Kemarau Panjang, Areal Pertanian di NTT Terancam Gagal Panen
Ancaman gagal panen menghantui para petani di NTT.
Kemarau panjang membuat lahan mereka kekeringan dan diserang hama. Ketua
Kelompok Tani ”Oetnana” di Kelurahan Fatukoa, Kota Kupang, Daniel Aluman (48),
mengatakan, jagung dan tanaman lain yang mengandalkan hujan mengalami
kekurangan air. Daun-daun tanaman menggulung. Padahal, umumnya tanaman jagung
dan sorgum sudah siap panen. ”Jika hujan tidak turun sampai satu atau dua pekan
ke depan, itu pasti gagal panen,” katanya, Rabu (3/1/2024). Hujan turun tidak
merata di NTT. Hujan baru turun di pekan pertama Desember 2023. Petani pun
ramai-ramai menanam tanaman. Namun, hujan tidak rutin turun di pekan-pekan
selanjutnya. Daniel khawatir kondisi itu bakal melahirkan bencana baru, yakni munculnya
serangan hama belalang dan ulat grayak.
Pengamatan di Desa Penfui Timur, Kabupaten
Kupang, lahan pertanian sorgum dan jagung milik TNI AU setempat terpaksa
menggunakan sistem irigasi tetes untuk menjaga ancaman kekeringan tanaman
tersebut. Sebagian tanaman sorgum di desa itu sudah matang dan siap dipanen,
pekan depan. Petani lain yang semata-mata bergantung dari air hujan juga
terancam gagal panen. Mereka pun membiarkan tanaman jagung tumbuh bersama
rerumputan. Agus Kase (54), petani Desa Bokong, Kecamatan Toianas, Timor Tengah
Selatan, mengatakan, dirinya dan petani di wilayah itu mengandalkan tanaman
yang tahan terhadap situasi kering. WilayahTTS bagian selatan selalu gagal
panen setiap musim tanam tiba. Hujan kerap kali terlambat turun. Bnyak petani
yang gagal panen, khususnya komoditas jagung. ”Kami di wilayah selatan TTS lebih
mengandalkan ubi kayu, ubi jalar, pisang, kacang-kacangan, dan keladi. Petani
yang memiliki lahan di dekat sungai bisa mengalirkan air sungai ke lahan itu,”
tutur Kase. (Yoga)
Harapan Menyertai Pembukaan Bursa
Harapan menyertai
pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) 2024. Pasar modal Indonesia
diharapkan melanjutkan resiliensinya dengan tumbuh positif pada 2024. Pemangku
kebijakan di sistem pasar modal perlu berinovasi untuk meningkatkan ketahanan, khususnya
di pasar domestik. ”Secara khusus, BEI diharapkan mampu meningkatkan likuiditas
perdagangan saham, termasuk aktivitas perdagangan
saham dan frekuensi transaksi, serta senantiasa mengedepankan prinsip
akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik,” kata Wapres Ma’ruf
Amin pada pembukaan perdagangan BEI
tahun 2024 di Jakarta, Selasa (2/1/2024). Wapres Amin memproyeksikan,
pasar modal Indonesia semakin positif pada 2024 setelah menunjukkan kebangkitan
pada 2023. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pasar modal tahun lalu ditutup di
posisi 7.272 poin atau tumbuh 6,16 % dibandingkan penutupan perdagangan tahun 2022.
Rekor tertinggi tercatat pada perdagangan Jumat (29/12) di posisi 7.303 poin.
”Berkaca pada kinerja
pasar modal Indonesia sepanjang 2023, kita sepantasnya optimistis. Selain
stabilitas pasar modal yang terjaga, pertumbuhan positif tampak dari meningkatnya
aktivitas perdagangan, jumlah penghimpunan dana, serta jumlah investor ritel,”
kata Amin. Pasar modal Indonesia mencapai rekor kapitalisasi pasar tertinggi
pada 28 Desember 2023 senilai Rp 11.762 triliun. Atas capaian tersebut, BEI
selaku penyelenggara pasar modal menempati peringkat ke-9 dari segi total penghimpunan
dana di antara bursa saham global. BEI juga menempati peringkat ke-6 dunia
tahun ini dari segi penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) saham.
Hal ini didukung aktivitas IPO oleh 80
perusahaan baru pada 2023 yang menjadi pemecah rekor sepanjang sejarah pasar
modal Indonesia. Total penggalangan dana atau emisi dilakukan 222 kali. Total dana
terkumpul mencapai Rp 255,21 triliun. (Yoga)
”Kuproy” IKN: Tak Libur dan Susah Air
Rudiansyah (29) dan Ridho Alfandi (22) sudah tak mandi dua hari pertama setelah tiba di situs megaproyek nasional, Ibu Kota Nusantara atau IKN pada September 2023., di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kaltim. Di sana, 22 gedung modular Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) sudah dibangun sejak Agustus 2022 dan rampung pada April 2023. Dengan kapasitas tampung 14.736 orang, fasilitasnya lengkap meski semuanya bersifat komunal, dari kamar tidur yang dihuni belasan orang hingga kamar mandi umum yang dilengkapi wastafel. Namun, dua hari itu, air tak mengucur dari keran. ”Mau buang air besar pun akhirnya ditahan,” kata Ridho, asal Kalianda, Lampung Selatan, Sabtu (31/12/2023).
Sehingga mereka terpaksa mandi di kali belakang HPK. ”Jauh tempatnya, nanjak-nanjak, airnya keruh,tapi kami tetap mandi,” lanjutnya. Masalah air di HPK tak selesai sampai sekarang, air yang keluar dari keran tetap keruh. Tentu saja sulit menemukan air jernih di kawasan itu yang merupakan lokasi hutan tanaman industri, yang kemudian dikonversi jadi situs konstruksi mahabesar dengan anggaran Rp 466 triliun. Menghirup udara bersih saja mustahil gara-gara tebalnya kabut debu proyek. Buruknya kualitas air di HPK bikin Dimas A Pratama (23) mengalami gangguan kulit. Gatalnya bikin tidak nyaman pekerja las besi sekaligus petugas kebersihan di proyek kantor presiden itu.
Dimas bisa saja membeli obat kulit dari apotek atau toko di luar lokasi proyek. Namun, dari Istana Presiden IKN yang jadi tempatnya bekerja berjarak 4 km dari jalan raya. Untuk keluar lokasi proyek, ia mesti menumpang bus proyek, dengan membayar Rp 30.000 untuk pergi-pulang. Selain fasilitas dasar yang tak memadai, kata dia, kontraktor tempat kerjanya tak memberi hari libur untuk pekerja kontrak sepertinya, termasuk hari perayaan pergantian tahun. Selama tiga bulan kerja, ia masuk setiap hari tanpa jeda libur. Ia baru bisa berhenti bekerja saat sakit dan dirawat di klinik proyek. Dengan kondisi kerja seperti itu, ditambah lokasi proyek yang berdebu dan panas, ia terserang tifus dan tak kerja selama seminggu. (Yoga)
Komitmen dan Tata Kelola Dapen
Selama 2023, dana pensiun atau dapen BUMN kerap diberitakan bermasalah. Diduga ada puluhan dapen dengan rasio kecukupan dana di bawah 100 %. Kementerian BUMN mengungkapkan bahwa 70 % dari 48 dapen pelat merah punya masalah terkait penyimpangan investasi, transparansi pengelolaan dana, serta minimnya akuntabilitas (Kompas, 2 Januari 2024). Sayangnya masih minim solusi terhadap persoalan yang menimpa sejumlah dapen BUMN. Padahal, solusi terhadap dapen-dapen BUMN tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi industri dana pensiun secara keseluruhan. Untuk mengatasi persoalan dapen BUMN; pertama harus ada adalah komitmen. Initerutama bagi dapen BUMN dengan skema program pensiun manfaat pasti. Pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan BUMN terkait, harus memenuhi pendanaan baik secara langsung maupun dicicil (Pasal 154 UU No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan).
Setelah komitmen dipenuhi, maka pengawas dan pengurus dapen idealnya segera menjalankan tata kelola. Walau sebaik apa pun tata kelola, pengelola dapen idealnya berpegang pada integritas pribadi karena pengelolaan dapen demi menjamin hari tua peserta yang semakin uzur semakin tidak mampu untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika komitmen dan tata kelola sudah dijalankan dengan baik, dapen perlu merencanakan pengembangan investasi secara jangka panjang dengan lebih realistis, untuk menekan risiko dengan menghindari investasi yang spekulatif, bahkan menyimpang. Dalam kondisi seperti sekarang ini, keberlanjutan program dapen lebih utama daripada kinerja sesaat dapen. Demi keberlanjutan dapen, tata kelola yang baik harus dijalankan seiring dengan keberpihakan lebih dari pendiri atau pemberi kerja. (Yoga)
Inflasi 2023 Terendah dalam Dua Dekade Terakhir
Tingkat inflasi selama tahun 2023 tercatat 2,61 % secara tahunan atau terendah dalam dua dekade terakhir di luar periode pandemi Covid-19. Capaian inflasi 2023 tersebut berada di batas bawah dari target sebesar 2-4 %. BPS melaporkan, inflasi Desember 2023 mencapai 0,41 % secara bulanan dan 2,61 % secara tahunan. Meski lebih tinggi dibandingkan inflasi bulanan November 2023 di 0,38 %, tingkat inflasi bulanan Desember 2023 tidak setinggi inflasi bulanan Desember 2022 sebesar 0,66 %. Secara bulanan, Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 116,08 pada November 2023 menjadi 116,56 pada Desember 2023. Sementara IHK secara tahunan juga naikan dari 113,59 pada Desember 2022 menjadi 116,56 pada Desember 2023.
Dalam kurun waktu dua dekade terakhir, inflasi tahunan 2023 merupakan inflasi terendah sejak 1999 sebesar 2,01 % di luar periode pandemi Covid-19 pada 2020-2021. Selama periode tersebut, inflasi tertinggi pernah terjadi pada 2005 sebesar 17,11 %. Plt Kepala BPS Amalia A Widyasanti menjelaskan, salah satu faktor yang menjadikan inflasi tahunan 2023 sebagai inflasi terendah dalam 20 tahun terakhir ialah efek basis (base effect). Pola tersebut juga terjadi pada periode-periode sebelumnya yang dimulai dengan kenaikan harga BBM bersubsidi yang memicu inflasi sangat tinggi, katanya dalam rilis Inflasi 2023 secara hibrida, Selasa (2/1/2024).
Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Akhmad Akbar Susamto, menjelaskan, tingginya basis harga pada 2022 mengakibatkan kenaikan harga-harga selama 2023 tidak signifikan. Dengan demikian, tingkat inflasi tahunan 2023 menjadi lebih rendah ketimbang tahun sebelumnya. Kenaikan harga BBM per September 2022 tidak berulang di 2023 sehingga inflasi tidak melonjak signifikan. Selain itu, naiknya harga-harga komoditas global akibat perang Rusia-Ukraina pada 2022 tidak kembali terjadi secara signifikan pada 2023. ”Efek basis yang sudah tinggi pada 2022 membuat situasi 2023 lebih terkendali dan tingkat inflasinya tidak tinggi. Di luar itu, terdapat fenomena peningkatan produksi dalam negeri, terutama produk pertanian dan industri setelah pandemi Covid-19., yang menjaga harga-harga tidak naik,” katanya. (Yoga)
APBN 2023 Tanpa Gali Lubang Tutup Lubang
Keuangan negara akhirnya kembali mencatat surplus keseimbangan primer sejak 11 tahun terakhir serta mencapai defisit fiskal terendah sejak 12 tahun terakhir. Penerimaan negara sepanjang 2023 tumbuh kuat sehingga pemerintah tidak lagi harus berutang untuk membayar utang. Kemenkeu mencatat, APBN 2023 membukukan keseimbangan primer positif atau surplus Rp 92,2 triliun. Capaian itu jauh di atas target awal. Semula, pemerintah menargetkan keseimbangan primer di APBN 2023 defisit Rp 156,8 triliun. Ini pertama kalinya APBN kembali mengalami surplus keseimbangan primer sejak 2012. Selama 11 tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami defisit keseimbangan primer.
”Ini pertama kalinya keseimbangan primer kita kembali surplus sejak 2012. Awalnya kita targetkan bakal defisit, tetapi ternyata kita berakhir dengan surplus yang sangat tinggi,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (2/1/2024). Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menambahkan, keseimbangan primer yang kembali surplus menunjukkan kinerja penerimaan negara sepanjang tahun tumbuh kuat. Dengan demikian, penerimaan negara mampu membiayai kebutuhan belanja negara, termasuk beban pembayaran bunga utang pemerintah yang pada 2023 diproyeksikan Rp 436,4 triliun atau 14 % dari APBN. Kemenkeu mencatat, penerimaan APBN mencapai Rp 2.774,3 triliun atau 112,6 % melampaui target APBN, tumbuh 5,3 % dibandingkan tahun 2022. Sementara, belanja pemerintah mencapai Rp 3.121,9 triliun atau 102 % dari target APBN, tumbuh 0,8 % secara tahunan. (Yoga)
Menanti Arah Baru Kebijakan ”Pajak Dosa”
Setelah berulang kali maju mundur, pemerintah kembali bertekad menerapkan kebijakan cukai yang lebih ”berani” tahun ini. Mulai dari menambah obyek cukai baru untuk minuman manis dan produk plastik sampai melanjutkan kenaikan tarif cukai rokok. Harapannya arah baru kebijakan ”pajak dosa” membantu mengerek penerimaan negara sekaligus menyehatkan masyarakat. Tahun 2023 ditutup dengan kinerja penerimaan cukai yang lesu. Kemenkeu mencatat, sampai 12 Desember 2023, penerimaan cukai terkontraksi 3,7 % dibanding 2022 atau baru terealisasi Rp 196,7 triliun (86,6 % dari target). Besar kemungkinan, setoran cukai 2023 tidak akan tercapai sesuai target. Penyebab utamanya adalah anjloknya penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok yang selama ini menjadi penyumbang setoran cukai terbesar akibat maraknya peredaran rokok ilegal, tren peralihan konsumsi dari rokok konvensional ke rokok elektrik, serta fenomena downtrading atau peralihan konsumsi rokok ke golongan lebih rendah dengan tarif cukai yang jauh lebih murah.
Dalam APBN 2024, pemerintah tetap memasang target penerimaan cukai yang ambisius tahun ini, yaitu Rp 246,1 triliun atau tumbuh 8,3 % dibandingkan target tahun 2023. Ada dua strategi atau ”gebrakan” utama yang disiapkan pemerintah untuk mengejar target tersebut. Pertama, ekstensifikasi atau menambah obyek cukai baru terhadap produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) dan produk plastik. Kedua, intensifikasi berupa kenaikan tarif CHT dengan rata-rata kenaikan 10 %. Hal itu sesuai dengan kebijakan tarif cukai rokok yang sudah diputuskan pemerintah pada 2022. Berdasarkan PMK No 191 Tahun 2022, tarif CHT sudah ditetapkan naik rata-rata10 % pada 2023 dan 2024, sedang tarif CHT rokok elektrik rata-rata 15 % dan hasil pengolahan tembakau lainnya rata-rata 6 %.
Dirjen Bea Cukai Kemenkeu, Askolani mengatakan, aturan teknis penerapan cukai MBDK dan plastik masih terus dikaji saat ini. Namun, secara umum, pemerintah optimistis kedua jenis barang itu bisa dikenakan cukai mulai 2024 meski belum diputuskan masa efektif berlakunya. ”Tentunya itu harus sejalan dengan kondisi ekonomi dan industri yang akan kita monitor sampai dengan pelaksanaannya di APBN tahun ini,” kata Askolani saat konferensi pers, Selasa (2/1/2024). Ia juga mengatakan, skema (pungutan) dan tarifnya belum ditetapkan karena ini akan dibahas pemerintah bersama DPR. Dalam pandangan Kemenkeu, ekstensifikasi cukai MBDK dan plastik dibutuhkan untuk burden sharing atau mengurangi ketergantungan pendapatan cukai dari industri tembakau. Selama ini, lebih dari 90 % realisasi penerimaan cukai berasal dari rokok dan hasil tembakau lainnya. (Yoga)
Nilai Tukar Petani Maluku Utara Turun
Bahan Pokok Penyumbang Utama Inflasi di DKI
Limbah Nikel Kini Kaya Manfaat di Desa Kawasi
Deretan rumah di kawasan
Ecovillage Kawasi, Pulau Obi, Halmahera Selatan, Maluku Utara, Jumat
(24/11/2023) terlihat rapi dengan warna pastel nan teduh. Rumah di permukiman
itu ternyata bukan dibangun dari bahan material seperti batako atau batu bata merah.
Bangunan dan jalan di kompleks itu seluruhnya dibangun dari slag nikel atau sisa
produksi dari peleburan nikel yang menggunakan teknologi atau proses pirometalurgi.
Wujudnya berbentuk butiran kasar menyerupai pasir dengan massa jenis lebih besar
daripada pasir biasa. Kompleks perumahan Ecovillage Kawasi dibangun oleh Harita
Nickel, salah satu pemegang izin usaha pertambangan (IUP) di Pulau Obi. Kawasan
seluas 102 hektar itu diperuntukkan bagi warga Desa Kawasi yang akan direlokasi
dalam waktu dekat.
Ada 259 rumah di kompleks
Ecovillage Kawasi yang jika dilihat dari atas membentuk formasi angka delapan,
sebagian besar memanfaatkan limbah hasil produksi nikel. Bata yang digunakan
terbuat dari slag nikel. Slag nikel terlebih dahulu dicampur semen, bottom ash
(abu sisa hasil pembakaran batubara), mortar, dan sampah anorganik. Onny
Mulyono, Supervisor Project Tempat Pengolahan SampahTerpadu (TPST) Harita Nickel,
mengatakan,”Bata dari slag ini lebih kuat dari batako atau bata biasa karena
materialnya memang lebih bagus. Untuk bangunan jadi lebih kuat,” ujarnya.
Pembuatan bata dari slag nikel juga mengurangi sampah atau limbah dari hasil
produksi nikel. Sejumlah jalan menuju lokasi tambang dan smelter Harita Nickel
di Pulau Obi kini juga dibangun menggunakan slag nikel.
Gorong-gorong atau box
culvert di kawasan tambang juga dibuat dari slag nikel. Harita Nickel mampu memproduksi
sampai 1 juta bata slag nikel per bulan. Bahkan, belum lama ini mereka menerima
pesanan bata dari pemda setempat untuk membangun jalur pedestrian di Bacan. ”Kami
kirim setengah juta bata ke Bacan dengan
kapal. Di sana, bata dari slag nikel ini dipakai untuk membangun tempat
pelelangan ikan (TPI) dan jalur pedestrian,” tutur Onny. Bata slag nikel dijual
Rp 3.000 per biji, lebih murah daripada batako yang dihargai Rp 3.500 per biji.
Namun, kata Onny, sulit untuk memasarkan bata slag nikel ke luar daerah, bahkan
keluar pulau, karena mahalnya biaya pengiriman. (Yoga)








