PT PLN (Persero) mesti berpikir lebih keras untuk memastikan minat sejumlah investor dalam mengembangkan listrik bersih di Tanah Air berjalan mulus. Sejumlah tantangan klasik, termasuk persoalan tingkat kandungan dalam negeri masih menjadi kendala. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan klausul pemenuhan ketentuan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN masih menjadi kendala dalam menarik investasi secara masif untuk pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT). Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Wanhar mengatakan bahwa sebagian proyek pembangkit listrik EBT terpaksa harus jalan di tempat lantaran polemik persyaratan TKDN tersebut. “Sampai saat ini, rapat-rapat terakhir di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah ada alternatif solusi, tapi belum tereksekusi. Kalau ini belum selesai, saya rasa kita belum optimal untuk investasi,” katanya dalam acara Road to PLN Investment Days 2024, Rabu (6/3). Wanhar menjelaskan bahwa persyaratan TKDN dalam kontrak-kontrak proyek pembangkit listrik berbasis EBT belakangan terus menjadi bahasan pemerintah. Terlebih, persoalan itu telah menahan potensi investasi dan pengembangan pembangkit EBT yang telah tertuang di dalam RUPTL PLN 2021—2030. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM, terdapat setidaknya 14 proyek pembangkit listrik EBT yang terkendala pendanaan akibat polemik klausul pemenuhan ketentuan TKDN. Empat proyek di antaranya sudah memiliki kesepakatan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, Japan International Cooperation Agency (JICA), dan lembaga pembiayaan lainnya dengan total komitmen investasi lebih dari US$1 miliar. Keempat proyek itu meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Cisokan dengan kapasitas 1.040 MW, Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Hululais berkapasitas 110 MW, PLTA Kumbih 45 MW, dan PLTA Sawangan 16,6 MW. Di sisi lain, PLN menyatakan membutuhkan investasi jumbo, sekitar US$157 miliar untuk bisa mengadopsi pembangkit listrik berbasis EBT hingga 2040. 

Rencananya, total tambahan daya setrum sampai 2040 seperti menjadi bagian dalam Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional atau RKUN 2024—2060 mencapai 80 gigawatt (GW). Adapun, dalam dokumen revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2024—2033 terdapat rencana penambahan pembangkit listrik berbasis EBT sebesar 62 GW. Porsi itu mengambil 75% dari total penambahan pembangkit listrik baru yang dirancang, sedangkan 25% lainnya bakal dipenuhi oleh pembangkit gas. “Baseloadnya hanya tiga, yakni gas, hidro, dan ada juga geotermal,” kata Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo. Di sisi lain, sejumlah perusahaan jaringan setrum dunia juga sedang menyusun studi atau bidding document untuk ikut lelang pembangunan transmisi Sumatra—Jawa dengan nilai investasi proyek mencapai US$6,5 miliar.Sejumlah perusahaan yang saat ini berunding dengan PLN di antaranya State Grid Corporation of China (SGCC), Hitachi ABB Power Grids, Kansai Electric Power Co. Inc., dan Électricité de France S.A. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menuturkan bahwa perusahaan Korea Selatan saat ini tidak ikut penyusunan bidding document. Akan tetapi bakal masuk saat putaran lelang setelah studi proyek rampung. Proyek itu diproyeksi bakal beroperasi pada 2029 mendatang untuk mengantisipasi turunnya pasokan EBT di Pulau Jawa. Saat permintaan setrum bersih di Jawa meningkat, pasokan listrik EBT diharapkan dapat ditarik dari Sumatera nantinya. Berdasarkan dokumen PLN, panjang interkoneksi Sumatra—Jawa diperkirakan mencapai 1.174 kilometer, sedangkan panjang backbone mencapai 3.614 kilometer. Selanjutnya, panjang fi shbone transmisi ditargetkan mencapai 3.799 kilometer. Pakar listrik dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) Institut Teknologi Bandung Nanang Hariyanto menyarankan pemerintah untuk mengkaji skema pembiayaan yang menarik untuk proyek transmisi Sumatra—Jawa.

PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali terus memacu pembiayaan ke sektor pertanian melalui program Pembiayaan Sektor Prioritas Pertanian (KPSP). Kali ini BPD Bali menyasar Kabupaten Jembrana yang merupakan daerah yang memiliki lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terbesar di Bali. Direktur Kepatuhan Bank BPD Bali I Wayan Sutela Negara menjelaskan bahwa pembiayaan ke sektor pertanian di Jembrana merupakan prioritas BPD Bali untuk terus diakselerasi, selain pembiayaan ke pelaku usaha sektor lainnya. Dia menjelaskan bahwa selama ini penyaluran kredit ke petani di Jembrana terus tumbuh positif dan telah membantu petani di wilayah ini untuk berkembang. “Data penyaluran kredit oleh Bank BPD Bali terkhusus pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, khusus di Kabupaten Jembrana telah mengumpulkan 560 rekening dengan nominal Rp 74,9 miliar atau 5,57% dari keseluruhan penyaluran kredit di Bank BPD Bali Cabang Negara,” jelasnya, dalam keterangan resminya, Rabu (6/3). Sementara itu, Bupati Jembrana I Nengah Tamba menjelaskan bahwa pembiayaan dari perbankan seperti BPD Bali sangat penting untuk mengembangkan produk pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “Bagaimana konsentrasi Otoritas Jasa Keuangan [OJK] dan perbankan terhadap pembiayaan UMKM dan pertanian yang ada di Kabupaten Jembrana kami sangat apresiasi,” katanya. Menurutnya, UMKM Jembarana sudah sangat luar biasa melalui penghiliran di sentra tenun yang dimiliki.Pada fasilitas itu, UMKM langsung menjual hasil karyanya lantaran karena selama ini UMKM itu tidak punya toko.

Hendro (40) tak berhenti melayani pembeli yang ingin diambilkan baju di kiosnya. Dengan tongkat, ia mengambil baju di salah satu maneken. Sejak pagi, kata Hendro, sudah ada puluhan pengunjung yang menghampiri kiosnya di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakpus. Sebagian datang untuk membeli. Tak sedikit pula yang hanya dating untuk melihat-lihat koleksi baju dan basa-basi. ”Sudah seminggu yang lalu Pasar Tanah Abang mulai ramai karena sebentar lagi bulan Ramadhan. Lebih ramai lagi kalau hari Minggu,” ujar Hendro, Selasa (5/3). Kehadiran pengunjung musiman ini membuat isi dompet Hendro sedikit menebal dari biasanya. Ia mengaku omzet per hari naik 70 % dari hari biasa.

Beberapa hari ini, ia menjual 10 kodi atau 200 baju per hari. Namun, jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan momen menjelang Ramadhan tahun lalu yang bisa mencapai 18 kodi per hari. Hendro juga melayani pembeli luar pulau. Baju yang dijual Hendro dibanderol dengan harga Rp 200.000 hingga Rp 250.000 per helai. Ia menyebut mayoritas dagangannya dibeli untuk dijual kembali. Meski omzetnya belum naik signifikan, dibandingkan dengan hari-hari biasanya, jumlah itu sudah lebih dari cukup. ”Harus bersabar dulu, barangkali setelah ini lebih banyak pengunjung yang mampir,” ucap Hendro. (Yoga)

Angka pernikahan di Indonesia mengalami tren penurunan. Berdasarkan data BPS, angka pernikahan di Indonesia turun signifikan sejak tahun 2018 sampai 2023. Pada 2018, tercatat 2,01 juta pasangan menikah, turun menjadi 1,96 juta pasangan pada 2019 dan kembali turun pada 2020, yakni 1,78 juta pasangan, disusul tahun 2021 dengan 1,74 juta pernikahan dan 2022 di 1,70 juta pasangan. Angka pernikahan di Indonesia kembali turun menjadi 1,58 juta pasangan pada 2023 atau turun 128.000 pasangan dibandingkan tahun sebelumnya. Tren penurunan angka pernikahan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga negara lain, seperti Jepang dan Korea. Rendahnya minat warga menikah pada akhirnya memicu penurunan angka kelahiran dan krisis populasi di negara-negara tersebut.

Seperti dilansir The Japan Times, angka pernikahan di Jepang tahun 2023 mencapai 489.281 pasangan, turun 30.000 atau 5,9 % dibandingkan tahun sebelumnya. Angka pernikahan tersebut merupakan yang terendah di Jepang sejak tahun 1933. Menurut survei The National Institute of Population and Social Security Tokyo, minat laki-laki dan perempuan di Jepang untuk menikah menurun. Tercatat 17,3 % populasi pria dan 14,69 % dari populasi perempuan di Jepang tidak memiliki minat untuk menjalin ikatan dalam pernikahan ataupun membangun keluarga. Sejarawan lulusan Cambridge University, Katrina Gulliver, pernah menulis bahwa modernisasi telah mengubah kondisi dan status perempuan di Jepang. Seiring berkembangnya zaman, Jepang memberikan kebebasan kepada perempuan melakukan berbagai hal, termasuk dalam karier. Hal inilah, menurut Gulliver, yang menjadi faktor perempuan lebih memilih bekerja daripada mengurus keluarga hingga menurunkan angka pernikahan dan kelahiran di Jepang.

Junya Tsutsui, sosiolog yang fokus mengkaji sosiometri pernikahan dan keluarga di Jepang, dalam penelitiannya menyebutkan, banyak perempuan Jepang lebih tertarik menikmati hidup sendiri selagi muda. Banyak juga perempuan Jepang yang takut kehilangan pekerjaan dan tidak maksimal bekerja setelah menikah. Sosiolog UNS Surakarta Drajat Tri Kartono, memandang perubahan paradigma terkait pernikahan, khususnya dari aspek perempuan, seperti di Jepang dan negara lain, juga terjadi di Indonesia. Menurut Drajat, perempuan melihat pernikahan tidak bisa menjamin kebahagiaan dan melindungi mereka. Inilah yang menjadi alasan perempuan dalam studi Drajat memilih tidak memprioritaskan pernikahan dalam kehidupan mereka. ”Melalui pernikahan, perempuan tak bisa mengelola waktu dan uangnya sendiri sehingga membuat mereka tak nyaman. Mereka membangun otonomi perempuan dengan hidup sendiri dan mandiri. Mereka akan menghubungi teman jika ingin bermain atau bersosialisasi,” tuturnya. (Yoga)

Korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa dicegah melalui berbagai cara. Salah satunya dengan lelang berbasis sistem elektronik atau e-procurement. Namun, sistem itu juga diakali. KPK dalam kurun waktu 2004-2022 menangani 1.351 kasus korupsi dengan 277 kasus di antaranya terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Perkara yang ditangani KPK sebagian besar kasus gratifikasi dan suap, tetapi erat kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. ”Jadi, kontraktor ingin mendapatkan proyek dengan cara menyuap atau membeli proyek dengan memberikan gratifikasi dan seterusnya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat berpidato pada Rakornas Pencegahan Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) di Jakarta, Rabu (6/3).

Menurut Alexander, belanja pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa sangat besar. Berdasarkan temuan KPK dan aparat penegak hukum lain, permintaan fee proyek berkisar 5 sampai 15 % adalah sesuatu yang lazim. Mereka sudah mengatur saat memasukkan dokumen lelang. Bahkan, dokumen lelang tersebut diunggah melalui satu komputer. Para pelaku juga bekerja sama dengan unit layanan pengadaan untuk membatasi akses vendor lain sehingga sulit memasukkan dokumen lelang. Pemerintah lantas mendorong pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (e-katalog). Melalui sistem ini, pemerintah berupaya mempercepat pengadaan barang dan jasa serta memudahkan pengawasan. Selain itu, para vendor lebih mudah melakukan transaksi proyek pemerintah. Namun, menurut Alexander, sistem ini pun bisa diakali.

Contohnya kasus korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, pada 2023. Korupsi terkait perjalanan umrah tersebut menggunakan e-katalog mulai dari perencanaan. Namun, proses pengunggahan penawaran harga serta eksekusi pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan sangat cepat. ”Kami mendapat laporan dari beberapa daerah, proses e-katalog itu diakali dengan cara antara penyedia barang dan jasa dengan pihak yang membutuhkan itu sepakat dulu,” kata Alexander. Ia pun mendorong apparat pengawasan intern pemerintah (APIP) memahami modus yang terjadi dalam pengadaan barang dan jasa serta mengawasinya melalui e-katalog. Ia memahami APIP tahu ada persekongkolan serta kesepakatan yang tidak baik dalam proses pengadaan barang dan jasa. Namun, APIP sungkan ketika berhadapan dengan pimpinan tertinggi. Karena itu, Alexander mengimbau APIP agar melaporkan ke aparat penegak hukum ketika mengetahui ada peristiwa tersebut. (Yoga)

Tahun lalu, World Economic Forum mengeluarkan laporan yang menunjukkan, telah terjadi transformasi dalam pasar tenaga kerja. Salah satu cirinya adalah perubahan jenis keterampilan yang dibutuhkan. Dalam tiga tahun mendatang, jenis keterampilan yang paling dibutuhkan pasar tenaga kerja adalah kemampuan berpikir analitis dan kreatif. Keduanya adalah jenis keterampilan kognitif yang sangat diperlukan untuk merespons tantangan baru di dunia kerja. Keterampilan-keterampilan teknis yang repetitif tak lagi banyak dibutuhkan sebagaimana beberapa dekade yang lalu saat banyak pekerjaan masih bertumpu pada tenaga kasar manusia.

Saat banyak kerja teknis dan repetitif mulai dialihkan pada mesin yang berbasis kecerdasan buatan, maka pasar tenaga kerja tidak akan lagi banyak membutuhkan keterampilan teknis. Markow dkk. dalam ”The New Foundational Skills of the Digital Economy,” menyebut, ada tiga jenis keterampilan baru yang dibutuhkan dalam ekosistem ekonomi digital saat ini, yaitu keterampilan manusiawi  (human skill), keterampilan digital, dan keterampilan pendukung bisnis. Keterampilan manusiawi ini mencakup kemampuan analitis, kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Disini perguruan tinggi, sebagai salah satu lembaga pendidikan penyuplai tenaga kerja usia produktif harus merespons perubahan ini.

Berdasarkan data statistik tahun 2023, angkatan kerja yang merupakan lulusan perguruan tinggi sekitar 10 % atau 15 juta orang, maka perguruan tinggi perlu menyeimbangkan misi pendidikan dan misi penyiapan tenaga kerja agar bisa mempersenjatai para calon buruh dengan kritisisme sehingga mereka terberdayakan. Kini, muncul tantangan baru untuk perguruan tinggi, yang datang dari lanskap pasar tenaga kerja itu sendiri.  Sejumlah keterampilan yang diajarkan di perguruan tinggi tidak akan lagi dibutuhkan dalam tren pasar tenaga kerja beberapa tahun mendatang. Karena itu, perguruan tinggi bisa melakukan misi penyiapan kerja dengan sekaligus mempersenjatai para calon buruh, dimana keterampilan utama yang dibutuhkan pasar tenaga kerja saat ini adalah keterampilan berpikir kritis dan analitis.

Keterampilan itulah yang perlu diajarkan oleh perguruan tinggi agar lulusan mereka nantinya punya senjata untuk memberdayakan diri mereka sendiri di hadapan para pemberi kerja yang punya kecenderungan eksploitatif. Keterampilan berpikir kritis dan analitis adalah bagian dari pembelajaran mata kuliah filsafat. Oleh karena itu, dengan mengajarkan filsafat pada semua mahasiswa, apa pun jurusannya, perguruan tinggi telah melakukan dua hal sekaligus. Pertama, memberikan pendidikan kritis bagi mahasiswa. Kedua, memberikan solusi komprehensif bagi tantangan pasar tenaga kerja. Mahasiswa dilatih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif sesuai yang dibutuhkan pasar tenaga kerja dan juga pada saat yang sama dipersenjatai agar ketika bekerja bisa menjadi buruh yang berdaya. (Yoga)

Februari hingga awal Maret biasanya ditandai dengan hujan lebat di Desa Waibau, Flores Timur, NTT. Namun, tahun ini hanya sesekali turun hujan dalam durasi singkat sehingga padi ladang dan jagung yang baru ditanam di awal Januari 2024 mulai layu. ”Biasanya hari-hari seperti ini banyak hujan angin. Namun, saat ini sangat kering, seperti sudah masuk kemarau. Sudah lebih dari seminggu ini belum hujan sama sekali,” kata Matias Raja Koten (62), Kepala Suku Koten Keka dari Desa Waibau, Kecamatan Tanjung Bunga, Flores Timur, yang ditemui pada hari Rabu (6/3). ”Kalau minggu-minggu ini masih tidak ada hujan, ada kemungkinan tanaman kami akan mati. Kalaupun bertahan, pasti hasil panen akan anjlok. Apalagi, saat ini banyak hama ulat yang menyerang jagung,” katanya.

Kepala Dusun III, Desa Waibau, Harto Brino (28) mengatakan, musim hujan 2023/2014 datang terlambat. Biasanya bulan November para petani sudah tanam padi dan paling terlambat bulan Desember. Namun, hujan kali ini baru mulai turun bulan Januari. ”Saat padi baru mulai tumbuh, sekarang sudah kering lagi sehingga banyak tanaman yang mati,” katanya. Menurut Harto, pada bulan Februari hingga Maret biasanya menjadi puncak musim hujan di wilayahnya. ”Namun, sekarang, untuk air minum saja, kami susah (mendapatkannya). Selain beli beras yang mahal, kami sekarang harus beli air,” tuturnya. Menurut Sekjen WMO Celeste Saulo, El Nino yang terus berlanjut, meskipun lebih lemah, dan perkiraan suhu permukaan laut di atas normal di sebagian besar lautan global diperkirakan menyebabkan suhu di atas normal di hampir seluruh wilayah daratan dalam tiga bulan ke depan.

Kondisi ini diperkirakan memengaruhi pola curah hujan regional. Sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya, dampak El Nino di Indonesia terutama juga dirasakan setahun setelahnya. Kadis Pertanian Flores Timur Sebas Sina Kleden memperkirakan penurunan produksi jagung di Flores Timur pada musim panen Maret-April berkurang lebih dari 50 %. Menurut Sebas, ancaman gagal panen jagung juga dilaporkan di kabupaten lain di NTT. ”Tahun ini akan sangat berat bagi masyarakat NTT karena harga beras juga masih sangat tinggi. Harga jagung juga meningkat karena pasokannya kurang,” katanya. Saat ini harga beras di Waibau mencapai Rp 17.000 per kg, sedang jagung giling mencapai Rp 15.000 per kg. ”Kalau harga beras dan jagung terus meningkat seperti sekarang, kemungkinan kami akan kembali masuk hutan untuk mencari umbi-umbi hutan, biji galam, atau kenou (sejenis palem), dan biji asam,” tuturnya. (Yoga)

Jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) nonaktif mencapai lebih dari 53 juta orang. Berbagai inovasi perlu dilakukan untuk mendorong mereka aktif kembali. BPJS Kesehatan menargetkan mengaktifkan kembali status kepesertaan 5 juta peserta nonaktif. Selain untuk meningkatkan penerimaan iuran, status aktif juga penting untuk memastikan setiap peserta mendapat perlindungan jaminan kesehatan. ”Tahun ini kita menargetkan kepesertaan JKN 98 % (dari total penduduk). Penting untuk kita mendorong peserta aktif. Kita targetkan 5 juta (peserta nonaktif) aktif kembali,” tutur Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam 17th International Conference on Information and Communication Technology (ICT) in Social Security 2024, Rabu (6/3) di Nusa Dua, Bali.

Konferensi ICT merupakan pertemuan global tiga tahunan Asosiasi Lembaga Jaminan Sosial Internasional (ISSA). Pada tahun 2024, konferensi itu diadakan di Bali dengan tema ”Data-Driven Transformation for a Smart, Resilient, and Inclusive Social Security”. Ghufron mengatakan, berbagai pendekatan telah dilakukan untuk mendorong keaktifan status peserta JKN. Salah satunya melalui inovasi Pesiar, yakni program Petakan, Sisir, Advokasi, dan Registrasi. Lewat program ini, BPJS Kesehatan bekerja sama dengan perangkat daerah untuk menyisir warga yang belum menjadi peserta JKN ataupun peserta yang status keanggotaannya tidak aktif. Jika ditemukan ada warga yang belum terdaftar atau status kepesertaannya tidak aktif, perangkat daerah bisa melaporkan atau membantu mendorong individu tersebut untuk memproses kepesertaannya. (Yoga)

Seiring maraknya bisnis kedai kopi, muncul fenomena perusahaan nonmakanan-minuman ikut terjun ke bisnis kedai kopi. Perusahaan-perusahaan ini memilih kedai kopi sebagai sarana mengenalkan berbagai produk bisnis utama mereka kepada publik dan memunculkan brand awareness di kalangan konsumen. Kira-kira kredonya begini: sambil ngopi, kita bicara bisnis. Selasa (5/3) Rudianto (35) bersama dua rekannya sedang menikmati secangkir kopi espresso di The Gade Coffee & Gold by Pegadaian di Gedung Sarinah, Jakarta. Saat menyeruput kopi, Rudianto melihat secarik kertas di meja yang bertuliskan promosi produk layanan menabung dan jual beli emas secara daring dari PT Pegadaian yang bisa diakses via pindai kode QR. Barulah saat itu karyawan swasta di Jalan MH Thamrin ini menyadari bahwa kedai kopi tersebut milik PT Pegadaian.”Dulu, kalau dengar Pegadaian, yang teringat ya solusi pendanaan dan jual beli emas. Ternyata sekarang ada kedai kopinya,” ujar Rudianto.

Kepala Departemen Layanan Prioritas & The Gade Taufan El Savir menjelaskan, ide dasar dari pendirian The Gade Coffee & Gold by Pegadaian adalah menyasar segmen anak muda dan masyarakat umum. Kedai kopi menjadi tempat untuk diskusi bisnis ataupun jadi sekadar tempat nongkrong. Tak hanya menawarkan kopi dan berbagai kudapan, kedai kopi juga menjadi sarana PT Pegadaian untuk mengomunikasikan produk layanannya. Salah satunya adalah layanan jual beli emas. Harapannya, kedai kopi dapat menjadi sarana pemasaran untuk mengerek penjualan produk dan meningkatkan wawasan masyarakat tentang produk PT Pegadaian.

Memanfaatkan bisnis kedai kopi untuk mengomunikasikan produk keuangan juga dilakukan bank OCBC. Mereka berkolaborasi dengan beberapa produsen kopi kemasan untuk membuat sejumlah kedai kopi bernama Nyala. Sembari berjualan kopi, mereka pun mengenalkan berbagai layanan produk perbankan sambal mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan keuangan. Di Stasiun Palmerah dan Stasiun Sudirman, Jakarta, OCBC berkolaborasi dengan Janji Jiwa membuat toko kopi bernama Nyala Cuan & Coffee x Janji Jiwa.

OCBC juga berkolaborasi dengan First Crack Coffee dengan nama Nyala Coffee by First Crack yang berlokasi di Mall Ciputra Surabaya dan di Cove at Batavia, PIK, Jakarta. Ini merupakan kantor cabang OCBC dengan konsep terbaru, yakni OCBC Financial Fitness Gym (FFG). Jadi, sembari menikmati kopi, konsumen juga bisa mengecek kondisi keuangannya. Di lokasi-lokasi tersebut, OCBC juga menawarkan promo spesial saat bertransaksi dengan layanan perbankan OCBC. Masyarakat juga bisa membuka aplikasi layanan perbankan Nyala dari OCBC di gerai kopi tersebut. Adapun aplikasi layanan perbankan ini memudahkan untuk menabung, berinvestasi, membuka deposito, hingga Tarik dan setor uang di ATM. (Yoga)

Masa depan ekonomi Indonesia terletak, antara lain, pada ekonomi kreatif. Modal dasar dan potensinya besar, juga tantangan-tantangannya. Kolaborasi semua pemangku kepentingan guna memperkuat ekosistem menjadi prasyaratnya. Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan, potensi perkembangan ekonomi kreatif (ekraf) di Indonesia begitu besar. Kreativitas dan inovasi menjadi modal utama para pelaku ekraf dalam negeri. ”Orang Indonesia itu (sebagai) pelaku ekraf dikenal dunia dengan kemampuan berkreasi dan inovasi. Jadi, itu sudah menjadi core Indonesia. Ini yang harus jadi keunggulan yang kita lebih pertimbangkan di masa depan,” ujarnya dalam wawancara eksklusif bersama Kompas, Rabu (6/3) di Jakarta. Ia mengatakan, industri manufaktur dan hilirisasi tambang memang penting.

Namun, hilirisasi sektor ekraf pun perlu dilakukan. Sebab, efek pengganda dari produksi barang dan jasa ekraf dapat berkontribusi pada neraca ekraf untuk mendongkrak perekonomian nasional.  Meski demikian, ia mengakui masih ada hambatan-hambatan yang dihadapi para pelaku ekraf di lapangan, diantaranya isu pembiayaan dan perubahan teknologi yang dinamis. Oleh sebab itu, pemerintah harus mendampingi, bukannya meninggalkan. ”Ekosistem harus kuat dan berkelanjutan,” katanya. Salah satu caranya, menurut Sandiaga, investasi penuh pada SDM. Kolaborasi lintas sektor dan kebijakan publik yang mendukung juga mutlak dilakukan. Selain itu, pemerintah berkomitmen mendukung dari sisi pembiayaan.

Skemanya, antara lain, public private partnership atau kemitraan pemerintah dan swasta. Sumber dananya berasal dari dana pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Fund). Ada pula skema lain, termasuk untuk UMKM, yang tertuang dalam PP No 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Kebijakan ini mengatur mengenai pembiayaan, pemasaran produk berbasis kekayaan intelektual, infrastruktur, dan insentif untuk pelaku ekraf. PP ini juga mengamanatkan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan ekraf dengan memfasilitasinya agar ekosistem ekraf dapat berjalan dengan baik. (Yoga)