblokir rekening bank yang memfasilitasi perjudian. Sejak 17 Juli hingga 18 Oktober 2023, Kemenkominfo telah meminta OJK untuk memblokir 2.760 rekening yang terindikasi perjudian. Dari sekitar 2,7 juta warga yang terlibat perjudian daring pada periode itu, sebanyak 2,19 juta orang bertaruh di bawah Rp 100.000. Berdasarkan identifikasi PPATK, mereka berkategori masyarakat berpenghasilan rendah, seperti pelajar, buruh, petani, ibu rumah tangga, dan pegawai swasta. (Yoga)
China Boleh Kelola Pelabuhan Darwin
Produktivitas Lansia Munculkan Potensi Ekonomi Baru
Saat ini, kelompok lanjut usia atau lansia memiliki usia hidup yang lebih panjang seiring dukungan gizi dan akses kesehatan yang semakin baik. Usia hidup yang panjang ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memunculkan aktivitas dan sektor ekonomi baru ke depan. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryanto mengemukakan, data pada 2021 menunjukkan, 1 dari 10 orang di seluruh dunia telah berusia 65 tahun. Sementara pada 2050, jumlahnya diprediksi meningkat menjadi 1 dari 6 orang telah berusia 65 tahun.
”Kondisi ini akan berimplikasi panjang. Jadi, kita harus mulai menggelorakan bonus demografi kedua,” ujarnya saat peringatan Hari Lansia Internasional 2023 di Jakarta, Jumat (20/10). Bonus demografi kedua atau silver economy telah menjadi bagian strategi pembangunan nasional. Silver economy terjadi ketika pengaruh pasar didominasi oleh kelompok lansia. Dalam silver economy, sistem produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa akan digerakkan dengan memanfaatkan kemampuan atau potensi penduduk lansia. ”Tambahan usia ini akan memberikan kesempatan yang lebih baik untuk memunculkan aktivitas dan sektor baru. Contohnya, sektor jasa untuk warga lansia juga akan berkembang. Laporan yang baru dirilis Bank Dunia, sektor jasa akan bisa menopang pertumbuhan ekonomi yang lebih baik,” tuturnya. (Yoga)
Bunga Acuan dan Stabilisasi Rupiah
BI menaikkan bunga acuan 25 basis poin ke 6 % dalam upaya stabilisasi nilai tukar rupiah yang melemah di tengah meningkatnya ketidakpastian global. BI menyebut, kenaikan BI-7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) ini sebagai langkah pre-emptive dan forward looking untuk memitigasi inflasi barang impor, agar inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2-4 % pada 2023 dan 1,5-2,5 % pada 2024 (Kompas, 20/10). Ketidakpastian global yang disebut BI adalah perkiraan melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia dari 2,9 % (2023) menjadi 2,8 % (2024), dan eskalasi tensi ketegangan geopolitik yang menyebabkan harga pangan dan energy bergejolak dan inflasi global tetap bertahan tinggi. Ini kenaikan pertama bunga acuan BI dalam 10 bulan terakhir. BI terakhir menaikkan bunga acuan pada Januari 2023, juga sebesar 25 basis poin (bps). Sebelumnya, selama kurun Agustus 2022-Januari 2023, BI enam kali menaikkan bunga acuan dengan total kenaikan 225 bps.
Opsi kenaikan bunga acuan harus dilakukan, kendati BI pernah menyatakan tak akan menempuh langkah menaikkan bunga untuk stabilisasi rupiah dan lebih memilih intervensi karena pelemahan rupiah sudah sangat mencemaskan. Rupiah sudah terdepresiasi 3,7 % tahun ini dan 2,05 % selama Oktober 2023, menembus level Rp 15.800/dollar AS. Kenaikan bunga acuan BI ini terutama untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan suku bunga acuan oleh bank sentral AS, The Fed, 2 November mendatang. Kenaikan Fed Fund Rate (FFR) ini hampir pasti terjadi, terutama dengan inflasi AS yang masih jauh dari target 2 %, yakni 3,7 % pada September 2023 (yoy). Pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) September lalu, The Fed sudah mengisyaratkan kemungkinan menaikkan FFR 0,5 bps lagi hingga akhir tahun. (Yoga)
7 Juta Pekerja Informal Ikut BPJS Tenaga Kerja
Penyaluran Kredit Baru Terindikasi Meningkat
Heboh Capres Tak Kendurkan Laju Investasi
Investor biasanya wait and see alias menahan diri untuk berinvestasi dan berekspansi di tahun politik yang lazim diwarnai ingar-bingar soal calon presiden dan calon wakil presiden. Namun, empat bulan menjelang perhelatan Pemilihan Umum 2024, meski iklim politik mulai memanas, laju realisasi penanaman modal baik dari asing maupun domestik justru masih kencang. Data Kementerian Investasi menunjukkan, pada triwulan III tahun 2023, laju penanaman modal asing (PMA) dan dalam negeri (PMDN) mencapai Rp 374,4 triliun, masih tumbuh positif dan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang Juli -September tahun ini, realisasi investasi PMA mencatat pertumbuhan 16,2 persen secara tahunan dan 5,3 % secara triwulanan. Sementara sesuai pola yang muncul pada pemilu-pemilu sebelumnya, investasi PMDN tumbuh lebih kencang dibandingkan dengan PMA. Pada triwulan III-2023, realisasi PMDN tercatat tumbuh 28,2 % secara tahunan dan 9 % secara triwulanan. Secara total, investasi pada triwulan III-2023 tumbuh 21,6 % secara tahunan dan 7 % secara triwulanan.
”Kalau ada orang yang menyebut investasi di tahun politik wait and see, itu biasa. Tetapi, ini yang terjadi bukan wait and see lagi, mereka (investor) malah agresif untuk merealisasikan investasi yang telah mereka komitmenkan,” kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di gedung Kementerian Investasi, Jakarta, Jumat (20/10). Dengan demikian, sepanjang periode Januari-September 2023, total realisasi investasi yang dicapai senilai Rp 1.053,1 triliun atau 75,2 % dari target Rp 1.400 triliun yang dipasang Presiden Jokowi dan 95,7 % dari target dalam Rencana Strategis (Renstra) Rp 1.099,8 triliun. Investasi PMA masih mendominasi, yakni 53,1 % dari total investasi. ”Ini mungkin pertama kalinya dalam sejarah bangsa kita bahwa sekalipun kita sudah mulai masuk tahun politik dan sekarang ini politik sudah mulai hangat-hangat panas, tetapi investor global itu masih menaruh kepercayaan luar biasa ke ekonomi kita,” katanya. (Yoga)
Tahun Politik, Reservasi Hotel Melonjak
Memasuki tahun politik, sektor perhotelan diperkirakan akan mendapat manfaat dari kenaikan permintaan akomodasi dan ruang pertemuan. Meski demikian, perlambatan bisnis dan kecenderungan dunia usaha ”melihat dan menunggu” setelah pemilihan umum perlu diantisipasi. Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (20/10) mengemukakan, sebagian hotel akan mengalami peningkatan pemesanan ruang pertemuan dan akomodasi terkait kegiatan pemilihan umum (pemilu), misalnya, konsolidasi partai dan calon legislatif, hingga acara-acara Komisi Pemilihan Umum. Pemesanan pada hotel-hotel ditaksir naik 10-15 % terhadap kegiatan pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran (MICE). Namun, tidak seluruh hotel memperoleh peluang tersebut.
”Hotel-hotel yang mengalami kenaikan reservasi ruang pertemuan dan akomodasi terkait kegiatan pemilu umumnya memiliki banyak fasilitas ruang pertemuan berukuran besar. Peningkatan permintaan ini adalah peluang,” ujar Hariyadi. Kenaikan permintaan ruang akomodasi hotel terkait pemilu, imbuh Hariyadi, umumnya berlangsung di ibu kota provinsi. Namun, kenaikan permintaan MICE terkait kegiatan pemilu masih di bawah kontribusi dari kegiatan kementerian dan lembaga negara. Kontribusi MICE dari kegiatan dan aktivitas pemerintah mencapai 40 %. Hasil survei Colliers Indonesia terhadap sektor perhotelan di Jakarta pada triwulan III-2023 memperlihatkan, inisiatif kegiatan menjelang pemilu oleh pemangku kepentingan mulai berlangsung di hotel-hotel tertentu. Kegiatan tersebut masih belum dilakukan secara besar-besaran karena pendaftaran presiden dan calon wakil presiden masih terbuka. (Yoga)
BURSA SAWIT, Pembukaan, Baru 18 Pionir Tercatat
Bursa Berjangka Penyelenggara Pasar Fisik Minyak Sawit Mentah atau Bursa CPO resmi dibuka pada Jumat (20/10). Harga pembukaan lelang pada sesi pertama sebesar Rp 12.485 per kg. Harga tersebut akan terus berubah seiring penambahan volume jual-beli dan diharapkan bisa dijadikan harga acuan di 2024. Sesi pertama perdagangan perdana Bursa CPO yang dilakukan pada pukul 10.00-11.00 diikuti enam pembeli pemegang kontrak, yang berbasis di Dumai, Riau, dan Belawan, Sumut. Pembeli yang melakukan lelang di awal adalah perusahaan lokal pemilik sertifikat asal Dumai dengan inisial CPOLDI. Mereka memasang harga Rp 12.485 per kg untuk minimal pembelian 1 lot atau 25 metrik ton minyak CPO. Pada pukul 10.40, CPOLDI berhasil menerima penjualan dan bertransaksi sebanyak 4 lot atau 100 metrik ton yang setara 100.000 kg dengan harga Rp 11.305 per kg, lebih murah 9,45 % dari harga yang diharapkan pembeli.
”Ini baru perdagangan oleh dua dari 18 peserta bursa terdaftar. Mereka enggak bisa mengetahui perusahaan yang melakukan bid dan offer sampai ketika sudah match (cocok),” kata Yugieandy Tirta Saputra, Direktur Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX), selaku penyelenggara bursa, dalam acara Go Live Transaksi Bursa CPO di Jakarta. Ia menjelaskan, saat ini baru 18 pelaku usaha CPO yang terdaftar di ICDX untuk bertransaksi sebagai penjual dan pembeli secara sukarela. Namun, kini sudah ada 12 pelaku usaha lain yang tengah bersiap, khususnya menyiapkan biaya jaminan transaksi yang ditentukan sebesar Rp 32 juta. Dana itu dipakai untuk mengganti kerugian ketika terjadi wanprestasi. Peserta bisa berdagang di Bursa CPO menggunakan mekanisme kontrak pasar fisik CPO atau kontrak standar jual dan beli CPO dari Bappebti Kemendag. Terdapat dua jenis kontrak fisik, yakni kontrak fisik CPO dengan penyerahan segera dan kontrak fisik dengan penyerahan kemudian. (Yoga)
KETAHANAN PANGAN BELUM TUNTAS, ANGGARAN KIAN TERBATAS
Anomali iklim yang akhir-akhir ini terjadi menambah panjang daftar rintangan dalam upaya pemenuhan pangan nasional. Kekeringan yang diperparah oleh fenomena El Nino berdampak besar pada produktivitas pangan. Analisis Litbang Kompas pada 12-13 Oktober 2023 yang secara mendalam mengulas produksi padi menemukan, setiap kenaikan suhu udara 1 derajat celsius akan menurunkan produksi padi hingga 4.500 ton (Kompas, 12/10). Analisis tersebut sejalan dengan data (BPS). Dalam publikasi Berita Resmi Statistik edisi 16 Oktober 2023, BPS menyebutkan produksi padi pada 2023 diperkirakan 53,63 juta ton gabah kering giling (GKG), turun 1,12 juta ton GKG atau 2,05 % dibandingkan pada 2022 di 54,75 juta ton GKG. Bahan pangan lain, baik nabati maupun hewani, pun tak akan lepas dari ancaman penurunan produksi. Pada saat yang sama, alih fungsi lahan pertanian makin marak terjadi seiring kemajuan wilayah. Regenerasi insan pertanian juga nyaris mandek. Tak banyak generasi muda tertarik menggeluti bidang pertanian. Minimnya kesejahteraan hingga kesempatan pekerjaan yang lebih bergengsi membuat kalangan milenial memilih meninggalkan pertanian. Menghadapi anomali iklim, inovasi bibit tanaman pangan unggul yang tahan cuaca ekstrem menjadi keniscayaan.
Tak hanya padi, inovasi pada bahan pangan lain, seperti jagung dan umbi-umbian, pun diperlukan. Bendungan yang produktif dibutuhkan guna menampung air saat musim hujan datang, dilengkapi sistem irigasi yang optimal agar saat kemarau, pertanian tetap dapat berproduksi. Kebutuhan sarana prasarana pemeliharaan pun meningkat mengingat serangan hama dan penyakit pada pertanian dan peternakan terus bermunculan. Stok pupuk untuk pertanian pangan dan obat-obatan untuk peternakan harus dijamin ketersediaannya. Problem alih fungsi lahan dapat diantisipasi dengan penyediaan lahan kembali atau relokasi, pembukaan lahan tidur juga bisa menjadi alternatif solusi. Jika upaya-upaya tersebut ditempuh, setidaknya sektor pertanian dapat diselamatkan dan ketahanan pangan perlahan dapat diwujudkan. Meski demikian, tak dapat dimungkiri, untuk mewujudkannya diperlukan anggaran yang relatif lebih besar. Kenyataannya, beberapa tahun terakhir anggaran untuk Kementan sebagai instansi yang bertanggung penyediaan pangan justru terus menurun. Tahun ini, dalam APBN 2023, pagu Kementan Rp 15,3 triliun. Bahkan, hanya dialokasikan sebesar Rp 14,6 triliun untuk tahun depan. Angka tersebut konsisten mengalami penurunan sejak 2021. Saat itu anggaran Kementan sebesar Rp 15,8 triliun. (Yoga)









