Memasuki pergantian tahun, bakal ada rotasi sektor unggulan penggerak bursa. Sepanjang tahun lalu sektor indeks sektor infrastruktur memimpin pasar saham dengan lonjakan sebesar 80,75%, jauh meninggalkan indeks sektoral lainnya. Menempati posisi kedua, sektor barang baku ( basic materials ) hanya tumbuh 7,51%. Diikuti oleh sektor keuangan yang naik 3,07%. Sementara itu, sektor teknologi dan kesehatan turun paling dalam dengan mencetak kinerja minus 14,07% dan 12,07%. Sedangkan sektor energi yang berjaya pada tahun 2022, berbalik mencatat minus 7,84% sepanjang 2023. CEO Edvisor Profina Visindo, Praska Putrantyo mengatakan, kinerja sektoral dan penguatan IHSG tahun 2023 lalu cenderung ditopang oleh saham-saham yang baru melantai di BEI. Financial Expert Ajaib Sekuritas, Ratih Mustikoningsih menyoroti, pada tahun ini ada dua katalis penting yang bakal memengaruhi pergerakan sektoral saham di BEI. Pertama , potensi pemangkasan suku bunga oleh The Fed, yang akan diikuti Bank Indonesia. Kedua , momentum politik pemilihan umum. Secara historis, Ratih mengungkapkan pemilu menjadi katalis positif bagi sektor konsumsi primer. Selain faktor kenaikan konsumsi, sektor ini juga terpapar angin segar dari melandainya harga soft commodity seperti gandum. Sektor lain yang berpotensi naik daun tahun ini adalah properti. Menurut Ratih, menarik mencermati sektor properti seiring potensi pemangkasan suku bunga acuan. Sektor unggulan lainnya adalah keuangan, terutama saham perbankan yang menunjukkan stabilitas kinerja di tengah volatilitas pasar dan situasi ekonomi. Dengan sejumlah pertimbangan tersebut, Ratih pun menyematkan rekomendasi beli untuk sejumlah saham. Misalnya, MYOR dengan target harga Rp 2.650, MDKA Rp 3.050, dan SMRA Rp 630. Kemudian, buy on weakness BBRI di area Rp 5.550 dengan target harga di Rp 5.900. Sementara itu, Tim Riset Kiwoom Sekuritas Indonesia menyematkan rating overweight untuk sejumlah sektor saham, seperti saham-saham telekomunikasi di sektor infrastruktur, perbankan di sektor keuangan, properti, transportasi dan logistik, serta ritel pada sektor barang konsumsi.

JAKARTA. Kasus Covid-19 kembali menanjak, terutama usai libur Natal dan Tahun Baru 2024. Peningkatan kasus Covid-19 di Indonesia salah satunya akibat munculnya varian baru JN.1. Kementerian Kesehatan mencatat, kasus positif JN.1 meningkat dari 1% pada awal November 2023 menjadi 43% pada awal Desember 2023. Analis Ciptadana Sekuritas, Nicko Yosafat dalam riset 29 Desember 2023 mengatakan, peningkatan kasus harian korona bisa mencapai 1.000-2.000 setelah libur akhir tahun, melampaui angka di saat Idul Fitri tahun 2023. Di tengah kondisi ini, Nicko memprediksi, penjualan produk-produk farmasi dan peralatan medis akan meningkat. Situasi ini dapat memacu kinerja emiten farmasi pada kuartal IV-2023. Analis Henan Putihrai Sekuritas, Jono Syafei mengatakan, meski ada kenaikan kasus korona, tapi dampak positifnya akan lebih banyak tercermin ke saham-saham yang kinerja keuangannya membaik pada kuartal ketiga. Misalnya, saham PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) dan PT Kalbe Farma Tbk (KLBF). "Jadi ada kemungkinan harga sahamnya akan naik menjelang rilis laporan keuangan kuartal IV-2023," kata Jono. Head Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi juga menilai, kenaikan kasus Covid-19 varian baru akan memberikan permintaan lebih tinggi ke emiten kesehatan. Dia menyarankan hold saham KLBF dengan target harga Rp 1.530 per saham dan hold saham SIDO dengan target harga Rp 555 per saham.

PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) diproyeksi tetap mencetak kinerja solid di 2024. Dorongan dari pemerintah untuk segera menyelesaikan Proyek Strategis Nasional (PSN) bakal menjadi pendukung bagi emiten konstruksi pelat merah tersebut. Analis Mandiri Sekuritas, Farah Rahmi Oktaviani dan Adrian Joezer memaparkan, proyek Kalibaru akan menjadi penggerak pendapatan PTPP di 2024. Seperti diketahui, PTPP telah berpartisipasi dalam pengembangan terminal peti kemas baru Tanjung Priok atau disebut Pelabuhan Kalibaru sejak tahun 2012. Sejauh ini, tahap 1A telah selesai dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2016. PTPP saat ini sedang mengembangkan tahap 1B dengan lingkup pekerjaan termasuk desain dan pembangunan, dan nilai kontrak sebesar Rp 3,8 triliun. Per November 2023, PTPP membukukan pencapaian kontrak baru sebesar Rp 30,2 triliun, atau tumbuh 8% year on year (yoy) dan telah mencapai sekitar 89% dari target tahun 2023. Sumber pendapatan kontrak baru PTPP terutama didorong oleh proyek-proyek dari pemerintah dengan porsi sekitar 41% dan BUMN sekitar 34%. Farah bilang, PTPP memperkirakan pertumbuhan kontrak baru akan cenderung datar sekitar 1%-2% yoy di 2024. Hal tersebut karena tender proyek yang diperkirakan lebih lambat dari BUMN dan swasta selama Pemilu. PTPP menargetkan sekitar Rp 10 triliun kontrak baru didapatkan dari proyek IKN. Optimisme tersebut mengingat anggaran IKN dari pemerintah lebih tinggi yaitu Rp 40,6 triliun dan dengan asumsi tingkat kemenangan sebesar 25%. PTPP juga berencana divestasi sebagian aset seperti pembangkit listrik (PT Inpola Meka Energi dengan kepemilikan 38,7% dan PT Odira Energi Karang Agung dengan kepemilikan 70%) di 2024. PTPP juga masih berupaya divestasi sebagian lahan dan aset segmen properti, semisal pada PT PP Properti Tbk (PPRO). Senior Investment Information Mirae Aset Sekuritas Indonesia, Nafan Aji Gusta menilai, langkah divestasi aset dan potensi peningkatan proyek diharapkan dapat menjaga kinerja positif PTPP berlanjut di 2024. "Tantangan bagi emiten konstruksi terutama anggota BUMN Karya adalah arus kas negatif," kata Nafan, Selasa (2/1). Analis Binaartha Sekuritas, Revita Dhiah Anggrainy dalam riset 4 Desember 2023 menyebutkan, PTPP masih mampu mengantongi laba bersih dikala ada penurunan pendapatan usaha pada kinerja sembilan bulan pertama di 2023. Peningkatan laba bersih PTPP didukung oleh biaya keuangan yang lebih rendah dan peningkatan laba dari usaha patungan. Binaartha Sekuritas menargetkan rasio utang terhadap ekuitas (debt to equity ratio) PTPP sebesar 1,3 kali di tahun 2023-2024.

Emiten farmasi, PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) menyiapkan anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) untuk tahun 2024 di kisaran Rp 700 miliar hingga Rp 1 triliun. Corporate External Communication Kalbe Farma, Hari Nugroho mengatakan, anggaran capex tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional perseroan. "Belanja modal akan dialokasikan untuk penambahan kapasitas, pemeliharaan rutin dan kebutuhan informasi teknologi (IT)," kata dia kepada KONTAN, Selasa (2/1). Sebagai tambahan informasi, angka belanja modal tahun 2024 ini tidak berbeda jauh dengan belanja modal KLBF di tahun 2023 yang mencapai Rp 1 triliun. Di sisi lain, jika menilik pada laporan keuangan KLBF selama sembilan bulan pertama tahun 2023 lalu, KLBF berhasil membukukan laba bersih Rp 2,06 triliun. Laba bersih ini turun 16,9% dibandingkan periode yang sama tahun 2022. KLBF berharap, akan terjadi normalisasi kinerja yang lebih baik di tahun ini.   Meski belum menentukan pasti target bisnis yang ingin dicapainya di tahun ini, KLBF berharap laba bersih akan lebih tinggi lagi jika dibandingkan dengan capain tahun 2023. Sebelumnya, Chief Financial Officer Kalbe Farma Kartika Setiabudy menyebut, tantangan bisnis farmasi pasca pandemi Covid-19 adalah perubahan pola konsumsi obat dan produk kesehatan di tengah masyarakat yang cukup berdampak bagi produk-produk Kalbe Farma. Asal tahu saja, manajemen KLBF sendiri merevisi target pertumbuhan penjualan bersih pada 2023 menjadi di kisaran 5% sampai 7%. Angka pertumbuhan tersebut tetap positif dan sesuai dengan pola konsumen terkini. Sebelumnya, pertumbuhan penjualan bersih KLBF diproyeksikan mencapai dua digit pada tahun 2023. Di samping itu, KLBF terus memperhatikan pengelolaan rantai pasok dan persediaan, mengelola portofolio produk, dan menjaga efisiensi biaya operasional. Emiten ini juga mempertahankan likuiditas keuangan yang baik untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan ekspansi. Saat ini, KLBF tengah fokus melakukan inovasi produk dan layanan.

Setelah sempat bergerak liar, inflasi akhirnya berhasil dikendalikan oleh pemangku kebijakan dan berakhir pada posisi 2,61% (year-on-year/YoY) pada bulan lalu.Angka tersebut berada di kisaran target Bank Indonesia (BI) yang sebesar 3% plus minus 1%, sehingga tak berlebihan apabila dalam konteks ini inflasi telah ternormalisasi.Apalagi, S&P Global mencatat, Purchasing Manager's Index (PMI) Manufaktur Indonesia pada Desember 2023 berada di level 52,2, meningkat 0,5 poin dibandingkan dengan November 2023 yang berada pada level 51,7 sekaligus menandai ekspansi selama 28 bulan berturut-turut.Tetap eksisnya manufaktur pada zona ekspansi dan inflasi yang terkendali menggambarkan terjadi keseimbangan antara sisi penawaran dan permintaan.Hal ini tak lepas dari sinergi antara otoritas moneter dan fiskal dalam melakukan manuver baik melalui penyesuaian suku bunga acuan maupun pemberian stimulus fiskal. Artinya, ada faktor pelemahan daya beli dalam normalisasi inflasi tersebut. Dengan demikian, otoritas fiskal dan moneter pun wajib menyiapkan manuver dalam rangka menjaga stabilitas inflasi. World Bank dalam Commodity Markets Outlook 2023, bahkan menuliskan tiga skenario dari dampak perang di Timur Tengah terhadap harga komoditas energi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun kembali disiagakan dalam rangka merespons seluruh dinamika yang bisa membahayakan stabilitas.

Presiden Joko Widodo, saat mengunjungi Gudang Bulog Gumilir, Kabupaten Cilacap, kemarin, Selasa (2/1), menegaskan fiskal negara tetap menjadi bantalan yang akan melindungi daya beli masyarakat sekaligus inflasi. Dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mengatakan risiko geopolitik dan geoekonomi masih membayangi dan diprediksi berlangsung cukup lama. Dalam konteks penanganan inflasi, otoritas fiskal bakal memperkuat koordinasi dengan BI dan pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah adanya kelangkaan komoditas penggerak inflasi.Sejatinya, melandainya gerak inflasi menjadi kabar gembira setelah sejak 2022 pemerintah berjibaku mengamankan indeks harga konsumen (IHK). Kalangan pelaku usaha pun menaruh asa yang besar bagi pemerintah, dari sisi fiskal perlu menambah stimulus baik insentif maupun bantuan sosial, sementara dari sisi moneter perlu upaya ekstra untuk menjaga rupiah dan memulai pelonggaran suku bunga acuan.Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Khamdani, mengatakan ada beberapa faktor yang dapat memicu kenaikan inflasi pada tahun ini. Sementara itu, Ekonom Bank Danamon Irman Faiz, memandang pemerintah perlu mengantisipasi kenaikan harga energi karena adanya dinamika di luar perang.Faktor yang dimaksud adalah gangguan di Laut Merah serta ketidakpastian yang bersumber dari arah kebijakan negara-negara eksportir minyak atau OPEC+.

Badan Pusat Statistik mengumumkan bahwa tingkat inflasi di Indonesia sepanjang 2023 sebesar 2,61% atau yang terendah selama 20 tahun terakhir. Hal ini menandai keberhasilan duet Pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin jelang berakhirnya Kabinet Indonesia Maju jilid kedua. Jokowi sendiri memang sejak awal fokus dalam upaya mengendalikan inflasi dengan menitikberatkan arah pembangunan pada pemerataan pendapatan. Hal ini dapat dimaklumi mengingat saat mulai bekerja secara efektif pada 2015, Jokowi dibayang-bayangi laju inflasi masa-masa akhir Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setinggi 8,38% pada 2013 dan 8,36% pada 2014. Hasilnya, laju inflasi sepanjang 2015 melambat menjadi hanya 3,35% dan bahkan pada 2016 hanya 3,02%. Ibarat mesin mobil, ketika pedal gas diinjak terus, maka kecepatan meningkat dan lebih cepat sampai ke tujuan, tetapi mesin akan kepanasan dan bukan tak mungkin harus turun mesin. Sebaliknya, jika pedal gas diinjak secukupnya, seperti halnya pepatah Jawa alon-alon asal kelakon, maka butuh waktu agak lama mencapai tujuan, tetapi panas mesin masih cukup terjaga demi menambah umur mesin itu sendiri. Bonusnya, pengendara dan penumpangnya masih bisa menikmati pemandangan saat berkendara. Artinya, tingkat inflasi, baik tinggi, sedang maupun rendah selalu bisa dimaknai dari dua sisi. Dalam hal ini, dengan rata-rata tingkat inflasi relatif rendah, Pemerintahan Jokowi lebih menekankan pada pembangunan ekonomi melalui pemerataan pendapatan dan kesejahteraan. Melalui laju inflasi yang terkendali dan relatif rendah, Pemerintahan Jokowi berharap dapat menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian harga yang ketat di bawah kendali dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dan Pusat.   Pertanyaan sederhananya, apakah efek positif dari kestabilan harga, yang tecermin pada rendahnya inflasi, lebih besar atau lebih kecil dari laju pertumbuhan ekonomi yang moderat?. Hal ini hanya bisa dijawab dari delapan ukuran dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat yang dikeluarkan BPS, yaitu kependudukan, kesehatan dan gizi, pendidikan, ketenagakerjaan, taraf dan pola konsumsi, perumahan dan lingkungan, kemiskinan, serta sosial lainnya.

Sejak berlakunya UU Jaminan Produk Halal No. 33/2014, maka seluruh produk yang masuk ke Indonesia dan beredar wajib bersertifikasi halal atau melampirkan keterangan non-halal bagi produk atau bahan baku yang diharamkan. Implementasi jaminan halal untuk industri kesehatan produk kesehatan diatur melalui Perpres No.6/2023 tentang sertifikasi halal obat, produk biologi dan alat kesehatan (alkes). Proses sertifikasi halal dilakukan melalui tiga tahap dimulai dari 17 Oktober 2021 sampai 17 Oktober 2034 yang dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu obat-obatan berdasarkan jenisnya dan alkes berdasarkan tingkat risikonya. Industri kesehatan perlu mempersiapkan ekosistem halal dari hulu ke hilir yang terintegrasi untuk melaksanakan jaminan halal dan perlindungan konsumen terutama umat muslim dari penggunaan produk dan bahan baku non-halal. Perkembangan industri farmasi dan alkes nasional mulai membaik seiring dengan transformasi sistem ketahanan kesehatan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan RI. Jumlah produsen alkes lokal meningkat dari 193 (2015) menjadi 891 perusahaan (2021). Neraca perdagangan alkes Indonesia masih mengalami defisit dalam 5 tahun terakhir, tetapi pertumbuhan ekspor alkes positif setiap tahunnya tercatat sebesar 0,76% dengan nilai ekspor US$207,7 juta di tahun 2022 (PPIE Kemendag, 2023). Sedangkan potensi pasar alkes di kawasan Asia Pasifik tahun 2023 mencapai US$112 miliar dengan tingkat pertumbuhan 6,8% dan diprediksi mencapai US$157 miliar di tahun 2028 (Market Data Forecast, 2023). Produk alkes yang masih bergantung pada impor adalah produk untuk cangkok tulang (bone graft), yang digunakan untuk operasi kelainan tulang seperti patah tulang, operasi tulang belakang dan operasi implan gigi. Produk bone graft dapat membantu penyembuhan lebih cepat pasca-operasi.

Produk bone graft yang telah dikembangkan di dalam negeri adalah berbahan baku dari dengkul/bonggol sapi yang diklaim memiliki kandungan kalsium lebih tinggi dari sisik ikan dan cangkang telur ayam, sehingga menjadi produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) lebih dari 50%. Pasar bone graft global di tahun 2022 senilai US$696,6 juta dimana 75% produknya diserap oleh klinik dibanding rumah sakit (www.grandviewresearch.com). Hal ini tentunya dapat dijadikan peluang bisnis bagi pelaku usaha alkes. Terkait bahan baku, Kementerian Pertanian RI mencatat rata-rata kebutuhan daging sapi untuk industri dan konsumsi rumah tangga tiap tahunnya sekitar 700.000 ton. Produksi daging dari sapi lokal mampu memasok sekitar 60% atau setara dengan 2,5 juta sapi dari kebutuhan nasional. Namun, tantangan saat ini adalah sedikitnya jumlah Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) yang telah bersertifikasi halal dan memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk jaminan higienis dan sanitasi, sehingga pasokan bahan baku seperti bonggol sapi untuk bone graft menjadi terbatas. Maka percepatan sertifikasi halal RPHR sangat penting untuk menghasilkan bahan baku bonggol sapi yang halal. Tantangan lainnya adalah industri kesehatan masih diasosiasikan dengan kebutuhan darurat oleh pengguna, sehingga ketersediaan produk dan harga masih menjadi kekhawatiran dibandingkan dengan status halal produk. Tingkat literasi pengelola layanan kesehatan, pelaku usaha farmasi/alkes dan tenaga medis juga perlu ditingkatkan terkait jaminan produk halal seiring dengan pentahapan kewajiban sertifikasi halal sektor farmasi dan alkes.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, green loan tersebut membuat langkah perseroan dalam mengakselerasi transisi energi lebih leluasa. Pinjaman itu bakal digunakan perusahaan untuk mengembangkan energi hijau di Tanah Air. “Saat ini PLN memiliki berbagai langkah strategis untuk bisa mendorong Indonesia sebagai negara ‘hijau’,” katanya, Selasa (2/1). Untuk diketahui, PLN baru saja menandatangani perjanjian sindikasi dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Central Asia Tbk., dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Selain itu, PLN juga mendapatkan fasilitas pinjaman bilateral dari Sarana Multi Infrastruktur atau SMI. Adapun, fasilitas pembiayaan hijau ini dilakukan melalui skema konvensional dengan nilai Rp9 triliun, dan syariah Rp1 triliun. Kemudian, ada juga fasilitas pinjaman bilateral dengan skema konvensional senilai Rp1 triliun, dan syariah Rp1 triliun. Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly menjelaskan, PLN memang membutuhkan beragam kerja sama pembiayaan untuk bisa menjalankan proyek transisi energi. Apalagi, dana yang dibutuhkan untuk transisi energi tidak sedikit. Kepala Divisi Usaha Syariah SMI Arief Subekti mengatakan, PLN merupakan partner utama perusahaan sebagai country platform manager transisi energi di Indonesia. SMI pun memastikan siap menjalin kerja sama lain dengan PLN untuk mencapai target net zero emission.

Pemerintah resmi memungut pajak rokok elektrik mulai 1 Januari 2024. Besarannya tarifnya adalah 10% dari cukai rokok. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok. Kebijakan ini juga amanat Undang-Undang No 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). Kementerian Keuangan (Kemkeu) menjelaskan, beleid baru ini bertujuan mengendalikan konsumsi rokok masyarakat. "Peran para pemangku kepentingan termasuk pelaku usaha rokok elektrik dalam mendukung implementasi kebijakan ini menjadi sangat penting," tulis Kemkeu dalam keterangan resmi yang diterima KONTAN, Senin (1/1). Adapun rokok elektrik adalah salah satu barang kena cukai sesuai amanat UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Adapun penerimaan cukai rokok elektrik pada 2023 hanya sebesar Rp 1,75 triliun atau sebesar 1% dari total penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) dalam setahun. Oleh sebab itu, implementasi pengenaan pajak rokok elektrik diharapkan bermanfaat untuk masyarakat. "Paling sedikit 50% penerimaan pajak rokok diatur penggunaannya (earmarked) untuk pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) dan penegakan hukum yang pada akhirnya mendukung pelayanan publik yang lebih baik di daerah," jelas Kemkeu. Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita menilai, penerapan kebijakan ini tanpa sosialisasi dan komunikasi yang baik kepada pelaku usaha. Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio menilai, rokok elektrik berisiko lebih rendah ketimbang rokok konvensional. Jadi, pajak yang dikenakan semestinya lebih rendah.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menyiapkan sejumlah amunisi untuk menggenjot transaksi produk derivatif. BEI berencana menerbitkan sejumlah produk baru dan memberikan insentif khusus untuk produk ini. Saat ini, BEI telah memiliki sejumlah produk derivatif dengan underlying indeks saham dan surat utang. Di antaranya, IDX LQ45 Futures, IDX30 Futures, Indonesia Government Bond Futures dan Basket Bond Futures. Tapi, produk derivatif futures masih tak banyak peminat. Sepanjang 2023, produk futures di BEI hanya diperdagangkan sebanyak 326 kali dengan nilai transaksi Rp 23,71 miliar. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman mengatakan, ada sejumlah tantangan dalam pengembangan produk derivatif ini. Selama ini, setiap investor yang ingin melakukan transaksi kontrak berjangka harus terlebih dahulu membuka Rekening Dana Derivatif (RDD) melalui anggota bursa (AB) Derivatif. "Ada kekhawatiran terkait pembukaan rekening. Harapannya dengan adanya sub-rekening oleh KSEI nantinya bisa mempermudah investor," kata Iman di Jakarta, Jumat (29/12). BEI juga tengah berkoordinasi dengan regulator perpajakan untuk mendapatkan insentif bagi investor yang mentransaksikan produk Single Stock Futures.. Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pengembangan derivatif menjadi salah satu program prioritas di 2024. Meski belum menyebut rinciannya, Inarno mengatakan, OJK akan merevisi Peraturan OJK (POJK) terkait Transaksi Marjin dan Liquidity Provider untuk meningkatkan likuiditas transaksi produk ini di pasar modal. Tak hanya produk baru, BEI juga akan menggenjot transaksi Waran Terstruktur yang punya potensi besar. Di pipeline BEI, ada tiga AB yang bersiap menjadi issuer waran terstruktur. Satu di antaranya telah mengantongi izin liquidity provider. Head of Sales & Marketing Equity Derivative RHB Sekuritas, Steinly Atmanagara mengatakan, RHB masih akan fokus untuk membesarkan Waran Terstruktur. Saat ini, kian banyak investor yang sudah paham bertransaksi di Waran Terstruktur.