Otoritas Jasa keuangan (OJK) telah menerbitkan  aturan terbaru mengenai asuransi kredit. Aturan ini mengatur antara lain mengenai penerapan risk sharing antara  perusahaan asuransi dan kreditur. Beleid baru asuransi kredit tersebut tertuang dalam POJK 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan Dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah, yang sebelumnya diundangkan pada 13 Desember 2023. Beleid ini mengadopsi sekaligus  menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK ini belum diatur mengenai penyelenggara produk asurani yang dikaitkan dengan kegiatan pembiayaan syariah dan suretyship syariah. Didalam PJOK 20 tahun 2023, OJK melakukan penguatan aturan, antara lain perbaikan di sisi tata kelola penyelenggaraan asuransi kredit yang dikaitkan dengan kegiatan pembiayaan syariah dan suretyship syariah, (Yetede)

Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang mengalami kenaikan pada awal 2024, sejalan dengan terbukanya potensi  January Effect yang akan membawa sentimen terhadap gerak saham-saham di lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). IHSG akan mengawali perdagangan 2024 pada posisi 7.2.72 setelah menguat 6,1% sepanjang 2023 dari posisi akhir tahun 2022 di level 6.850. "Untuk January Effect  kami memeprkirakan berpeluang terjadi. Namun investor tetap dapat mewaspadai akan akan adanya aksi profit taking terlebih dahulu, mengingat pergerakan IHSG sejak November 2023 kenaikannya cukup signifikan," kata Analis MNC Sekuritas  Herditya Wicaksana. January Efeect merupakan sebuah fenomena di mana harga saham di pasar modal cenderung  mengalami kenaikan. Bahkan, beberapa saham yang termasuk ke dalam katagori kapitalisasi menengah dan kapitalisasi kecil juga ikut menikmati peningkatan harga saham. (Yetede)

Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) pada periode November 2023 menemukan 22 entitas yang melakukan penawaran /kegiatan keuangan ilegal, yang terdiri dari:12 entitas melakukan penawaran kerja paruh waktu dengan sistem deposit, 7 entitas melakukan penawaran investasi tanpa izin, 2 entitas melakukan kegiatan perdagangan  aset kripto tanpa izin,  dan 1 entitas melakukan kegiatan pencatatan keuangan tanpa izin. Berkaitan dengan temuan tersebut, Satgas Pasti telah melakukan pemblokiran  aplikasi dan informasi serta akan berkoordinasi dengan  aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Satgas Pasti juga telah melakukan pemblokiran terhadap 625 pinjaman ilegal, yang berasal dari 337 pinjaman online ilegal di sejumlah website dan aplikasi. (Yetede)

Kementerian Keuangan (Kemekeu) mulai menjalankan pemberlakuan pajak rokok atas rokok eletronik (REL) mulai 2 Januari 2024, sebagai bentuk momitmen pemerintah dalam  memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya pada pertengahan tahun 2018. Kepala Biro Komunikasi  dan  Layanan Informasi Kemenkeu Deni Surjantoro mengatakan, pengenaan cukai rokok terhadap rokok elektrik akan berkonsekuensi  pula pada pengemasan  pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok (piggyback taxes). Namun, pada saat pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018, belum serta merta dikenakan pajak rokok. "Hal ini merupakan upaya pemberian masa transisi yang cukup atas implementasi dari konsep piggyback taxes tang telah diimplemetasikan sejak 2014 yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009," jelas Deni. (Yetede)

Secure Connection, produsen produk elektronik berbasis di Hongkong, mengumumkan ekspansi strategisnya ke pasar Indonesia dengan  rangkaian lengkap  produk berlisensi  Honeywell. Adapun katagori produk information and technology (IT)  mencakup air purifiers, produk audio rumah dan pribadi dan IT, serta sistem kabel terstruktur. CEO Secure Connection Limited Mohit Anand mengatakan, Indonesia memberikan peluang yang menarik bagi perusahaan Indonesia memberikan peluang yang menarik bagi perusahaannya. Indonesia dikenal dengan ekonomi  dan lanskip kosumennya yang dinamis, memberikan peluang yang besar bagi rangkaian  produk berlinsensi Honeywell. "Kami yakin dan antusias dengan  peluncuran kami di Indonesia dan berharap dapat menyenangkan konsumen Indonesia dengan penawaran produk yang komperhenshif. Kami sangat senang bermitra dengan PT Bintang Mas Rezeki Nusantara, distributor  produk teknologi terkemuka di Indonesia, sebagai mitra distribusi kami," kata Mohit. (Yetede)

Mulai tahun ini, pemerintah menyederhanakan perhitungan pajak penghasilan (PPh) karyawan atau PPh Pasal 21. Kini, pemotongan PPh Pasal 21 resmi memakai skema tarif baru, yakni tarif efektif alias tarif efektif rata-rata (TER). Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58/2023 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 27 Desember 2023. Di beleid ini, tarif efektif dibagi dua jenis, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Adapun tarif efektif bulanan mengacu penghasilan tidak kena pajak atau PTKP sesuai status perkawinan dan jumlah tanggungan wajib pajak pada awal tahun pajak. Nah, tarif efektif bulanan dibagi lagi menjadi tiga kategori, yakni kategori A, kategori B dan kategori C. Adapun tarif efektif harian ditetapkan 0% untuk penghasilan hingga Rp 450.000 dan 0,5% untuk penghasilan di atas Rp 450.000 hingga Rp 2,5 juta. Ketimbang aturan selama ini yang tertuang dalam Pasal 17 ayat 1 UU No 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), rentang tarif PPh 21 atas penghasilan bruto bulanan di beleid baru ini cukup sempit dan detail, dengan gap 0,25%-1%. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif efektif ini dilakukan atas penghasilan bulanan pegawai mulai dari periode Januari sampai November. Untuk Desember, pemotongan PPh Pasal 21 masih memakai ketentuan tarif Pasal 17 ayat (1) UU HPP. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengklaim bahwa penerbitan peraturan pemerintah ini untuk memberikan kemudahan bagi pemberi kerja dalam penghitungan pajak terutang. Nah, dengan PP anyar ini, penghitungan pajak terutang cukup mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif. Yang jelas, "Tidak ada tambahan beban pajak baru sehubungan penerapan tarif efektif," kata Dwi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/12). Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menilai, tarif pajak efektif akan memudahkan pemotongan bulanan tanpa mengubah beban pajak riil yang ditanggung setiap pegawai berdasarkan UU PPh. Dia bilang, jika akumulasi beban pajak yang timbul akibat tarif pajak efektif selama setahun menyebabkan lebih bayar sesuai UU PPh, maka akan ada mekanisme restitusi. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono juga menilai, aturan ini akan menguntungkan pemberi kerja selaku pemungut PPh Pasal 21 PP ini juga terkait mekanisme pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa Januari hingga November. Sementara penghitungan PPh Pasal 21 masa Desember masih menggunakan rumusan lama.

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat Rp 241,4 triliun hingga 28 Desember 2023. Angka ini jauh lebih rendah dari target awal sebesar Rp 598,2 triliun, juga lebih mini dibandingkan target dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75/2023 yang sebesar Rp 479,9 triliun. Defisit anggaran ini sejalan dengan realisasi pendapatan yang lebih tinggi ketimbang belanja negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat, realisasi pendapatan negara hingga 28 Desember 2023 Rp 2.725,4 triliun, setara 110,65% dari target awal APBN dan mencapai 103,34% dari target Perpres 75/2023. Namun dari sisi belanja, realisasinya hanya Rp 2.966,8 triliun. Angka itu setara 96,92% dari target awal APBN dan hanya mencapai 95,18% dari target Perpres 75/2023. Sementara realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp 337,8 triliun, lebih rendah dari target APBN 2023 yang senilai Rp 598,2 triliun. Angka itu juga lebih rendah dari target Perpres 75/2023 yang dipatok Rp 479,9 triliun. Menkeu Sri Mulyani bilang, kinerja APBN 2023 yang solid akan membawa optimisme pada tahun 2024 sehingga diharapkan APBN tahun ini tetap menjadi alat yang digunakan sebagai shock absorber, responsif dan mampu menciptakan stabilitas serta distribusi, juga meningkatkan efisiensi ekonomi. Yang jelas, Kemkeu tetap mewaspadai berbagai risiko dan guncangan di tahun ini, terutama yang berasal dari faktor eksternal. Sebab, geopolitik masih belum selesai, dan dunia masih dihadapkan fragmentasi. Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyayangkan realisasi belanja negara yang tak mencapai target, meski sesuai keinginan Presiden Joko Widodo yakni belanja negara 2023 minimal 95% dari target. Sebab, "Peran belanja negara tetap urgen dalam rangka counter cyclical untuk mempertahankan ekonomi dari gejolak eksternal yang terjadi tidak saja pada tahun 2023, tetapi awal 2024," ungkap Bhima, Senin (1/1). Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, belanja negara yang kerap kali tertumpuk di akhir tahun adalah masalah klasik. Oleh karena itu, problem seperti perencanaan dan eksekusi dari belanja perlu dievaluasi pemerintah selanjutnya. Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto mengingatkan jika pola belanja pemerintah yang menumpuk di akhir tahun masih berlanjut pada 2024, maka laju ekonomi akan terhambat.