Liburan Terjangkau dan Bebas Macet di Kepulauan Seribu
Kepulauan Seribu di DKI
Jakarta menjadi destinasi wisata para pengunjung saat libur Tahun Baru 2024. Selain
cuaca yang mendukung, pasir pantai juga mengundang mereka. Siang itu, Senin
(1/1/2024), ribuan warga hilir mudik di Dermaga Pulau Pari, Kepulauan Seribu,
DKI Jakarta, menikmati biru laut serta pasir pantai. Para wisatawan ini berangkat
dari Muara Angke, Jakut, menuju Pulau Pari menumpang kapal kayu dengan waktu
tempuh dua jam. Ada juga yang datang memakai kapal cepat dari Dermaga Marina
Ancol. Setelah sampai di Pulau Pari, pengunjung menuju Pantai Pasir Perawan
untuk mandi di air jernih nan tenang, bermain di pasir putih, hingga mendayung
kano. Ada pula yang bersantai menikmati angin sepoi-sepoi dengan pemandangan
pantai dan hutan bakau di bibir pantai. Tenda-tenda perkemahan juga berdiri di
sekitarnya.
Indah Tri Muktiana (20),
wisatawan asal Jakut, berkunjung ke Pulau Pari bersama 14 rekan kerjanya sejak
Minggu (31/12/2023) dan akan balik Senin ini. Selama di Pulau Pari, Indah dan
rekannya bermain di pantai, snorkeling, dan bakar-bakar ikan. ”Tempatnya bagus,
masih asri, dan sejuk. Biaya ke sini juga relatif terjangkau,” kata karyawan
toko ini. Ia dan rekannya membeli paket wisata Rp 390.000 per orang. Itu sudah
termasuk ongkos kapal, makan, sarapan, dan penginapan. Haris (43), wisatawan
lainnya, juga datang ke Pulau Pari bersama tujuh anggota keluarganya, seperti
istri, anak-anak, dan adiknya. Mereka sampai Senin siang dan akan kembali Selasa
(2/1/2024). ”Kami berwisata ke pulau karena menghindari macet. Kalau ke Puncak
(Bogor), misalnya, udah pasti macet saat libur panjang. Selain itu,
wisata ke pulau juga murah meriah. Kami beli paket wisata Rp 520.000 per
orang,” kata Haris. Kedatangan Haris, Indah, dan wisatawan lain saat libur tahunbaru
telahmemberikanmanfaat bagiwarga setempat. Ai Sumarni (34), meraup omzet lebih
banyak dari jualan telur gulung.
”Cuaca beberapa hari ini
bagus. Kalau tahun lalu, (wisatawan) sepi karena cuaca buruk. Ada angin kencang
dan ombak besar,” kata ibu satu anak ini. Ribuan pengunjung Kepulauan Seribu
memang menjadi salah satu destinasi unggulan wisatawan. Data Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Kepulauan Seribu
mencatat, jumlah penumpang kapal yang menuju enam pulau di daerah ini
meningkat. Antara lain, Pulau Pari, Kelapa, Pramuka, Untung Jawa, Tidung, dan
Pulau Lancang. Secara keseluruhan jumlah penumpang pada Natal dan Tahun Baru
(30-31 Desember 2023) mencapai 20.919 orang. Pada periode yang sama di 2022
hanya 5.528 orang. ”Jumlah wisatawan meningkat signifikan karena factor cuaca
yang sangat mendukung dibandingkan tahun lalu. Selain itu, ada juga informasi
dari pelaku wisata bahwa wisata Kepulauan Seribu sangat berkembang dan layak dikunjungi,”
kata Capt Mu’min, Kepala KSOP Kelas IV Kepulauan Seribu. (Yoga)
Perbaiki Tata Kelola Dana Pensiun BUMN
Memasuki tahun 2024,
semua dana pensiun di bawah payung BUMN didorong untuk memperbaiki tata kelola investasi
dan operasional. Masalah utama dana pensiun BUMN terletak pada rendahnya nilai
pengembangan investasi dengan tingginya bunga dari program pensiun manfaat
pasti. Di akhir tahun 2023, Kementerian BUMN mengungkapkan, 70 % dari 48 dana
pensiun pelat merah punya masalah terkait penyimpangan investasi, transparansi
pengelolaan dana, serta minimnya akuntabilitas. Akibatnya, 22 dana pensiun BUMN
diminta untuk mengajukan skema penyehatan karena memiliki rasio kecukupan dana
(RKD) di bawah 100 %. Ini menjadi sinyal rendahnya kemampuan dana pensiun BUMN
untuk membayar kewajiban. Melihat kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Asosiasi
Dana Pensiun Indonesia (ADPI) Budi Sulistijo mengatakan, setiap dana pensiun
yang punya masalah perlu segera memperbaiki arus kas (cash flow). Pembenahan tata
kelola mendesak dilakukan baik di bidang investasi maupun bidang operasional.
”Hal yang tidak kalah penting,
perlu adanya dukungan dari pendiri dana pensiun dalam bentuk pemenuhan
kewajiban (top up) serta adanya panduan berupa arahan investasi dan strategic
asset allocation (alokasi aset
strategis),” ujarnya saat dihubungi, Senin (1/1/2024), di Jakarta. Kementerian
BUMN telah mengungkap bahwa dana pensiun pelat merah dengan RKD di bawah 100 %
membutuhkan suntikan modal tambahan totalRp 12 triliun. Proses penyuntikan
modal bisa memakan waktu lebih dari tiga tahun, bergantung dari kemampuan
tiap-tiap dana pensiun. ”Secara ketentuan, top up atau pemenuhan atas kewajiban
merupakan opsi yang harus dilakukan karena erat kaitannya dengan pemenuhan manfaat
pensiun yang menjadi hak peserta,” kata Budi. (Yoga)
Momentum untuk Perikanan Berkelanjutan
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebutkan, tugas yang diberikan Presiden Jokowi kepada dirinya adalah bagaimana menyeimbangkan ekonomi dan ekologi. Kebijakan ekonomi biru pun digulirkan untuk mendorong kelautan dan perikanan berkelanjutan, meliputi perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan perikanan budidaya, pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut. ”Desakan ekonomi di laut Indonesia sangat besar. Kita mengelola wilayah laut dari Sabang sampai Merauke dengan luasan besar dan 17.500 pulau serta jumlah penduduk pesisir 140 juta orang. Ini bukan sesuatu yang mudah. Ekologi pasti akan terabaikan oleh siapa pun ketika orientasinya lebih ke soal ekonomi,” papar Trenggono dalam Kaleidoskop Kelautan dan Perikanan 2023 yang diselenggarakan Destructive Fishing Watch Indonesia, pertengahan Desember 2023.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan perairan dengan command center untuk memantau pergerakan semua kapal ikan yang beroperasi dan mencegah pelanggaran kapal perikanan. KKP menyinyalir, terdapat sekitar 23.000 kapal ikan yang beroperasi, tetapi yang berizin dan terdaftar hanya 6.000 kapal. Tantangan muncul dalam keberlanjutan pekerjaan nelayan sebagai dampak perubahan iklim. Merujuk data BPS selama 1993-2022 serta proyeksi Tim Jurnalisme Data Harian Kompas, hingga 2030, jumlah petani dan nelayan akan menurun hingga 2,4 % atau 926.492 pekerja yang akan meninggalkan pekerjaannya akibat perubahan iklim. Kebijakan utama pemerintah untuk keberlanjutan, yakni kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, menuai kontroversi publik akibat sosialisasi kepada publik yang belum optimal, kesiapan infrastruktur yang minim, dan kekhawatiran privatisasi laut oleh oligarki industri perikanan skala besar yang berpotensi meminggirkan nelayan lokal. Segala pembenahan konkret dinantikan sebagai wujud keberpihakan pemerintah memastikan gaung keberlanjutan. (Yoga)
Pasar Kerja Mulai Syaratkan Kecerdasan Buatan
Sepanjang 2021-2023,
berdasarkan temuan aplikasi media sosial untuk jaringan profesional LinkedIn,
lowongan pekerjaan di Asia Tenggara yang menyebutkan syarat keterampilan teknologi
kecerdasan buatan ataupun spesifik kecerdasan buatan generatif meningkat 2,4
kali lipat. Fenomena ini menandakan teknologi kecerdasan buatan sudah berada di
garis depan transformasi pasar tenaga kerja. Country Lead LinkedIn for Indonesia
Rohit Kalsy, Senin (1/1/2024), di Jakarta, mengatakan, sudah banyak pekerja di Indonesia
meyakini akan terjadi perubahan signifikan pada pekerjaan mereka seiring dengan
rilis teknologi kecerdasan buatan. Di antara profesional Indonesia, ada yang
optimistis mengenai manfaat menggunakan kecerdasan buatan untuk bekerja dan ada
pula pekerja yang merasa terbebani dengan tren teknologi tersebut.
”Untuk tahun 2024 dan seterusnya,
kami semakin jelas melihat bahwa dunia kerja semakin beralih menjadi lebih memprioritaskan
keterampilan, termasuk keterampilan dibidang teknologi kecerdasan buatan. Kami
pun melihat momentum ini sudah mulai terbangun. Para pengusaha sedang mengubah
pola pikir mereka dengan menempatkan keterampilan sebagai inti perekrutan dan
pengembangan talenta di dalam perusahaan,” ujar Rohit. Ia mengatakan, sesuai
data LinkedIn, di pasar Asia Tenggara yang di dalamnya ada Indonesia, filter
keterampilan yang menjadi bagian dari fitur pencarian perekrutan di aplikasi
LinkedIn telah tumbuh 25 %. Saat ini 50 % perekrut cenderung mencari kandidat
berdasarkan keterampilan daripada lamanya pengalaman kerja. Pengguna LinkedIn
secara global menambahkan lebih dari 595 juta keterampilan ke profil mereka per
September 2023 atau meningkat 69 % dari tahun sebelumnya.
Keterampilan teknis (hard
skill) di bidang teknologi, terutama kecerdasan buatan yang sifatnya disruptif,
sangat dicari oleh perusahaan. Data LinkedIn menunjukkan, kesenjangan
keterampilan terbesar di Indonesia masih menyangkut keterampilan ilmu data,
pengembangan laman, dan desain grafis. Menurut Rohit, keterampilan nonteknis
(soft skill) tetap tidak bisa diabaikan meskipun lingkungan bisnis semakin kompleks
dan otomatisasi tugas oleh kecerdasan buatan semakin marak. Mentransfer soft
skill pun lebih mudah dilakukan baik antar bidang pekerjaan maupun lintas industri.
Sejumlah pengguna LinkedIn di Indonesia diketahui menggemari belajar soft skill
yang berupa berpikir strategis, berbicara dengan percaya diri dan efektif,
serta kemampuan menganalisis data. (Yoga)
Pertamina Turunkan Harga Pertamax
Asa Saat Jakarta Bukan Lagi Ibu Kota
Malam Muda Mudi Jakarta
Kota Global, Minggu (31/12/2023) menutup tahun terakhir Jakarta sebagai ibu kota
negara. Pemerintah berencana menggelar upacara Hari Ulang Tahun Ke-79 Republik
Indonesia di Ibu Kota Nusantara, Kaltim, sebagai titik awal perpindahan ibu
kota negara dari Jakarta ke IKN. Saat malam muda mudi itu, warga larut dalam
euforia. Ada berbagai hiburan, seperti karnaval, konser, atraksi drone, dan
pesta kembang api, yang dipusatkan di Bundaran HI. Seiring euforia itu, warga
berharap kota ini tetap eksis dan tumbuh jadi tempat yang nyaman untuk berkarya
serta mampu menuntaskan problemnya, seperti kemacetan, banjir, dan polusi
udara. Aldila Damayanti (28), salah satu warga, meyakini Jakarta akan
berkembang jadi kota modern meski ibu kota negara pindah ke IKN. ”Masalah
klasik, seperti kemiskinan, harus diselesaikan hingga tuntas,” katanya, Senin
(1/1/2024).
Menurut Yoga Dwi Pratama (25),
warga Jakbar, perpindahan ibu kota negara bakal mengurangi beban Jakarta. Pemprov
DKI Jakarta bisa fokus menjadikan Jakarta sebagai kota modern yang mengutamakan
pelayanan ekonomi. Indy Prameswari (20), warga Jakpus ingin Jakarta tetap jadi tempat
berkarya bagi seluruh lapisan masyarakat. Di sisi lain, Indy berharap kepadatan
dan kemacetan Jakarta bisa terurai dengan pemindahan itu. ”Saya juga berharap
transportasi massal di Jakarta semakin maju dan mampu mendorong warga beralih
moda transportasi (umum),” ucap Indy. Tak melulu soal pembangunan fisik, warga
juga berharap makin sejahtera. Amilia (48), pemilik warung makan di Jakpus,
ingin pemerintah senantiasa memberikan fasilitas permodalan bagi pelaku UMKM
seperti dirinya.
Wisnu Heryanto (30),
berharap kehidupan warga lebih baik dengan meningkatnya roda ekonomi, layanan publik,
infrastruktur, serta teknologi seiring pembangunan menuju kota global. Namun, pembangunan
itu tidak mengesampingkan kebudayaan Betawi dan pelestariannya harus tetap
berjalan di tengah perubahan zaman Seiring rencana pemindahan ibu kota negara,
Jakarta menegaskan diri untuk jadi kota global. Pj Gubernur DKI Jakarta Heru
Budi Hartono berulang kali menyampaikan hal itu. Dalam opininya di Kompas pada
9 Juni 2023, Heru menyebut Jakarta terus berbenah mempersiapkan diri menjadi
kota global, menyongsong perpindahan ibu kota negara ke IKN, yang akan efektif
pada 2024. Kendati tidak lagi menyandang status ibu kota negara nantinya,
Jakarta berupaya mewujudkan kota modern yang memenuhi syarat sebagai kota
global. (Yoga)
OJK Masih Kaji Dampak Penerapan PSAK 74
OJK masih mengkaji dampak
penerapan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK 74. Berdasarkan hasil
kajian, penerapan PSAK 74 akan berpengaruh terhadap laporan keuangan perusahaan
asuransi, baik dari sisi neraca keuangan maupun laporan pendapatan komprehensif
perusahaan asuransi. Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan,
dan Dana Pensiun OJK, Iwan Pasila mengatakan, penerapan PSAK 74 ini akan
mendorong pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengelola portofolio
usaha dan asumsi risiko. Sebab, PSAK 74 mengedepankan akurasi asumsi risiko
dengan berbagai variannya.
”Kami terus mendorong dan
memantau perkembangan penerapan PSAK 74, yang pada 2025 akan mulai berlaku. OJK
juga telah membentuk komite pengarah dan komite pelaksana untuk mendorong
proses persiapan dan memantau progresnya sehingga perusahaan yang belum
melakukan parallel run dapat segera melakukannya mengingat hal itu penting untuk
menganalisis akurasi dan dampak finansial,” katanya saat dihubungi di Jakarta,
Senin (1/1/2024). Sebelumnya OJK telah menetapkan PSAK 74 diterapkan oleh
perusahaan asuransi paling lambat 1 Januari 2025. PSAK 74 tentang kontrak asuransi
merupakan standar yang diadopsi dari International Financial Reporting Standards
(IFRS) 17.
Iwan menyebut, analisis
sementara terhadap sejumlah posisi keuangan perusahaan menunjukkan hasil
beragam, baik yang berdampak positif maupun negatif. Kendati demikian, penerapan
PSAK 74 dapat membuat perusahaan lebih berhati-hati dalam pembentukan premi,
memantau dan mengevaluasi akurasi asumsi risiko, serta memastikan kebijakan
investasi yang selaras dengan kewajiban yang ada dan memastikan perusahaan memiliki
cash yang memadai untuk membayar setiap kewajiban yang jatuh tempo. (Yoga)
Vaksin Covid-19 Sekarang Berbayar
Pemerintah tidak lagi
memberikan vaksinasi Covid-19 gratis kepada masyarakat umum mulai 1 Januari 2024.
Namun, bagi kelompok rentan yang memiliki risiko kesakitan dan kematian lebih tinggi,
vaksin masih diberikan gratis. Berdasarkan Permenkes No HK.01.07/MENKES/2193/2023,
vaksinasi Covid-19 bagi kelompok rentan menjadi program imunisasi rutin yang ditanggung
negara. ”Menetapkan pemberian imunisasi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
program sebagai imunisasi rutin. Pemberian imunisasi Covid-19 program
dilaksanakan mulai 1 Januari 2024 di seluruh Indonesia,” tulis Menkes Budi
Gunadi Sadikin dalam peraturan yang ditandatangani pada 22 Desember 2023 itu.
Kelompok rentan meliputi
orang yang belum pernah menerima sama sekali atau sudah menerima minimal satu dosis
vaksinCovid-19. Selainitu, orang lanjut usia, lanjut usia dengan penyakit
penyerta, dewasa dengan penyakit penyerta, tenaga kesehatan di garda terdepan,
ibu hamil, remaja usia 12 tahun ke atas, dan kelompok usia lain dengan gangguan
sistem imun. Bagi masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori tersebut,
vaksin Covid-19 tidak menjadi program imunisasi rutin, tetapi hanya pilihan.
Masyarakat umum yang mau divaksin
Covid-19 dapat mendatangi langsung fasilitas pelayanan kesehatan dengan
membayar secara mandiri. Fasilitas kesehatan diminta untuk memenuhi kebutuhan
ini dengan menyediakan vaksin Covid-19 melalui distributor resmi yang ditunjuk
produsen vaksin. ”Pastikan vaksin Covid-19 yang digunakan untuk imunisasi
pilihan harus yang sudah memiliki nomor izin edar dari BPOM dan didapatkan dari
distributor resmi yang ditunjuk produsen,” kata Dirjen Kefarmasian dan Alkes
Kemenkes Rizka Andalucia. Mengenai harga sudah dikelola Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui katalog elektronik (e-catalog).
(Yoga)









