Kementerian Perhubungan tengah mengevaluasi lagi tarif kereta rel listrik lintas Jabodetabek sebagai respons usulan PT Kereta Commuter Indonesia pada 2 tahun lalu. Proposal yang berisi rencana penaikan tarif kereta rel listrik (KRL) lintas Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang diusulkan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) kembali dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Proposal yang diajukan oleh anak usaha PT Kereta Api Indonesia (KAI) sejak 2022 tersebut dianggap relevan dibahas lagi pada tahun ini. Apalagi, proses pemilihan umum (pemilu) telah terlaksana pada 14 Februari 2024. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan bahwa pembahasan penaikan tarif KRL Jabodetabek sudah bergulir beberapa waktu lalu. Menurutnya, diskusi melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) terkait termasuk PT KCI atau KAI Commuter selaku operator KRL di Jabodetabek. Namun, Adita belum dapat memastikan kapan penyesuaian tarif itu berlaku. Dari survei yang dilakukan di lingkup Jabodetabek, rata-rata kemampuan membayar masyarakat sebesar Rp8.486 untuk ongkos KRL, sementara kesediaan membayar masyarakat pada moda Commuter Line sebesar Rp4.625. Survei itu dilakukan terhadap responden yang berasal dari semua lintas KRL seperti Bogor, Bekasi, Serpong dan Tangerang sebanyak 6.841 orang yang terdiri atas responden pria 51% atau sebanyak 3.577 orang dan wanita sebesar 49% atau 3.364 orang. Dalam kesempatan terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Perkeretaapian Ditjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar enggan berkomentar banyak terkait dengan rencana penyesuaian tarif KRL Jabodetabek pada 2024. Namun, Arif menjanjikan memberikan informasi terbaru terkait dengan tarif saat sudah ada ketetapan atau regulasinya. Sebaliknya, KAI Commuter sejak lama menyebutkan ada potensi kenaikan tarif layanan KRL Jabodetabek. Direktur Utama KAI Commuter Asdo Artriviyanto menjelaskan tarif KRL Jabodetabek belum mengalami kenaikan sejak 2016. Saat ini, tarif masih berlaku 25 km pertama sebesar Rp3.000 per penumpang serta 10 km selanjutnya sebesar Rp1.000 per penumpang. Asdo beralasan KAI Commuter merupakan perusahaan yang mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk mengoperasikan layanan KRL Commuter Line. Artinya, seluruh biaya operasional KAI Commuter ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO. KAI Commuter percaya diri penaikan tarif KRL Jabodetabek bakal disetujui. Alasannya, KAI Commuter terus meningkat pelayanan dengan menambah armada. Setidaknya, KAI Commuter membeli sebanyak total 24 rangkaian KRL dari PT Industri Kereta Api (Inka) untuk pemenuhan kebutuhan armada kereta hingga 2027. VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba menjelaskan, pada tahap awal, KAI Commuter telah menandatangani kontrak dengan Inka untuk pengadaan 16 rangkaian (trainset) baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirim secara bertahap pada periode 2025—2026. Sambil menunggu rangkaian KRL baru dan retrofit dari Inka datang, Anne menjelaskan KAI Commuter juga mengimpor KRL baru dari China sebanyak 3 trainset dengan biaya Rp783 miliar. Seluruh pembiayaannya dari pinjaman KAI Commuter berasal dari pinjaman pemegang saham atau shareholder loan dari PT KAI dan bantuan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Jumlah kelas menengah di indonesia sangat besar, sekitar 20% dari total populasi. Jika ditambah dengan calon kelas menengah, atau penduduk yang sudah lepas dari jerat kemiskinan tetapi belum seaman kelas menengah, jumlahnya mencapai 115 juta atau 45% dari populasi. Bank Dunia mengidentifikasi  kelas menengah di indonesia orang yang pengeluarannya berkisar 1,2 juta sampai dengan Rp 6 juta dalam sebulan atau mereka yang sedikit diatas rata-rata upah minimum. Posisi kelas menengah sebenarnya juga sulit, karena berada diantara kelompok atas dan kelompok miskin. Apalagi bagi mereka yang penghasilannya di batas bawah kelas menengah, Rp 1,2 juta per bulan. Sayangnya, program sosial pemerintah biasanya ditujukan kepada kelompok  yang sangat membutuhkan bantuan, yakni kelompok miskin. Sebab kelas menengah dianggap  lebih mampu secara ekonomi. (Yetede)

PT Bayan Resources Tbk (BYAN)  memproyeksikan harga jual rata-rata (avarage selling price/ASP) batu bara 2024 akan lebih rendah 20% dibandingkan 2023. Hal ini membuat emiten batu bara milik konglomerat Low Tuck Kwong tersebut perlu bekerja lebih keras untuk bisa mempertahankan kinerja  di tahun ini. Manajemen Bayan Resources dalam materi paparan publik yang dirilis Senin (4/3/2024) memperkirakan, harga jual rata-rata batu bara perseroan pada 2024 di level US$ 60-65 per ton atau turun 20% dibanding 2023 yang sebesar US$ 75,8 per ton. Dengan penurunan ASP ini, perseroan masih berharap mampu mempertahankan  pendapatan hingga US$ 3,6 miliar atau hampir sama  dengan 2023 yang sebesar US$ 3,58 miliar. (Yetede)

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Bank Negara  Indonesia (persero) Tbk atau BNI telah merombak besar-besaran susunan pengurus perseroan, utamanya adalah perubahan wakil direktur utama (wadirut). Kementerian BUMN mengangkat Putrama Wahju Setyawan sebagai wadirut menggantikan Adi Sulistyowati. Di jajaran komisaris BNI dan menyetujui pengangkatan Mohammad Yusuf Permana sebagai penggantinya. Rapat juga menyetujui pemberhentian dengan hormat dan pengangkatan kembali  Askolani sebagai Komisaris BNI. Menteri BUMN Erick Thohir pun menyetujui pemberhentian dengan hormat Adi Sulistyowati sebagai wadirut BNI. Selanjutnya mengalihkan penugasan Putra Wahju Setyawan  sebagai wadirut dari sebelumnya sebagai dirut retail banking BNI. (Yetede)

Proses transformasi yang  kini tengah dilakukan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN bisa dikatakan  berhasil diantaranya bila mampu  menurunkan suku bunga kredit pemilikan rumah  (KPR) yang disalurkan. Bila penurunan suku bunga KPR itu tidak bisa diwujudkan, maka transformasi itu hanyalah omong kosong belaka. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PURP) Basuki Hadimuljono yang merupakan salah satu pemangku kepentingan (stakeholder) utama BTN. Peluncuran logo ini menjadi bagian dari upaya transformasi bank yang  berfokus ke sektor perumahan itu. "Bagi saya, BTN kedepan dengan perubahan logo adalah branding. Dia harus bisa menunjukkan perubahan sikap menjadi lebih efisien. Bunga KPR nonsubsidi harus bisa diturunkan, kalau enggak bisa diturunkan, omong kosong perubahan BTN," tegas Basuki. (Yetede)

Keberadaan kelas menegah di Indonesia  berkontribusi penting untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Jumlah kaum kelas menengah juga terus meningkat  sekitar 20% dan total penduduk, sejalan  kenaikan pendapatan per kapita. Hanya saja mayoritas kelompok ini sangat rawan menghadapi gejolak ekonomi. Karenanya, diperlukan kebijakan  yang tepat dari pemerintah agar kelas menengah mampu bertahan dan tidak tergelincir 'turun kelas' ataupun terjebak  middle income trap. Apalagi, Indonesia memiliki visi menuju Indonesia Emas pada 2045. Jumlah kelas menengah pertahun 2020 diperkirakan mencapai 52 juta orang. Sebagian besar adalah kelas menengah-bawah. Ada pula kelompok  calon kelas menengah  namun sudah lepas dari jerat kemiskinan  tetapi belum seaman kelas menengah, jumlahnya 115 juta orang atau 45% dari total populasi. (Yetede)

Dominasi beras sebagai bahan pangan pokok di Indonesia membuat setiap kenaikan harganya menjadi isu sensitif. Ironisnya, petani sebagai produsen utama tidak langsung menikmati buah dari kenaikan harga tersebut. Publik pun menilai kesejahteraan petani masih menjadi persoalan laten yang sulit diselesaikan pemerintah. Temuan ini terekam dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 26-28 Februari 2024 di 38 provinsi dengan 512 responden. Sebanyak 64,2 % responden menganggap sebagian besar petani masih tergolong miskin. Hanya satu dari tiga responden yang menilai sebagian besar petani sudah hidup berkecukupan. Selain itu, hampir separuh responden menilai kenaikan harga beras pada Januari-Februari 2024 disebabkan oleh faktor alam, terutama iklim yang mengganggu panen padi. Sebanyak 22 % publik juga mengaitkan kenaikan harga beras dengan faktor politik.

Maraknya bantuan sosial beberapa bulan terakhir dinilai turut memengaruhi berkurangnya stok beras. Selebihnya, sebagian menganggap adanya permainan harga dari pihak kedua atau tengkulak (10,9 %) dan para pedagang yang sengaja menimbun pasokan beras (10,6 %). Tampaknya dampak dari perubahan iklim beberapa tahun belakangan ini memengaruhi persepsi masyarakat terhadap nasib petani. Faktor alam atau iklim yang tak menentu dinilai 26,5 % responden sebagai masalah utama yang dihadapi petani. Sebagian lain (24 %) menilai petani masih kurang memiliki modal sehingga kurang bisa mengoptimalkan lahan yang digarapnya. Namun, sebagian masyarakat juga menyoroti kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah yang menyebabkan harga gabah petani jadi anjlok.

Program-program Kementan selama ini perlu dievaluasi secara menyeluruh dengan fokus tidak hanya pada ketersediaan bahan pangan, tetapi juga turut memperhatikan nasib kesejahteraan petani beras lokal. Di samping sejumlah program yang sedang diupayakan pemerintah, masyarakat menilai sejumlah tindakan perlu diprioritaskan guna meningkatkan kesejahteraan petani beras. Hampir setengah masyarakat menilai bahwa pemerintah perlu tetap memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi. Hal lain, seperti memberikan bantuan modal berupa uang, pembatasan produk beras impor, dan memotong rantai penjualan gabah, menjadi prioritas lainnya yang perlu dijalankan pemerintah. (Yoga)

Para petani padi di sejumlah daerah di Tanah Air meminta pemerintah menjaga harga gabah agar tidak anjlok saat panen raya tahun ini. Anjloknya harga gabah akan menjatuhkan motivasi sekaligus menekan kesejahteraan petani. Rokhman (52), petani di Desa Jagapura Wetan, Cirebon, Jabar, menuturkan, petani di daerahnya kesulitan mendapatkan pasokan air dan pupuk bersubsidi serta mengatasi serangan hama yang membuat biaya produksi naik. Akibat masalah tersebut, ongkos tanam padi yang ia keluarkan bertambah dari biasanya Rp8 juta per hektar menjadi lebih dari Rp 10 juta per hektar. Seperti Rokhman, Aksan Maulana (52), petani lain di daerah itu, berharap harga gabah tidak anjlok. ”Harga gabah kalau bisa stabil Rp 7.000- Rp 8.000 per kg. Kalau di bawah itu, ya, rugi. Sebab, kebanyakan petani masih menyewa lahan,” ujarnya.

Merujuk data kerangka sampel area BPS, luas panen padi berpotensi meningkat pada Maret dan April 2024. Karena itu, produksi beras diperkirakan meningkat dan melebihi rata-rata kebutuhan konsumsi domestik yang mencapai 2,5 juta ton per bulan. Pada Maret, produksi beras diprediksi 3,54 juta ton, sementara pada April mencapai 4,92 juta ton. Gejala turunnya harga gabah sudah terjadi di lapangan. Di Demak, Jateng, harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang semula Rp 8.500 per kg berangsur turun menjadi Rp 7.200 per kg (Kompas.id, 28/2/2024). Seperti para petani di Cirebon dan Demak, Sahri (70) dan Jama’ali (55), petani di Desa Banjararum, Desa Banjararum, Malang, Jatim, berharap pemerintah bisa menjaga stabilitas harga gabah. (Yoga)

Publik menanti penjelasan lengkap mengenai rencana program makan siang gratis yang digagas pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Program ini menimbulkan sejumlah spekulasi, mulai dari sumber pendanaan hingga potensi celah korupsi. Dewan Pakar PAN, Dradjad Wibowo, menjelaskan, program makan siang gratis ini akan diupayakan menggunakan sumber pendapatan baru. Dengan demikian, pendanaannya bukan menggunakan dana program-program yang sebelumnya sudah  ada dalam APBN, termasuk tidak akan mengotak-atik dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP). Hal ini sudah dibahas oleh koalisi partai politik Koalisi Indonesia Maju dan Dewan Pakar Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Selanjutnya akan diumumkan langsung oleh Prabowo-Gibran saat keduanya sudah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih 2024-2029.

”Selama ini tak pernah muncul opsi membiayai makan siang melalui realokasi dana dari program yang sudah dianggarkan sebelumnya. Tidak dari subsidi BBM, tidak dari BOS, atau program lain. Yang dibahas adalah membiayainya dengan penerimaan baru,” kata Dradjad saat dihubungi, Senin (4/3). Dia menjamin, Prabowo-Gibran akan selalu mengutamakan prinsip disiplin fiskal dengan maksimum defisit 3 %. Selain itu, tidak akan ada pula kenaikan tarif PPN dan PPh akibat program makan siang gratis. Menurut Dradjad, wacana sumber dana program makan siang gratis yang dilempar sejumlah politisi, seperti Menko Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo-Gibran, Airlangga Hartarto, berpatokan pada konteks ruang fiskal yang tersedia untuk Rancangan APBN 2025. Wacana itu juga belum menjadi kesepakatan bersama kabinet Presiden Jokowi serta parlemen sekarang maupun kabinet Prabowo-Gibran dan parlemen mendatang. (Yoga)

Produksi jagung di Flores Timur, NTT, diprediksi merosot lebih dari 50 % karena El Nino yang menyebabkan kurangnya hujan. Padahal, jagung merupakan pangan pokok kedua setelah beras yang harganya saat ini melonjak tinggi. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden, di kantornya, Senin (4/3) mengatakan, El Nino menyebabkan intensitas hujan di Flores Timur selama musim hujan tahun 2024 sangat kurang. Hal ini menyebabkan banyak tanaman masyarakat, termasuk jagung, mati. ”Setiap hari masuk laporan dari desa, tanaman jagung yang ditanam masyarakat kekeringan dan mati,” kata Sebas. Ia memperkirakan, produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April bakal berkurang lebih dari 50 %. Menurut dia, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di kabupaten lain di NTT.

”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga mahal karena pasokan nya kurang,” ujar Sebas Saat ini harga beras di Flores Timur Rp 17.000 per kg. Jagung pipil yang biasanya Rp 5.000 per kg mencapai Rp 10.000 per kg dan jagung giling mencapai Rp 15.000 per kg. Fungsional Analis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Flores Timur, Junus Mukin, mengatakan, jagung selama ini merupakan pangan pokok kedua dengan konsumsi  29 gram hingga 40 gram per kapita per hari. Adapun konsumsi beras berkisar 200-300 gram per kapita per hari. ”Konsumsi jagung di petani perdesaan umumnya lebih tinggi dibandingkan di perkotaan. Biasanya masyarakat desa mencampur jagung hasil tanaman sendiri untuk mengurangi konsumsi beras. Namun, dengan kegagalan panen jagung, masyarakat akan lebih bergantung pada beras yang harganya mahal,” tuturnya. (Yoga)