Lonjakan harga pangan tak hanya membuat target inflasi 2024 sebesar 1,5-3,5 persen semakin berat, tetapi juga merampok daya beli kelompok miskin dan menengah. Inflasi pangan yang bersumber dari komponen harga pangan bergejolak (volatile food) menjadi penyumbang terbesar angka inflasi nasional beberapa tahun terakhir. Kenaikan inflasi pangan 3-4 tahun terakhir bahkan melampaui rata-rata kenaikan upah minimum regional (UMR) dan gaji ASN (Kompas, 4/3/2024). Ini menggambarkan betapa kenaikan harga pangan menggerus kesejahteraan masyarakat bawah dan menengah. Bahkan, kenaikan UMR dan gaji ASN tak mampu mengejar laju kenaikan harga pangan. Beras, menurut BPS, adalah komoditas penyumbang terbesar garis kemiskinan, baik di perkotaan maupun perdesaan. Sekitar 60-75 % pengeluaran penduduk miskin kita adalah untuk pangan.

Akibatnya, kenaikan harga beras yang diikuti pangan lain akan langsung memukul daya beli mereka. Lonjakan harga beras dipastikan juga tak dinikmati petani kita yang sebagian besar petani gurem dan konsumen neto beras. Apalagi dengan kian dekatnya Ramadhan dan Lebaran, yang biasanya ditandai dengan kenaikan harga kebutuhan pokok. Sejauh ini, operasi pasar, kucuran bansos, dan berbagai kebijakan lain belum mampu menjinakkan harga beras yang sudah naik di atas 20 % dari tahun lalu. Antrean warga yang memburu beras murah masih terjadi di sejumlah daerah. Kemelut beras selama ini menunjukkan ada masalah dalam tata kelola pangan kita. Produksi dan produktivitas terus menurun di tengah meningkatnya konsumsi.

Kita juga masih terus berkutat dengan problem terkait pupuk, benih, alih fungsi lahan, dan lain-lain, yang tak kunjung selesai. Perum Bulog sering kedodoran dalam stabilisasi. Berbagai instrumen pengendalian harga juga tak sepenuhnya efektif. Belum lagi dampak perubahan iklim dan geopolitik global. Pemerintah gagap mengantisipasi semua itu. Dalam jangka pendek, operasi pasar dan penyaluran bansos secara agresif, yang mau tak mau harus ditopang impor karena Perum Bulog kedodoran dalam mengamankan stok cadangan beras pemerintah yang bisa diharapkan meredam lonjakan harga. Namun, dalam jangka panjang, tak ada pilihan lain kecuali membenahi tata kelola pangan dari hulu hingga hilir, khususnya produksi, produktivitas, dan distribusi, selain juga intervensi di konsumsi (termasuk melalui diversifikasi pangan). (Yoga)

Dalam laporan Statistik Ekonomi Kreatif 2020 yang dirilis Kemenparekraf disebutkan, sektor ekonomi kreatif (ekraf) mampu menyerap sekitar 19,2 juta tenaga kerja, setara 15,2 % tenaga kerja nasional. Perputaran ekonominya terlihat dari kontribusi terhadap PDB yang mencapai Rp 1.153,4 triliun. Dalam neraca ekspor nasional, kontribusi ekraf terhadap ekspor nasional sebesar 19,6 juta USD atau 11,9 % pada 2019. Sejak 2011, nilainya berfluktuasi pada kisaran 15,6 juta USD hingga 20,3 juta USD dengan besaran tertinggi pada 2018. Meski berkontribusi besar, sektor ini dinilai belum cukup mendapat perhatian pemerintah. Sebagai gambaran, anggaran definitif Kemenparekraf pada 2024 hanya Rp 3,53 triliun, jauh lebih kecil dari sejumlah kementerian lainnya. Total alokasi belanja kementerian/lembaga sebesar Rp 1.090,8 triliun. Padahal, efek pengganda pada sektor ekraf terhitung besar.

Pendiri sekaligus CEO Naruna Ceramic Roy Wibisono, saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (5/3) menilai, potensi ekraf dengan perputaran ekonominya tergolong besar. Naruna merasakan permintaan keramik di pasar begitu tinggi. Kala pandemi Covid-19, Naruna yang memasok alat-alat makan buatan tangan justru tumbuh pesat. Harga per barang dijual mulai Rp 70.000 hingga Rp 500.000. Naruna bahkan berhasil mengekspor barang-barang keramiknya ke 16 negara, mulai dari Singapura hingga AS. Selain desain yang unik, metode pemasaran juga menjadi perhatian. Roy menggunakan beragam jalur penjualan, secara perorangan, melalui pengecer (reseller), dan penjualan barang dari penyuplai ke konsumen (dropshipper). ”Naruna itu memang riil ekraf. Bagaimana membuat sesuatu yang biasa dengan sentuhan kreativitas sehingga harganya bisa jauh lebih kuat,” kata Roy.

Di balik beragam potensinya, para pelaku usaha ekraf masih bergulat dengan sejumlah hambatan. Salah satunya birokrasi yang berbelit menyulitkan proses ekspor, yang menunjukkan minimnya keberpihakan pemerintah terhadap para pelaku ekraf. Roy mengatakan, sertifikasi di dalam negeri juga jadi ”bumerang” bagi keberlangsungan usaha ekraf. Banyak auditor negara lain membuat penilaian menyesuaikan standar Indonesia, yang menyebabkan barang ditolak karena tak memenuhi detail persyaratan standar dalam negeri ketimbang ketentuan negara calon importir. ”Banyak sekali perizinan itu yang membuat industri di Indonesia tak bisa bergerak dengan bebas. Saya pernah melihat perizinan untuk suatu industri hampir 50 (unsur), seperti limbah, kebisingan, dan lain-lain. Itu semua ada masanya, ada perpanjangan yang butuh duit juga,” kata Roy. (Yoga)

Operator telekomunikasi seluler di Indonesia menyatakan sudah tidak ada lagi perang harga murah untuk layanan seluler. Ini bertujuan untuk membuat bisnis setiap operator dan industri telekomunikasi tumbuh berkelanjutan. Pernyataan itu mengemuka dalam diskusi Tech and Telco Summit 2024, Selasa (5/4), di Jakarta. Hadir sebagai narasumber dalam diskusi yang digelar CNBC itu, Presdir dan CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha, Presiden Direktur XL Axiata Dian Siswarini, Direktur Sales Telkomsel Adiwinahyu B Sigit, dan Presdir Smartfren Merza Fachys.

”Beberapa tahun lalu, kami jorjoran (saling bersaing) menawarkan harga layanan data internet yang murah. Ayolah dinetralkan. Kami berharap, hal ini akan membuat bisnis kami para operator telekomunikasi seluler tumbuh lebih sehat dan infrastruktur jaringan telekomunikasi lebih berkualitas,” ujar Merza yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI). Dia menambahkan, jika bisnis operator telekomunikasi seluler tumbuh lebih sehat dan infrastruktur jaringan lebih berkualitas, seluruh bisnis ekonomi digital yang menggunakan jaringan telekomunikasi seluler menjadi sehat. (Yoga)

Meski diharuskan, belum semua wajib pajak (WP) rutin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilannya. Masih banyak yang merasa tidak perlu melapor karena gajinya setiap bulan sudah dipotong pajak. Sistem lapor pajak juga dianggap rumit untuk orang awam. Kekecewaan semakin menjadi ketika melihat kasus korupsi pejabat masih saja marak. Gabrella (32) sudah bekerja 10 tahun, tapi ia masih belum paham betul cara melaporkan SPT Pajak Penghasilan (PPh 21). Pekerja Ormas asal Tangsel itu telah berusaha rutin melapor pajak setiap awal tahun. Namun, ia tidak bisa melakukannya tanpa didampingi orang lain yang paham soal pajak.

”Sejujurnya setiap tahun pasti lupa caranya bagaimana, karena, kan, munculnya Cuma sekali setahun. Cukup rumit pula. Jadi, selama ini setidaknya harus ada satu teman atau orang keuangan kantor yang menemani supaya bisa ditanya-tanya,” ujarnya, Selasa (5/3). Tahun lalu, Gabrella terpaksa ”bolong” melaporkan SPT Tahunan. Ia sedang tugas dinas di luar kota dan lupa kalau ada tenggat pelaporan SPT yang berakhir setiap 31 Maret. Apalagi, saat itu tidak ada orang yang bisa mendampinginya mengisi formulir SPT. Ia terkejut karena dikenai denda Rp 100.000 akibat tidak menyampaikan SPT tepat waktu. ”Padahal, saya sudah bayar pajak setiap bulan, pungutannya gede, selama ini juga rajin la por, hanya karena telat sekali,saya kena denda,” tuturnya.

WP seperti Gabrella dan lainnya berharap ke depan sistem pelaporan SPT bisa lebih mudah bagi orang awam dan lebih transparan. Setidaknya, wajib pajak tidak perlu repot-repot mengisi satu per satu kolom data di formulir SPT dengan istilah rumit yang tidak dipahami. Urusan penyampaian dan pemrosesan laporan saat ini memang sudah lebih mudah. Namun, secara substansi, proses pengisian formulir masih dinilai sulit. Sosialisasi dan tutorial digital oleh kantor pajak juga diharapkan lebih gencar mendekati masa pelaporan SPT. Informasi soal tutorial itu juga sebaiknya dicantumkan dalam pesan singkat atau surat elektronik (e-mail) yang diterima WP untuk memudahkan aksesnya. (Yoga)

Ketika alokasi pupuk bersubsidi berkurang, harga pestisida kimia bikin pusing, dan hama menyerang, sejumlah petani di Cirebon, Jabar, tetap tenang. Mereka bersiasat dengan pupuk dan pestisida organik. Namun, perjuangan petani untuk mandiri masih panjang. Rojai (49) tersenyum menunjukkan drum biru berisi urine sapi yang telah melalui fermentasi di kandang miliknya di Desa Tegalkarang, Palimanan, Cirebon, Rabu (28/2). Bagi orang lain, urine itu bau dan kotor. Tapi, bagi Rojai, kencing sapi itu menghasilkan cuan. Bagaimana tidak, urine itu menjadi bahan utama pupuk organik cair (POC) untuk membantu pertumbuhan tanaman. Ia menjual POC itu dengan harga Rp 20.000 per liter. ”Ini kalau dijual, harganya Rp 2 juta,” kata Rojai tentang wadah berisi 100 liter urine itu. Kumpulan urine tersebut berasal dari 10 sapi yang buang air tiga hari.

Artinya, selama itu, ia bisa meraup uang yang hampir menyentuh upah minimum kabupaten, yakni Rp 2,4 juta per bulan. POC buatan Rojai jauh lebih murah dibandingkan harga pupuk cair kimia yang berkisar Rp 60.000-Rp 90.000 per liter. Meski demikian, POC bukan berarti murahan. Sawah yang memakai pupuk itu batang dan daun padinya tampak hijau. Tanahnya mudah ditanami, subur. ”Urine sapi itu mengandung pestisida. Jadi, enggak usah beli obat (pestisida kimia) lagi, larang (mahal),” ucap Ketua Kelompok Ternak Jaya itu. POC biasanya disemprotkan ke sawah saat tanam dengan interval 10 hari berikutnya. Dalam 1 hektar, kebutuhan POC minimal 5 liter. Tidak hanya urine ternak, Rojai juga mengolah kotoran sapi menjadi pupuk kompos. Ia bahkan memiliki kemasan khusus pupuk organik padat dengan merek Supersonik. Harganya hanya Rp 2.000 per kg, lebih murah daripada pupuk kimia yang bisa belasan ribu rupiah. (Yoga)

Pelayaran laut merupakan salah satu sarana transportasi penting di negeri kepulauan seperti Indonesia. Ironisnya, Indonesia masih kekurangan kapal. Keberpihakan dan konsistensi kebijakan dibutuhkan untuk membuat pelayaran menjadi jembatan kesejahteraan warga kepulauan. Gambaran pentingnya pelayaran terlihat dari penumpang yang mengantre masuk ke KM Kelud, kapal yang dioperasikan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, Selasa (23/2). Kapal itu akan berlayar dari Medan, Sumut, menuju Batam, Kepri. Sedikitnya 2.200 penumpang naik ke kapal itu, yang mendekati kapasitas maksimumnya, yakni 2.607 tempat tidur. Padahal, waktu pelayaran ini masuk kategori low season.

”Saat peak season biasanya terjadi lonjakan penumpang sehingga akan dibantu kapal Pelni dari rute lain yang dianggap tidak padat,” kata Biwa Abi Laksana, Kepala Cabang Pelni di Medan. Kondisi serupa terjadi di banyak rute pelayaran. Seperti pada peak season Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, KM Lambelu memperpanjang rute pelayaran. Kapal itu seharusnya mengakhiri pos terakhir di Larantuka, Kabupaten Flores Timur, NTT, tetapi diminta melayani hingga Kota Kupang, 9 jam pelayaran dari Larantuka. Beralihnya kapal ke jalur lain seperti ini otomatis menyebabkan rute yang harus dilayani menjadi kosong. Tak terhitung berapa banyak penumpang yang terpaksa menunda keberangkatan. Berton-ton logistik juga tertahan di pelabuhan sehingga menimbulkan biaya tambahan. Mobilitas pun terganggu.

Data Pelni menyebutkan, jumlah kapal yang dioperasikan saat ini 26 unit yang melayani 26 trayek dengan titik persinggahan di 71 pelabuhan. Dalam setahun, penumpang yang diangkut terus meningkat. Tahun 2023, jumlahnya 4 juta orang. Jumlah kapal itu jauh dari kebutuhan yang diperkirakan, yakni 61 unit, sebagaimana hasil analisis galangan kapal di Jerman. ”Sejauh ini kami berpedoman pada data tersebut. Analisis itu pun sudah lama, yakni tahun 2015,” kata Kepala Kesekretariatan Perusahaan PT Pelni Evan Eryanto. Keterbatasan kapal menyebabkan tak semua wilayah terlayani. Padahal, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau. Kapal menjadi transportasi andalan. Dengan terbatasnya kapal, di wilayah NTT, kapal akan kembali menyinggahi pelabuhan setelah 14 hari, di luar waktu docking kapal sekali dalam setahun. (Yoga)

PT Transportasi Jakarta menunda pengoperasian Transjakarta rute S41 atau Pondok Cabe-Lebak Bulus dari rencana semula Senin (4/3). Trayek ini terhenti operasinya seiring protes dari sopir angkot 106 (Parung-Lebak Bulus) tahun 2019. Selama ini warga di rute tersebut hanya punya dua pilihan angkutan umum untuk menjangkau Lebak Bulus, yakni dengan angkot 106 dan D15 (Pamulang-Lebak Bulus). Selebihnya, warga mesti menggunakan kendaraan pribadi atau ojek daring. Setelah turun dari MRT Jakarta di Stasiun Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (5/3) siang, Kompas menjajal angkot 106. Angkot ini ngetem (menunggu penumpang) bersama angkot D15 dan bus kota. Wawan (65), sang sopir angkot, sudah lebih dari satu jam ngetem. Dia menyebut kata ”Parung” kepada setiap orang yang lewat di dekat angkot tuanya yang telah berumur 20 tahun. Wawan terbiasa dengan kemacetan dan panas karena delapan kali pergi pulang dengan penumpang setiap hari.

Penumpang hanya diam saja setiap kali angkot menerobos lajur kosong. Mereka juga tak mengeluhkan panasnya angkot, kursi yang keras seperti kayu, dan lainnya. ”Sudah biasa begini. Yang penting sampai tujuan,” kata Yahya (38), salah satu penumpang. Yahya hampir tiap hari naik angkot 106. Dia merogoh Rp 16.000 untuk pergi pulang, lebih murah ketimbang naik ojek daring, Rp 50.000. Tarif angkot 106 bervariasi. Pelajar biasanya membayar Rp 2.000-Rp 5.000, sedangkan penumpang dewasa Rp 8.000-Rp 10.000 sekali jalan. Sejauh ini angkutan umum yang nyaman masih sebatas angan bagi Yahya dan penumpang lain. Mereka ingin, paling tidak, angkot di wilayah tetangga Jakarta bisa seperti Jaklingko yang melayani beberapa rute dari Lebak Bulus.

Yahya mendambakan angkot yang bersih dan kursinya empuk. Dia tak ingin muluk-muluk, seperti angkot tepat waktu dan pembayaran dengan uang elektronik, sebab sulit mengurai kemacetan di trayek Parung ke Lebak Bulus. Davina (28) juga mendam bakan angkutan umum yang nyaman. ”Mau mengomel, tapi hanya ada ini (angkot). Mudah-mudahan angkot bisa terintegrasi dan jadi bagus kayak Jakarta,” ucapnya. Namun sejumlah sopir khawatir pendapatannya berkurang jika Transjakarta beroperasi di rute Pondok Cabe-Lebak Bulus. Agus (33), sopir angkot di rute itu, misalnya, mengandalkan penumpang yang turun dari MRT Jakarta dan Transjakarta. Dalam sehari, pendapatan kotornya Rp 300.000. Uang itu lantas dikurangi Rp 100.000 untuk setoran, retribusi Rp 3.000, dan BBM Rp 100.000-Rp 150.000. Agus khawatir pendapatannya tergerus dan bisa boncos jika Transjakarta beroperasi. (Yoga)

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) telah menyiapkan sejumlah rencana guna membenahi transportasi publik di wilayah ini.Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin mengungkapkan bahwa hasil pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pekan lalu tidak hanya berupaya merampungkan wacana Bandung Intra Urban Tol Road (BIUTR) yang mangkrak 17 tahun, tetapi juga konsep besar lainnya.Dia mengungkapkan bahwa proyek moda raya terpadu (MRT) rute Jakarta—Cikarang yang tengah diupayakan difinalisasi agar segera beroperasi. Selain itu, ada juga Inpres Jalan Daerah (IJD), revitalisasi jembatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, serta revitalisasi Jalan Parungpanjang berikut jalan khusus tambang. Upaya ini, imbuhnya, diharapkan mampu mengurai kemacetan, khususnya di Bandung Raya. Pasalnya, ia mengatakan bahwa saat ini volume jalan sudah tidak mampu lagi menampung jumlah kendaraan. “Kita ingin masyarakat juga terbiasa menggunakan kendaraan publik yang aman, nyaman dan tepat waktu. Kendaraan publik, kalau macet masyarakat juga enggan, balik lagi ke kendaraan pribadi atau motor. Kami inginnya Jabar jadi contoh, masyarakat beralih ke transportasi publik,” jelasnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia mendukung komitmen pemerintah agar BUMN tidak berkompetisi dengan swasta di sektor perhotelan. Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Maulana Yusran mengatakan kompetisi antara BUMN dan swasta di sektor perhotelan bisa memicu sulitnya pengembangan investasi di sektor itu. Alih-alih berkompetisi dengan swasta, dia menilai BUMN dapat menjadi inisiator seperti yang dilakukan pemerintah dengan membangun tol di wilayah Sumatra, yang dipandang kurang menguntungkan bagi pihak swasta. Tanggapan Kadin itu merespons pernyataan calon presiden Prabowo Subianto soal Indonesia tidak membutuhkan hotel milik negara. Prabowo yang juga Menteri Pertahanan meminta masukan kepada Menteri BUMN Erick Thohir terhadap pendapatnya itu. Dia mengungkapkan pemerintah 1950-an harus berperan besar dalam mengembangkan pariwisata dalam negeri. Kendati begitu, sudah saatnya sektor swasta mendapat ruang yang lebih besar untuk mengembangkan pariwisata di Indonesia jika memungkinkan. Dia menilai negara dapat menyusun regulasi dan melakukan pengawasan. Negara juga harus mengambil keputusan yang strategis.

Ada sejumlah tantangan nasional yang sifatnya berulang dan membentuk siklus. Sebagian siklusnya bersifat tahunan, ada pula yang lima tahunan, maupun sepuluh tahunan. Karena bersifat rutin, selayaknya masyarakat mengharapkan penanganan yang terus membaik dari waktu ke waktu. Di antara tantangan tahunan adalah apa yang selalu terjadi menjelang Ramadan dan menjelang perayaan hari raya Idulfitri. Menjelang bulan puasa, selama puluhan tahun kita selalu dihadapkan pada masalah kenaikan harga pangan Sedangkan selama Idulfitri, kita selalu menghadapi persoalan terkait pergerakan jutaan orang untuk mudik. Keduanya membawa rantai persoalan dan turunan-turunannya yang tidak sedikit. Terkait dengan soal pangan, kita layak mencermati apa yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian awal pekan ini dalam Rapat Koordinasi Pengamanan Stok dan Harga Pangan menjelang Ramadan. Mendagri mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas pangan berpeluang mengalami lonjakan permintaan saat Ramadan. Komoditas itu di antaranya beras, cabai, minyak goreng, telur, dan ayam ras. Menurut Mendagri, deretan komoditas pangan itu terpantau masih mengalami kenaikan harga di banyak daerah sampai dengan pekan terakhir Februari 2024. Mendagri kemudian meminta Pemda melakukan rapat teknis dengan tim pengendali inflasi daerah besarta Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi pengusaha. Selain itu, pengamanan pasokan bahan pokok seperti beras, minyak goreng, telur perlu dipastikan guna menghadapi permintaan yang naik saat Ramadan dan Idulfitri. Secara umum, faktor-faktor penyebabnya sudah diketahui, celahnya telah dikenali, urutan persoalannya sudah dipahami. Dengan demikian, solusi terbaik diharapkan dapat dirumuskan, kemudian dijalankan. Kalaupun ada anomali-anomali karena perbedaan situasi dari tahun ke tahun, tentu perbaikan dari masa-masa sebelumnya diharapkan dapat meredamnya. Kalau ditelisik lebih jauh, harus diakui ini bukan persoalan sederhana. Harga pangan, misalnya, apalagi kumpulan banyak komoditas pangan, adalah akumulasi dari masalah produksi, tata niaga, sebaran produsen dan sebaran konsumen, distribusi, pengendalian impor-ekspor, serta masalah lainnya. Sebuah rantai yang panjang dan cukup kompleks. Ada beberapa hal yang dapat kita amati dari penanganan atas persoalan yang berulang tersebut. Pertama, perhatian kepada detail. Kedua, jangan terlena dengan kesibukan politik. Ketiga, perlunya antisipasi jangka panjang.