Perpanjangan masa kerja Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau Satgas BLBI memberi harapan baru soal pemulihan dana negara dari megakorupsi itu. Namun, berburu aset senilai lebih dari Rp75 triliun dalam waktu setahun bukan perkara mudah. Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keppres No. 6/2021 tentang Satuan Tugas Penangana Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Satgas BLBI pun mendapatkan napas tambahan hingga pengujung tahun ini, lebih lama dibandingkan dengan permintaan perpanjangan sebelumnya yang hanya sampai akhir Oktober 2024. Musababnya, nilai aset yang belum tertagih masih amat besar. Dari total aset bekas BLBI yang mencapai Rp110,45 triliun, per akhir tahun lalu satgas hanya berhasil mengambil alih Rp35,19 triliun. Artinya, masih ada aset senilai Rp75,26 triliun yang wajib diburu sepanjang tahun ini. Kalangan ekonom dan legislator di Senayan pun menyarankan pemerintah agar berpacu memburu sisa aset tersebut sembari membangun komunikasi dengan pemimpin baru agar transisi berjalan mulus. 

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puteri Komarudin, mengatakan perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang diperlukan untuk memaksimalkan upaya penagihan piutang negara. Puteri menambahkan, pemerintah wajib memaksimalkan waktu tersebut sebaik mungkin dengan menyiapkan strategi yang efektif dan komprehensif. Termasuk memaksimalkan tugas dan fungsi yang dimiliki, sehingga negara bisa mendapatkan kembali hak-haknya supaya dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira, mengatakan upaya untuk mengambil alih sisa aset eks BLBI cukup sulit apabila tidak diimbangi dengan optimalisasi instrumen lain. Bhima menambahkan, perpanjangan masa kerja Satgas BLBI ini memang mendesak sehingga tidak ada pekerjaan rumah ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Namun demikian, Satgas BLBI juga wajib menyiapkan skenario apabila sampai pergantian pemerintahan seluruh aset belum berhasil dikuasai. Sementara itu, Ketua Satgas BLBI Rionald Silaban, mengatakan hingga akhir 2023 tim khusus tersebut telah mengamankan hak tagih dalam bentuk aset dan penerimaan negara bukan bukan pajak (PNBP). Jumlah aset yang masuk kembali ke pangkuan negara yakni seluas 43,5 juta meter persegi dengan estimasi nilai Rp35,19 triliun. Nilai perolehan aset dan PNBP itu meliputi Rp1,3 triliun dalam bentuk uang yang masuk ke kas negara, Rp17,3 triliun berupa penyitaan dan penyerahan barang jaminan/harta kekayaan lain, serta Rp9,5 triliun dalam bentuk penguasaam fisik aset. “Dengan memperhitungakn target Satgas BLBI sebesar Rp110,45 triliun, perolehan Satgas ini mencapai 31,87%,” ujarnya.

Konflik geopolitik di Timur Tengah (Timteng) diprediksi berlangsung lama, setelah Israel menegaskan akan terus berperang melawan Hamas di Gaza, Palestin, dalam beberapa bulan ke depan. Sementara itu, belum ada tanda perang Rusia-Ukraina berakhir. Konflik geopolitik yang berkepanjangan berpotensi mengancam akselerasi ekonomi Indonesia tahun 2024, sehingga perlu diwaspadai. Konflik itu bisa mendongkrak harga komoditas, terutama minyak mentah. Imbas berikutnya, inflasi di sejumlah negara bakal naik, termasuk Indonesia. Selain itu, konflik senjata di Timteng berpotensi mengganggu jalur logistik ekspor Indonesia. Ini tak lepas dari langkah Kelompok Houthi Yaman menyerang kapal-kapal di laut Merah sejak November 2023 untuk menunjukkan dukungan terhadap Hamas. Akibatnya, sejumlah perusahaan pelayaran global menghindari jalur Laut Merah dan mengambil rute yang lebih panjang dan mahal melalui tanjung Harapan di Afrika daripada Terusan Suez. (Yetede)

Tim Gugus Tugas (Task Force), yang terdiri atas unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan pelaku industri/operator telekomunikasi (telko), telah berdiskusi dan mengkaji sejumlah opsi pemberian insentif penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkait frekuensi radio bagi pelaku usaha sektor telko di Tanah Air. Kebijakan PNBP yang meringankan  akan diberikan kepada operator demi lebih menyehatkan industri telko dan meningkatkan layanan internet. Saat ini, terdapat empat operator telko utama yang terdaftar sahamnya di Bursa Efek Indonesia , yakni PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk dengan anak usaha Telkomsel, PT Indosat TBK atau disebut juga sebagai Indosat Ooredoo Hutchincon, PT XL Axiata Tbk, dan PT Smartfren Telecom Tbk. (Yetede)

Pemerintah akan melakukan penarikan utang sebesar Rp648,1 triliun dalam alokasi APBN 2024. Upaya memenuhi target pembiayaan dalam APBN 2024 akan dilakukan dengan  memperlihatkan fleksibilitas dan opotunistik yang ada di pasar keuangan, serta menggunakan saldo anggaran lebih (SAL)  dari tahun sebelumnya. Mengutip data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), alokasi pembiayaan utang dalam ABPN 2024 sebesar Rp648,1 triliun terbagi dalam Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp666,4 triliun dan alokasi pinjaman negatif Rp18,4 triliun. "Dari sisi strategi pembiayaan kami selalu memiliki fleksibilitas dan oppotunistic approach dengan melihat perkembangan dinamika pasar, kebutuhan APBN dan posisi kas dari pemerintah," kata Direktur jendeal Pengelola Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto.

PT Barito Renewables Enerfy Tbk (BREN) melalui anak usahanya PT Barito Renewables Wind Energy (BWE) menuntaskan akuisisi 51% saham PT UPC Sukabumi Bayu Energi dan 51 saham PT   Lombok Timur Bayu Energy dengan total nilai US$ 4,68 juta atau setara Rp 72,48 miliar. Rampungnya pengambilalihan dua perusahaan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) tersebut, sekaligus melengkapi transaksi BREN sebelumnya yang menyelesaikan akuisisi PT UPC Sidrap bayu Energi Tahap II (Sidrap 2)  dengan harga US$ 5,17 juta atau Rp 80,5 miliar pada 15 Desember 2023. Direktur BREN Merly menjelaskan, perseroan mencaplok 19.364 saham atau mewakili 51% saham PLTB Sukabumi dari UPC Renewables Aisa IV Limited Asia (Asia IV) dan UPC Sukabumi (HK) Ltd (Sukabumi HK) dengan harga US$ 1,55 juta

Pemerintah sudah menyalurkan anggaran untuk perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 443,4 triliun sepanjang tahun 2023. Anggaran tersebut dimanfaatkan untuk  penyaluran bantuan dalam rangka  menjaga daya beli masyarakat. Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, dalam beberapa tahun terakhir khususnya saat terjadi pandemi Covid- 19 pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan sosial. Bila dilihat pada 2019, alokasi perlindungan sosial sebesar Rp308 triliun. Namun, karena terjadi pandemi Covid-19 pada 2020, maka alokasi perlinsos melonjak 61,5% menjadi Rp498 triliun. Kemudian pada 2021 terkontraksi 6% menjadi Rp 468,2 triliun, kontraksi berlanjut pada 2022 menjadi Rp460,6 triliun, dan pada 2023 jadi Rp443,4 triliun. (Yetede)

Penyaluran kredit kepada usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM)  mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sepanjang 2023. Utamanya kredit UMKM itu digunakan untuk modal kerja. Kondisi yang sama juga berpotensi terjadi ditahun ini. Data uang beredar bank Indonesia (BI) menyebut, kredit yang tersalurkan  ke UMKM mengalami pertumbuhan sebesar 8,5% year on year (yoy) pada November 2023. Angka ini lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh 8,3% yoy. Dimana total nilai kredit UMKM per November mencapai Rp1.354,8 triliun, naik dibandingkan bulan sebelumnya Rp 1.340,8 triliun. "Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM di November 2023 dipengaruhi oleh kredit investasi dan modal kerja, kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangannya, belum lama ini. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat pergerakan jumlah penumpang pesawat udara selama liburan Natal 2023 dan tahun Baru 2024 (Nataru) mencapai 3,27 juta penumpang naik 9,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M Kristi Endah Murni menjelaskan, berdasarkan monitoring angkutan udara selama masa Nataru atau  sejak 19 Desember 2023 hingga 3 Januari 2024, tercatat total penerbangan rute domestik mencapai  26.942. Monitoring dilakukan di 51 bandar udara. Menurut Kristi, tiga masakapai dengan total penerbangan domestik  terbanyak selama periode libur Nataru adalah Lion Air, Citilink dan Batik Air. Sementara itu, tiga masakapai dengan  persentase OTP tertinggi adalah Citilink, Trigana Air, dan Pelita Air. (Yetede)